Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kebijakan alih fungsi lahan merupakan proses perkembangan kota yang dipengaruhi oleh dua faktor yaitu pertumbuhan penduduk dan transformasi. Pertambahan penduduk di kota Bandung sebesar 2,62% per tahun dan jumlah penduduk sebesar 3.351.048 jiwa (BPS Kab. Bandung 2017). Kondisi tersebut menyebabkan meningkatnya kebutuhan tempat tinggal yang layak, sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia. Salah satu kebijakan pemerintah kabupaten bandung dalam penyediaan perumahan adalah melalui alih fungsi lahan pertanian dan perkebunan menjadi perumahan.Permasalahan alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan apabila tidak sesusai dengan peruntukannya mengakibatkan bencana banjir, longsor, kekeringan, dan dampak lainnya yang merugikan kehidupan manusia"

"Pertumbuhan ekonomi di perkotaan selalu digerakkan oleh mesin pertumbuhan yang terbentuk dari koalisi antar aktor politik lokal. Pada masa pemerintahan Eddy Rumpoko, program pertumbuhan ekonomi diarahkan untuk mengembangkan sektor pariwisata di kawasan tersebut. Pihak swasta yang berkontribusi besar dalam menyukseskan perkembangan sektor pariwisata di Kota Batu adalah wisata buatan milik Jatim Park Group. Pada tahun 2015 Jatim Park Group membangun Predator Fun Park di atas tanah kas Desa Tlekung. Pembangunan tersebut memperoleh respons positif dari Pemerintah Daerah Kota Batu karena diharapkan dapat berkontribusi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batu. Namun dalam perkembangannya wisata buatan tersebut banyak menuai protes dari masyarakat Desa Tlekung dan LSM di kawasan tersebut. Karena mengakibatkan terjadinya alih fungsi lahan pertanian dan pelanggaran perizinan. Fokus permasalahan akan dianalisis menggunakan Teori Mesin Pertumbuhan milik Logan dan Molotch (1987). Melalui teori tersebut penulis dapat mengetahui kepentingan dan relasi yang terbentuk antar aktor politik lokal. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Kemudian, pengumpulan data dilakukan studi literatur dan wawancara mendalam bersama Ketua DPRD Komisi A, Staf Dinas Penataan Ruang Kota Batu, Malang Corruption Watch, Walhi Jatim, DPC PDIP Kota Batu, akademisi, dan masyarakat Desa Tlekung.

---

Economic growth in urban areas is always driven by growth machines formed from coalitions between local political actors. During the reign of Eddy Rumpoko, the economic growth program was directed at developing the tourism sector in the region. The private sector that has made a major contribution to the successful development of the tourism sector in Batu City is artificial tourism belonging to the Jatim Park Group. In 2015 Jatim Park Group built the Predator Fun Park on Tlekung Village treasury land. This development received a positive response from the Batu City Regional Government because it was expected to contribute to the Batu City Regional Original Revenue (PAD). However, in its development, this artificial tour drew a lot of protests from the people of Tlekung Village and NGOs in the area. Because it resulted in the conversion of agricultural land and licensing violations, the focus of the problem will be analyzed using Logan and Molotch's Growth Engine Theory (1987). Through this theory, the author can discover the interests and relations between local political actors. This research uses a qualitative approach with a case study design. Then, the data was collected through a literature study and in-depth interviews with the Chairperson of the DPRD Commission A, Staff of the Batu City Spatial Planning Service, Malang Corruption Watch, East Java Walhi, DPC PDIP Batu City, academics, and the people of Tlekung Village."

"Dan salah satu matarantai dalam rangka pembaharuan pendidikan pada dewasa ini adalah konsep dan pelaksanaan sekolah pembangunan.Sekolah pembangunan ialah sekolah yang berorientasi komprehensif, dapat menampung anak-didik dari semua lapisan masyarakat dan membimbing anak didik menjadi warganegar Pancasila, yang berkepribadian, berkesadaran akan keTuhanan yang Maha Esa, berkesadaran bermasyarakat dan mampu membudayakan alam sekitarnya, serta dapat menjadi manusia yang dapat mengembangkan diri sendiri secara optimal, sesuai dengan kecerdasan, bakat dan minat masing-masing sehingga memiliki kepribadian yang seimbang serta bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat dan tanah air.Dalam buku ini dijelaskan tentang konsep dalam membangun sekolah pembangunan."

"ABSTRAKPeraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) diharapkan mampuberperan sebagai jaminan kepastian hukum dalam pengendalian alih fungsi lahanpertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor dipilihsebagai lokasi penelitian karena perannya sebagai kota penyangga Jakarta yangrentan terhadap pertambahan penduduk karena migrasi dan peningkatan sektorindustri yang mengakibatkan tingginya permintaan akan lahan serta mengurangiketersediaan lahan pertanian pangan secara signifikan, dibanding kota-kotapenyangga Jakarta lainnya. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridisnormatif dengan cara melakukan analisa isi terhadap Perda RTRW KabupatenBogor Tahun 2005-2025 No. 19 Tahun 2008. Hal-hal yang dianalisa meliputikewenangan serta kendali strategis bagi pelaksana atas kelompok sasaran, materimuatan yang menunjukkan keberpihakan pada pengendalian alih fungsi lahan,dan kekuatan sanksi sebagai fasilitas penegakan hukum. Disimpulkan bahwakelengkapan peraturan dalam mendukung pengendalian alih fungsi lahanpertanian pada Perda RTRW Kabupaten Bogor masih kurang lengkap. Tidakadanya sistem zonasi kawasan pertanian seperti yang ditentukan menyebabkankewenangan bagi pelaksana atas kelompok sasaran menjadi sangat terbatas

---

ABSTRACTThe Regional Spatial Planning is expected to act as a legal guarantee in controlover land conversion of sustainable agricultural in Bogor Regency. BogorRegency chosen as the study site because of its role as supporting city of Jakartawhich is vulnerable to population growth due to migration and increasedindustrial sectors resulting in high demand for land and reduce the availability ofagricultural land significantly, compared to other Jakarta’s supporting cities.This type of research is juridical normative by content analysis toward theRegional Spatial Planning of Bogor Regency Year 2005-2025 No 19 of 2008. Thescope that will be analyzed include the authority and control of theimplementation strategies for the group target, the subject of which stood forcontrol over land conversion and the power of sanctions as a law enforcementfacility. It can be conclude that the comprehensive rules in favor of control overagricultural land conversion in the Regional Spatial Planning of Bogor Regencyis still not comprehensive yet. The absence of agricultural zoning system asspecified limited authority for implementing the target group."