Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pertumbuhan ekonomi di perkotaan selalu digerakkan oleh mesin pertumbuhan yang terbentuk dari koalisi antar aktor politik lokal. Pada masa pemerintahan Eddy Rumpoko, program pertumbuhan ekonomi diarahkan untuk mengembangkan sektor pariwisata di kawasan tersebut. Pihak swasta yang berkontribusi besar dalam menyukseskan perkembangan sektor pariwisata di Kota Batu adalah wisata buatan milik Jatim Park Group. Pada tahun 2015 Jatim Park Group membangun Predator Fun Park di atas tanah kas Desa Tlekung. Pembangunan tersebut memperoleh respons positif dari Pemerintah Daerah Kota Batu karena diharapkan dapat berkontribusi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batu. Namun dalam perkembangannya wisata buatan tersebut banyak menuai protes dari masyarakat Desa Tlekung dan LSM di kawasan tersebut. Karena mengakibatkan terjadinya alih fungsi lahan pertanian dan pelanggaran perizinan. Fokus permasalahan akan dianalisis menggunakan Teori Mesin Pertumbuhan milik Logan dan Molotch (1987). Melalui teori tersebut penulis dapat mengetahui kepentingan dan relasi yang terbentuk antar aktor politik lokal. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Kemudian, pengumpulan data dilakukan studi literatur dan wawancara mendalam bersama Ketua DPRD Komisi A, Staf Dinas Penataan Ruang Kota Batu, Malang Corruption Watch, Walhi Jatim, DPC PDIP Kota Batu, akademisi, dan masyarakat Desa Tlekung.

---

Economic growth in urban areas is always driven by growth machines formed from coalitions between local political actors. During the reign of Eddy Rumpoko, the economic growth program was directed at developing the tourism sector in the region. The private sector that has made a major contribution to the successful development of the tourism sector in Batu City is artificial tourism belonging to the Jatim Park Group. In 2015 Jatim Park Group built the Predator Fun Park on Tlekung Village treasury land. This development received a positive response from the Batu City Regional Government because it was expected to contribute to the Batu City Regional Original Revenue (PAD). However, in its development, this artificial tour drew a lot of protests from the people of Tlekung Village and NGOs in the area. Because it resulted in the conversion of agricultural land and licensing violations, the focus of the problem will be analyzed using Logan and Molotch's Growth Engine Theory (1987). Through this theory, the author can discover the interests and relations between local political actors. This research uses a qualitative approach with a case study design. Then, the data was collected through a literature study and in-depth interviews with the Chairperson of the DPRD Commission A, Staff of the Batu City Spatial Planning Service, Malang Corruption Watch, East Java Walhi, DPC PDIP Batu City, academics, and the people of Tlekung Village."

"Masalah pertanahan merupakan masalah yang kompleks. Salah satu sumber masalahnya adalah adanya ketidakpastian hukum yang mengatur pertanahan. Hal tersebut mengakibatkan tidak tercapainya maksud Pasal 33 UUD 1945 yang menghendaki penguasaan negara atas tanah dikuasai oleh negara bagi sebesar besar kemakmuran rakyat. Menganalisis permasalahan tersebut tulisan ini menggunakan pendekatan pluralisme hukum sebagai pisau analisis yaitu antara hukum negara dan folk law dengan mengambil contoh masalah pertanahan di Papua khusunya di Kabupaten Mimika Papua. Ternyata permasalahan tanah di Indonesia tidak lepas dari ragamnya hukum yang berlaku, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan menambah rumitnya penyelesaian masalah tanah di Indonesia."

"ABSTRAKPeningkatan pemanfaatan tanah berpotensi menimbulkan sengketa diantara parapihak yang hendak menguasai tanah. Untuk memberi jaminan kepastian hukum dankepastian akan hak-hak atas tanah, maka diperlukan perangkat hukum yang tertulis,lengkap, dan jelas. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan DasarPokok-Pokok Agraria (UUPA) telah meletakkan kewajiban kepada Pemerintah untukmelaksanakan pendaftaran tanah, disamping kewajiban para pemegang hak untukmendaftarkan hak atas tanah yang ada padanya. Sistem pendaftaran tanah yangberlaku di Indonesia adalah sistem pendaftaran hak. Hal ini tampak dengan adanyabuku tanah sebagai dokumen yang memuat data fisik dan data yuridis yang dihimpundan disajikan, serta diterbitkannya sertipikat sebagai surat tanda bukti hak yangdidaftar. Sertipikat hak atas tanah merupakan alat pembuktian yang kuat. Namundalam prakteknya, pemegang sertipikat hak atas tanah masih rentan terhadap gugatan.Penulis dalam penelitian ini menemukan kasus pembatalan 111 (seratus sebelas)Sertipikat Hak Milik melalui sebuah Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional. Pembatalan Sertipikat tentu menimbulkan banyakpermasalahan. Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan, Penulismenggunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan,yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau datasekunder. Berdasarkan penelitian ini, Penulis menyimpulkan bahwa pemegang HakMilik dalam seratus sebelas sertipikat yang dibatalkan oleh Badan PertanahanNasional tidak memperoleh perlindungan hukum sebagaimana mestinya karenamemperoleh tanah tidak dengan itikad baik. Mereka telah membeli tanah redistribusidari pihak yang tidak berhak mengalihkan hak atas tanah tersebut dan tidak dapatmembantu pihak Kantor Pertanahan untuk membuktikan adanya proses pengajuanpermohonan hak sesuai ketentuan pendaftaran tanah yang berlaku di Indonesia.

---

ABSTRACTThe increasing need of land resource utilization potentially leads to the rising numberof disputes over the land property control between the parties who have vestedinterest on it. In order to guarantee legal security over the property of the land, thelaw that is comprehensive and clear is indeed required. Act No. 5 of 1960 ConcerningBasic Regulations on Agrarian Principles has laid an obligation to the government toimplement land registration, in addition to the obligation of the landowners to registerproperty rights. The system of land registration in Indonesia is a system ofregistration of tittles. The landowners receive a certificate as evidence of ownership.The certificate of land right is a powerful evidence. However, in practice, the holderof the certificate of the land right is still vulnerable to a lawsuit. The author of thisstudy has found the case of cancellation of 111 (one hundred and eleven) certificatesby means of the Decree of the Head of the National Land Agency. The cancellationof certificate raises many problems. To find out and learn about the problem, theauthor has used the method of normative legal research or legal research literature,namely the legal research done by examining library materials or secondary data.Based on the study, the author has concluded that the holders of property rights in theone hundred and eleven certificates have not obtained legal protection as they shouldbe because they have acquired the property by illegal procedure. Not only they havepurchased redistributed land property from unauthorized entity, but they also fail toprovide evidence to the Land Officer to prove the existence of the process ofregistration of land property in accordance with the law of land registration inIndonesia."

"Penelitian ini berjudul Pengaruh Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian menjadi Perumahan terhadap Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Bantul. Penelitian ini dilandasi pada teori pemanfaatan tanah dan sewa tanah yang menyatakan bahwa pemanfaatan yang berbeda akan mempunyai nilai yang berbeda pula. Selain itu pemanfaatan tanah yang sudah sesuai dengan peruntukkannya akan memberikan nilai sewa yang optimal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor kepadatan penduduk, daya tarik pusat kota, pendapatan penduduk, jarak lokasi ke jalan utama yang menuju ke kota Yogyakarta dan kondisi jalan di dekat lokasi mempengaruhi Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan. Penelitian ini penggunakan data karat lintang yang diambil berdasarkan data yang tersedia (convenience sample) di lapangan pada empat kecamatan di Kabupaten bantul yang berpeluang tinggi dalam perkembangan kotanya, dan data yang digunakan 96 data. Data yang dikumpulkan adalah data primer dan penelitian di lapangan dengan 96 sampel untuk 4 kecamatan Banguntapan 37 sampel, Kecamatan Sewon 31 sampel, kecamatan Kasihan 25 sampel dan kecamatan Sedayu 3 sampel. Data sekunder diperoleh dari Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Bantul, Kantor Statistik Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, kantor Kecamatan Sewon, Kantor Kecamatan Kasihan, Kantor Kecamatan Sedayu serta Kantor Kepala Desa yang berada di wiiayah keempat kecamatan tersebut di atas. Dari data yang terkumpul selanjutnya dianalisis secara kuantitatif melalui analisis ekonomi. Analisis ekonomi dilakukan dengan model regresi linier berganda dengan metode kuadrat terkecil biasa. Selanjutnya hasil regresi diuji berdasarkan kriteria ekonomi, statistika dan ekonometrika. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel-variabel bebas yaitu kepadatan penduduk, koefisien daya tarik pusat kota, dan kondisi jalan di depannya berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat (Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan bangunan) dengan a = 5 % dan variasi variabel - variabel tersebut mampu menjelaskan 74,47% terhadap variabel NJOP tanah. Ini berarti bahwa sekitar 74,47% variasi variabel NJOP dapat dijelaskan variabel bebasnya. Sedangkan sisanya sebesar 25,53% dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor tersebut mempunyai pengaruh yang positif terhadap Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunannya."

"Penelitian ini mengungkapkan masalah sengketa tanah sekaligus posisi sosial ekonomi masyarakat pedesaan Minangkabau, khususnya di Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Ini penting karena sejak lama masalah tanah sudah menjadi topik utama bagi masyarakat Minangkabau. Bahkan sejak sekitar tahun 1970-an sengketa tanah sudah menjadi perbincangan tersendiri dalam masyarakat. Bagaimanapun, ini berkaitan dengan melemahnya keberadaan sistem sosial Minangkabau yang relatif demokratis, dan sebaliknya menguatnya intervensi negara dan pengaruh luar. Permasalahan ini berusaha dilihat dengan pendekatan sejarah yang multi dimensional, artinya penulis meminjam beberapa konsep ilmu sosial lain, terutama sosiologi dan antropologi. Kemudian juga diperhatikan saran dari penganut sejarah strukturis, bahwa permasalahan ini tidaklah bisa dilihat secara struktural semata, tetapi juga memperhatikan sejauh mana tindakan masyarakat telah menanggapi perubahan yang terjadi saat pengaruh luar begitu kuatnya. Apa pula umpamanya yang dilakukan pemimpin-pemimpin masyarakat bila sebuah sengketa terjadi serta penyelesaiannya dilangsungkan di pengadilan. Untuk mendapatkan jawaban ini penulis telah berusaha memadukan sumber-sumber primer dan sekunder baik lisan maupun tulisan. Sumber tertulis berupa laporan resmi pemerintah dan arsip-arsip pengadilan serta beberapa catatan dari Kantor Desa. Sumber lisan dilakukan melalui wawancara dengan beberapa orang masyarakat desa, serta bincang-bincang lepas dengan masyarakat nagari. Dari penelitian itu disimpulkan bahwa ternyata sengketa tanah memang bukan hanya sekedar akibat dari rumitnya masalah adat sebagaimana yang sering dikemukakan, tetapi sudah berkembang sebagai akibat melemahnya ekonomi masyarakat, dan melemahnya daya sosial-politik. Tetapi itu bukan berarti masalah adat bisa dikesampingkan, melainkan akumulasi antara ekonomi dan sistem adat telah ikut mendorong terjadinya sengketa tanah dalam masyarakat."

"Danau merupakan tempat bermuaranya segala jenis pencemaran.Penelitian ini menghitung dan mensimulasikan perkembangan nilai ekonomi dari setiap tipe penggunaan lahan, tingkat pencemaran serta menganalisis tingkat kerentanan sosial ekonomi masyarakat nagari.Studi ini mengungkapkan bahwa dari tipe penggunaan lahan yang memperlihatkan perkembangan ekonomi dan tingkat kerusakan yang tinggi adalah penggunaan lahan KJA. Pertumbuhan ekonomi KJA tahun 2014 mencapai 1,5 trilyun rupiah, sedangkan kondisi IMLP perairan danau tahun 2014 adalah 60,37 yang berarti Danau Maninjau dalam kondis tercemar sedang. Dilihat dari tingkat kerentanan sosial ekonomi masyarakat nagari yang ada di KDM ditemukan bahwa nagari yang termasuk rentan yaitu Nagari Tanjung sani, Nagari Sungai Batang, Nagari Bayur, Nagari Koto Malintang dan Nagari Maninjau. Alternatif kebijakan mitigasi dengan menggunakan analisis hierarki proses diajukan prioritas kebijakan mitigasi ekosistem danau maninjau berkelanjutan pada kawasan rentan yaitu mengembangkan pertanian lahan kering, menerapkan pertanian pada lahan basah, penguatan hukum adat dan nilai-nilai tradisi, membuat pakan organik yang ramah lingkungan, mengembangakan ekonomi kreatif.

---

The lake is place boils down all kinds of pollution. This study calculate and simulate the development of economic value from each type land use, the level of pollution and to analyze the vulnerability of socioeconomic villages. This study revealed that from types of land use that demonstrate the economic development and a high level of damage is land use Floating Net Cages (FNC). FNC economic growth in 2014 reached 1.5 trillion IDR, while the condition of Water Qualityindex(WQI) of the lake in 2014 was 64,56, which means Maninjau Lake in polluted conditions being. Judging from the level of social and economic vulnerability village communities that exist in the lake area maninjau found sub-districts that are prone namely Tanjung sani, Sungai Batang, Bayur, Koto Malintang and Maninjau. Alternative mitigation policies by using analytical hierarchy process proposed priority mitigation policies lake ecosystems maninjau sustainable in areas vulnerable are developing dryland agriculture, agricultural implement on wetlands, strengthening of customary law and traditional values, making organic feed environmentally friendly, develop the creative economy."