Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai mekanisme right issue dan secara khusus merujuk pada proses right issue yang dilakukan oleh Bank Mayapada. Selanjutnya, skripsi ini akan menganalisa 3 (tiga) pembahasan utama, yaitu (i) peraturan perundang-undangan mengenai stand by buyer dalam proses right issue, (ii) akta kesanggupan stand by buyer, dan (iii) kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam proses right issue, khususnya kewenangan dalam menghadapi mundurnya stand by buyer. Analisa dalam skripsi ini menunjukkan bahwa terdapat kekosongan hukum mengenai pengaturan stand by buyer di Indonesia serta masih minimnya peran OJK dalam proses right issue tersebut. Oleh karena itu peraturan mengenai right issue maupun kewenangan OJK di dalamnya perlu diperjelas guna menciptakan iklim pasar modal yang sehat.

---

This study focuses on right issue process evidence from right issue conducted by Mayapada Bank. Therefore, this study will further elaborate on 3 (three) main issues which are (i) the regulations governing on stand by buyer - in particular the right issue process, (ii) the breaches against statement letter of the stand by buyer, and (iii) the authorities of Indonesia Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan) herein. The analysis shows that the regulations do not promptly govern on the right issue process: so that it creates rechtsvacuum and the detailed authority of Indonesia Financial Services Authority. Thus, the vivid regulations and authorities will be required to establish a decent capital market circumstances."

"Skripsi ini membahas mengenai aturan dan bentuk pengawasan oleh OJK terhadappenerapa implementasi prinsip know your customer oleh penyedia jasa keuangan dipasar modal. Secara khusus skripsi ini menjelaskan aturan serta pengawasan prinsiptersebut ditinjau dari ketentuan internasional, juga membandingkannya dengannegara lain seperti Australia, Singapura, dan Malaysia. Berdasarkan penelitianyuridis normatif, ditarik kesimpulan bahwa jika dibandingkan dengan negara lain,aturan dan pengawasan mengenai prinsip know your customer oleh OJK masihmemerlukan peningkatan terlebih dalam sisi transparansi penanganan pelanggaranyang dilakukan penyedia jasa keuangan, pemberian sanksi dari OJK, sertakerjasama antar Lembaga internasional atas pengawasan dan investigasi apabiladibutuhkan. Untuk itu perlunya keterbukaan mengenai sanksi pelanggaran prinsipknow your customer yang dilakukan oleh penyedia jasa keuangan gunamembangkitkan kesadaran masyarakat

---

This thesis discusses the rules and forms of supervision by the OJK onimplementing the principle of knowing your customers by financial serviceproviders in the capital market. In particular, this thesis explains the rules andsupervision of these principles in terms of international provisions and comparesthem with other countries such as Australia, Singapore, and Malaysia. Based onnormative juridical research, it is concluded that compared to other countries, the rules and supervision regarding the principle of knowing your customer by the OJKstill requires many improvements, especially in terms of transparency of handlingcarried out by financial service providers, imposing sanctions from OJK, andimproving the cooperation between international institutions. Thus, there is a needfor transparency regarding the rules regarding the principle of knowing yourcustomer, which is carried out by financial service providers to raise publicawareness."

"contens :1. entities (the players)2. instruments3. markets and marketplaces4. functions (activities)5. technology-systems, data, and networks6. global markets7. risk management8. regulation"

"ABSTRAKPerbedaan yang mendasari antara pasar modal konvensional dengan pasar modal syariah ialah metode financial screening yang terdapat dalam pasar modal syariah. Metode financial screening yang ada pada pasar modal syariah menimbulkan permasalahan. Terdapat pembatasan utang berbasis bunga sebesar 45% dan pendapatan non-halal sebesar 10%. Penelitian ini membahas dasar hukum pihak OJK dan DSN-MUI memberikan batasan tersebut dan penerapan financial screening pada instrumen saham syariah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yaitu mempelajari literatur yang ada serta melakukan wawancara kepada pihak yang berkompeten dalam permasalahan ini. Pemberian batasan tersebut diperbolehkan karena sifat dari harta berbeda dengan makanan, sedangkan jika ada harta halal dan haram maka kedua harta tersebut dapat dipisahkan karena pada makanan tidak bisa dilakukan pemisahan. Oleh karena itu selagi unsur haram tidak lebih dominan dari pada unsur halalnya dan unsur haram tersebut tidak dimanfaatkan guna kepentingan perusahaan, maka hal tersebut masih diperbolehkan. Pada akhirnya tentu pengurangan secara bertahap terhadap persentase dalam financial screening pada sektor keuangan ini patut di lakukan, sehingga pasar modal syariah tidak memerlukan lagi batasan financial screening agar dapat mengikuti ketentuan syariah secara menyeluruh

---

ABSTRACTThe difference between the conventional capital market and the Islamic capital market is the financial screening method found in the Islamic capital market. The financial screening method that exists in the Islamic capital market creates some problems. There is an interest-based debt limit of 45% and a non-halal income of 10%. This study discusses about legal basis from OJK and DSN-MUI to impose this limit and the implementation of financial screening on Islamic stock instruments. This study uses a normative research method, namely studying the existing literature and conducting interviews with those who are competent in this problem. The limitation is allowed because the nature of assets is different from food, whereas if there are halal and haram assets then the two assets can be separated. After all, food cannot be separated. While the haram element is not more dominant than halal element, and the haram element is not used for the benefit of the company, it is still allowed. In the end, a gradual reduction in the percentage of financial screening in the financial sector is worth to do, so that the Islamic capital market does not need a financial screening limitation to fully comply with sharia regulations."