Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas mengenai perlindungan hukum atas investasi keuangan syariah di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab isu hukum bagaimana investasi keuangan syariah dalam perspektif hukum Islam (syariah) dan pengaturan perlindungan hukum investasi keuangan syariah baik dari aspek kepastian hukum maupun dari aspek hukum Islam (syariah). Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang merupakan jenis penelitian yang lazim dilakukan dalam kegiatan pengembangan ilmu hukum yang biasa disebut dengan dogmatik hukum. Hasil penelitian ditemukan jawaban bahwa investasi keuangan syariah merupakan bagian kegiatan jasa keuangan, di mana sejak terbitnya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, seluruh kewenangan pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan dilakukan secara terintegrasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kesimpulannya, investasi keuangan syariah masuk ke dalam hukum amaliyah bidang muamalah, dimana dalam bermuamalah harus memengang prinsip-prinsip syariah, yakni, tidak mencari rezeki pada hal-hal yang haram, baik dari segi zatnya maupun cara mendapatkannya; tidak menzalimi dan tidak dizalimi; memperhatikan keadilan dalam distribusi kemakmuran; dalam bertransaksi harus didasari atas ridha sama ridha; dan terbebas dari unsur riba, maysir, dan gharar. OJK diberi kewenangan pengaturan dan pengawasan, penyidikan, dan perlindungan konsumen dalam rangka menjamin kepastian hukum investasi keuangan syariah di Indonesia. Pada aspek syariah, perlindungan hukum investasi keuangan syariah dengan membuat peraturan oleh otoritas dengan didasari oleh fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI dan pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS).

---

This thesis discusses the legal protection of Islamic financial investment in Indonesia. It also aims to address the issue how the law of Islamic financial investment protection in Indonesia is compatible to Islamic Law (Shariah) and regulation the legal protection of Islamic financial investment both from the aspect of legal certainty and the aspect of Islamic Law (Shariah). This study employs normative juridical which is a type of research that is common in legal science development activities commonly referred to as dogmatic law.

The result of the study will be the answer of Islamic financial investment it is part of financial service activity, since the Law Number 21 year 2011 about Financial Service Authority (OJK), all the authority rules and activity supervision will be held by integrity of Finacial Service Authority.

The research found that the Islamic Financial Investment will be in Amaliyah Law, Muamalah section, where in muamalah have to adherence to Islamic law principles, like, no find the forbidden things even the way how to get it; no persecute and be persecuted; based on the the justice of prosperity distribution; basic of this transaction is willingly each other; and relieved from riba, masyir, and gharar.

The authority was given to OJK in the frame work of arrangement and supervision, investigation, and consumen protection in order to ensure legal centainty Islamic financial investment in Indonesia. In the aspect of Shariah, the Islamic Financial Investment has rules that made by the authority that based on fatwa that published by DSN-MUI and the protection by DPS."

"Penelitian ini membahas tentang praktik perlakuan akuntansi zakat perusahaan pada bank syariah di Indonesia. Bank syariah yang dijadikan objek penelitian dikhususkan pada bank syariah yang sudah berstatus Bank Umum Syariah. Penelitian dilakukan melalui wawancara langsung kepada pihak Bank Umum Syariah yang memiliki wewenang dalam pengelolaan zakat, observasi terhadap laporan tahunan 2010-2011 dari bank yang bersangkutan, serta wawancara terhadap pihak IAI dan DSN MUI. Hasil dari penelitian ini menunjukkan masih banyaknya perbedaan dan kekurangan dalam pelaporan akuntansi zakat, khususnya zakat perusahaan pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Proporsi dalam pengumpulan dan penggunaan dana zakat total dari seluruh Bank Umum Syariah juga menunjukkan beberapa segmen yang paling dominan. Hasil penelitian ini juga menunjukkan seberapa besar dana zakat yang telah dikumpulkan serta realisasi dana zakat yang telah digunakan. Sebagai tambahan penelitian ini juga menunjukkan besaran potensi zakat perusahaan yang cukup besar yang berasal dari Bank Umum Syariah di Indonesia.

---

This research discuss about the practice of accounting treatment for corporate zakat on Islamic bank in Indonesia. The Islamic banks which become the object of this research are the Islamic banks that have achieved the status of 'Bank Umum Syariah' (Islamic Public/Generic Bank). The research were conducted through an interview with the authorized personnel of Islamic Public Bank's related to zakat management, observation on the bank's annual report for the year of 2010 - 2011, and an interview with some of the regulators in Indonesia which have the authorities to determine the rules and principles of Sharia accounting (Indonesia Institute of Accountant) and the National Sharia Commitee in Indonesia.

The results of this research shows that there are still a few differences and deficiencies regarding the reporting of zakat which is managed by the bank especially the accounting treatment of corporate zakat by the Islamic Public Banks in Indonesia. The differences and deficiencies in reporting corporate zakat mainly caused by the lack of standard for corporate zakat in Indonesia. The results also revealed that the proportion of source and usage of zakat for those two years (2010-2011) were dominated by the same segment. It also shows that there is a decrease in the realization of zakat funds which managed by the Islamic Public Bank. The supplementary results of this research also shows the big potential of corporate zakat from the Islamic Public Banks in Indonesia."

"Terdapat perbedaan konsep kepemilikan antara hukum Islam dengan hukum nasional terkait dengan kedudukan bank syariah sebagai pemilik atas rumah. Berdasarkan hukum tanah nasional Indonesia, kedudukan bank sebagai pemilik atas rumah harus dibuktikan dengan bukti kepemilikan yaitu sertifikat atas tanah. Sedangkan hukum Islam mengatur untuk dibuat secara tertulis terhadap penguasaan suatu benda tetap tetapi tidak diatur secara rinci mengenai bentuk tertulis seperti sertifikat. Yang menjadi pokok permasalahan pertama adalah bagaimana pelaksanaan pembiayaan pemilikan rumah syariah pada akad pembiayaan murabahah, Ijarah muntahiya bittamlik, musyarakah mutanaqisah di Bank Syariah, kemudian kepemilikan rumah atas nama Bank Syariah ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum positif di Indonesia serta kendala-kendala yang dihadapi oleh Bank Syariah dalam pemilikan rumah. Setelah dilakukan penelitian didapat data kemudian pengolahan data tersebut dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, sehingga menghasilkan data deskriptif analitis. Dalam menganalisis data yang didapat, penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris. Hasil penelitian ini menyatakan, berdasarkan hukum Islam kedudukan bank sebagai pemilik atas rumah sudah sah sedangkan berdasarkan hukum tanah nasional, tidak ada bukti tertulis seperti sertifikat atas tanah tercantum nama bank yang membuktikan bahwa bank membeli & memiliki rumah, karena sertifikat atas tanah tercantum nama nasabah.

---

AbstractThere is difference concept of ownership between Islamic Law and National Law relating the position of Islamic bank as the owner of the house. Because according land law in Indonesia, evidence that the Islamic banks as the owner of the house is certificate of land. While Islamic law not regulate in detail about evidence of ownership is certificate of land. The first main problem is how the implementation Islamic financing ownership house in contract murabahah, ijarah al muntahiyah bi al tamlik, musyarakah mutanaqishah and ownership house of Islamic Bank according Islamic law dan positive law in Indonesia and the constraints faced by Islamic Banks in ownership house. The data processing is done by using a qualitative approach, resulting in descriptive data analysis. In analyzing the data obtained, this research uses empirical legal research. The results of this research stated, position of the bank as the owner according Islamic law is valid, but based on the Land law in Indonesia, there is not evidence of ownership certificate of the land under the name of the Islamic Bank that prove banks buy & own house, because the certificate of land under the name of customer directly."

"Perspektif ekonomi Islam belakangan memeroleh perhatian di tengah-tengah perdebatan ekonomi politik internasional. Semakin tingginya tingkat kemiskinan global dan kesenjangan menjadi salah satu alasan akademisi mulai menaruh perhatian terhadap pendekatan ekonomi ini. Pemikiran ekonomi politik ekonomi internasional pada dasarnya adalah sebuah pendekatan yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan permasalahan tertentu di konteks waktu dan tempat tertentu. Ekonomi Islam dinilai memiliki relevansi lebih dibanding ekonomi liberal dan sosialis dalam menyelesaikan permasalahan dengan konteks negara-negara dunia ketiga. Instrumen-instrumen charity dan aid Zakat yang berbasis ekonomi Islam yang ditawarkan ekonomi Islam serta sistem microfinance yang ditujukan untuk investasi bisnis-bisnis kecil dan menengah dianggap sesuai untuk menyelesaikan permasalahan kemiskinan global. Tulisan ini berusaha untuk menjelaskan bagaimana instrumen-instrumen berbasis pilar ekonomi Islam ini menyelesaikan masalah-masalah kemiskinan global yang diabaikan oleh sistem ekonomi liberal dan sosialis.

---

Islamic economics has recently gained attention in the middle of international political economics discourse. The fact that the level of global poverty and disparity that keeps rising becomes one of the reason scholars put their attention to this economics approach. International political economics approach is basically an approach used to solve economics problem in specific time and place context. Islamic economics is regarded as more relevant to fix problems that are faced in the third world countries. Islamic-based charity and aid instruments that are offered by Islamics economics and the microfinance systems that are targeted to small and medium enterprieses productive investments is regarded as suitable to help fix the problem of global poverty. Further, this literature study tries to help explain how these Islamic pillar based instruments help alleviate global poverty that are ignored by mainstream economies, liberalism and socialism."