Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas mengenai perimbangan keuangan pusat dan daerah dilaksanakan dalam hal bagi hasil SDA serta dampak penetapan bagi hasil SDA terhadap pendapatan daerah.Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Jawaban yang diperoleh dari dari hasil penelitian, pertama Perimbangan keuangan pusat dan daerah dilaksanakan dalam hal bagi hasil SDA sebagai salah satu wujud pelaksanaan otonomi daerah.Pada pelaksanaannya, Kementrian Keuangan melakukan kordinasi dengan kementrian teknis seperti Kementrian ESDM, Kementrian LHK, Kementrian Kelaulatan Perikanan dan KEMENDAGRI dalam hal penetapan batas wilayah dan daerah penghasil. Siklus dan penetapan DBH didasarkan pada RPMK mengenai perhitungan, penetapan DBH tahun berjalan dan tahun berikutnya yang diatur dalam PERPRES APBN mengenai perkiraan alokasi DBH. Kedua, dampak penetapan bagi hasil sumber daya alam terhadap pendapatan daerah menyebabkan ketergantungan daerah pada besaran DBH SDA yang diberikan oleh Pemerintah Pusat. Pengurangan anggaran yang tidak sesuai dengan target daerah serta kondisi kurang bayar pada DBH SDA mempengaruhi daerah dalam hal pemenuhan kebutuhan belanja daerah. Ketidakpastian Pemerintah pusat dalam pencairan anggaran dana bagi hasil menyebabkan daerah sebelum tutup tahun anggaran tidak dapat merasakan manfaat anggaran tersebut. Hal tersebut menjadi masalah penyerapan anggaran tiap tahun waktu penggunaan anggaran

---

This study discusses the central and regional financial balance regarding natural resource revenue sharing and the impact of determining natural resource revenue sharing on regional income. This research is prescriptive normative legal research. According to the research results, firstly, central and regional financial balance is carried out in terms of natural resource profit sharing to implement regional autonomy. In practice, the Ministry of Finance coordinates with technical ministries such as the Ministry of Energy and Mineral Resources, the Ministry of Environment and Forestry, the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries, and the Ministry of Home Affairs in determining regional boundaries and producing areas. The cycle and determination of DBH based on RPMK regarding the calculation and determination of DBH for the current year and the following year as regulated in the PERPRES APBN regarding the estimated allocation of DBH. Second, the impact of the determination of natural resource profit sharing on regional income causes regional dependence on the amount of DBH SDA provided by the Central Government. Budget reductions not in line with regional targets and conditions of underpayment in DBH SDA affect regions in terms of meeting regional expenditure needs. The uncertainty of the central government in the disbursement of the revenue-sharing budget causes areas before the end of the fiscal year to be unable to feel the benefits of the budget"

"Pada akhir tahun 2011 skim pembiayaan dengan pola bagi hasil (mudharabah dan musyarakah) masih sekitar 28% dari porsi keseluruhan pembiayaan pada Bank Syariah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengidentifikasi hambatan-hambatan di dalam internal bank seperti sumber daya manusia, organisasi dan sistem bank yang menjadi penyebab rendahnya porsi pembiayaan dengan skim yang berbasis bagi hasil dibandingkan dengan skim pembiayaan yang berbasis pada margin terhadap seluruh pembiayaan di Bank Syariah Mandiri. Analisa dilakukan dengan menggunakan Structural Equation Model (SEM). Penelitian ini merupakan studi kasus pada PT Bank Syariah Mandiri di Wilayah Kanwil II yang meliputi Kantor Cabang Utama dan Kantor Cabang Pembantu yang tersebar di wilayah Jakarta Bogor Depok Tangerang Bekasi Cilegon dan Serang dengan responden pegawai yang menangani proses pembiayaan sebanyak 35 responden. Porsi pembiayaan di ambil dari laporan keuangan per 30 Juni 2012. Secara empiris, hasil analisis menunjukkan bahwa rendahnya porsi tersebut dipengaruhi secara signifikan oleh SDM bank (0,822) sedangkan Organisasi Bank dan Sistem Bank tidak berpengaruh secara signifikan. Jadi Berdasarkan penelitian, Porsi Pembiayaan Bagi Hasil (Mudharabah dan Musyarakah) pada Bank Syariah Mandiri dipengaruhi secara signifikan oleh SDM Bank.

---

At the end of 2011 the patterns of financing schemes for the profit sharing (mudaraba and musharaka) was approximately 28% of the overall share of financing in Islamic Banking. The purpose of this study is to determine and identify the barriers in the internal bank such as human resources, organization and the bank system which cause the low portion of the financing scheme based on profit sharing compared to the financing scheme based on the margin of all loans in the Syariah Mandiri Bank. The analysis is performed by using the structural equation model (SEM). This research is a case study at PT Bank Syariah Mandiri in Region II which includes Main Branch Office and Supporting Branch Office in the Jakarta Bogor Depok Tangerang Bekasi Cilegon dan Serang area, the respondent is an employee who handles the financing proses as much as 35 respondents. Portion of the financing getting from financial statements on June 30, 2012. Empirically, the analysis shows that the lower portion is significantly influenced by human resource bank (0,822). While the bank organization and bank system does not influence significantly. Finally, based on research, Portion of financing scheme based on profit sharing (Mudaraba and Musharaka) at Bank Syariah is significantly influenced by Human Resource Bank and Bank Organization."

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat perbedaan jumlah perusahaan yang masuk ke dalam kategori default pada masa sebelum pandemi dan saat pandemi COVID-19. Penelitian juga mempelajari apakah manajemen laba (earnings management) memiliki korelasi dengan probabilitas default saat pandemi COVID-19 khususnya perusahaan non keuangan di Indonesia. Data penelitian diperoleh dari Bursa Efek Indonesia periode 2019 – 2021, probabilitas default dihitung dengan menggunakan KMV-Merton Model dan manajemen laba menggunakan metode Dechow F-Score (2011). Hasil penelitian menunjukkan terdapat peningkatan jumlah perusahaan yang masuk dalam kategori default pada masa pandemi COVID-19 dan hasil uji menunjukan bahwa manajemen laba tidak memiliki korelasi terhadap probabilitas default. Berdasarkan hasil uji, kedua model tidak dapat menggambarkan hubungan antar variabel dengan baik karena KMV-Merton melakukan perhitungan perubahan akun jangka panjang sementara Dechow F-Score memperhitungkan perubahan akun akrual jangka pendek.

---

This study aims to see the difference in the number of companies that fall into the default category during the pre-pandemic period and during the COVID-19 pandemic. The research also studies whether earnings management has a correlation with the probability of default during the COVID-19 pandemic, especially non-financial companies in Indonesia. The research data was obtained from the Indonesia Stock Exchange for the period 2019 - 2021, the probability of default was calculated using the KMV-Merton Model and earnings management using the Dechow F-Score method (2011). The results showed that there was an increase in the number of companies in the default category during the COVID-19 pandemic and the test results showed that earnings management had no correlation with the probability of default. Based on the test results, both models cannot describe the relationship between variables well because KMV-Merton calculates long-term account changes while Dechow F-Score takes into account short-term accrual account changes.

"

"Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi masalah dan mencari solusi terhadap rendahnya pembiayaan modal kerja dengan skema akad mudharabah pada Unit Usaha Syariah Bank BTN. Metode penelitian yang digunakan adalah Analytic Network Process (ANP) dengan 3 (tiga) responden yang kompeten mewakili kalangan praktisi, akademisi dan regulator. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa bagian yang paling penting dalam aspek masalah rendahnya tingkat pembiayaan modal kerja dengan skema akad mudharabah di Unit Usaha Syariah Bank BTN hasilnya berturut-turut adalah: masalah eksternal (41%), masalah sistem (33%) dan kemudian masalah internal (25%). Urutan masalah eksternal adalah: kurangnya pemahaman nasabah (43,3%), kurangnya saling kepercayaan antara bank dan masyarakat (43,1%), dan persepsi nasabah bahwa Bank BTN adalah bank yang fokus pada bisnis perumahan (13,6%). Urutan masalah sistem adalah: kurangnya alat bantu sistem monitoring (40,4%), kurangnya dukungan sistem informasi dan teknologi/IT (30,9%), dan struktur dana pihak ketiga yang kurang mendukung (28,7%). Urutan masalah internal adalah: proses yang relatif tidak mudah terkait akad mudharabah (38%), kurangnya kompetensi sumber daya insani bank syariah (33%), dan resiko yang tinggi (28%). Aspek solusi yang dihasilkan secara berurutan adalah solusi eksternal (41%), solusi sistem (33%), dan solusi internal (25%). Unit Usaha Syariah Bank BTN perlu melaksanakan solusi-solusi yang dihasilkan dalam penelitian ini guna memperbesar porsi pembiayaan modal kerja dengan skema akad mudharabah, khususnya peningkatan alat bantu sistem monitoring dan peningkatan kompetensi SDI.

---

This research is aimed to indicate the factors that impact the low of working capital financing with mudharabah aqad in BTN syaria micro business and its solution. The method used is Analytic Network Process (ANP), and the respondents are interviewed are coming from practitioners, academician, and regulator. The synthesis results show that the priorities problems of the lack working capital financing in BTN Sharia Business Unit are: external problem (41%), system problem (33%) and internal problem (25%). The priority results of external problems are: less of community understanding (43,3%), BTN bank focus on property business (13,6%). The priority results of system problems are: less of monitoring system (40,4%), less of technology and information system support (30,9%), and less supporting of the 3rd fund (DPK) structure (28,7%). The priority results of internal problems are: complicated process (38%), the lack of human resource quality (33%), and high risk (28%). For the solution aspect, the priority results show that the most priority is external solution (41%), and followed by system solution (33%), and the last priority is internal solution (25%). And those all what BTN Sharia Business Unit has to do if they want to increase working capital financing with mudharabah aqad, especially monitoring system development and increasing of human resource quality (competence)."

"Salah satu bentuk perikatan menurut Hukum Islam adalah Al-Mudharabah atau al-Qiradh yaitu perjanjian kerjasama antara pemilik modal dengar pelaksana modal dalam suatu usaha dengan pembagian keuntungan/kerugian sesuai dengan kesepakatan bersama. Pada perjanjian ini ada kesederajatan kedudukan para pihak pelaku perikatan sebagai mitra usaha, rasa senasib sepenanggungan dan saling menunjang satu sama lain. Perikatan inilah yang melahirkan sikap kekeluargaan sesuai dengan ketentuan pasal 33 UUD 1945 dan cocok dilakukan dalam bentuk Badan Usaha Koperasi. Baitut Tamwil Koperasi Ridho Gusti (KRG) sebagai Lembaga Keuangan yang disemangati ukhuwah Islami dan sekaligus sebagai BadanUsaha yang beroperasi dengan sistem bagi hasil tanpa bunga, menerapkan perjanjian mudhara bah dalam melaksanakan usahanya, dalam prakteknya secara umum tidaklah menyimpang dari ajaran Islam. Penggunaan Bank yang menggunakan system bunga sebagai Pihak Ketiga untuk mengembangkan usahanya, merupakan keadaan yang terpaksa dilakukan. Agar menjadi suatu Badan Usaha Islami yang dapat memakmurkan anggotannya juga masyarakat Indonesia, KRG harus lebih memperbaiki keadaan organisasi, manajemen dan manusianya. (WN)"

"Perusahaan EPC dituntut untuk bersaing dalam industri yang sangat kompetitif dengan margin keuntungan tipis. Kualitas rancangan adalah salah satu faktor krusial untuk memastikan proyek berjalan mulus dan menghasilkan keuntungan. Studi terdahulu menemukan bahwa sekitar 70% aktivitas pekerjaan pada proyek konstruksi adalah aktivitas yang tidak bernilai tambah dimana mayoritas proyek berakhir dengan keterlambatan dan pembengkakan biaya. Hal serupa terjadi pada proyek yang dikerjakan PT. XYZ. Kerangka lean information akan digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor pemborosan pada fase perancangan proyek EPC. Sebanyak 28 faktor pemborosan berhasil diidentifikasi lewat studi literatur mendalam. Kemudian, uji validitas dan reliabilitas dilakukan untuk mendapatkan indikator yang valid dan andal. Uji korelasi selanjutnya dilakukan terhadap masing-masing indikator dan kategori pemborosan. Selanjutnya analisis statistik deskriptif dan relative index dilakukan untuk mendapatkan peringkat faktor pemborosan dominan. Penelitian ini menghasilkan tujuh faktor pemborosan dominan yaitu X14 (menunggu dokumen yang dibutuhkan), X5 (rapat yang terlalu lama, X17 (menunggu respon atas dokumen), X15 (menunggu persetujuan dokumen), X13 (mengerjakan dokumen dengan basis informasi yang sudah outdated), X24 (informasi yang tersedia salah), dan X23 (mengerjakan dokumen demi target yang tidak realistis). Implikasi manajerial dari penemuan ini adalah perusahaan perlu berfokus pada: (1) perencanaan proyek yang efisien, (2) aliran informasi yang lebih ramping, (3) aktivitas berbasis pull-planning, (4) pengembangan yang berkesinambungan, dan (5) komitmen dalam pengembangan sumber daya manusia.

---

EPC company is challenged to compete in a cut-throat industry with many competitors and slim profit margin. The engineering quality is the most crucial factor to ensure project runs smoothly and still profitable. Previous studies revealed that 70% of activities in a construction project is non-added value activities. Coherently, historical results showed that most of projects run by PT. XYZ ended up in delay and cost overrun which reduced company's profit. Lean information framework was utilized to analyze factors that contribute to waste of cost during the engineering phase of the EPC project. Through a extensive literature review, 28 waste factors were identified. Validity and reliability test were employed to get valid and reliable indicators. Then, correlation test was carried out to determine all indicators that correlated with waste of cost. Furthermore, the correlated indicators were ranked using descriptive statistic and relative index analysis. The result showed that there are seven dominant factors which are X14 (wait for the needed documents), X5 (the meetings are too far and too long), X17 (wait for the feedback of information), X15 (wait for the documents' approval), X13 (produce the documents with outdated information), X24 (error of provided information), and X23 (produce the dummy document to meet target). The managerial implications are PT. XYZ should focus on: (1) efficient planning, (2) streamlined information flow, (3) pull-based planning activities, (4) continuous improvement, and (5) human resource development."

"Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis perhitungan bagi hasil dan pencatatan akuntansi deposito mudharabah pada koperasi syariah di Kota Depok serta membandingkannya dengan PSAK 105 dan DSN MUI No. 03/DSN- MUI/IV/2000. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui teknik wawancara mendalam, observasi, dan telaah dokumen. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah tiga koperasi syariah yang ada di Kota Depok. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum praktik deposito mudharah telah sesuai dengan ketentuan DSN MUI no. 03/DSN- MUI/IV/2000. Akan tetapi, terdapat beberapa pengukuran dan pengungkapan yang diatur dalam PSAK 105 yang tidak dilakukan oleh kopsyah, yakni terkait pengklasifikasian dana deposito mudharabah, pengakuan kewajiban atas beban pada saat perhitungan bagi hasil deposito mudharabah, dan pengakuan piutang atas pendapatan yang belum dibagikan. Hal ini dikarenakan, beberapa transaksi kopsyah menggunakan sistem cash basis.

---

This thesis aims to analyze the computation of profit sharing and accounting treatment of Mudharabah Deposits of Islamic Cooperative at Depok City and compare to PSAK 105 and DSN MUI no. 03/DSN-MUI/IV/2000. This research used qualitative descriptive method with depth interview technique, observation, and documentation technique. This research used three samples of Islamic Cooperative at Depok City. The result of the research showed that generally the mudharabah deposit practice complies with DSN MUI no. 03/DSN- MUI/IV/2000. In the other hand, there are several measurement and disclosure which is regulated by PSAK 105 didn?t do by Islamic Cooperative, such as misclassification of mudharabah deposit fund, recognize liabilities when the cooperative has computed the profit sharing of mudharabah deposit, and recognize receivable of unearned revenue. This is because several transactions in Islamic Cooperative used cash basis principle."