Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk melihat apakah ada hubungan antara rent seeking dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia, dengan menggunakan suatu model yang dikembangkan oleh Martin Rama. Model ini merupakan penurunan fungsi produksi kepada suatu bentuk yang spesifik, dimana kapital dan kebijaksanaan (regulasi) merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi produksi. Landasan teori dari model yang digunakan adalah teari ekonomi mikro, yang mengasumsikan bahwa dalam memproduksi suatu barang, perusahaan-perusahaan mengontrol dua variabel penting, yaitu investasi dan pengeluaran untuk lobby. Dalam hal ini investasi akan mempengaruhi persediaan kapital (capital stack), sedangkan pengeluaran untuk lobby akan mempengaruhi sejumlah kebijaksanaan yang akan menguntungkan perusahaan. Adanya lobby ini akan menyebabkan munculnya ketidakseimbangan dimana perusahaan-perusahaan akan berlomba-lomba menjadi pencari rente. Dalam penelitian ini yang digunakan sebagai ukuran dari rent seeking adalah jumlah deregulasi ekonomi pada tiap-tiap tahun dalam periode penelitian 19B4 - 1993. Karena terbatasnya jumlah observasi menurut waktu, yaitu hanya mencakup sepuluh tahun observasi, maka penelitian ini akan menggunakan estimasi data panel. Dalam hal ini akan digabung data antar sektor ekonomi, yang mencakup sembilan sektor dengan data antar tahun (1984 - 1993) secara bersamaan, sehingga diperoleh 90 observasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa rent seeking ternyata berpengaruh kepada tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal ini ditunjukkan oleh hasil regresi yang menyatakan adanya hubungan positif antara deregulasi ekonomi dengan pertumbuhan ekonomi. Karena jumlah deregulasi merupakan ukuran mengenai berkurangnya rente ekonomi, maka dapat disimpulkan bahwa berkurannya rente ekonomi akan mempercepat laju pertumbuhan ekonomi Indonesia. Secara sektoral, hanya deregulasi sektor moneter yang berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi. Besarnya pengaruh deregulasi sektor moneter ini sangat relevan dengan kondisi perekonomian selama periode penelitian. Sejak dikeluarkannya deregulasi sektor moneter dan perbankan pada 1 Juni 1983, yang diperkuat dengan Paket 27 Oktober 1968, pertumbuhan sektor bank dan lembaga keuangan lainnya meningkat cukup pesat, yaitu rata-rata 11,7 persen dibandingkan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB), yang rata-rata sekitar 6,1 persen. Walaupun distribusi persentase dari sektor ini relatif kecil (sekitar 4 persen) terhadap PDB, namun pertumbuhannya ini jelas berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan PDB secara keseluruhan. Pengaruh yang cukup besar dari deregulasi sektor moneter ini terutama terlihat dari perkembangan mobilisasi dana masyarakat yang meningkat pesat, yang selanjutnya diikuti oleh peningkatan ekspansi kredit perbankan. Pesatnya peningkatan kredit konsumtif, yang mencerminkan peningkatan konsumsi masyarakat, secara langsung berpengaruh kepada pertumbuhan ekonomi. Demikian pula terdapat beberapa kebijaksanaan deregulasi di sektor moneter dan keuangan, yang secara langsung mempercepat laju pertumbuhan sektor-sektor lainnya. Namun, tidak cukupnya deregulasi pada sektor produksi riil, menimbulkan kecenderungan selalu memanasnya suhu perekonomian. Selain itu bersamaan dengan tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi, juga tidak dapat disangkal bahwa distorsi perekonomian juga - terus meningkat. Hal ini tidak saja karena masih berlangsungnya pasar yang bersifat monopoli dan oligopoli, tetapi juga karena masih berbelit-belitnya perizinan yang akhirnya berkaitan dengan masalah korupsi, kolusi, serta pungutan-pungutan liar. Kesemuanya ini menunjukkan masih berlangsungnya rent seeking activities. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa investasi dan perkembangan tekhnologi juga mempunyai pengaruh yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Adanya pengaruh positif dari investasi sesuai dengan kenyataan empiris yang mendukung model estimasi, yaitu sebagai penurunan dari bentuk fungsi produksi. Variabel investasi berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi baik secara keseluruhan maupun secara sektoral untuk seluruh (ke-9) sektor ekonomi. Sedangkan perkembangan tekhnologi yang berpengaruh secara signifikan hanyalah pada sektor listrik, gas dan air. "

"Hubungan tingkat tabungan dan tingkat pertumbuhan ekonomi tidak mudah diidentifikasikan. Beragam kesimpulan diperoleh oleh peneliti-peneliti mengenai hubungan kausalitasnya.Tesis ini mencoba menerangkan pengaruh tingkat tabungan terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk kurun waktu 1976-1996. Kebijakan sektor keuangan tahun 1980-an dan 1990-an dengan kerangka liberalisasi keuangan McKinnon (1973) untuk menghilangkan Financial repression yang terjadi sebelum tahun 1983, ternyata dapat mendorong pertumbuhan ekonomi sampai tahun 1996.Menurut paradigma tersebut, liberalisasi sektor finansial akan menjadikan tingkat suku bunga riil positip, yang selanjutnya akan terjadi financial deepening dan peningka tan rasio investasi terhadap GDP, yang pada gilirannya meningkatkan pertumbuhan ekonomi.Kesimpulan dari tesis ini adalah tingkat tabungan domestik bruto mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi, dan tidak berlaku sebaliknya. Kendati tabungan bukan pendorong utama dari pertumbuhan ekonomi, besar yang cukup dari tabungan penting, terutama dalam membuat kebijakan agar saving-investment gap tidak mengkuatirkan ditinjau dari indikator defisit transaksi berjalan."

"Penelitian ini berusaha untuk menjawab pertanyaan apakah ada hubungan (pengaruh) kondisi ekonomi negara-negara mitra dagang dan faktorfaktor pertumbuhan ekonomi di dalam negeri terhadap pertumbuhan ekonomi di indonesia? Dengan negara-negara mitra dagang mana saja, pertumbuhan ekonomi di Indonesia akan terus meningkat? Penelitian menggunakan data panel: 20 negara mitra dagang, yaitu jumlah ekspor terbesar ke negara tujuan (Australia, Belgia, Kanada, Cina, Perancis, Jerman, Hong Kong, India, Italia, Jepang, Korea, Malaysia, Belanda, Filipina, Saudi Arabia, Singapura, Spanyol, Thailand, Inggris, dan Amerika Serikat sebagai mitra dagang utama) pada periode waktu 30 tahun (1974-2003).Regresi data panel dengan menggabungkan (pooling) data cross-section dan time series, menggunakan variabel dummy (least square dummy variable) dan variabel lag dependen (YP(-1)); serta dikombinasikan dengan model kuadratik ( YPPxYPP, TRDIxTRDJ dan YPRxYPR) adalah serupa dengan estimasi data panel dengan fixed efects.Hasil penelitian menyatakan bahwa ada hubungan (pengaruh) kondisi ekonomi negara-negara mitra dagang dengan pertumbuhan ekonomi di indonesia. Peningkatan US$ 1 pdb per kapita riil negara mitra dagang (YPP) menyebabkan peningkatan US$ 0.039771 tingkat PDB per kapita rill indonesia (YP) (signifikan). Pertumbuhan ekonomi di Indonesia akan terus meningkat dengan negara-negara mitra dagang yang mempunyai nilai rasio pdb per kapita rill terhadap PDB per kapita rill negara mitra dagang (ypr) lebih kecil dari nilai ypr optimal 3.102024 dengan prioritas dalam hubungan kerjasama perdagangan, yaitu Jepang, Amerika Serikat, Belanda, Perancis, Belgia, Hong Kong, Kanada, Inggris, Australia, Singapura, Italia, Spanyol, Saudi Arabia, Jerman, Korea, Malaysia, Thailand, Filipina, Cina, dan India. pertumbuhan ekonomi akan meningkat dengan negara-negara mitra dagang yang mempunyai tingkat PDB per kapita riil (YPP) yang besar.Ada hubungan (pengaruh) faktor-faktor pertumbuhan di dalam negeri terhadap pertumbuhan ekonomi. peningkatan US$ 1 PDB per kapita rill inisial indonesia (LYP) menyebabkan penurunan US$ 0.029591 tingkat PDB per kapita rill Indonesia (signifikan); pertambahan 1 orang pertumbuhan penduduk Indonesia (PI) menyebabkan penurunan US$ 1832.987 tingkat PDB per kapita riil Indonesia (signifikan); peningkatan 1 persen investasi/PDB rill Indonesia (invi) menyebabkan peningkatan US$ 4.033363 tingkat PDB per kapita riil Indonesia (signifikan); peningkatan 1 poin angka inflasi Indonesia (inft) menyebabkan peningkatan US$ 804.2352 tingkat PDB per kapita riil Indonesia (signifikan); peningkatan 1 poin secondary enrollment ratio (SER) Indonesia (SCHI) menyebabkan penurunan US$ 12.65101 tingkat PDB per kapita rill Indonesia (signifikan); peningkatan US$ 1 trade/PDB rill Indonesia (TRDI) menyebabkan peningkatan US$ 689.5339 tingkat PDB per kapita riil Indonesia (signifikan); peningkatan 1 poin YPR menyebabkan peningkatan US$ 246.6701 tingkat PDB per kapita rill Indonesia (signifikan); peningkatan US$ 1 pola interaksi PDB per kapita riil negara mitra dagang dengan trade/PDB riil indonesia (YPPxTRDI) menyebabkan penurunan US$ 0.009320 tingkat PDB per kapita rill Indonesia (signifikan). Keterbukaan (openness) tidak selalu akan memberikan manfaat yang lebih (more benefit) dengan pertumbuhan ekonomi. Laju pertumbuhan impor bahan baku yang iebih tinggi daripada laju pertumbuhan ekspor barang modal seperti mesin-mesin industri menunjukkan bahwa tingkat kapitalisasi (capital intensive) proses perekonomian di dalam negeri masih rendah.Dari hasil penelitian ini, saran untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi adalah pemerintah kembali menggiatkan program keluarga berencana (KB) untuk mengurangi laju peningkatan jumlah penduduk; investasi diarahkan untuk menghasilkan produk-produk antara (intermediate goods) guna mengurangi laju impor barang-barang dasar sehingga share of trade meningkat, menyebabkan pdb per kapita meningkat; jaminan kepastian di dalam negeri, yaitu stabilisasi harga untuk mencegah peningkatan inflasi walaupun sebenamya diperlukan untuk rangsangan investasi; kebijakan pemerintah terhadap peningkatan SDM lulusan sekolah menengah, contoh pemberian training (tenaga kerja siap pakai) dan penyediaan lapangan pekerjaan yang sesuai untuk tenaga menengah; peningkatan kerjasama perdagangan dengan negara-negara mitra dagang yang mempunyai YPR iebih kecil dari YPR optimal 3.102024 dengan prioritas dalam hubungan kerjasama perdagangan."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui variabel-variabel apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Penelitian dilakukan dengan menggunakan model pertumbuhan ekonomi dan diestimasi dengan menggunakan ordinary least square. Hasil penelitian menunjukkan variabel ekonomi yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah pendapatan per kapita dan rasio investasi. Sedangkan semua variabel sosial mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara signifikan. Semua variabel agama, khususnya Islam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara signifikan dan mempunyai korelasi yang positif dengan pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut menunjukkan pemeluk agama Islam bukan merupakan fak tor penghambat pertumbuhan ekonomi.

---

This study examines the effects of economics, social and religious variables on economic growth in Indonesia. In order to investigate the effects of variables, a standard model of economic growth is used The regression equation is estimated using ordinary least square. The results show that variables of per capita income and investment share are statiscally significant. All social variables are significant correlated with economic growth. Religious variables, Islam in particular, are significant and positively assosiated with economic growth. This results suggest that Islam it is not inimical to growth."

"Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang amat penting dalam melakukan analisis tentang pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu negara. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu.Pada tahap awal pembangunan, penggunaan komponen utang luar negeri sebagai sumber pembiayaan disadari begitu menguntungkan. Sumber pembiayaan luar negeri merupakan salah satu alternatif sumber pembangunan untuk mempercepat proses pembangunan nasional, di mana secara langsung menambah tersedianya dana investasi sehingga mampu mendorong kegiatan produksi dan terciptanya kesempatan kerja. Masuknya modal dari luar negeri juga dianggap sebagai salah satu cara untuk mengatasi hambatan dalam pengelolaan kekayaan alam yang begitu melimpah namun perekonomian dalam negeri belum mampu menyediakan dana untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi kekayaari alam.Meskipun pinjaman diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan namun di lain pihak pinjaman juga menimbulkan biaya. Pada tahun-tahun terakhir ini, biaya tersebut khususnya bagi negara-negara berkembang lebih besar daripada manfaatnya. Biaya terbesar dari semakin besarnya utang adalah cicilan utang (debt servicing). Cicilan utang terdiri dari pembayaran amortisasi (pembayaran utang pokok) dan suku bunga. Apabila utang terus meningkat atau tingkat suku bunganya meningkat maka pembayaran cicilan utang juga akan meningkat.Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa utang luar negeri yang digunakan untuk pembiayaan pembangunan dan perneliharaan infrastruktur fisik akan menunjang kegiatan investasi dan perdagangan, yang pada gilirannya akan meningkatkan PDB. Oleh karenanya, utang luar negeri Indonesia memiliki kontribusi yang cukup penting dalam kegiatan perekonomian, di mana sumber pembiayaan luar negeri merupakan salah satu alternatif sumber pembangunan untuk mempercepat proses pembangunan nasional yang secara langsung dapat menambah tersedianya dana investasi sehingga mampu mendorong kegiatan produksi. Di sisi lain, besarnya akumulasi jumlah utang telah memberikan tekanan terhadap keuangan negara karena tingginya jumlah kewajiban pembayaran bunga dan cicilan pokok utang yang harus dibayar.Dari hasil penelitian diperoleh bahwa indikator adanya pertumbuhan ekonomi di Indonesia juga dapat dilihat dari tingkat suku bunga, inflasi, laju pertumbuhan investasi dan term of trade.Variabel suku bunga dan inflasi akan berpengaruh negatif terhadap tingkat pertumbuhan PDB. Kenaikan tingkat suku bunga membuat biaya investasi menjadi bertambah mahal sehingga akan mengurangi investasi. Faktor-faktor fundamental yang mempengaruhi perkembangan inflasi di Indonesia antara lain adalah ekspektasi inflasi masyarakat yang cenderung meningkat. Peningkatan ekspektasi inflasi ini terjadi karena adanya kenaikan harga BBM dan Tarif Dasar Listrik yang dilakukan oleh pemerintah.Variabel investasi mempunyai elastisitas yang paling besar, hal ini menunjukan bahwa setiap kenaikan nilai investasi yang dilakukan di Indonesia akan berpengaruh besar pada tingkat pertumbuhan ekonomi. Sementara itu variabel term of trade pada periode 1999-2004 berpengaruh negatif terhadap tingkat pertumbuhan PDB. Kondisi ini terjadi karena penerimaan ekspor yang melambat. Nilai ekspor tahun 2004 hanya tumbuh sebesar 8,25% dibanding tahun 2003 sementara di satu sisi peningkatan nilai impor justru menunjukan adanya peningkatan sebesar 13,73%."

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tujuan pembangunan yaitu pertumbuhan ekonomi dan pemerataan distribusi pendapatan. Kedua hal tersebut sama-sama penting namun sulit diwujudkan secara bersamaan. Hai ini dapat terjadi karena strategi pembangunan pada awal masa orde baru lebih menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi tanpa memperhatikan pada pemerataan distribusi pendapatan. Tesis ini meneliti pengaruh distribusi pendapatan terhadap pertumbuhan ekonomi propinsi di Indonesia. Selain dari itu, akan diteliti juga pengaruh indikator pembangunan seperti inflasi dan tingkat pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi propinsi.Pertumbuhan ekonomi propinsi dihitung berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto per kapita, sedangkan distribusi pendapatan berdasarkan kriteria Bank Dunia yang terdiri dari persentase pendapatan 40 % penduduk berpendapatan rendah, 40 % penduduk berpendapatan menengah dan 20 % penduduk berpendapatan tinggi. Inflasi yang dipakai adalah inflasi regional rata-rata selama 1 tahun dan tingkat penddikan yang digunakan adalah persentase penduduk yang pendidikan tertinggi ditamatkan setingkat SMP.Pengolahan data dilakukan dengan penggunaan model analisis data panel, yaitu metode fixed effect dengan pembobotan cross section weight. Variabel dummy digunakan untuk melihat perbedaan antar propinsi dan juga untuk melihat perbedaan pertumbuhan ekonomi antar sebelum krisis dan sesudah krisis ekonomi.Hasil penelitian menunjukkan pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh distribusi pendapatan secara positif, pada semua kelompok penduduk. Akan tetapi pengaruh persentase kenaikan pendapatan 40 % penduduk berpendapatan rendah lebih tinggi dari pada persentase kenaikan pendapatan 40 % penduduk berpendapatan menengah dan persentase kenaikan pendapatan 20 % penduduk berpendapatan tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan penduduk telah berkurang dan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi propinsi. Tingkat inflasi berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan tingkat pendidikan penduduk yaitu persentase penduduk yang pendidikan tertinggi ditamatkan setingkat SMP berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.Rekomendasi dari penelitian ini adalah pemerintah di propinsi diharapkan untuk lebih memperhatikan pemerataan distribusi pendapatan karena akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu pemerintah daerah diharapkan mampu mempertahankan tingkat inflasi yang rendah karena semakin tinggi inflasi pertumbuhan ekonomi akan berkurang. Dan juga pemerintah daerah diharapkan memberikan kesempatan seluas-luasnya agar penduduknya dapat memperoleh pendidikan yang setinggi-tingginya yang pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi."

"Pada masa awal Orde Baru tahun 1969-1973, perencanaan ekonomi Indonesia masih sangat percaya bahwa trickle down effect akan terjadi. Oleh karena itu strategi pembangunan yang diterapkan oleh pemerintah pada awal periode Orde Baru hingga akhir tahun 70-an terpusatkan pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Namun setelah sepuluh tahun sejak Pelita I fakta memperlihatkan bahwa efek yang diinginkan tidak tercapai, malah menimbulkan ketimpangan ekonomi di mana pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak diikuti oleh pertumbuhan kesempatan kerja yang tinggi pula dari tingkat kemiskinan tidak berkurang secara signifikan. Mulai Pelita III tahun 1979/80-1983/84 strategi pembangunan mulai diubah, tidak hanya pertumbuhan ekonomi akan tetapi berorientasi kesejahteraan rakyat. Sedangkan jumlah penduduk miskin di Indonesia tahun 1976-2004 terus mengalami penurunan yang signifikan dari sebesar 54,2 juta jiwa menjadi sebesar 36,15 juta jiwa. Dan jika dilihat antara jumlah penduduk miskin di pedesaan dan di perkotaan temyata, jumlah penduduk miskin di pedesaan lebih banyak dari pada jumlah penduduk miskin di perkotaan. Hal ini dikarenakan lebih dari 60 persen jumlah penduduk Indonesia tinggal di daerah pedesaan yang sebagian besar bekerja disektor pertanian. Dengan menggunakan metoda analisis regresi berganda ingin diketahui bagaimana kondisi ketidakmerataan pendapatan antara penduduk di pedesaan dan perkotaan, dan pengaruh perubahan pangsa pendapatan tertimbang di pedesaan dan di perkotaan serta bagaimana peranan PDB sektoral terhadap laju pertumbuhan kemiskinan.Hasil penelitian memberikan masukkan bahwa; Peningkatan pendapatan per kapita mendorong perlambatan laju pertumbuhan kemiskinan, sebaliknya ketidakmerataan pendapatan akan meningkatkan laju pertumbuhan penduduk miskin. Ketimpangan pendapatan mempercepat laju pertumbuhan kezniskinan, ini dapat dilihat dari pangsa pendapatan perkotaan yang berpengaruh positif terhadap peningkatan jumlah penduduk miskin. Sektor primer, yang merupakan sektor yang paling besar distribusi pendapatannya, berpengaruh negatif terhadap jumlah penduduk miskin secara nasional. Sektor sekunder dan sektor tersier memberikan pengaruh positif terhadap jumlah penduduk miskin. Temuan ini mengindikasikan masyarakat miskin di Indonesia sebagian besar bukan bekerja di sektor ini, akan tetapi bekerja di sektor primer dan di pedesaan, sedangkan sektor skunder dan tersier sangat berkembang pesat di perkotaan. Dengan pelaksanaan sistem desentralisasi memberikan dampak akan penurunan jumlah penduduk miskin.Dengan demikian perlunya pemberdayaan masyarakat pedesaan dengan diciptakannya lapangan pekerjaan yang padat karya dengan upah diatas standar minimum akan mengurangi pengangguran sehingga jumlah penduduk miskin pun berkurang. Ini didukung dengan infrastruktur yang baik pula seperti tersedianya fasiltas pendidikan, kesehatan, dan transportasi yang baik. Dengan perhatian yang sangat serius di sektor pertanian, seperti pengembangan sistem dan teknik pertanian, mendirikan industri agrobisnis, dan pengembangan Iembaga keuangan yang mendorong percepatan perkonomian di pedesaan. Yang perlu mendapat perhatian adalah pertumbuhan ekonomi tanpa disertai kemerataan pendapatan belum tentu dapat mengurangi jumlah penduduk miskin, untuk itu peningkatan pertumbuhan ekonomi seharusnya disertai dengan pengurangan ketidakmerataan, sehingga hasil pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat."