Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Munculnya gerakan reformasi tidak terlepas dari berkembangnya tuntutan demokratisasi pemerintahan melalui penerapan good governance (tata kepemerintahan yang baik). Kondisi tersebut disikapi pemerintah dengan desentralisasi kewenangan dalam bentuk otonomi daerah melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Demokratisasi tersebut terwujud dalam kewenangan mengatur oleh masyarakat yang direpresentasikan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) melalui fungsi legislasinya. Pelaksanaan fungsi tersebut tercermin pada kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam rangka penetapan peraturan daerah (perda).Tesis ini bertujuan untuk mendeskripsikan penyerapan aspirasi masyarakat dan pengartikulasiannya dalam bentuk kebijakan oleh DPRD yang dilihat dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan DPRD maupun Pemerintah Kabupaten Simalungun untuk memperoleh deskripsi kebutuhan akan pembangunan yang diinginkan masyarakat. Deskripsi tersebut merupakan wujud aspirasi yang akan dijadikan ide utama kebijakan yang diambil. Faktor-faktor yang mempengaruhi DPRD juga dideskripsikan untuk mengetahui kendala/hambatan yang dihadapi DPRD dalam melaksanakan fungsi legislasinya.Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pemilihan informan yang digunakan adalah teknik purposive sampling karena informan yang dipilih adalah orang-orang yang dianggap mengetahui dan bersedia memberikan informasi tentang permasalahan yang diteliti yaitu anggota DPRD, PNS di lingkungan Sekretariat DPRD dan Sekretariat Pemerintah Kabupaten Simalungun serta masyarakat yang pernah dan sedang terlibat dalam proses penetapan perda. Lokasi penelitian bertempat di Kabupaten Simalungun dengan fokus organisasi DPRD.Teori, konsep atau pandangan yang digunakan untuk menganalisis temuan lapangan adalah teori organisasi, partisipasi dan kebijakan publik dengan bersandar pada teori organisasi kajian sistem terbuka oleh Robbins. Teori-teori partisipasi yang digunakan antara lain dikemukakan oleh Mubyarto, Mikkelsen, Coyners dan Huntington. Sedangkan teori kebijakan yang digunakan antara lain dikemukakan oleh Setyodarmodjo, Friedrick dan Dye.Berdasarkan temuan lapangan, secara yuridis, penyerapan aspirasi oleh DPRD tidak dilakukan dengan menggunakan mekanisme ilmiah tertentu sehingga tidak tergambar secara utuh kebutuhan akan bentuk atau model pembangunan yang diinginkan masyarakat Selain itu, mekanisme yang digunakan dalam pengolahan dan pemanfaatan hasil penyerapan aspirasi tersebut juga tidak jelas. Kondisi ini menyebabkan aspirasi yang disampaikan secara langsung maupun tidak langsung sebagai bentuk partisipasi masyarakat tidak dapat diaktualisasikan oleh DPRD ke dalam bentuk kebijakan. Belum optimalnya penyerapan aspirasi untuk pengidentifikasian kebutuhan masyarakat yang selama ini dilakukan menyebabkan DPRD tidak mampu menghasilkan kebijakan yang aspiratif dan berpihak pada rakyat.Selama ini DPRD hanya mengandalkan data dan informasi yang diserap eksekutif untuk dijadikan acuan dalam pembahasan kebijakan karena DPRD sendiri tidak memiliki kemampuan untuk menyerap aspirasi tersebut secara langsung sehingga kronologis dari aspirasi yang sampai ke DPRD sudah bias akibat mekanisme birokrasi pemerintah yang panjang. Selain diakibatkan lingkungan sistem politik yang tidak bisa disikapi dengan baik, situasi ini juga terutama disebabkan konstelasi politik lokal yang terasa lebih dominan dalam menetapkan suatu kebijakan. Dominasi konstelasi politik tersebut terutama disebabkan struktur organisasi DPRD yang cenderung dikonstruksi untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang muncul secara politis sehingga secara tidak langsung mengabaikan kepentingan masyarakat.Untuk itu organisasi DPRD perlu direkonstruksi baik desain maupun strukturnya agar lebih mengarah pada organisasi publik yang menyediakan pelayanan publik. Kondisi ini dapat dicapai melalui inovasi dalam mekanisme penyerapan dan pemanfaatan aspirasi. Inovasi tersebut terutama ditujukan dalam bentuk kebijakan maupun operasionalisasi fungsi legislasi yang dimiliki. Tujuannya adalah untuk menciptakan suatu mekanisme hubungan (access) yang jelas antara DPRD dengan masyarakat sehingga prinsip akuntabilitas dalam paradigms good governance dapat terpenuhi."

"Ditetapkannya PKPU No.20 Tahun 2018 yang mengatur mantan narapidana korupsi, mantan narapidana bandar narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak tidak dapat menjadi caleg pada Pemilu 2019 menuai pro dan kontra. KPU telah meminta kepada partai politik untuk mengganti nama bakal caleg yang merupakan mantan narapidana korupsi, namun masih saja ada parpol yang mencalonkan mantan narapidana korupsi menjadi caleg di tingkat DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota. Bawaslu, Komisi II DPR dan Kemendagri bersepakat mengembalikan persyaratan caleg ke Pasal 240 Ayat 1 huruf g UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Partai Gerindra sebagai parpol yang kerap menyuarakan anti korupsi, merekrut 22 bakal caleg mantan narapidana korupsi pada Pemilu 2019. Proses rekrutmen oleh Partai Gerindra berlangsung tertutup dan tidak terdapat penelusuran rekam jejak dalam mekanisme rekrutmen caleg tersebut. Terbitnya Putusan Mahkamah Agung kemudian memperbolehkan caleg mantan narapidana korupsi ikut serta pada Pemilu 2019. Penelitian metode kualitatif dengan desain studi kasus ini menggunakan teori rekrutmen partai politik Barbara Geddes (1994), Almond & Powell (1966), Almond & Coleman (1961), dan teori modal Kimberly L Casey, Pierre Bourdieu, Robert D. Putnam. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa Partai Gerindra yang ingin memperoleh banyak suara dan kursi pada Pemilu 2019, cenderung pragmatis dalam merekrut caleg mantan narapidana korupsi yang memiliki modal politik, sosial dan finansial serta populer. Caleg mantan narapidana korupsi memanfaatkan celah hukum, yaitu PKPU No.20 Tahun 2018 yang bertentangan dengan UU Pemilu No.7 Tahun 2017. Partai Gerindra tidak melakukan penelusuran rekam jejak bakal calon anggota legislatif  serta tetap melakukan rekrutmen terhadap mantan narapidana korupsi. Partai Gerindra sudah seharusnya melaksanakan proses demokratisasi sendiri di dalam tubuh mereka sehingga fungsi-fungsi ideal partai politik bisa dijalankan.

---

With the enactment of PKPU No.20 of 2018 which regulates ex-convicts of corruption, drug trafficking inmates and sexual crimes against children can not be candidates in the 2019 elections reaping pros and cons. KPU has asked political parties to change the names of prospective candidates who are former convicts of corruption, but there are still political parties that nominate ex-convicts of corruption to be candidates at the Provincial and Regency/City DPRD levels. Bawaslu, Commission II of House of Representatives and the Ministry of Home Affairs agreed to return the candidates requirements to Article 240 Paragraph 1 letter g of Law No.7 of 2017 concerning Elections. Gerindra Party as a political party that often voiced anti-corruption, recruiting 22 candidates for former corruption convicts in the 2019 election. The recruitment process by the Gerindra Party was closed and there was no track record in the recruitment mechanism of the candidates. The issuance of the Supreme Courts Decision then allowed candidates for ex-convicts of corruption to take part in the 2019 elections, This qualitative research method with case study design uses the theory of recruitment of political parties Barbara Geddes (1994), Almond & Powell (1966), Almond & Coleman (1961 and the modality theory of Kimberly L. Casey, Pierre Bourdieu, Francis Fukuyama. The findings of this study indicate that the Gerindra Party, which wants to get a lot of votes and seats in the 2019 Election, tend to be pragmatic in recruiting candidates for ex-convicts of corruption who have political, social and financial capital and are popular. Where candidates for ex-convicts of corruption use legal loopholes, namely PKPU No. 20 of 2018 contradicts with the Election Law No. 7 of 2017. The Gerindra Party did not search any track record of prospective legislative candidates and continued to recruit former corruption convicts. The Gerindra Party should have carried out their own democratization processes so that the ideal functions of political parties can be carried out."

"Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berperan penting dalam proses legislasi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Dalam hal ini, DPRD DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Indonesia memiliki fungsi kontrol dan legislasi yang esensial, terutama dalam pembuatan Peraturan Daerah (Perda) yang menjawab masalah masyarakat. Meskipun terjadi peningkatan keterwakilan perempuan di DPRD DKI Jakarta pada periode 2019-2024 sebesar 4% dari periode sebelumnya, efektivitas mereka dalam mendorong kebijakan yang mendukung hak- hak perempuan masih terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan eksternal yang dihadapi oleh perempuan anggota DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024 dalam memperjuangkan kepentingan perempuan melalui fungsi legislasi. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pengumpulan data primer dan sekunder. Berdasarkan teori representasi politik oleh Sarah Childs, yang menyoroti pentingnya representasi substantif selain representasi deskriptif, penelitian ini menemukan bahwa kehadiran fisik perempuan dalam DPRD tidak cukup untuk menjamin pengakomodasian kepentingan perempuan dalam kebijakan daerah. Melalui wawancara dengan tiga anggota legislatif perempuan DPRD DKI Jakarta, peneliti mengidentifikasi tiga hambatan utama: ego sektoralisme, stereotip gender, dan prioritas kebijakan eksekutif yang tidak selalu sejalan dengan agenda legislasi mengenai isu- isu perempuan. Temuan ini menjelaskan relevansi teori representasi politik, khususnya dalam konteks representasi substantif. Selain itu, penelitian ini menjelaskan bahwa faktor eksternal menjadi hambatan perempuan anggota DPRD DKI Jakarta dalam menjalankan fungsi legislasi.

---

The Regional House of Representatives (DPRD) plays a crucial role in the legislative process at the provincial and district/city levels. In this context, the DPRD of DKI Jakarta, as the capital of Indonesia, holds essential control and legislative functions, particularly in creating Regional Regulations (Perda) that address societal issues. Although there has been a 4% increase in women's representation in the DPRD DKI Jakarta for the 2019-2024 period compared to the previous term, their effectiveness in promoting policies supporting women's rights remains limited. This study aims to identify the external barriers faced by female members of the DPRD DKI Jakarta during the 2019-2024 period in advocating for women's interests through legislative functions. The research employs a qualitative method, collecting both primary and secondary data. Based on Sarah Childs' theory of political representation, which highlights the importance of substantive representation in addition to descriptive representation, this study finds that the physical presence of women in the DPRD is not sufficient to ensure the accommodation of women's interests in regional policies. Through interviews with three female legislative members of the DPRD DKI Jakarta, the researcher identified three main barriers: sectoral egoism, gender stereotypes, and executive policy priorities that do not always align with legislative agendas on women's issues. These findings underscore the relevance of political representation theory, particularly in the context of substantive representation. Additionally, this study illustrates that external factors pose obstacles for female members of the DPRD DKI Jakarta in performing their legislative functions."

"Penelitian ini melihat bagaimana aktivitas representasi kelas pekerja yang dilakukan oleh Nyumarno sebagai anggota DPRD Kab. Bekasi periode 2014-2019. Hal ini sangat berkaitan dengan terpilihnya Nyumarno sebagai salah satu wakil rakyat yang berlatarbelakang sebagai buruh. Terpilihnya Nyumarno ini menjadi kali pertama dalam sejarah perwakilan di Indonesia, seorang buruh menduduki kursi wakil rakyat. Dalam penelitian ini, aktivitas representasi kelas pekerja oleh Nyumarno diidentifikasi menggunakan konsep representasi yang dikemukakan oleh Hannah Pitkin. Konsep representasi ini selanjutnya digunakan untuk menjelaskan cara wakil rakyat mendapatkan legitimasi di lembaga legislatif hingga aktivitas representasi yang dilakukan kepada konstituen utamanya. Temuan dalam penelitian ini memperlihatkan bagaimana Nyumarno secara substantif menjadi representasi dari kelas pekerja, baik di ruang parlemen maupun di ruang publik. Penelitian ini berkesimpulan bahwa aktivitas representasi kelas pekerja oleh Nyumarno secara substantif meningkatkan kualitas representasi kelas pekerja dari sebelum Nyumarno terpilih menjadi wakil rakyat.

---

This study looks at how the working class representation activities carried out by Nyumarno as a member of the DPRD Kab. Bekasi 2014-2019 period. This is very related to the election of Nyumarno as one of the representatives of the people who has a background as laborers. The election of Nyumarno was the first time in the history of representatives in Indonesia, a worker occupied the seat of peoples representatives. In this study, the representation activity of the working class by Nyumarno was identified using the concept of representation proposed by Hannah Pitkin. This concept of representation used to explain the way peoples representatives get legitimacy in the legislature until representation activities are carried out to its main constituents. The findings in this study show how Nyumarno was substantively a representation of the working class, both in the parliamentary space and in the public sphere. This study concluded that the representation activity of the working class by Nyumarno substantively improved the quality of representation of the working class from before Nyumarno was elected as the peoples representative."