Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Agenda Women, Peace and Security (WPS) merupakan nilai global tentang perempuan dalam perang yang disebarkan oleh Dewan Keamanan PBB melalui Resolusi UNSC 1325 pada tahun 2000. Agenda ini kemudian menjadi kerangka revolusioner pertama yang berusaha memecahkan masalah tentang dampak spesifik gender dalam perang dan konflik terhadap perempuan dan anak perempuan. Berbagai negara kemudian berbondong-bondong untuk mengadopsi resolusi ini menjadi sebuah National Action Plan (NAP) atau Rencana Aksi Nasional (RAN) sebagai bentuk dari implementasi agenda WPS. Usaha-usaha sudah dilakukan pada tingkat multi sektor, namun pada realitanya, masih sulit untuk dicapai. Salah satu kasus menarik terjadi di Irak, sebagai negara pertama yang mempunyai RAN 1325 di kawasan Arab dan Afrika Utara sejak tahun 2014, dimana implementasi agenda WPS terlihat masih mengalami penyimpangan. Padahal, Irak telah menjadi garda terdepan situasi perang dan konflik hingga kini, namun nasib perempuannya masih dipertanyakan kembali. Dengan demikian, penulis memiliki pertanyaan penelitian yaitu bagaimana implementasi agenda WPS di Irak melalui RAN untuk Resolusi UNSC 1325 pada periode tahun 2014-2018? Melalui kerangka berpikir keamanan feminis, penulis berusaha untuk melihat proses implementasi tersebut serta dampaknya terhadap perempuan di wilayah perang dan konflik di Irak.

---

With the adoption of UN Security Council Resolution 1325 in 2000, the UN Security Council promoted the worldwide value of women in conflict known as the Women, Peace, and Security (WPS) agenda. This resolution is the first revolutionary framework that seeks to address the problem of gender-specific impacts in war and conflict. Then, as part of the WPS agenda, numerous nations sought to adopt this into a National Action Plan (NAP) or Rencana Aksi Nasional (RAN). Multi-sectoral initiatives have been made, but in practice, still challenging to accomplish. One intriguing instance occurred in Iraq, the first country to have RAN 1325 in the Arab and North African area since 2014, where the WPS agenda seems to still be being implemented inconsistently. The fate of women is still being debated, even though Iraq has historically been at the forefront of war and conflict circumstances. As a result, the author's research topic is how, between 2014 and 2018, the WPS agenda in Iraq is being implemented through the NAP for UN Security Council Resolution 1325. The author attempts to understand the implementation process, the perspectives of women in the war and conflict region in Iraq through the lens of a feminist security."

"Artikel ini membahas partisipasi dalam pasukan penjaga pedamaian PBB sebagai instrumen kebijakan luar negeri Indonesia. Semakin pentingnya PBB dan diplomasi multilateral bagi Indonesia, Indonesia harus mengoptimalkan potensi perannya dalam mendorong partisipasinya pada operasi pemeliharan perdamaian PBB."

"Tesis ini bertujuan untuk menganalisis aktivitas diplomasi digital dengan menggunakan Twitter yang dilakukan dalam lingkup Kemenlu selama periode keanggotaan Indonesia pada DK PBB tahun 2019-2020. Sebagai Anggota Tidak Tetap DK PBB, Indonesia memiliki kesempatan yang besar untuk dapat mempengaruhi dan membentuk agenda dalam ranah internasional, termasuk mengarusutamakan agenda prioritas Indonesia, yaitu perwujudan perdamaian dunia, sinergi PBB dengan organisasi kawasan, keterkaitan antara perdamaian dengan pembangunan berkelanjutan, pemberantasan terorisme dan dukungan terhadap Palestina. Penelitian kualitatif ini dilaksanakan dengan memadukan computational content analysis dengan analisis isi manual untuk menganalisis dataset berupa twit yang diunggah oleh akun @kemlu_ri dan @indonesiaunny sebagai aktor diplomatik Indonesia. Penelitian dimaksudkan untuk menganalisis secara evaluatif langkah dan strategi diplomasi digital Indonesia dalam kerangka pemikiran agenda building dalam kancah internasional. Dalam mengusung agenda tersebut, penelitian ini mengidentifikasikan bahwa agenda yang diusung melalui aktivitas diplomasi digital melalui Twitter telah selaras dengan agenda pada kancah internasional, yang menunjukkan terpenuhi prinsip agenda building dalam aktivitas diplomasi digital Indonesia.

---

This thesis aims to analyze digital diplomacy activities using Twitter that was carried out within the Ministry of Foreign Affairs scope during Indonesia's membership in the UN Security Council 2019-2020. As a non-permanent member of the UNSC, Indonesia possesses a great opportunity to influence international agendas. Indonesia also has the chance to mainstream its priority agendas, namely realizing world peace, the synergy between the United Nations and the region, linkages between peace and sustainable development, shaping and supporting Palestine. This qualitative research combined computational content analysis with manual content analysis to analyze tweets collected from the @kemlu_ri and @indonesiaunny accounts. Those two accounts represent Indonesia’s diplomatic actors. This research evaluatively examines Indonesia's digital diplomacy steps and strategies in agenda building in the international arena. In carrying out the agenda, this research identifies that the agenda carried through digital diplomacy activities through Twitter is in line with the agenda on the international scene, which shows the fulfillment of the agenda-building principles in Indonesia's digital diplomacy activities."

"Japan's role in the peace process in Cambodia is generally considered to have been a success. It was the fires major post-World War II effort by Japan to participate in bringing about peace to an international conflict ..."

"Resolusi Uniting for Peace diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 1950. Tujuannya adalah untuk memungkinkan Majelis Umum menanggapi suatu permasalahan yang mengancam perdamaian dan keamanan dunia apabila Dewan Keamanan sedang buntu karena penggunaan hak veto oleh salah satu negara anggota tetapnya. Skripsi ini melihat bagaimana penggunaan Resolusi Uniting for Peace oleh Majelis Umum. Hal tersebut dilakukan dengan melihat kepada sejarah resolusi tersebut dan juga perkembangan penggunaan Resolusi Uniting for Peace. Pembahasan dalam skripsi ini juga akan melihat kepada praktik penggunaan Resolusi Uniting for Peace dalam dua kasus yaitu Krisis Suez pada tahun 1956 dan konflik Israel-Palestina dalam emergency special session ke-7. Untuk melaksanakan pembahasan tersebut, penelitian yang dilakukan akan menggunakan tipe penelitian normatif, yaitu dengan melihat kepada perihal seperti asas-asas hukum dan sejarah hukum. Analisis yang dilakukan akan melihat penggunaan Resolusi Uniting for Peace dalam konteks Piagam PBB dan sejarah PBB. Dari penelitian dan pembahasan tersebut, diperoleh kesimpulan bahwa Resolusi Uniting for Peace diadopsi sebagai suatu upaya untuk memperkuat sistem collective security di Piagam PBB dan membantu PBB dalam mewujudkan perdamaian dan keamannan internasional. Tetapi perkembangannya menunjukkan bahwa hal tersebut mungkin sudah terlupakan, hal ini bisa terlihat dalam penggunaannya pada emergency special session ke-7.

---

The Uniting for Peace Resolution was adopted by the United Nations General Assembly in 1950. Its purpose was to allow the General Assembly to respond to a problem threatening international peace and security if the Security Council was frozen in place because of the use of the veto by a permanent member. This thesis looks into how the Uniting for Peace Resolution was used by the General Assembly. This is done by reviewing the history of the resolution and the development of its usage. This thesis also looks at how the Uniting for Peace Resolution is used in the Suez Crises of 1956 and in the Israeli-Palestinian Conflict, specifically during the 7th emergency special session. To conduct this discussion, the research will be carried out using the normative method where I will discuss it based on points such as the principles of law and the history of law. This analysis will be conducted by viewing the Uniting for Peace Resolution in the context of the UN Charter and the History of the UN. From that research and discussion, I have arrived at the conclusion that the Uniting for Peace Resolution was adopted as a means to strengthen the collective security system of the UN Charter and to aide the UN in realizing international peace and security. But its development shows me that that purpose might have been forgotten, this can be seen in its usage during the 7th emergency special session."