Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKBesarnya jumlah TKI dari tahun ketahun banyak menimbulkan berbagai masalah. Sertifikasi profesi bagi para TKI sering banyak dilupakan oleh pemerintah dan masyarakat pada umumnya. Produk hukum telah dibuat oleh pemerintah tapi penilis melihat kurang adanya monitoring oleh pemerintah. Jingga pada akhirnya pelanggaran dan penyelewengan dalam Iingkup ini banyak terjadi.Hal yang ironi yaitu, seorang Calon TKI yang akan bekerja keluar negeri dituntut untuk mempunyai keterampilan. Dapat di banyangkan apabila seorang Calon TKI yang akan bekerja tidak memiliki sama sekali keterampilan bekerja. Buakan hanya dapat dikembalikan namun tidak menutup kemungkinan kasuskasus penganiayaan yang terjadi terhadap Para TKI yang dilakukan oleh para majikan berawal dari kurang terampilnya TKI tersebut dalam bekerja.Untuk mencegah hal-hal tersebut, sebenarnya pemerintah telah mewajibkan bagi para Calon TKI untuk memiliki sertifikat kompetensi dimana untuk memperolehnya terlebih dahulu harilus menempuh pelatihan dan pendidikan. Namun karena kurangnya monitoring hal tersebut di jadikan proyek bisnis sehingga dengan mudahnya para agen penyalur dengan mullah membeli sertifikat tersebut.Untuk menghindari hal tersebut perlu dilakukan proses kontrol yang ketat, khususnya dalam hal uji kompetensi, pelatihan dan sertifikasi. Penulis dalam tesis ini banyak membahas sistem peraturan yang ada dalam mengatur hal tersebut. Penulis juga akan memberikan beberapa data bukti bahwa telah banyak terjadi pelanggaran yang sangat fatal terjadi.Kajian produk hukum juga akan di bahas dalam tesis ini, dimana banyak terjadi kerancuan dalam setiap produk Undang-Undang yang mengaturnya sehingga menjadi celah bagi para oknum-oknum tertentu untuk mencari keuntungan semata tanpa memperhatikan kualitas para Calon TKI."

"Dalam rangka memperoleh sumber-sumber pembiayaan dari pihak luar negeri, Pemerintah mengadakan pinjaman luar negeri yang diikat oleh suatu perjanjian pinjaman. Baik berupa pinjaman program yang diperoleh untuk mendukung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ataupun Pinjaman proyek yang diperoleh untuk membiayai satu atau lebih kegiatan pembangunan tertentu yang disepakati dalam perjanjian. Perjanjian pinjaman luar negeri yang diadakan pemerintah dengan pihak luar negeri selama ini menimbulkan selisih pendapat, sehubungan dengan status ruang lingkup hukum perjanjian pinjaman luar negeri tersebut, apakah suatu perjanjian pinjaman luar negeri masuk dalam ruang lingkup hukum publik atau privat. Terdapatnya selisih pendapat tersebut disebabkan lebih karena terdapatnya rumusan dalam Undang-Undang 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional yang mengkategorikan Perjanjian pinjaman luar negeri sebagai perjanjian internasional publik, sedangkan perjanjian pinjam meminjam sendiri merupakan perjanjian yang masuk dalam ruang lingkup perikatan, yang merupakan ruang lingkup hukum privat. Selanjutnya pemahaman yang komprehensif mengenai klausul-klausul naskah perjanjian pinjaman luar negeri rnerupakan suatu hal yang tidak dapat ditawar-tawar lagi, mengingat besarnya resiko dan kewajiban yang harus ditanggung Pemerintah terhadap pemberi pinjaman. Klausul-klausul hukum seperti events of default, representation and warranty, waiver of immunity, process agent, jurisdiction, maupun klausul applicable law, merupakan klausul-klausul yang perlu dirumuskan secara seksama untuk dapat semaksimal mungkin mengakomodasi kepentingan penerima pinjaman (borrower).

---

In order to find finance resources outside the country, the Govemment of Indonesia entered the foreign loan that bound by a loan agreement. That kind of loan agreement can be a loan programs available to support the State budgetary or loan project to finance the project to support certain development activities that state in the agreement. Loan agreements that made by the government with foreign party/parties all this time during has caused the debate, with respect to the scope of the legal status of such foreign Ioan agreements, whether a foreign Ioan agreement signed within the scope of public law or private law. The existing debate was caused due to the presence of explaination in Law number 24/2000 concerning Intemational Agreements that categorizing the foreign loan agreement as a public international agreements, while loan agreement in nature is in the capacity of commitments, which is the scope of private law. Furthermore, a comprehensive understanding of loan agreement clauses draft is something that can not be negotiable. Considering the risks and obligations to be borne by the Government against the lender, legal clauses such as events of default, representation and warranty, waiver of immunity, process agent, jurisdiction, and the applicable law clause, are the clauses that needed to be carefully formulated in thc loan agreement draft, to accomodate the interest of the borrower."

"Tesis ini membahas mengenai kebijakan luar negeri pemerintahan Mahathir di Malaysia pasca 11 September 2001 yang berkaitan dengan kepentingan politik domestik dan eksternal pemerintahan Mahathir.Penelitian ini dilakukan dengan melakukan pengumpulan data data sekunder dari buku, jurnal, artikel serta website, dengan menggunakan metode penelitian deskriptif analitis, yang menggambarkan suatu fenomena. Kebijakan luar negeri pemerintahan Mahathir pada pasca 11 September 2001.Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kebijakan luar negeri KJ Holsti, mengenai output komponen gagasan politik luar negeri, yang menjelaskan tindakan kebijakan luar negeri Malaysia, teori Ideosinkretik dan Sistemile, yang sifatnya mendukung proses output kebijakan luar negeri Malaysia itu sendiri. Selanjutnya terdapat teori Determinan domestik yang mendukung penjelasan pembentukan kebijakan luar negeri pemerintahan Mahathir dan Output sistem politik ?Easton? yang mendukung teori KJ Holsti tersebut di atas, serta teori ?Two Level Games? yang digunakan untuk menjelaskan secara keseluruhan fenomena kebijakan luar negeri pemerintahan Mahathir yang dilatar belakangi oleh kepentingan domestik dan eksternal bagi pemerintahan Mahathir.Berdasarkan hipotesa dan asumsi pada awal bab memaparkan Kebijakan luar negeri suatu negara dipengaruhi oleh faktor faktor domestik dan internasional, yakni adanya kepentingan domestik dan eksternal yang mempengaruhi output kebijakan luar negeri suatu negara tersebut dan bahwa kebijakan luar negeri pemerintahan Mahathir yang merespon isu terorisme yang dikampanyekan oleh AS merupakan wujud tindakan untuk memperbaiki citra politiknya di kalangan Negara Barat/AS serta kepentingan domestik bagi pemerintahannya di dalam negeri.Analisa dari data-data yang diperoleh, memperlihatkan adanya kepentingan domestik pemerintahan Mahathir bagi partainya dan kepemimpinannya serta kepentingan eksternal yang hendak diperjuangkan, dalam hal ini terhadap AS, dan adanya isu terorisme pasca 11 September 2001 dipergunakan sebagai isu dalam peningkatan hubungan luar negeri pemerintahan Malaysia berupa respon dan kerjasama Malaysia dengan internasional, sekaligus mendapatkan keuntungan bagi kepentingan politik domestik pemerintahan Mahathir.Kepentingan Domestik pemerintahan Mahathir adalah eksistensinya sebagai pemimpin Negara yang tetap dipercaya dan dihormati oleh masyarakatnya, juga melalui kepercayaan masyarakat terhadap partai UMNO di dalam koalisi Barisan Nasional. Selanjutnya kepentingan eksternal, yakni menarik kembali perhatian dunia dan kepercayaan AS terhadap eksistensi Negara Malaysia di dalam forum internasional dengan kebijakan luar negerinya melalui upaya upaya mendukung kampanye global anti terorisme AS, dengan melakukan pertukaran informasi dan prosedur pengembangan sistem komunikasi dengan Negara lain, inisiatif keamanan pengangkutan barang barang keluar dan masuk, penangkapan para tersangaka kelompok Islam garis keras, penandatangan deklarasi untuk melawan terorisme dengan AS, berbagi intelejen dengan AS serta partisipasi aktif PM Mahathir di dalam ASEAN."

"ABSTRAKStudi ini membahas utang luar negeri pemerintah Indonesia pada periode 2009-2017. Studi ini adalah studi mandiri yang menggunakan metode deskriptif dengan menggunakan 6 indikator analisis posisi utang luar negeri yang dikeluarkan oleh IMF. Hasil studi ini menunjukkan posisi utang luar negeri pemerintah Indonesia dalam posisi relatif aman berdasarkan 6 indikator IMF. Pemerintah hanya disarankan untuk berhati-hati dengan kemungkinan terjadinya Crowding Out Effect akibat kebijakan fiskal pemerintah yang ekspansif.

---

ABSTRACTThis study discusses Indonesia 39 s foreign debt in the period 2009 2017. This study is an independent study using descriptive method using 6 indicators of foreign debt position analysis issued by the IMF. The results of this study show the Indonesian government 39 s foreign debt position in a relatively safe position based on 6 indicators of the IMF. The government is only advised to be careful with the possibility of a Crowding Out Effect due to expansive government fiscal policy"

"Pembangunan ekonomi yang dilaksanakan di Indonesia dalam 25 tahun terakhir, khususnya pada masa kepemimpinan Orde Baru terbilang sukses dilihat dari tingkat pertumbuhan rata-rata yang mencapai hampir 7 % setiap tahunnya. Sayangnya, angka pertumbuhan yang meningkat setiap tahun tersebut ternyata juga diikuti dengan meningkatnya jumlah hutang luar negeri, baik yang dilakukan oleh pihak swasta maupun pemerintah. Hal ini tentu menjadi suatu pertanyaan tersendiri, karena logikanya seharusnya peningkatan pertumbuhan ekonomi yang diikuti dengan kenaikan pendapatan perkapita masyarakat justru akan menurunkan jumlah total hutang luar negeri karena kemampuan pembiayaan dalam negeri yang meningkat.Konteks awal keputusan pemerintah untuk menggunakan instrumen kebijakan hutang luar negeri adalah sebagai unsur pelengkap guna membantu meringankan beban defisit anggaran dan menstimulasi pertumbuhan ekonomi negara. Tetapi dalam perjalanannya, hutang luar negeri saat ini justru dirasakan menjadi beban dalam anggaran dan menimbulkan permasalahan yang kompleks sehingga mempengaruhi variabel makro ekonomi yang lain, khususnya variabel tabungan dan investasi domestik. Bagi penulis, fenomena ini menjadi sesuatu yang cukup menarik untuk dilakukan penelitian sehingga akan diketahui penyebab dan pengaruhnya terhadap perekonomian nasional.Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap hutang luar negeri pemerintah maka peningkatan hutang luar negeri tersebut disebabkan karena meningkatnya defisit dalam anggaran pemerintah. Tingginya angka defisit dalam anggaran pemerintah disebabkan karena total penerimaan pemerintah tidak dapat memenuhi kebutuhan total belanja negara. Untuk dapat mencapai tingkat petunbuhan ekonomi yang dinginkan maka kebijakan pemerintah untuk menstimulasi perekonomian nasional melalui alokasi anggaran pemerintah untuk meningkatnya pengeluaran pembangunannya sebagai manifestasi dari investasi yang dilakukan pemerintah. Dalam konteks ini maka kebutuhan investasi yang akan dilakukan oleh pemerintah ternyata tidak dapat dipenuhi dari jumlah tabungan pemerintah yang merupakan selisih dari penerimaan dalam negeri dengan pengeluaran rutin pemerintah. Selisih (gap) antara kebutuhan investasi pemerintah dengan tabungan yang dimilikinya inilah yang kemudian ditutup melalui pembiayaan yang berasal dari luar negeri dalam bentuk hutang luar negeri. Dalam konteks awal pembangunan, komponen hutang luar negeri diposisikan sebagai "pelengkap" yang diharapkan dapat menambah "energi" pemerintah untuk menstimulasi perekonomian nasional melalui APBN. Tetapi dalam perjalanannya komponen hutang luar negeri justru mendominasi hampir seluruh pengeluaran pembangunan pemerintah sehingga menimbulkan tingkat ketergantungan yang tinggi pada hutang luar negeri. Tidak ada tahun anggaran yang terlewatkan tanpa hutang luar negeri. Implikasinya, sebagian besar pengeluaran rutin pemerintah tersedot untuk pembayaran bunga dan cicilan hutang luar negeri sehingga mengurangi kemampuan pemerintah untuk berinvestasi. Penurunan Investasi pemerintah tersebut akan berdampak pada menurunnya total investasi nasioanal sehingga secara simultan juga akan mengurangi tabungan masyarakat melalui penurunan output nasional (POB).Solusi yang ditawarkan dalam penelitian berdasarkan hasil simulasi yang dilakukan pemerintah harus secara bertahap berusaha menurunkan stok hutang luar negerinya dengan didukung oleh kebijakan penunjang lain di bidang perpajakan yang berorientasi pada peningkatan penerimaan dalam negeri melalui penerimaan perpajakan dan penerimaan bukan pajak sehingga diharapkan dapat meminimalkan ketergantungan keuangan negara terhadap hutang luar negeri, dengan tetap memperhatikan kelangsungan iklim investasi domestik yang kondusif."

"Belakangan ini , sejak era reformasi, kita mulai sering mendengar istilah "diplomasi publik" sebagai salah satu strategi kebijakan luar negeri Indonesia...."