Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tema penulisan ini berusaha melihat kuatnya dukungan dan kepentingan Amerika Serikat atas Indonesia selama tahun 1975-an. Terutama dalam masa Presiden Jimmy Carter (1976 - 1980) dimana ia meneruskan kebijakan oleh pemerintahan sebelumnya, Gerald Ford (1974 -- 1976), yakni dukungan penuh atas integrasi Timtim ke dalam wilayah Indonesia. Walaupun integrasi Timtim di pertanyakan oleh banyak anggota Kongres Amerika Serikat, tapi pemerintahan Carter tetap terus melanjutkan hubungan baik( antara Amerika Serikat dengan Indonesia, seperti yang dilakukan oleh Presiden Ford. Metode penulisan yang digunakan dalam tulisan ini menempuh metode umum dalam historiografi. Diantaranya, heuristik penyelusuran sumber-sumber yang berkaitan dengan topik penulisan. Baik dalam segi sumber skunder maupun primer. Kedua, kritik sumber kemudian dilakukan guna memilah dan meneliti lebih jauh atas sumber-sumber yang digunakan, baik secara isi materi sumber maupun kondisi luar dari sumber tersebut. Ketiga, intrepretasi dilakukan agar dapat memberikan penganalisaan terhadap sumber dan pembahasan topik. Terakhir merupakan metode, historiography yakni deskritif - analisis history secara kronologis. Hal ini dilakukan agar dapat memudahkan penganalisaan atas masalah tersebut. Hubungan Amerika Serikat dengan Indonesia dalam kaitannya dengan Timtim, dalam memberikan bantuan kepada Indonesia, Presiden Carter juga meminta Indonesia untuk menegakkan HAM. Tetapi tidak terkait dengan masalah integrasi Timtim, melainkan mendesak Indonesia agar melepaskan semua tahanan para anggota eks. PKI golongan B yang berjumlah ribuan orang dari seluruh penjara di Indonesia jika ada. Permintaan Amerika Serikat ini tentu saja dipenuhi oleh Indonesia karena masalah Timtim lebih membutuhkan perhatian seriu.s daripada mengurusi tahanan eks PKI, pada masa itu. Selain itu, Indonesia juga memerlukan dukungan politik luar negeri dari Amerika Serikat demi memperlancar mengatasi konflik di Timtim. Walaupun Indonesia menanggung korban jiwa dan harta yang tidak sedikit."

"Timor Timur menjadi salah satu arena bagi penerapan kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Hal ini tampak pada saat Indonesia mulai mengintegrasikan wilayah tersebut ke NKRI, pemerintah AS memberikan dukungan penuh, baik politis maupun security assistance. Namun ketika tokoh komunis Ramos Horta - yang didukung oleh East Timor Action Network (ETAN) yang berbasis di AS - memperjuangkan kemerdekaan Timor Timur, pemerintah AS memberi peluang yang sangat luas bagi lepasnya Timor Timur dari NKR1. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan kebiiakan AS dalam menghadapi ancaman dan tantangan global yang berorientasi pada keamanan nasionalnya.

---

East Timor is one of the arenas for U.S. foreign policy implementation. This matter seemed when Indonesia began to integrate the territorial to Republic of Indonesia, the U.S. Government fully supported both politically and security assistance. But when Ramos Horta - who supported by East Timor Action Network (ETAN) that based in the USA - struggle for East Timor independence, the U.S. Government gave widely oppornmities for the released of East Timor iiom Republic of Indonesia. This situation occurred due to there was a changing on U.S. foreign policy in dealing with global threat and challenging which oriented to its national security."

"Penelitian ini merupakan penelitian studi perbandingan politik yang menggunakan dua studi kasus, yaitu Timor Timur dan Skotlandia, keduanya merupakan wilayah subnasional dari sebuah negara induk Indonesia dan United Kingdom (Inggris). Dengan menggunakan metode Most Similar Systems Design (MSSD) dan analisis contrast of context, penelitian ini akan membahas faktor-faktor penyebab fragmentasi identitas nasional yang terjadi di kedua wilayah, dan bagaimana perbedaan faktor penyebab tersebut memberikan dampak dalam referendum kemerdekaan Timor Timur tahun 1999 dan Skotlandia tahun 2014. penelitian ini menemukan tiga faktor utama yang menyebabkan fragmentasi identitas nasional di Timor Timur merujuk kepada proses pembentukan identitas nasional oleh negara induk dari MacIver (1999). Pertama, kebijakan pendidikan yang top-down; kedua, maraknya praktik korupsi hingga melemahkan pembangunan ekonomi secara signifikan; dan ketiga, meluasnya praktik teror kekerasan yang disertai kebuntuan penyelesaian konflik secara damai. Dalam kasus Skotlandia, terdapat pula tiga faktor yang menyebabkan fragmentasi identitas nasional. Pertama, kebijakan devolusi yang mengatur pembagian wewenang antara pusat dan daerah; kedua, kebijakan tentang kewarganegaraan serta tata kelola wilayah perbatasan yang memudahkan mobilitas penduduk antar wilayah; ketiga, kebijakan ekonomi yang menegaskan peran negara induk Inggris sebagai welfare state. Dampak dari perbedaan faktor tersebut dijawab melalui melalui temuan perbedaan orientasi masyarakat kedua wilayah, dimana sikap masyarakat Timor Timur pada referendum 1999 mayoritas menginginkan merdeka dari Indonesia, sementara penduduk Skotlandia pada referendum 2014 ingin tetap menjadi bagian dari Inggris.

---

This research is a comparative politics study that uses two case studies, East Timor and Scotland, which are a subnational region of a parent state, Indonesia and the United Kingdom (UK). Using Most Similar Systems Design (MSSD) comparative method and contrast of context analysis, this research will discuss the factors causing the fragmentation of national identity that occurred in the two regions and how these different factors impacted the 1999 East Timorese independence referendums and 2014 Scottish independence referendums. The finding showed three main factors causing the fragmentation of national identity in East Timor, referring to the process of national identity formation by the parent state as the consequences of the political environment by MacIver (1999). First, top-down education policy; second, the rampant corruption practices have significantly weakened economic development; and third, the widespread practice of violent terror followed by a deadlock in conflict resolution by peaceful means. In the case of Scotland, three factors also cause the fragmentation of national identity. First, the devolution policy that regulates the division of authority between the central and the local government; second, a policy on citizenship and border area management that facilitates the mobility of the population between regions; third, economic policies that emphasize the role of the UK as a welfare state. The impact of these different factors is answered by finding in the orientation differences of the people in these two regions, where the attitude of the people of East Timor in the 1999 referendum was the majority wanting independence from Indonesia, while the Scottish population in the 2014 referendum wanted to remain part of the UK."