Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"On terrorism and Indonesian legal instruments to fight from terror attacks"

"Perkembangan transisi demokrasi di Indonesia berjalan sangat pesat pasca dilakukannya amandemen UUD 1945. Salah satu perkembangan dalam bingkai politik ketatanegaraan ditandai dengan rumusan konstitusi yang memberikan kerangka dasar bernegara bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Atas dasar rumusan tersebut maka suksesi kepemimpinan dalam cabang kekuasaan eksekutif dan legislatif dilaksanakan secara langsung sebagaimana mandat Pasal 22 E ayat (2). Namun demikian dalam praktek ketatanegaraan pengaturan di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemlihan Umum Presiden dan Wakil Presiden menunjukkan hal yang inkonsisten dengan rumusan di dalam konstitusi. Sebagaimana termaktub dalam ketentuan Pasal 3 ayat (5) menyebutkan bahwa Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan setelah pelaksanaan pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD. Pada akhirnya Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 menyatakan bahwa model pemilihan dimaksud inkonstitusional. Atas dasar itulah penilaian konstitusionalitas norma pemilihan serentak didasarkan pada metode tafsir konstitusi baik dari sisi original intent maupun tafsir sejarah. Desain konstitusional pemilihan umum serentak sebagaimana dimaksud lahir sebagai upaya untuk menggeser arah transisi demokrasi menuju pada penguatan sistem konsolidasi demokrasi agar praktek buram demokrasi langsung yang cenderung transaksional, koruptif, manipulatif, berbiaya tinggi dan melanggengkan kekuasaan dapat diminimalisasi dalam praktek ketatanegaraan yang berdimensikan pada paham demokrasi dan kedaulatan rakyat."

"ABSTRAKFront Nasional sebagai institusi kenegaraan yang dibentuk setelah dikeluarkannya Dekrit Presiden ini, sesuai dengan konsep dan ide Soekarno tentang massa aksi. Oleh karena itu tidaklah mengherankan apabila Front Nasional aktivitasnya lebih banyak di bidang pengerahan massa, seperti membentuk Tim Komando Rakyat, yang bertugas menampung para sukarelawan yang akan berjuang di Irian. Selain itu juga mengerahkan massa untuk menerima tamu negara, perayaan-perayaan hari bersejarah dan mengadakan kursus-kursus kader. Kursus-kursus kader ini dianggap penting karena merupakan usaha indoktrinasi yang paling ampuh. Dalam mobilisasi massa yang memperoleh keuntungan fasi_litas dan politis adalah PKI. PKI menggunakan fasilitas Front Nasional untuk memperkuat dirinya. Bahkan PKI berhasil mendominasi Front Nasional sehingga tujuan Front Nasional semula, yaitu sebagai tempat penyatuan aspirasi semua golongan, pada akhirnya hanya dimonopoli golongan PKI saja. Hal di atas membuat Front Nasional lemah dan oportunis. Terbukti ketika terjadi peristiwa G-30-S/PKI, Front Nasional menjadi lumpuh dan bersikap plin-plan. Oleh karena itu sebagian partai-partai politik menyatukan diri dalam Front Pancasila, yang kemudian mengadakan aksi secara gigih membantu ABRI dalam usaha memulihkan keamanan dan ketertiban dan sekaligus menumpas sisa-sisa G-30-S/PKI di ibukota dan seluruh Indonesia. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan berupa buku-buku, surat kabar, artikel, majalah dan sumber-sumber yang tidak diterbitkan seperti arsip-arsip. Dari hasil penelitian menunjukkan, bahwa latar belakang dibentuknya organisasi Front Nasional karena rasa tidak puas Soekarno terhadap FNPIB. Soekarno menganggap FNPIB paling sedikit minatnya terhadap perjuangan Irian Barat.

---

"