Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas representasi bullying yang dibangun oleh tanda verbal dan tanda nonverbal dalam serial kartun Doraemon. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Dengan menggunakan analisis semiosis Peirce, dapat disimpulkan bahwa tanda verbal dan nonverbal dalam serial kartun Doraemon merepresentasikan bullying dalam berbagai jenis seperti bullying verbal, bullying fisik, memaksakan kehendak, merebut barang, dan ancaman fisik. Penelitian ini memiliki implikasi teoritis yang membedah teks film dalam sekuens ke dalam dua level, yaitu audio dan visual untuk kemudian dianalisis proses semiosisnya satu per satu, masing-masing dalam beberapa tahap kemudian mengelaborasikan dua level teks tersebut ke dalam suatu pemaknaan tanda yang saling menguatkan. Implikasi sosial penelitian ini merangsang pemirsa untuk sadar dan kritis terhadap konten yang sarat akan bullying. Implikasi praktisnya, penelitian ini bisa dijadikan acuan pengambil kebijakan untuk membuat regulasi yang dapat menyaring tayangan anak yang kontennya mengandung bullying. Penelitian ini memberi rekomendasi bagi akademisi yang tertarik untuk mengkaji representasi suatu fenomena dalam teks terjemahan untuk memperhatikan pengaruh penerjemahan suatu teks yang berasal dari suatu kultur ke kultur lain. Penelitian ini juga merekomendasikan penghentian tayangan serial film kartun Doraemon karena kontennya yang sarat akan bullying. Penelitian ini juga merekomendasikan pendampingan terhadap pemirsa anak-anak yang lebih ketat dalam menonton.

---

This thesis discusses the representation constructed by the signs of bullying are verbal and nonverbal signs in the Doraemon film cartoon series. The study was a descriptive research using a qualitative design. By using Peirce semiosis analysis, it can be concluded that the verbal and nonverbal signs in the Doraemon cartoon series represent the various types of bullying such as verbal bullying, physical bullying, imposing the will, seize goods, and physical threats.

The research theoretical implications dissected the movie text sequences into two levels, audio and visual then analyzed one by one through some stage of semiosis process, at the end of the process it will elaborate two levels of text into a sign meaning which is mutually beneficial. Social implications of this study stimulates the viewer to be aware and critical of the movie content which is full of bullying scene. For the practical implications, this study can be used as a reference for policy makers to make regulations that can filter the content that shows impressions of children bullying.

This study provides recommendations for academics who are interested to examine the representation of a phenomenon in translation texts to consider the influence of translation of a text from one culture to another culture. The study also recommends termination Doraemon cartoon series and movies because of its content will be full of bullying. It also recommends to stringent assistance for child viewers."

"Jurnal ini membahas lima karikatur John Kӧrver bertemakan pendidikan anak dengan memperhatikan aspek semantis, pragmatis, dan semiotik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menganalisis kalimat atau percakapan serta gambar, berupa simbol dan ikon yang terdapat pada kelima karikatur, untuk melihat bagaimana Kӧrver menyampaikan kritik dan pemikirannya melalui karikatur serta melihat pelanggaran maksim yang sering kali digunakannya.

---

This paper focuses on the semantics, pragmatics, and semiotics aspects of five caricatures about childs education, drawn by John Kӧrver. Using the qualitative method, sentences of conversations on pictures used as symbols and icons in the caricatures are then analysed. The main purpose of this paper is to identify how John Kӧrver delivers his critics and thoughts on childs education true his caricatures and which of the conversational maxims are the most being violated."

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang eksistensi Amerika Serikat sebagai faktor dalamkebijakan Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia selama rentangtahun 1985 sampai dengan 1999. Melalui Foreign Aid dan Demokrasi Liberal,kebijakan demokrasi dan HAM di Indonesia kemudian dihadapkan pada persoalanserius tentang tujuan demokrasi liberal yang terkadang tidak selaras dengan citacitademokrasi dan nilai-nilai HAM di Indonesia, terutama yang terkandung didalam Undang-Undang Dasar 1945. Masa pemerintahan Orde Baru danpemerintahan transisi reformasi akan mengambil peran penting terhadapimplementasi demokrasi dan HAM dari sudut pandang yang berbeda. Diharapkanmelalui tesis ini, akan menjelaskan dilematisasi negara berkembang sepertiIndonesia dan menjembatani pencarian solusi terhadap hutang yang diakibatkanoleh kontinuitas ‘ketergantungan’ Indonesia terhadap bantuan atau pinjaman luarnegeri.

---

ABSTRACTThis thesis about the existence of the United States as afactor in the policy ofDemocracy and Human Rights (HAM) in Indonesia over the span of 1985 to1999. Through the theory of Foreign Aid and Democracy Liberal Policy, thepolicy of democracy and human rights in Indonesia and then faced with theserious problem of liberal democracy objectives are sometimes not aligned withthe ideals of democracy and human rights values in Indonesia, especially thosecontained in the Act of 1945. The New Order government and transitionalgovernment reform will take a leadership role on the implementation ofdemocracy and human rights from a different perspective. Hopefully, through thisthesis, will explain the ‘dilemma’ of developing countries such as Indonesia andthe search for sollutions to bridge the debt caused by the continuity of Indonesia’sdependence toward the aid or foreign loans."

"ABSTRACTIndonesia merupakan sebuah negara hukum sebagaimana sudah tertuang dalam UUD 1945. Sebagai negara hukum, hak berpendapat di muka umum juga sudah dijamin dalam pasal 28 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dimana negara juga bertanggung jawab atas kecerdasan warga negaranya. Namun selama masa Orde Baru dan pasca Reformasi tindakan pembatasan akses informasi dan hak berekespresi di ruang publik masih dilakukan oleh negara. Baik pada masa Orde Baru maupun masa pasca Reformasi Indonesia masih belum berhasil mengaktualisasikan diri sebagai sebuah negara hukum. Kata kunci: Ruang Publik, Negara Hukum, Negara Orde Baru, Negara Pasca Reformasi

---

ABSTRACTIndonesia is a legal state as already stipulated in the 1945 Constitution. As a legal state, the right to freedom of opinion and expression has also been guaranteed in article 28 of the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia, where the state is also responsible for the intelligence of its citizens. However, during the New Order and Post Reform period, the restrictions on access to information and the right to freedom of opinion and expression in the public sphere were still carried out by the state. Both during the New Order and Post Reform era Indonesia still has not succeeded in actualizing itself as a state law."