Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini menganalisis secara normatif pelaksanaan Undang-undangNomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap Undang-undangNomor 40 Tahun 2002 tentang Pers dan membandingkannya dengan The SixthAmandement of United States of America sebagai dasar adanya pembatasanpeliputan di ruang sidang di Amerika Serikat. Peliputan ruang sidang yangdisiarkan secara langsung (live) merupakan fenomena baru yang makin marakterjadi di ruang sidang di Indonesia dan sedikit demi sedikit telah menyampingkankekuasaan kehakiman dalam ruang sidang. Dalam penelitian ini, teori yangdipakai adalah teori tentang negara hukum, teori tentang pers, dan teori tentangkekuasaan kehakiman. Metode analisis dengan membandingkan undang-undanglalu kemudian membandingkan tata cara peliputan di ruang sidang antaraIndonesia dan Amerika Serikat. Hasil penelitian membuktikan bahwa sistemperadilan Indonesia belum mengatur secara tegas tentang tata cara peliputan diruang sidang sebagaimana halnya di Amerika Serikat padahal keduanya adalahsama-sama negara demokrasi.

---

ABSTRACTThis study analyzed the normative implementation of Law No. 48 of 2009of Judicial Power toward Law No. 40 of 2002 of the Press and comparing it toThe Sixth Amandement of the United States of America as a basis for reportingrestrictions in the courtroom in the United States. Coverage in the courtroomwhich broadcast live is a new phenomenon that is increasingly rampant in thecourtroom in Indonesia and has set aside the judicial power in the courtroom. Inthis study, the theory used is the theory of the state law, the theory of the press,and the theory of judicial power. Methods of analysis by comparing the laws andthen compare the coverage in the courtroom between Indonesia and the UnitedStates. The research proves that the Indonesian justice system has not been setexplicitly about reporting procedures in the courtroom as well as in the UnitedStates even though both are equally democratic state."

"[Penelitian ini dilatarbelakangi oleh diterimanya demokrasi sebagai suatu pendekatan politik kenegaraan yang mampu mewakili kehidupan bernegara yang lebih baik. Dewasa ini, demokrasi menjadi sebuah sistem politik dimana mereka yang dirugikan memiliki insentif serta sumber daya untuk menunjukkan kekurangan dari sistem politik, memperlihatkan kebenaran tentang mereka yang disembunyikan, danmampu berusaha mengubah aturan umum yang menyebabkan keadaan mereka semakin memburuk. Dalam demokrasi, kompetisi atau persaingan untuk memperoleh kekuasaan semestinya menunjukkan sisi moralitas kemanusiaan yang bertindak atas dasar kebenaran dan kebajikan agar pelaksanaan demokrasi tidak masuk ke dalamilusi yang tidak memberikan manfaat dan kemajuan bagi kehidupan manusia politik; seperti pemikiran politik atas demokrasi yang dikemukakan oleh Jean Jacques Rousseau. Penelitian ini juga ingin mengetahui pemikiran politik yang digagas oleh Jean Jacques Rousseau dalam memandang penguatan nilai-nilai demokrasi yang berlangsung dalam masyarakat politik. Sebagai landasan teoritis, dalam penilitian ini menggunakan pendekatan konseptual terhadap negara yang berpijak pada persfektif idealis; serta menggunakan pendekatan konseptual dan legitimasi terhadap demokrasi yang terdiri dari : konsepsi demokrasi klasik normatif (substantif) dan demokrasi empiris minimalis (prosedural) dalam demokratisasi untuk memperoleh legitimasi politik yang dibangun oleh dukungan penuh kedaulatan rakyat. Dalam penelitian ini terdapat landasan terhadap posisi teoritis dari pemikiran politik Jean Jacques Rousseau yang terkategori sebagai demokrasi radikal dalam memandang penerapan demokrasi dari masyarakat politik yang bertumpu pada dua hal penting; yaitu kebebasan individu dan kesetaraan. Dan terakhir, penelitian ini juga menggunakan pendekatan peran pengaruh lingkungan terhadap pemikiran politik yang digunakan menyelidiki pembentukan formasi intelektual atas pemikiran politik dalam diri Jean Jacques Rousseau;Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, sedangkan teknik analisis datadengan menggunakan deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan yang terdiri dari : data primer merupakan data utama yang berasal dari buku-buku atau diskursus yang ditulis oleh Jean Jacques Rousseau serta data skunder yang merupakan data tambahan dari penulis ketiga yang menulismengenai pemikiran politik Jean Jacques Rousseau, terkhusus mengenai negara dan kebebasan individu dalam lingkup negara demokrasi. Dari rangkaian penelitian atas pemikiran politik yang digagas oleh Jean Jacques Rousseau, ditemukan bahwa negara sebagai pemelihara ketertiban sosial dapat sejalan dengan kebebasan individu, saling terikat dalam struktur faktual negara demokrasi dan tidak saling menaklukan meskipun saling berhadapan. Keberadaan negara demokrasi dalam pemikiran politik Jean Jacques Rousseau mengarah kepada masyarakat hukum yang teratur dan tunduk kepada kehendak umum (aturan umum) sebagai sebuah kewajiban politik dalam negara.Implikasi teoritis menunjukkan pemikiran politik Jean Jacques Rousseaumenekankan kepada terbentuknya negara (republik) yang mengutamakan kebebasan individu untuk memutuskan urusan publik terutama dalam menentukan nilai-nilai, norma-norma, dan aturan-aturan penyelengaraan negara dan pemerintahan. Negara menjadi sarana untuk membentuk perilaku individu dengan mengganti perilakuberdasarkan naluri menjadi tindakan moral (moral universal/moral umum) melalui pembentukan watak moral (karakter moral) bagi setiap tindakan-tindakan individu di dalam masyarakat politik (masyarakat sipil/masyarakat publik).;Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, sedangkan teknik analisis datadengan menggunakan deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data dilakukan denganmenggunakan studi kepustakaan yang terdiri dari : data primer merupakan data utamayang berasal dari buku-buku atau diskursus yang ditulis oleh Jean Jacques Rousseauserta data skunder yang merupakan data tambahan dari penulis ketiga yang menulismengenai pemikiran politik Jean Jacques Rousseau, terkhusus mengenai negara dankebebasan individu dalam lingkup negara demokrasi.Dari rangkaian penelitian atas pemikiran politik yang digagas oleh JeanJacques Rousseau, ditemukan bahwa negara sebagai pemelihara ketertiban sosialdapat sejalan dengan kebebasan individu, saling terikat dalam struktur faktual negarademokrasi dan tidak saling menaklukan meskipun saling berhadapan. Keberadaannegara demokrasi dalam pemikiran politik Jean Jacques Rousseau mengarah kepadamasyarakat hukum yang teratur dan tunduk kepada kehendak umum (aturan umum)sebagai sebuah kewajiban politik dalam negara.Implikasi teoritis menunjukkan pemikiran politik Jean Jacques Rousseaumenekankan kepada terbentuknya negara (republik) yang mengutamakan kebebasanindividu untuk memutuskan urusan publik terutama dalam menentukan nilai-nilai,norma-norma, dan aturan-aturan penyelengaraan negara dan pemerintahan. Negaramenjadi sarana untuk membentuk perilaku individu dengan mengganti perilakuberdasarkan naluri menjadi tindakan moral (moral universal/moral umum) melaluipembentukan watak moral (karakter moral) bagi setiap tindakan-tindakan individu didalam masyarakat politik (masyarakat sipil/masyarakat publik)., Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, sedangkan teknik analisis datadengan menggunakan deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data dilakukan denganmenggunakan studi kepustakaan yang terdiri dari : data primer merupakan data utamayang berasal dari buku-buku atau diskursus yang ditulis oleh Jean Jacques Rousseauserta data skunder yang merupakan data tambahan dari penulis ketiga yang menulismengenai pemikiran politik Jean Jacques Rousseau, terkhusus mengenai negara dankebebasan individu dalam lingkup negara demokrasi.Dari rangkaian penelitian atas pemikiran politik yang digagas oleh JeanJacques Rousseau, ditemukan bahwa negara sebagai pemelihara ketertiban sosialdapat sejalan dengan kebebasan individu, saling terikat dalam struktur faktual negarademokrasi dan tidak saling menaklukan meskipun saling berhadapan. Keberadaannegara demokrasi dalam pemikiran politik Jean Jacques Rousseau mengarah kepadamasyarakat hukum yang teratur dan tunduk kepada kehendak umum (aturan umum)sebagai sebuah kewajiban politik dalam negara.Implikasi teoritis menunjukkan pemikiran politik Jean Jacques Rousseaumenekankan kepada terbentuknya negara (republik) yang mengutamakan kebebasanindividu untuk memutuskan urusan publik terutama dalam menentukan nilai-nilai,norma-norma, dan aturan-aturan penyelengaraan negara dan pemerintahan. Negaramenjadi sarana untuk membentuk perilaku individu dengan mengganti perilakuberdasarkan naluri menjadi tindakan moral (moral universal/moral umum) melaluipembentukan watak moral (karakter moral) bagi setiap tindakan-tindakan individu didalam masyarakat politik (masyarakat sipil/masyarakat publik).]"