Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Makalah ini menjelaskan kaitan antara Revolusi Perancis dengan kedatangan Daendels ke Jawa. Daendels menerapkan sistem sentralisasi pemerintahan di Jawa. Beberapa kebijakan Daendels yang diterapkan adalah pengubahan hubungan horizontal menjadi hubungan vertikal, antara raja penguasa dengan pemerintahan Belanda khususnya dengan Daendels; pemindahan ibukota; pembagian daerah di Jawa serta pembangunan De Grote Postweg. Kebijakan Sentralisasi pemerintahan ini memberikan dampak positif maupun negatif.

---

This paper explains the link between the French Revolution with Daendels 39 arrival to Java. Daendels implemented centralized system of govermment in Java. Some policies implemented by Daendels were changing the horizontal relationship into a vertical relationship between teh king and the Dutch goverment, especially with Daendels the displacement of capital city the division of areas in Java as well the construction of De Grote Postweg. Centralized policy of this goverment give positive or negative impacts."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai tarik ulur antara sistem pemerintahan presidensial dan parlementer dalam sistem ketatanegaraan Indonesia masa Orde Baru dan pascaamandemen UUD 1945 ditinjau dari hubungan antara eksekutif dengan legislatif. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yang mengolah data dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, UUD 1945 ataupun UUD NRI 1945 sama-sama belum memberikan gambaran yang utuh mengenai sistem pemerintahan yang dianut oleh Indonesia sehingga menimbulkan tarik ulur antara sistem pemerintahan presidensial dan parlementer, khususnya dalam masa Orde Baru dan pascaamandemen UUD 1945. Namun, sudah terdapat perbaikan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, yang mengandung karakteristik sistem pemerintahan yang sesuai untuk diterapkan di Indonesia saat ini.

---

ABSTRACTThe thesis discusses the trade-off between presidential and parliamentary governmental system in constitutional system of Indonesia that had been applied in New Order Era and post-amendment of the 1945 Constitution, which is reviewed in terms of the relationship between executive and legislative. This research is a normative law research, which uses qualitative approach in its data processing. According to the result of research, both UUD 1945 and UUD NRI 1945 have not yet provided a complete picture of governmental system of Indonesia, therefore, it has been creating a trade-off between presidential and parliamentary governmental system, especially in New Order Era and post-amendment of the 1945 Constitution. However, there are some particular improvements in constitutional system of Indonesia that encompasses characteristic of governmental system, which could be suitably applied in recent times."