Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas Program Bela Negara yang diinisiasi oleh Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Kemhan RI) sejak tahun 2015 sebagai upaya mengantisipasi ancaman terhadap pemuda Indonesia. Adanya ancaman ideologi, politik, keamanan, dan sosial budaya terhadap pemuda Indonesia membuat pemerintah perlu melakukan upaya proteksi terhadap pemuda Indonesia, dimana pemuda merupakan salah satu sumber daya yang penting untuk pembangunan dan ketahanan nasional bangsa Indonesia. Pada hakikatnya, program bela negara merupakan upaya pemerintah melalui Kemhan RI untuk mengurangi kerentanan masyarakat dalam menghadapi ancaman nirmiliter dengan cara meningkatkan kedisiplinan, nasionalisme, dan karakter pemuda. Penelitian ini bertujuan menjelaskan urgensi program bela negara dan mengidentifikasi upaya penggalangan Kemhan RI terhadap masyarakat khususnya pemuda Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan interview kepada stakeholder program Bela Negara yaitu Kemhen RI dan individu yang mengikuti kegiatan tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program bela negara diperlukan pada momentum dimana negara menghadapi banyak ancaman nirmiliter guna meningkatkan daya tangkal pemuda melalui pemahaman mendalam terhadap nilai nasionalisme dan kedisiplinan berwarganegara. Program bela negara telah mampu menjadi gerakan nasional yang dilaksanakan oleh banyak kementerian/lembaga di luar pertahanan. Penelitian ini menunjukkan bahwa program bela negara Kemhan RI menyasar pemuda yang ada di lingkungan pendidikan, pekerjaan, dan pemukiman. Adapun dalam pelaksanaannya belum mampu mencapai target yang ditentukan baik dari sisi manajemen penyelenggaraan maupun dari jumlah peserta. Perlu dilakukan upaya penguatan dasar hukum untuk standardisasi pelaksanaan dan manajemen anggaran, sosialisasi melalui sarana digital kepada masyarakat, serta kerjasama melalui bidang kehumasan kepada instansi lain perlu ditingkatkan agar program ini mampu mencapai target dan menyasar seluruh pemuda Indonesia.

---

This study discusses the State Defense Program initiated by the Ministry of Defense of the Republic of Indonesia (Kemhan RI) since 2015 in an effort to anticipate threats to Indonesian youth. The existence of ideological, political, security, and socio-cultural threats to Indonesian youth make the government needs to build efforts to protect Indonesian youth, where youth is one of the important resources for the development and national resilience of Indonesia. In essence, the state defense program is a government effort through the Republic of Indonesia's Ministry of Defense to reduce the vulnerability of the community in facing nonmilitary threats by increasing discipline, nationalism and youth character.

This study aims to identify efforts towards the community, especially Indonesian youth, and evaluate the implementation of programs that have been implemented from 2015 to 2017. This study uses a qualitative approach by interviewing stakeholder from the Ministry of Defense and participants.

The results of this study indicate that state defense programs have been able to become a national movement carried out by many ministries/institutions outside of defense, state defense programs implemented through state defense education in various forms in the fields of education, employment and settlement.

The study indicates that the defense program of the Indonesian Ministry of Defense has not been able to achieve the determined targets both in terms of management and the number of participants. Strengthening the legal basis, budget management, dissemination through digital means to the public, cooperation through the public relations sector to other agencies need to be increased so that the program is able to reach targets and target all Indonesian youth."

"Dalam rangka mencapai tujuan Negara Indonesia yang tercantum dalam UUD 1945,maka keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara harus tetap terjaga yaitudengan memiliki pertahanan dan keamanan Negara yang kuat. Adapun pihak yangmemiliki peran dan fungsi pertahanan dan keamanan tersebut adalah TNI ? POLRI.Pada masa sebelum reformasi, TNI ? POLRI berada dalam satu kesatuan ABRI danbertanggung jawab atas Pertahanan Keamanan Nasional (Hankamnas). Namun padamasa reformasi, kedua institusi ini dipisah dan menjadi lembaga yang otonom danmandiri dengan peran dan fungsi yang berbeda, yaitu TNI sebagai alat pertahanan, danPOLRI sebagai alat keamanan. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka diajukantiga permasalahan yaitu ; bagaimanakah perbedaan fungsi pertahanan dan keamanandi Negara Indonesia, lalu bagaimanakah perbedaan peran dan fungsi TNI dan POLRIdalam pertahanan dan keamanan negara, serta apakah permasalahan yang terkaitdengan pemisahan fungsi pertahanan dan keamanan Negara oleh TNI ? POLRI.Penelitian ini akan dibahas dengan menggunakan teori tujuan negara oleh Charles EMerriam, kemudian faktor perubahan organisasi kelembagaan negara oleh JimlyAsshiddiqie, fungsi militer terhadap negara dan tingkatan otoritas militer oleh Samuel PHuntington, dan juga fungsi kepolisian terhadap negara. Objek penelitian ini padadasarnya sekitar peraturan perundang-undangan yang berkaitan erat dengan TNI ?POLRI dan juga pertahanan dan keamanan negara. Berkenaan dengan objek penelitianini, tipe penelitian adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan historis danyuridis dan dengan jenis penelitian kualitatif. Pengumpulan data dalam penelitian inidilakukan melalui penelitian kepustakaan dan akan dipaparkan secara deskriptifanalitis.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada pendikotomian fungsi pertahanandan keamanan selanjutnya menghasilkan undang-undang yang membatasi peran danfungsi TNI ? POLRI dengan pendefinisian yang jelas namun tumpang tindih maupuntidak selaras sehingga mengakibatkan berbagai masalah dalam pelaksanaannya. Untukitu diperlukan berbagai pranata hukum lainnya untuk menyelaraskan dan mengisikekosongan dalam hal pengaturan mengenai pertahanan dan keamanan negara terkaitdengan peran dan fungsi TNI ? POLRI agar pada masa mendatang dapat berperanoptimal untuk menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara.

---

AbstractIn order to achieve the goals listed in the Indonesia Constitution (UUD 1945), thesustainability of state must be maintained with strong security and national defence. TheInstitutions which have functions and roles of security and defense are the ArmedForces (TNI) and Police (POLRI). In the period before the reform, TNI - POLRI wereunited in one institution named ABRI. But now the institution is separated and becametwo autonomous and independent institutions with different functions and roles. Thus,TNI is responsible for defence, and POLRI responsible for security. Based on thisbackground, I proposed three issues; how is the different functions of security anddefence in Indonesia; how is the different functions and roles of the TNI and POLRI inthe security and state defence; what is problem related to the separation of thefunctions of security and state defence by TNI - POLRI. The research will be discussedusing the theory of the state's goals by Charles E Merriam, and institutional factors oforganizational change state by Jimly Asshiddiqie, the military functions of the state andlevel of military authority by Samuel P Huntington, and also the police functions of thestate. The object of this research is basically about legislation that is closely related tothe military - police and security and national defense. Regard to the object of thisstudy, the type of research is a normative juridical approach to the study of historicaland juridical and type of qualitative research. Collecting data in this research is donethrough library research and will be presented in a descriptive-analytical. The resultsshowed that the dichotomized of security and defence function has made regulationswhich is bordering the functions and roles between TNI ? POLRI. Thus regulations areclearly defined but it is overlapping and inconsistent, and it?s cause several problemduring the implementation. We required other regulations to harmonize and fill the gapin terms of setting the security and national defence related to the role and functions ofthe TNI - POLRI in the future in order to contribute optimally to ensure the survival ofthe nation and the State of Indonesia."

"ABSTRAKTesis ini membahas sosialisasi empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara yang terdiri dari Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika yang dilakukan oleh MPR. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pentingnya sosialisasi empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara dalam rangka memperkuat ketahanan nasional dan peranan MPR dalam sosilaisasi empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara. Penelitian dalam tesis ini merupakan penelitian kualititatif dan sumber data yang digunakan terdiri dari data primer yang dilakukan dengan wawancara langsung dan data sekunder yang diambil dari studi pustaka. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara langsung dan studi kepustakaan. Analisis data penelitian menggunakan metode reduksi data, penyajian data dan kesimpulan (verifikasi). Ketahanan ideologi diartikan sebagai kondisi dinamik kehidupan ideologi bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan serta gangguan baik dari luar maupun dalam, langsung atau tidak langsung dalam rangka menjamin kelangsungan kehidupan ideologi bangsa dan negara Indonesia. Ideologi Pancasila merupakan tatanan nilai yang digali (kristalisasi) dari nilai-nilai dasar budaya bangsa Indonesia. Pancasila diangkat dari nilai-nilai adat istiadat, nilai-nilai kebudayaan, serta nilai religius yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia sebelum membentuk negara. Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia berakar pada pandangan hidup dan budaya bangsa, dan bukannya mengangkat atau mengambil ideologi dari bangsa lain. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sosialisasi empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara yang terdiri Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika penting dan perlu dilakukan untuk menghadapi berbagai macam pengaruh budaya dan gaya hidup di era globalisasi dalam rangka memperkuat Ketahanan Nasional di bidang Ideologi, karena masih banyak penyelenggara negara dan kelompok masyarakat yang belum memahami dan mengerti tentang nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Pada saat ini model sosialisasi Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara yang hanya dilakukan oleh MPR masih dianggap kurang efektif menjangkau seluruh masyarakat Indonesia, masih perlu penyempurnaan dan terobosanagar mudah dipahami oleh seluruh masyarakat dan menjadi panduan dalam kehidupan ketatanegaraan. Untuk masa yang akan datang, sebaiknya sosialisasi Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara tidak lagi dilaksanakan oleh MPR sebagai lembaga tinggi negara dan lembaga politik yang keanggotaannya berganti tiap lima tahun sekali. Perlu dibentuk badan khusus dengan struktur yang jelas, anggaran yang cukup dan secara tegas diberi kewenangan untuk mensosialisasikan empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama lembaga pendidikan.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the socialization of the four pillars of national and state consisting of Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika by MPR. This study aims to determine the importance of socialization of the four pillars of national life in order to strengthen national defense and the role of the Assembly in socializationfour pillars of national life. The research using qualitative method and data sources used consisting of primary data by direct interview and secondary data by literature. Method of data collection is conducted by direct interviews and literature study. Analysis of research data using the method of data reduction, data display and conclusion (verification). Resilience defined as Indonesian dynamic ideology condition that contains tenacity and toughness that contain the ability of national power in facing and overcome all challenges, threats, obstacles and interference from both outside and inside, directly or indirectly, in order to ensure the continuity of life and ideology of the nation Indonesian state. Pancasila ideology are the foundations were excavated (crystallization) of the basic values ​​of the culture of Indonesia. Pancasila lifted from customs values, cultural values, and religious values ​​contained in the view of life in Indonesia before forming the country. Pancasila as ideology of Indonesia nation and state rooted from the way of the and culture instead of lifting or taking ideologies from other nations. Results of this study indicate that the socialization of the four pillars of national life which consists of Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika are important and needs to be done to deal with a wide range of cultural influences and lifestyle in the era of globalization in order to strengthen the National Defense in the field of ideology, because many state officials and community groups who do not understand and know about the values ​​contained in it. Noawadays the model of socialization Four Pillars of national life that is only done by MPR is still considered to be less effective in reaching all Indonesian people, still need improvement and breakthroughs to be easily understood by the whole community and to guide the constitutional life. In the future, it’s good if the socialization at Four Pillars of national and state no longer held by the Assembly as state institutions and political bodies whose membership is changed every five years. Need to set up a special agency with a clear structure, adequate budget and expressly given the authority to promote the four pillars of national life, especially educational institutions."