Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas tentang gerakan perlawanan perempuan yang dilakukan oleh Kelompok Tani Sungai Landai Mandiri melawan PT. WKS Grup Sinarmas dalam mempertahankan hak tanah ulayat masyarakat selama tahun 2017-2020. Penelitian ini menggunakan teori politik contentious dan konsep ekofeminisme. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif berperspektif feminis guna menggali motif dan pengalaman perempuan yang sifatnya personal dan kolektif terkait gerakan perlawanan perempuan melawan korporasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik contentiou terjadi akibat adanya klaim lahan ulayat dari para perempuan dan ijin konsesi dari PT.WKS Grup Sinarmas yang melahirkan sejumlah aksi kolektif Kelompok Tani Sungai Landai Mandiri yang solid dan efektif, salah satunya demonstrasi dengan membuka pakaian. Penggunaan teori politik contentious relevan untuk memotret keseluruhan gerakan perlawanan Kelompok Tani Sungai Landai Mandiri, sementara konsep ekofeminsime digunakan mampu menjelaskan posisi perempuan yang sejalan dengan hubungan relasi perempuan yang erat dengan lingkungan di sekitarnya.

---

This study discusses the women's farmer resistance movement of the Kelompok Tani Sungai Landai Mandiri against PT. WKS Group Sinarmas in defending community customary land rights during 2017-2020. This study uses the theory of contentious politics and the concept of ecofeminism. The research method uses qualitative methods with a feminist perspective to explore women's personal and collective motives and experiences related to the women's resistance movement against corporations. The results showed that contentious politics occurred due to customary land claims from women and concession permits from PT. WKS Sinarmas Group created several solid and effective collective actions by the Kelompok Tani Sungai Landai Mandiri, one of which was an undressing demonstration by the women farmers. The use of the theory of contentious politics is relevant for portraying the entire resistance movement of the Kelompok Tani Sungai Landai Mandiri, while the concept of ecofeminism is used to explain the position of women which is in line with women's close relationship with the environment around them."

"Skripsi ini membahas mengenai bertahannya dua aktor penyedia kredit utama bagi masyarakat nelayan Desa Pasir, yaitu rentenir dan LKM formal. Dengan metode kualitatif, penelitian ini berusaha menggambarkan aspek praktis dan sosiologis yang membuat Mino Murti, dan "juragan" mampu bertahan dalam masyarakat. Mino Murti sebagai LKM formal mengedepankan sistem kredit yang sehat untuk mengupayakan kesejahteraan. Sebagai LKM formal, Mino Murti idealnya dilengkapi dengan fitur prosedural dan sistem kredit yang diatur sistematis. Sedangkan di sisi lain, juragan mengandalkan kemudahan dan kepraktisan akses terhadap pinjaman jumlah besar, namun dengan konsekuensi bunga hutang dan potensi penurunan pendapatan nelayan (akibat jerat hutang) yang juga besar.

---

This thesis tried to give a comprehensive description about the survival of two credits provider in a fisherman settlement of Pasir Village, they were a formal microcredit institution and a moneylender. By using qualitative method, this thesis tried to describe practical and sociological aspects that made Mino Murti and "juragan" have chances to survive in society. Mino Murti as a formal microcredit institution tried to promote a healthy credit mechanism for the sake of improving society"s welfare. As an FMI, Mino Murti ideally featured by some procedural process for accessing the wanted money. On the other hand, juragan promoted the easiest access to the credits, even to the big numbered credits. However, that mechanism potentially emerged big interests and decreasing fisherman income."

"Penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan dengan strategi pengembangan masyarakat melalui PPMK. Setelah proyek ini berjalan beberapa tahun, perlu dilakukan evaluasi untuk melihat sampai sejauh mana program PPMK mampu mencapai tujuannya.Kajian ini bertujuan untuk : (1) mengevaluasi Proses Pelaksanaan Program PPMK; (2) Peran PPMK Dalam Pengembangan Kapital Sosial Masyarakat miskin (3) mengetahui faktor-faktor kcndala dan pendorong dalam pelaksanaan program PPMK. Metode yang digunakan didalam pengumpulan data adalah (1) Wawancara, (2) Observasi Lapang, serta data sekunder.Hasil penelitian menunjukan proses implementasi program PPMK ternyata mengalami deviasi, yaitu : (1) Hasil sosialisasi tidak sepenuhnya dipahami oleh kelompok sasaran; (2) Pembentukan kelembagaan Forum Warga tidak dilakukan ; (3) Proses pengajuan proposal belum sepenuhnya melibatkan partisipasi masyarakat secara objektif ; Proses seleksi usulan kegiatan belum sepenuhnya konsisten dan objektif sesuai dengan kriteria ; (4) Pelaksanaan program belum dilakukan sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas; (5) Proses pemantauan pelaksanaan program tidak terprogram. PPMK belum mampu memberdayakan keiompok masyarakat ekonomi lemah karena untuk mendapatkan dana PPMK harus ada usaha terlebih dahulu, sedangkan hal tersebut tidak dimiliki oleh masyarakat miskin.Kendala dalam implementasi Program PPMK sebagai berikut : (1) Faktor intern seperti kemampuan pelaksana dalam pengelolaan dan tara cara pengorganisasian dan lemahnya perencanaan kegiatan; (2) lemah potensi lokal; (3) Sistem kelembagaan masyarakat tidak dimanfaatkan dalam pelaksanaan PPMK; (4) Sistem pongelolaan PPMK bersifat sentralistis, birokratis, non-partisipatif; (5) lemahnya dampak sosialisasi program.Faktor yang dapat mendukung Implementasi progam PPMK, yaitu: (1) Nilai sosial kultural masyarakat; (2) Aclanya sistem kelembagaan lokal yang tumbuh dari masyarakat; (3) motivasi dari tokoh masyarakat akan pentingnya perubahan; (4) Adanya kepercayaan pada kelompok organisasi lokal yang dapat membantu dalam pemenuhan kebutuhan warga masyarakat.Sebagai saran adalah : (1) Merevitalisasi kelembagaan organisasi; dengan mengganti pengurus organjsasi untuk mendukung program aksi selanjutnya; (2) mengembangkan kelembagaan masyarakat yang sudah ada seperti organisasi peguyuban untuk membangun kapital sosial masyarakat; (3) Membentuk jaringan kolaborasi antar organisasi, hubungan berdasarkan prinsip kesetaraan di antara organisasi dengan mempertimbangkan mekanisme dari masing-masing organisasi. Jaringan ini membantu Forum Komunikasi Warga lebih efektif."