Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini mengungkapkan posisi perempuan dalam perjodohan atas dasar kafa'ah nasab (kesetaraan keturunan dalam perkawinan), dengan mengangkat pengalaman perempuan yang menerima dan menolak perjodohan. Permasalahan yang diangkat: Pertama, adanya pengaruh bias dalam menafsirkan ayat AI-Qur'an maupun Hadits yang dijadikan dasar penggunaan kafa'ah nasab tersebut. kedua, adanya perbedaan arti dalam menerima dan menolak perjodohan.Untuk menganalisis posisi perempuan digunakan dirumuskan dalam pertanyaan turunan (1) konsep perkawinan menurut agama Islam baik syarat maupun rukunnya, kemudian melihat (2) konteks sejarah kafa'ah nasab itu sendiri dan (3) arti perjodonan bagi perempuan. Ketiga pertanyaan tersebut dianalisis menggunakan metodologi pendekatan kualitatif dan analisis berperspektif perempuan dengan pengumpulan data didasarkan pada metode wawancara mendalam kepada lima orang perempuan dengan kriteria; tiga orang syarifah yang mengalami perjodohan, seorang syarifah yang memilih menikah dengan non-Arab dan seorang perempuan Masyayikh yang menikah dengan seorang laki-laki dari golongan yang sama. Kemudian alat analisis menggunakan pandangan tiga tokoh Feminis Muslim yang menyatakan bahwa Islam menjamin kesetaraan di antara laki-laki dan perempuan, untuk melihat kepasrahan perempuan dalam menerima perjodohan saya menggunakan pandangan Multikulturalisme yang melihat adanya kesetaraan dalam perbedaan.Hasil penelitian menunjukan adanya kesenjangan antara Ajaran Islam dan Tradisi Arab, sehingga memposisikan perempuan syarifah dan non-syarifah berbeda bahkan antara Arab dan non-Arab. Pada akhimya saya simpulkan bahwa konsep kafa'ah nasab inl lebih dekat pada tradisi Arab yang dapat dihilangkan melihat pada konsep kesetaraan yang digunakan oleh tiga Feminis Muslim tersebut, Sikap pasrah menerima yang dialami perempuan tersebut, merupakan bentuk pengakuan pada identitas kelompok yang di tempatinya dan sikap menolak perjodohan merupakan bentuk penolakan tertiadap arogansi kesukuan, karenaMultikulturalisme tidak memandang adanya kelompok yang superior (lebih tinggi) dari kelompok lainnya.

---

The purpose of this research is to analyze the position of Arabic women in the system of Arab's arranged marriage, which commonly based on the system of the kafa'ah nasab (equality in family rank) based on the experience of accepting and denying women. Firstly, the aim of this research is the existence of gender bias interpretation in religius texts, which supports kafa'ah nasab. Second, the different meaning between accepting and denying arrange marriage.

The position of women in this case will be analyzed by comparing the Arab's marriage system with concept of marriage in Islam, explaining the historical context of kafa'ah nasab, and showing the meaning of arranged marriage for her. All of these will be approach qualitatively from women's perspective using the theory of Multiculturalism and Moslem Feminism. The data will be gathered from in depth interview with three sharifahs (descents of Muhammad) who is still living in arrange marriage and married to non-Arab and one sharifah from masyayikh (social rank under sharifa) who married a man from the same group.

The research has found out two factors. First, there's a contras between Islamic teaching and Arab culture. According to Islamic teaching, there's no different in among human being based on sexuality, gender and ethnicity, but according to the Arab culture, women is inferior to man and Arab has higher position in than any raze on the world. Then Arab man is superior to both of women and the people. Here we can see clearly that kafa'ah nasab which is applied to protect the original generation of Muhammad, is not coming from Islamic teaching but Arab culture. Second, accepting arranges marriage for women means submission to the gender and racial bias culture and denying it means denying racial arrogance and patriarchal culture."

"[Perkawinan yang tidak memenuhi syarat-syarat, dapat diajukanpermohonan pembatalan ke Pengadilan. Permasalaharmya adalah bagaimana akibat hukum pembatalan perkawinan tersebut terhadap status hukum anak. Dengan metode penelitian kepustakaan, penulis berusaha menguraikan dan menganalisanya. Pembatalan perkawinan yang dilakukan melalui Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat No. 090/Pdt.G/2005/PA.JP yang kemudian dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta No. 76/Pdt.G/2005/PTA.JK, menurut hemat penulis adalah sudah tepat karena terdapat syarat perkawinan yang tidak dipenuhi. Namun pada Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 87/Pdt.P/2006/PN.Jak.Sel terdapat kekeliruan, yakni hakim menetapkan bahwa si anak tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya dan tidak berhak menyandang nama ayahnya atau keluarga ayahnya. Sayangnya, kekeliruan tersebut berlanjut hingga prosesperlawanan sang ibu (terhadap penetapan tersebut) pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Sesungguhnya, baik menurut UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 28 maupun Kompilasi Hukum Islam Pasal 75 dan 76, pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak yang telah lahir dalam perkawinan;A marriage which doesn't fulfill the conditions, can be filed for annulment to the court. The question is how the legal consequences of the marriage annulment affect the legal status of a child. Using the method of library research, writer tries to elaborate and analyze them. Marriage annulment that has been determined by the verdict of Central Jakarta Religious Court No. 090/Pdt.G/2005/PAJP was upheld by the verdict of High Religious Court of Jakarta No. 76/Pdt.G/2005/PTA.JK, according to writer, the verdict is absolutely right because of the unfulfilled marriage conditions. However, in the decision of South Jakarta State Court No. 87/Pdt.P/2006/PN.Jak.Sel has some errors, such as the Judge determined that a child did not own a legal relation with his father anddid not have a right to carry neither his father's name nor his family.Unfortunately, the error continues until the resistance process of the mother (towards the decision) at the South Jakarta State Court which is binding and legally forceable. Actually, either the Act 1/74 in article 28 or The Compilation of Islamic Law in article 75 and 76, marriage annulment is not retrospective for a child that were born in a marriage., A marriage which doesn't fulfill the conditions, can be filed for annulment tothe court. The question is how the legal consequences of the marriageannulment affect the legal status of a child. Using the method of library research,writer tries to elaborate and analyze them. Marriage annulment that has beendetermined by the verdict of Central Jakarta Religious Court No.090/Pdt.G/2005/PAJP was upheld by the verdict of High Religious Court ofJakarta No. 76/Pdt.G/2005/PTA.JK, according to writer, the verdict is absolutelyright because of the unfulfilled marriage conditions. However, in the decision ofSouth Jakarta State Court No. 87/Pdt.P/2006/PN.Jak.Sel has some errors, such asthe Judge determined that a child did not own a legal relation with his father anddid not have a right to carry neither his father's name nor his family.Unfortunately, the error continues until the resistance process of the mother(towards the decision) at the South Jakarta State Court which is binding andlegally forceable. Actually, either the Act 1/74 in article 28 or The Compilation ofIslamic Law in article 75 and 76, marriage annulment is not retrospective for achild that were born in a marriage.]"

"Skripsi ini membahas mengenai tiga hal utama yakni: tinjauan yuridis mengenai sahnya suatu perceraian dari perkawinan antar agama yang ditinjau dari Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) yang mengacu pada hukum agama masing-masing calon suami-istri dimana suami beragama Islam dan istri beragama Katolik sehingga ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Hukum Kanonik, akibat hukum perceraian dari perkawinan tersebut terhadap status suami-istri, anak dan hak kewarisan pada anak dari perceraian tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif dengan menggunakan analisis kualitatif atas data sekunder. Hasil dari penelitian ini adalah :(1) Upaya perceraian dapat ditempuh karena perkawinan antar agama yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat sah secara hukum yaitu secara hukum positif dan hukum Katolik. Perceraian yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat adalah sah tetapi sah secara sipil, tetapi tidak secara agama Katolik. (2)Akibat hukum perceraian terhadap anak tersebut adalah anak sah namun, terhadap suami dan istri memiliki implikasi yang berbeda karena agama yang berbeda. (3) Hak kewarisan anak yang lahir dari perkawinan antar agama dalam kasus ini kewarisan menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer)

---

This Thesis reviews three main things : a thought of the legality of a divorce from a inter faith marriage based on The Act of Marriage No.1 of 1974 chapter 2 verse 1which is based on the religious law of each spouses where as the husband is Moslem and the wife is Catholic therefore, based on the Compilation of Islamic Law and Canonic Law, the legal implication of a different faith marriage to the couple and the child, and the inheritance right of the child from its divorcement. The research is a normative legal research with qualitative analysis on secondary data. The results of this research are : (1) The divorcement could be done because the different faith marriage that done by Plaintiff and Defendant is legal based on Positive Law and Catholic Law. The divorcement done by Plaintiff and Defendant is legal, but civil legally, not a Catholic legally. (2) The legal implication of the divorcement are to the child and to the couple where as the child is a legal child but to the couple, there is a different implication because of different faith. (3) The inheritance right of the child bore from this marriage is the inheritance based on Indonesian Civil Code."

"ABSTRAKDalam tesis ini, disajikan edisi teks naskah Suluk Perkawinan (SP) dan dibahas makna perkawinan dalam naskah tersebut. Pada penelitian ini, digunakan metode edisi kritis untuk menyajikan edisi teks dan analisis temauntukmelihatmaknaperkawinan. Hasil penelitian memperlihatkan pengertian yang khas, tidak lazim, mengenai makna perkawinan dalam SP. Pengertian yang khas tersebut muncul dari suatudasar, tasawuf. Penelitian mengenai teks SP sendiri masih berpeluang untuk disempurnakan.

---

ABSTRACTThis thesis presents text edition of Suluk Perkawinan (SP) and the meaning of marriage in SP. This research uses critical edition method to present text edition and theme analysis to see the meaning of marriage. The research shows that there is an unusual meaning of marriage in SP. That unusual meaning is based on tasawuf. There is opportunity to complete research of text of SP."

"Pada skripsi ini dibahas mengenai gugatan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh seorang suami terhadap istrinya yang diduga belum memenuhi masa 'iddah atas perkawinan sebelumnya. Dalam skripsi ini dijelaskan mengenai definisi perkawinan, definisi pembatalan perkawinan serta definisi masa 'iddah yang dihubungkan dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan Hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Aspek pembatalan perkawinan yang diteliti adalah apakah suatu perkawinan yang dilaksanakan tanpa memenuhi masa 'iddah mempelai perempuan atas perkawinan terdahulunya dapat dibatalkan oleh Pengadilan dan bagaimanakah putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung terkait dengan perkara ini dilihat dari Hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dan didukung wawancara dengan instansi terkait. Hasil analisis ini menyatakan bahwa (1) Perkawinan yang dilaksanakan tanpa memenuhi masa 'iddah dapat diajukan pembatalan namun dengan pembuktian yang jelas, (2) Putusan Mahkamah Agung sudah tepat dalam membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung namun dalam putusannya belum dapat memenuhi idealnya suatu putusan dimana putusan yang sesuai adalah putusan yang dilahirkan oleh Pengadilan Agama Bandung.

---

In this thesis are discussed regarding the nullification of marriage lawsuit filed by a husband against his wife who allegedly has not finished her waiting period of previous marriage. In this thesis are described as to the definition of marriage, the definition of marriage nullification as well as the definition of the masa ‘iddah associated with the conditions set forth in the regulations of Islamic law, Islamic Law and the compilation of law No. 1 of 1974. Aspects of the marriage cancellation examined is whether a marriage which was carried out without fulfilling the masa 'iddah of the bride from her previous marriage may be cancelled by the Court and how the ruling issued by the Supreme Court related to this matter is viewed from a Compilation of Islamic law, Islamic law and Law No. 1 of 1974. This research uses the juridical-normative methods and supported the interview with relevant agencies. The results of this analysis revealed that (1) the Marriage was carried out without fulfilling the cancellation may be filed masa ‘iddah but with a clear proof, (2) the decision of the Supreme Court had quashed the verdict in the Superior Court of Bandung but the award has not been able to meet an award where ideally corresponding verdict is a verdict by Religion Court of Bandung were made."

"Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hubungan positif yang signifikan antara sikap terhadap pernikahan dan kesiapan menikah pada dewasa muda dari keluarga bercerai. Pengukuran sikap terhadap pernikahan menggunakan alat ukur Marita Attitude Scale (MAS) (Braaten & Roosen, 1998), dan pengukuran kesiapan menikah dengan menggunakan alat ukur Modifikasi Inventori Kesiapan Menikah (Wiraysti, 2004). Jumlah sampel penelitian ini berjumlah total 55 orang yang merupakan dewasa muda dari keluarga bercerai. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan antara sikap terhadap pernikahan dan kesiapan menikah pada dewasa muda dari keluarga bercerai (r = 0.247, p < 0.05). Artinya semakin positif sikap terhadap pernikahan, maka semakin tinggi kesiapan menikahnya. Dalam penelitian ini, terdapat empat area dalam kesiapan menikah yang memiliki hubungan positif yang signifikan dengan sikap terhadap pernikahan, yaitu komunikasi, latar belakang pasangan dan relasi dengan keluarga besar, agama, serta minat dan pemanfaatan waktu luang. Berdasarkan hasil penelitian, usia, jender, tingkat pendidikan, usia ketika orang tua bercerai dan status pernikahan orang tua saat ini memberikan pengaruh kepada sikap anak terhadap pernikahan.

---

This research was conducted to determine the significant positive relationship between attitudes toward marriage and readiness for marriage in young adult whose parents divorced. The measurement of attitudes toward marriage use Marital Attitude Scale (MAS) (Braaten & Roosen, 1998), and the measurement of readiness for marriage use Modifikasi Inventori Kesiapan Menikah (Wiryasti, 2004). The sample size for the research are 55 young adults whose parents divorced. The result of these research indicate that there is a significant positive relationship between attitudes toward marriage and readiness for marriage in young adults whose parents divorced (r = 0.247, p < 0.05). The result means that the more positive attitudes toward marriage, the higher the readiness for marriage. In this research, there are four areas of readiness for marriage which has a significant positive relationship with attitudes toward marriage. Those are communication, family background and relationships with family, religion, also the interest in and use of leisure time. Based on the result of the research, age, gender, educational level, age when parents divorced and marital status of parents today give impact to children?s attitudes toward marriage."

"Perkawinan merupakan suatu ikatan yang sangat penting untuk membentuk keluarga dan sudah menjadi norma dalam masyarakat untuk membentuk keluarga yang damai, rukun dan sejahtera. Perkawinan memiliki syarat-syarat yang perlu dipenuhi agar dapat mencapai tujuan perkawinan, dengan demikian sudah sepatutnya perkawinan yang tidak memenuhi syarat dan terdapat larangan perkawinan untuk dicegah pelaksanaannya. Pencegahan perkawinan memiliki berbagai kendala dalam penerapannya. Skripsi ini membahas mengenai analisis permohonan pencegahan perkawinan dengan studi kasus Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 301/K/AG/2012. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan baik di Indonesia, Belanda dan Perancis dan pendekatan kasus. Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti dapat disimpulkan bahwa kendala dalam permohonan pencegahab perkawinan adalah pengumuman rencana perkawinan dilakukan di tempat yang jarang dikunjungi oleh masyarakat luas dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 301/K/AG/2012 menurut penulis secara hukum belum tepat.

---

Marriage is a very important bond to form a family and has become a norm in society to form a peaceful, harmonize and wealthy family. Marriage has requirements that need to be fulfilled in order to achieve the goals of marriage, thus deservedly the marriage that not met the requirements and there is a disallowance of marriage to be prevented in its implementation. Prevention of marriage has many problems in the implementation. This thesis discuss about the petition of marriage prevention with case study of Supreme Court Decision of Republic of Indonesia No. 301/K/AG/2012. This thesis uses juridical-normative method with law approach in Indonesia, Netherland and France and also case approach. Based on the research, it can be conlcuded that the problem in petition of marriage prevention is the announcement of the marriage plan performed in place that is rarely visited by the public and Supreme Court Decision of Repblic of Indonesia No: 301/K/AG/2012 according to the author is not legally appropriate."

"Dua bentuk perkawinan yang berlaku di masyarakat adalah monogami dan poligami Monogami adalah perkawinan yang terdiri dari seorang laki laki dan seorang perempuan Sedangkan poligami adalah perkawinan yang terdiri dari seorang lakilaki dengan beberapa perempuan atau seorang perempuan dengan beberapa laki laki Penelitian ini fokus mengkaji perkawinan poligami yang merupakan perkawinan seorang laki laki dengan beberapa perempuan secara sosiologis disebut dengan poligini Perkawinan poligini di Indonesia masih menjadi sesuatu yang tabu ada yang pro dan kontra dalam masyarakat Walaupun ada yang kontra pada kenyataannya di masyarakat masih terdapat perkawinan poligini yang mampu bertahan Untuk memahami kebertahanan perkawinan poligini penelitian ini mengkaji proses integrasi yang terjadi dalam perkawinan poligini dilihat dari relasi suami dengan istri dan relasi diantara istri istri tersebut Dalam melihat relasi relasi tersebut peneltian ini menggunakan metode kualitatif Dari temuan data yang didapatkan terlihat bahwa adanya perbedaan jenis relasi antara suami dengan istri istri dan diantara istri istri tersebut Perbedaan yang terjadi menggambarkan tingkatan atau rangking dari istriistri tersebut berdasarkan urutan perkawinan Sedangkan relasi yang terjadi diantara istri istri keluarga poligini terlihat adanya kekuasaan yang dimiliki oleh istri yang dikawini terlebih dahulu Dalam relasi tersebut dilihat adanya superordinat dan subordinat Superordinat dimiliki oleh istri istri yang dikawini lebih dulu oleh suami Dari relasi suami dengan istri istri dan diantara istri istri terlihat adanya konflik yang diakibatkan oleh penanaman nilai secara paksa sehingga dalam relasi tersebut mengakibatkan Integrasi yang bersifat koersif

---

Practically there rsquo s two types of marriage first is monogamy in which marriage rsquo s consists of a men and women the second one is polygamy in which the marriage is consists of a men and several women or a women and several men This research will be focused to analyze on polygamy marriage in which the marriage consists of a men and several women or in sociology called polygyny Polygyny marriage in Indonesia is still considered as some kind of taboo although there are cons in fact there are people in polygynous marriages were able to survive To understand this polygynous marriage this study examines the process of integration that occurs in polygynous marriage of husband and wife relationship and the relationship between the wives In looking at these relations this research using qualitative methods From the looks of differences in the data types of relationships between husbands and wives among the wives Differences occurring describe the level or rank of the wives in order of marriage relations that occur between wives in polygynous families seen the power possessed by the wife who marry first In this relation seen the superordinate and subordinate Superordinate owned by wives who marry first Relationships with husbands and wives and relations among the wives look the conflict caused by theforced assignment so that the resulting integration of such relationships that are coercive"