Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKNama:Erni Eriza SiburianNPM :1506780172Program Studi:Ilmu HukumJudul:Peran Sport Diplomacy Sebagai Strategi Public Diplomacy dalam Menjaga Kedaulatan Negara: Studi Kasus Upaya Indonesia dalam Menjaga Kedaulatan atas Papua.Melanesian Spearhead Group MSG merupakan salah satu organisasi internasional yang intens mengangkat isu Papua merdeka. Dengan memanfaatkan melanesian brotherhood yang dikampanyekan negara-negara anggota MSG, kelompok ini terus berusaha menggandeng negara-negara Pasifik Selatan anggota MSG untuk ikut memperjuangkan kemerdekaan Papua.Berbagai upaya dilakukan oleh Indonesia untuk menjaga kedaulatan atas Papua. Salah satu upaya yang ditempuh oleh Pemerintah Indonesia adalah melakukan diplomasi olahraga sport diplomacy melalui kerjasama bidang olahraga dengan negara-negara anggota MSG.Melalui penelitian deskriptif dengan pendekatan bersifat yuridis normatif, penulis mengkaji kaidah/asas hukum yang berhubungan dengan bagimana peran sport diplomacy sebagai strategi public diplomasi dalam menjaga kedaulatan negara: studi kasus upaya Indonesia dalam menjaga kedaulatan di Papua. Berdasarkan hal ini peneliti menyimpulkan bahwa sport diplomacy merupakan alat diplomasi yang penting dan efektif dalam menjaga kedaulatan negara serta dapat menciptakan pencitraan yang baik suatu negara dimana olahraga dapat dijadikan sebagai alat untuk menunjukkan kebersamaan dan mendekatkan masyarakat dengan latar belakang yang berbeda tanpa dikaitkan dengan ras, warna kulit, agama, atau karakteristik yang berbeda satu sama lain.Kata kunci: diplomasi; diplomasi olahraga sport diplomacy ; kedaulatan negara; public diplomacy.

---

ABSTRACTName Erni Eriza SiburianStudent Number 1506780172Program Magister of LawTitle The Role of Sports Diplomacy as A Public Diplomacy Strategy in Maintaining State Sovereignty A Case Study of Indonesia 39 s Efforts in Maintaining Sovereignty over Papua.Melanesian Spearhead Group MSG is one of the most intense international organizations to raise the issue of independent Papua. By exploiting Melanesian brotherhood campaigned by MSG member countries, this group continues to work with South Pacific member countries of MSG to participate in fighting for Papuan independence.Various efforts are made by Indonesia to maintain sovereignty over Papua. One of the efforts taken by the Government of Indonesia is to conduct sports diplomacy through sports cooperation with MSG member countries.Through descriptive research with normative juridical approach, the authors examine the rules legal principles relating to how the role of sports diplomacy as a public diplomacy strategy in maintaining the sovereignty of the state a case study of Indonesia 39 s efforts in maintaining sovereignty over Papua. Based on this, the researchers concluded that sports diplomacy is an important and effective diplomacy tool in maintaining the sovereignty of the state and can create good image of a country where sports can be used as a tool to show togetherness and bring people closer from different background without being associated with differences in race, skin color, religion, or characteristics. "

"Skripsi ini menjelaskan kasus pengusiran paksa etnis Rohingya menggunakan perspektif ekonomi dan politik yaitu tuntutan globalisasi ekonomi yang mendorong pemerintah Myanmar untuk melakukan perampasan tanah di negara bagian Rakhine. Secara umum, penyebab konflik yang muncul di media massa dilatarbelakangi oleh perbedaan identitas primordial seperti agama dan etnis yang kemudian ditengarai menimbulkan gesekan berupa konflik komunal antara etnis Rakhine dengan etnis Rohingya. Namun, setelah mempelajari berbagai literatur, studi ini sampai pada temuan bahwa pemerintah Myanmar memainkan peran penting dibalik ketegangan konflik horizontal disana dalam konteks urusan lahan yang ditempati atau menjadi tempat tinggal etnis Rohingya selama ini. Hal ini diperjelas dengan adanya rencana pembangunan infrastruktur dan industri yang akan dibangun di wilayah tersebut. Oleh karena itu, demi menjamin kelancaran proyek pembangunan dan investasi asing maka pemerintah harus menciptakan iklim yang kondusif bagi investasi. Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah Myanmar melalui tangan militer melakukan tindakan yang mengakibatkan etnis Rohingya harus keluar dari tanah Rakhine yang telah ditempati sejak masa kolonial Inggris tanpa memberikan kompensasi apapun. Konflik perampasan tanah tersebut menyebabkan pengusiran etnis Rohingya secara paksa untuk mendukung proyek pembangunan infrastruktur dan industri di wi

---

This thesis explains the case of Rohingya ethnic's forced evictions using political economy perspectives, specifically on the demands of economic globalization which encouraged the Myanmar government to grab some lands in Rakhine state. In general, the cause of the conflict stated in the mass media was motivated by primordial identity differences such as religion and ethnic group which then suspected to cause friction in the form of communal conflict between Rakhine and Rohingya ethnic groups. However, after conducting literature review, this study came to the finding that Myanmar government played an important role behind horizontal conflict tensions of occupying the land where people from Rohingya ethnic live. This was clarified by the development plans of infrastructure and industry to be built in the region. Therefore, in order to ensure the smoothness of those projects and foreign investment, the government must create a conducive climate for investment. In relation to this, Myanmar government, with the help from the military force, had taken actions that caused the Rohingyas to leave Rakhine land that had been occupied since the British colonial period without providing any compensation. The land grabbing conflict led to the forced eviction of Rohingya ethnic group to support infrastructure and industrial development projects in Rakhine region through Asia 39s Final Frontier policy. "

"Kerusakan lingkungan akibat eksploitasi Sumber Daya Alam (SDA) sering kali disuarakan dan diprotes oleh para pembela HAM lingkungan. Sayangnya, ketika pembela HAM lingkungan menyuarakan protesnya tersebut, mereka sering kali direspon oleh aktor negara dan korporasi yang menjadikan pembela HAM lingkungan sebagai target kekerasan. Tulisan ini bertujuan untuk menyoroti bentuk-bentuk kekerasan yang dialami pembela HAM lingkungan, pengalaman viktimisasi pembela HAM lingkungan, dan bagaimana kekerasan-kekerasan yang dialami dikategorikan sebagai secondary or symbiotic green crimes. Tugas Karya Akhir ini menggunakan perspektif green criminology dan menggunakan data sekunder berupa; (1) Laporan ELSAM Periode November 2017-2018 dan 2019; (2) CATAHU 2020 & Proyeksi 2021 JATAM; dan (3) publikasi artikel-artikel yang diperoleh dari beberapa media online berita dan beberapa NGO dengan fokus HAM lingkungan. Hasil analisis menunjukkan bahwa keterlibatan negara dan korporasi dengan melakukan kekerasan terhadap pembela HAM lingkungan merupakan bentuk pengabaian negara atas kerusakan lingkungan yang membahayakan hidup dan perlindungan hak-hak atas lingkungan hidup, seperti hak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat, hak untuk melaporkan perusakan lingkungan, dan lainnya.

---

Environmental harm due to exploitation of natural resources carried out by the state and corporations has mobilized environmental human rights defenders to take action by doing protests. Wistfully, when environmental human rights defenders protested, they are often confronted by the state and corporations who make the environmental human rights defenders as a target of violence. This paper aims to highlight the forms of violence experienced by environmental human rights defenders, their experience of victimization, and how the violence is categorized as secondary or symbiotic green crimes. This paper uses a green criminology perspective and uses secondary data obtained from (1) The ELSAM Report for the Period of November 2017-July 2018, and 2019; (2) JATAM’S CATAHU 2020 & Projection for 2021; (3) publications of articles obtained from several online news media and several NGOs with a focus on environmental human rights. The results of the analysis show that the involvement of the state and corporations by committing violence against environmental human rights defenders is a form of state neglect of environmental harm that endangers life and failed the protection of the right to a clean and healthy environment."