Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Melalui 2 tahap seleksi, yakni psikologis-kognitif dengan indikator critical dimension dan pilihan rasional, pendekatan poliheuristic memberikan alat untuk menjelaskan proses pembentukan kebijakan luar negeri suatu negara secara komprehensif. Indonesia pada tahun 2018-2019 mengusung tema ekonomi kreatif pada saat menjabat sebagai ketua MIKTA, terlepas dari rendahnya signifikansi ekonomi kreatif bagi Indonesia maupun negara-negara anggota MIKTA lainnya. Penelitian ini kemudian hadir untuk melakukan analisis dan memberikan penjelasan mengenai proses pembentukan kebijakan luar negeri Indonesia dalam pengusungan tema ekonomi kreatif pada kepemimpinan MIKTA tahun 2018-2019. Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis motif, alasan, dan kepentingan dari masing-masing aktor yang terlibat dan melatarbelakangi proses pembentukan kebijakan luar negeri tersebut. Studi ini menggunakan metode kualitatif dengan cara studi pustaka, untuk mengidentifikasi kepentingan masing-masing aktor negara maupun non negara dan proses yang terjadi dalam perumusan kebijakan luar negeri Indonesia, dan kemudian menjelaskan motif, alasan, dan kepentingan Indonesia pada pewacanaan tema ekonomi kreatif di MIKTA periode 2018-2019. Melalui penelitian ini, ditemukan bahwa tema ekonomi kreatif diwacanakan dalam MIKTA oleh Indonesia mengingat adanya preferensi politik untuk mengusung ekonomi kreatif yang ditegaskan oleh Presiden Joko Widodo, Kementerian Luar Negeri Indonesia, Kementerian Perdagangan Indonesia, dan Badan Ekonomi Kreatif. Selain itu terdapat kepentingan jangka panjang dari aktor non-negara pada sektor ekonomi kreatif untuk mendapatkan dukungan investasi dan permodalan serta menjadikan ekonomi kreatif sebagai pilar pembangunan ekonomi yang berkelanjutan bagi Indonesia.

---

Through 2 stages of selection, namely psychological-cognitive with critical dimension indicator and rational choices, the polyheuristic approach provides a tool to comprehensively explain the process of formulation a country's foreign policy. In 2018-2019, Indonesia promotes the theme of creative economy when served as chairman of MIKTA, despite the low significance of the creative economy for Indonesia and other MIKTA member countries. This research present to conduct an analysis and provide an explanation regarding the process of forming Indonesia's foreign policy in promoting the theme of creative economy in the 2018-2019 MIKTA leadership. This study also aims to analyze the motives, reasons, and interests of each actor who is involved in the process of forming foreign policy. This study uses qualitative methods by way of literature study, to identify the interests of each state and non-state actor and the processes that occur in the formulation of Indonesian foreign policy, and then explains Indonesia's motives, reasons, and interests in the creative economy theme discourse at MIKTA in the period 2018-2019. Through this research, it was found that the theme of creative economy was promoted in MIKTA by Indonesia given the political preference for promoting the creative economy which was emphasized by President Joko Widodo, the Indonesian Ministry of Foreign Affairs, the Indonesian Ministry of Trade, and the Creative Economy Agency. In addition, there is a long-term interest from non-state actors in the creative economy sector to obtain investment and capital support and make the creative economy a pillar of sustainable economic development for Indonesia."

"Tesis ini membahas faktor-faktor yang berpengaruh bagi pemerintah Jepang, khususnya Kementerian Luar Negeri Jepang untuk menggelar diplomasi kebudayaan dengan menggunakan soft-power di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pemerintah Jepang dalam menggunakan kombinasi diplomasi antara kebudayaan tradisional dengan pop, yang sebelum 1990-an tidak diperhatikan, sebagai alat diplomasi untuk mendapatkan kepentingan nasional di Indonesia. Penelitian ini menjelaskan faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kombinasi diplomasi kebudayaan tradisional dan pop Jepang di Indonesia.

---

The focus of this study is to explore cultural diplomacy and soft-power of Japanese government, especially the one of the Ministry of Foreign Affairs of Japan in Indonesia. The purpose of this study is to understand what factors influenced Japanese government to use not only traditional culture but also pop culture which was not focused before 1990's as diplomacy to reach national interests in Indonesia. In this study, two kinds of factors will be explained, which are external factors and internal factors as factor which influences Japanese government to begin combination of traditional and pop cultural diplomacy in Indonesia."

"Dalam sejarah Indonesia, tahun 1950-1963 disebut sebagai periode paling dinamis. Pada masa ini, integrasi nasional yang dilandasi asas Berdikari (akronim dari berdiri di atas kaki sendiri) sebagai “ideologi” utama dalam pembentukan ekonomi nasional, menasionalisasi perusahaan asing, dan menumpas pemberontakan daerah mulai terbentuk dengan jelas. Dalam proses ini, peran penggiat kebudayaan daerah menjadi penting terutama dalam usaha-usaha merepresentasikan daerah di tingkat nasional, sementara pada saat yang sama berhadapan dengan konflik kepentingan antara pusat dengan daerah. Dengan mengambil Sauti, tokoh penggiat kebudayaan Melayu, penelitian ini bertujuan memahami perjuangan Sauti dalam merepresentasikan kebudayaan Melayu sebagai produk “Kebudayaan Nasional”. Dengan pendekatan sejarah, sebagian besar data diperoleh melalui sumber-sumber dokumentasi dan wawancara mendalam. Penelitian ini ingin menunjukkan peran dan kontribusi Sauti yang menentukan dalam penyebarluasan Serampang XII. Namun dalam upaya itu, ia menghadapi tantangan dari sesama orang Melayu dan kesultanan Melayu yang menganggap dirinya sebagai pemilik kebudayaan besar Melayu."

"Skripsi ini membahas tentang Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik bagi Warga negara Asing. Penelitian ini menggunakan metode Yuridis-Normatif. Pengertian Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang berdomisili di Indonesia. Penduduk yang berkewarganegaraan Indonesia serta Warga Negara Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Administrasi Kependudukan, bagi Penduduk yang Berusia 17 tahun atau sudah menikah atau sudah menikah wajib memiliki KTP Elektronik.Ada tiga masalah yang dibahas dalam skripsi ini, yaitu Supervisi Pemerintah terhadap Warga Negara Asing yang Berdomisili di Indonesia, Kartu Alasan Kartu Tanda Penduduk yang Merupakan Alat Administrasi Kependudukan Bagi Penduduk Negara Asing, serta Peraturan tentang Administrasi Kependudukan bagi Warga NegaraNegara asing. Identitas warga negara asing ketika berada di Indonesia adalah Paspor, tapi di satu sisi Orang Asing yang berada di Indonesia juga bisa dikategorikan sebagai Penduduk sehingga harus memiliki KTP Elektronik sebagai Identitas Diri dimana KTP memuat Nomor Induk Kependudukan yaitu menjadi kunci akses dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Jadi oleh karena itu, Selain digunakan sebagai identitas diri, KTP juga berfungsi agar warga Orang asing dapat memperoleh akses ke layanan publik. Jadi, di Dalam hal ini Orang Asing yang dikategorikan sebagai Penduduk memiliki dua Identitas Diri,KTP dan paspor. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pembuat kebijakan perlu mengkaji dan mempertimbangkan dalam pelaksanaan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Penduduk Elektronik untuk Warga Negara Asing selain dari ketentuan perundang-undangan, perlu juga memperhatikan kepentingan Orang Asing yang bersangkutan agar kelangsungannya dapat berjalan efektif dan dan mempertimbangkan masa tinggal Warga Negara Asing.This thesis discusses the Ownership of Electronic Identity Cards for Foreign Citizens. This study uses the Juridical-Normative method. Definition of Residents are Indonesian Citizens and Foreigners domiciled in Indonesia. Residents who are Indonesian citizens and foreign citizens who have Permanent Stay Permits in accordance with the provisions of the Population Administration Law, residents who are 17 years old or married or married are required to have an Electronic ID card.There are three issues that are discussed in this thesis, namely Government Supervision of Foreign Citizens Domiciled in Indonesia, Reason Card for Identity Card which is a Population Administration Tool for Foreign Residents, and Regulations on Population Administration for Citizens foreign country. The identity of a foreign citizen when in Indonesia is a passport, but on the one hand foreigners who are in Indonesia can also be categorized as residents so that they must have an Electronic ID card as their Personal Identity where the ID card contains the Population Identification Number, which is the key to access in the administration of public services. So therefore, apart from being used as self-identity, ID cards also function so that foreigners can gain access to public services. So, in this case Foreigners who are categorized as Residents have two Self-Identities, ID card and passport. The results of this study are that policy makers need to review and consider in the implementation of Ownership of Electronic Resident Identity Cards for Foreign Citizens apart from the provisions of the legislation, it is also necessary to pay attention to the interests of the Foreigners concerned so that their continuity can run effectively and take into account the resident's period of stay. Foreign Country."

"Penelitian ini memberikan kontribusi berupa studi empiris ex ante moral hazard pada Sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Indonesia dengan melakukan analisis apakah kepemilikan Program JKN membuat individu menjadi tidak terlalu menjaga kondisi kesehatannya yang kemudian mendorong individu melakukan perilaku kesehatan berisiko. Penelitian ini mengestimasi hubungan antara kepemilikan Program JKN dan perilaku kesehatan berisiko dengan mengutilisasi data longitudinal IFLS4 dan IFLS5 sebanyak 14.767 observasi. Kami menemukan bahwa kepemilikan Program JKN memiliki hubungan negatif dengan aktivitas fisik dan hubungan positif dengan pengeluran rokok individu. Selanjutnya dengan menghitung efek marginal kami mendapatkan bahwa Program JKN mengurangi probabilitas individu untuk melakukan aktivitas fisik sebesar 2.7% dan juga mengurangi intensitas melakukan aktivitas fisik. Program JKN juga ditemukan meningkatkan pengeluran rokok individu yang perupakan perokok. Hasil analisis menyatakan bahwa terdapat indikasi terjadinya ex ante moral hazard pada Program JKN karena kepemilikan JKN meningkatkan probabilitas individu melakukan perilaku kesehatan berisiko. Hasil penelitian ini mengimplikasikan bahwa mungkin diperlukan mitigasi untuk mengatasi isu ini karena dapat mengurangi dampak positif dari Program JKN di Indonesia.

---

This paper contributes to the empirical evidence of ex ante moral hazard on the National Health Insurance System (NHIS) in Indonesia. It analyses whether participating in Indonesia National Health Insurance System (NHIS) called Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) lead individual to a less healthy lifestyle decisions and therefore encourage risky health behaviors. This paper estimate the relationship between individual JKN participation and risky health behavior by utilizing longitudinal data from IFLS4 and IFLS5 with 14,767 observations. We find that JKN participation has a negative relationship with physical activity and positive relationship with smoking spending. Furthermore, by calculating marginal effect we obtained that JKN participation reduce the probability of physical activity by 2.7% and also reduce the intensity of individual physical activity. For the smoker, JKN Participation is expected increase in their spending for smoking. The result indicate that there is an evidence of ex ante moral hazard from JKN participation since JKN participation lead individual to have a risky health behaviors. Our result provide implication that there is need to mitigate this issue since it might hamper the positive impact of JKN participation in the future."

"Hukum internasional dalam konsep dasarnya dimaksudkan sebagai kerangka hukum yang melayani masyarakat dalam suatu negara. Hukum internasional menentukan apa yang benar dan apa yang salah, juga mengatur bagaimana negara-negara berperilaku terhadap satu sama lain, dan memberikan sanksi. Tentu uraian tentang hukum internasional tersebut sebagaimana dipahami dalam ruang kelas. Pada kenyataannya, hukum internasional sering digunakan sebagai instrumen politik oleh negara. Hukum ini dapat menjadi alat untuk menekan, instrumen untuk melakukan intervensi di negara lain dalam hal urusan domestik tanpa dianggap sebagai pelanggaran dan juga dapat digunakan untuk membenarkan tindakan negara. Artikel ini akan menjelaskan bagaimana Negara-negara telah menggunakan hukum internasional di Indonesia sebagai instrumen politik dan bagaimana Indonesia telah menggunakan hukum internasional untuk melanjutkan kebijakan nasionalnya."