Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKKota sebagai lingkungan hidup buatan dapat dilihat sebagai hasil dari suatu proses interaksi antara manusia dengan manusia dan antara manusia dengan lingkungannya. Kota, sebagai pusat kegiatan dan konsentrasi kehidupan manusia, dewasa ini mengalami perkembangan yang sangat pesat. Pertumbuhan dan perkembangan penduduk menuntut berbagai sarana dan prasarana untuk mencukupi kebutuhannya.Pembangunan dapat optimal bila didukung oleh perencanaan yang memadai. Salah satu dampak pembangunan terjadi pada sumber daya alam dan lingkungan. Akibat dampak berupa degradasi lingkungan, yang bila dibiarkan akan merusak lingkungan dan selanjutnya akan menurunkan kualitas lingkungan.Untuk menangani masalah perkotaan ini sangat diperlukan perangkat pengaturan pengelolaan yang memadai.Di Indonesia, permasalahan ini telah menjadi pusat perhatian berbagai pihak, baik pihak pemerintah, swasta, maupun masyarakat umum, terbukti dengan munculnya berbagai peraturan perundang--undangan, kelembagaan, dan aktivitas lainnya.Aktivitas tersebut perlu ditunjang oleh informasi akurat, tepat waktu, dan dipercaya. Namun informasi yang ada di berbagai lembaga sebagian tidak diterbitkan dan dikelola secara memadai sehingga tidak terjangkau oleh yang memerlukan. Informasi ini, apabila dikelola dengan baik dan dimanfaatkan secara optimal, akan sangat membantu para pengambil kebijakan pembangunan maupun pendidikan/pengembangan keilmuan. Selain itu terjadinya duplikasi penelitian akan sangat kecil.Penelitian difokuskan pada: menyusun sistem informasi dan mekanisme kerja organisasi yang efisien dan optimal untuk mengelola informasi ekologi perkotaan.Sampel/responden, berjumlah 100 orang yang dipilih dari berbagai instansi dan profesi (pengambil kebijakan, perencana/perancang, pengelola lingkungan, dan peneliti/staf pengajar), dan ditambah 100 orang pengelola informasi. Data diperaleh melalui kuesioner dan wawancara dengan para responden di berbagai kota yang telah ditentukan kriterianya. Survai dan studi kepustakaan dilakukan untuk memperkuat hasil penelitian.Hasil penelitian menyimpulkan:1. 1. Informasi ekologi perkotaan belum dikelola secara memadai2. 2. Pusat informasi pada umumnya belum mendukung kebutuhan para pengambil kebijakan pembangunan maupun pendidikan/ pengembangan keilmuan.3. 3. Responden (61%) menyatakan kesulitan mencari laporan penelitian, 88% menginginkan informasi mutakhir, 40% menginginkan abstrak, 26 % indeks, 16% resensi, 100% menghendaki informasi yang dibutuhkan harus dapat diketemukan; dan 95% menghendaki perlunya petugas pemandu subyek spesialis.Agar informasi ekologi perkotaan dapat dimanfaatkan secara optimal, diperlukan suatu sistem simpan temu kembali informasi yang berbentuk Pusat Analisis Informasi Ekologi Perkotaan (PAIEP). PAIEP sebagai wadah yang bertugas mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, mengevaluasi, dan membuat tinjauan, untuk disebarluaskan kepada peminatnya.Untuk mengoptimalkan hasil informasi, diusulkan suatu mekanisme kerja dan struktur kelembagaan sebagai berikut:1. Koordinasi meliputi: inventarisasi koleksi, pemanfaatan informasi, penyusunan bibliografi/katalog induk, analisis /evaluasi informasi, dan konsultasi untuk menghasilkan informasi baru yang lebih bermanfaat.2. Koordinasi dengan pusat-pusat informasi dari berbagai pihak baik tingkat pusat (Bappenas, Pusat Studi Lingkungan (PSL), Pusat Informasi dan Dokumentasi untuk Perencanaan Kota dan Daerah (PUSIDO), Pusat Informasi Teknik Pembangunan (BIC), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional(BARORSURTANAL), dan Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah (PDII) dan tingkat daerah (Bappeda, PSL,PUSIDO, BIC, dan LSM) melalui hubungan kerja sama atau jaringan informasi. Untuk kelancaran dan kemudahan dalam pengoperasiannya, setiap jenis kelompok pusat informasi (PSL, PUSIDO, SIC,) menunjuk satu pusat informasi sebagai pusatnya. Pusat-pusat informasi daerah mempunyai kewajiban untuk mengumpulkan informasi di daerahnya masing-masing.3. Pelayanan informasi di tingkat propinsi dilayani oleh PSL, sedangkan untuk tingkat pusat dilayani oleh PAIEP.4. Sajian informasi berbentuk: Ringkasan literatur, laporan penelitian, bibliografi, brosur, buku penuntun, buku petunjuk alamat, daftar tambahan koleksi, informasi kilat, monografi, proseding, tinjauan kritis, dan sebagainya.5. Untuk menjaga kelancaran dan kemudahan-kemudahan dalam pengelolaan, PAIEP sementara waktu sebaiknya berada di bawah koordinasi Kantor Menteri KLH.6. Menemukan/memutakhirkan cara/prosedur yang efisien dan efektif berkenaan dengan pengumpulan, penyimpanan, analisis,evaluasi, dan penyajian informasi ekologi perkotaan.

---

ABSTRACT

Urban areas as a made life environment may be seen as the results of the interaction process between man, between man and his environment.

Urban areas as the centre of activities and the concentration of human life are growing very fast nowadays. Population growth and development need many kinds of facilities and infrastructure.

Development could be optimal, if supported by proper planning. Development has an impact on natural resources and environment. The impact is found as environment degradation that, if neglected, could damage the environment, and further more, degrading its quality. Therefore, a proper environment management is really needed to handle this urban problem. In Indonesia, this problem becomes the focus of attention by many parties, including Government, and private sectors, to result in many kinds of rules, new established institutions and other activities.

These activities need to be supported by an accurate, on time and trustworthy information. Unfortunately most of the information available in many of the institutions were not well published and well managed, resulting in being out of reach by those who need it.

When this information is managed well and optimally employed it will be very useful for development policy makers as well as education and science. Besides, duplication in research will be reduced.

This study focuses on information systems and the mechanism of proper and efficient organization of information on urban ecology. A sample of 100 persons as taken from a variety of institutions and professions (policy makers, planners/designers, environment officials, researcher lecturers) and an other 100 persons whose jobs deal with information.

Data were gathered from questionnaires and interviews to respondents in many places of which its criteria has been indicated. Literature study was carried out to strengthen the results of the research.

The conclusions of the research are as follows:

1. 1. The information of urban ecology is not well managed.

2. 2. Generally, the information centre is not capable of supporting the needs of development policy makers as well as education and science development.

3. 3. As many as 61% of the respondents state that they have difficulties in searching research reports, 88% of them are in need of current information, 26% need abstracts, 16% need reviews, 100% request that information they need must be found and 95% need the guidance of a subject specialist.

Direct access to an information system is needed to enable optimal use of the urban ecology information and therefore, Information Analysis Centre for Urban Ecology {IACUE) is needed.

IACUE as an institution whose tasks is to collect, maintain, analyze, evaluate and state of the art reviews to be distributed to those who are interested. To optimize the results of information, the study proposed an institutional structure and work mechanism as follows:

1. Coordination, including: collection inventory, the use of information, the preparation of bibliographies/union catalogue, analyzing/evaluating of information, and consultative work to produce new information that could be more useful.

2. Coordination through an information network covering centers of information of many parties including public offices suck as Bappenas, Pusat Studi Lingkungan (PSL), Pusat Informasi dan Dokumentasi untuk Perencanaan Kota dan Daerah (PUSIDO), Pusat Informasi Teknik Pembangunan (BIC), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Badan Koordinasi Survay dan Pemetaan Nasional (BAKORSURTANAL), Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah (PDII) and institutions at district areas (Bappeda, PSL, PUSIDO, BIC, and LSM).To make it easy in its operation, every information centre (PSL, PUSIDO, BIC) should appoint one of the information centers as a center (coordinator). The district information centers are responsible for collecting information in their district areas.

3. Information services at provincial level are served by PSL while at the central level PAIEP {IACUE) has the responsibility.

4. The information channels take the form of: literature summaries, research reports, bibliographies, brochures, guide books, directories, accession lists, current con-tents, monographies, proceedings, critical reviews, etc.

5. To facilitate its administration, IACUE is suggested to be under the Ministry of State for Population and Environment.

6. It needs to select or find the most efficient and effective procedure in collecting, maintaining, analyzing, evaluating, and presenting urban ecology information."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas pengaruh modal sosial dan strategi terhadap keberhasilan gerakan masyarakat sipil dalam memengaruhi sebuah kebijakan dengan menggunakan studi kasus gerakan Forum Peduli Lingkungan Sehat pada tahun 2013 hingga 2014. Pertanyaan penelitian yang diajukan adalah bagaimana pengaruh modal sosial dan strategi dalam keberhasilan gerakan Forum Peduli Lingkungan Sehat pada tahun 2014? Temuan dari penelitian ini menunjukan bahwa Forum Peduli Lingkungan Sehat telah menjalankan peran-peran civil society dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat, menjadi penyeimbang kekuatan negara, memberdayakan masyarakat, dan menjadi lembaga penghubung. Penelitian ini menemukan bahwa modal sosial yang dimiliki Forum Peduli Lingkungan Sehat menjadikan gerakan ini menjadi solid dan kuat, serta memiliki daya tawar yang tinggi. Penelitian ini juga menemukan bahwa strategi yang dimiliki mampu memberikan akses bagi FPLS terhadap pembuatan kebijakan dan berhasil menekan aktor politik pembuat kebijakan membatalkan kebijakan. Akses tersebut didapatkan dari jejaring yang terbentuk dengan WALHI dan anggota DPRD. Strategi lobi yang dijalankan juga berhasil menekan pemerintah kota Depok untuk membatalkan perluasan TPA Cipayung pada tahun 2014 lalu. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa kedua faktor tersebut saling memengaruhi satu sama lain dalam keberhasilan Forum Peduli Lingkungan Sehat.

---

ABSTRAKThis study discusses the influence of social capital and strategy on the success of the civil society movement in influencing a policy by using case studies of the Forum Peduli Lingkungan Sehat movement in 2013 to 2014. The research question posed is how the influence of social capital and strategy in the success of the Forum Peduli Lingkungan Sehat in 2014 The findings of this study show that the Forum Peduli Lingkungan Sehat has performed civil society roles in fighting for the interests of the community, balancing the power of the state, empowering the community, and becoming a liaison institution. This study found that the social capital owned by Forum Peduli Lingkungan Sehat makes this movement solid and strong, and has a high bargaining power. The study also finds that the strategy has the ability to provide access for the Forum Peduli Lingkungan Sehat to policy making and succeed in suppressing policy makers undo the policy. The access is obtained from the network formed by WALHI and DPRD members. The lobbying strategy also succeeded in pressuring the city government of Depok to cancel the expansion of TPA Cipayung in 2014 ago. The research findings show that the two factors influence each other in the success of Forum Peduli Lingkungan Sehat."

"ABSTRAK Pasar merupakan salah satu sarana umum yang amat penting kedudukannya sebagai salah satu sub sistem penggerak perekonomian kota, juga berfungsi sebagai infrastruktur kota yang melayani masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup seharihan secara teratur. Pedagang kaki lima sebagai salah satu bentuk kesempatan kerja sector informal berperan mewujudkan ekonomi rakyat yang mandiri, tercermin dalam keteraturan sosial pada kegiatan perdagangannya. Dalam kehidupan pedagang kaki lima di lingkungan Pasar Kramat Jati, Kodya Jakarta Timur, terdapat corak keteraturan sosial yang terjadi dari hasil interaksi hubungan-hubungan sosial antara individu-individu atau kelompok yang berkepentingan sebagai pengguna fasilitas pasar, yang dipengaruhi oleh adanya hubungan patron klien yang dijadikan pedoman, diyakini dan disepakati untuk dipatuhi dan dioperasionalkan dalam kegiatan perdagangan kaki lima. < Metodologi yang digunakan adalah etnografi yang dilakukan dengan Tara, pengamatan yang terlibat, pengamatan dan wawancara dengan pedoman untuk mengungkapkan pola-pola keteraturan sosial yang terjadi dan dilakukan oleh para. pedagang kaki lima dalam upayanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Secara sederhana didefinisikan sebagai gambaran sebuah kebudayaan yaitu sebuah gambaran kebudayaan dan sebuah masyarakat atau komunitas yang merupakan hasil konstruksi dan interpretasi yang ditunjang oleh berbagai informasi yang diperolehnya sehingga didapat sebanyak mungkin dimensi dan ciri dari gambaran tersebut. Data yang telah terkumpul selanjutnya dilakukan analisa kualitatif. Hasil wawancara diolah, kemudian ditarik hubungan-hubungannya yang berkaitan dan diinterpretasikan berdasarkan konsep-konsep dan literatur yang ada, serta digunakan sebagai acuan untuk memperkuat analisa kualitatif ditambah dengan berbagai acuan yang relevan dengan permasalahan. Corak keteraturan sosial yang terdapat dalam kehidupan pedagang kaki lima adalah persaingan sehat, kerja sama dan tolong menolong. Keteraturan mengenai tempat/lokasi/lapak untuk berdagang disepakati bahwa kepemilikan lapak atau lokasi pedagang kaki lima yang lain, tidak akan ditempati atau direbut tanpa seijin pemilik lapak/lokasi dagang. Keteraturan dalam pembayaran pungutan baik resmi maupun tidak resmi diartikan sebagai jaminan keamanan dan ketenangan dalam berusaha. Waktu yang digunakan untuk berdagang menyesuaikan dengan jenis dagangan dan tempat atau lokasi berdagang. Untuk sistem penawaran harga barang menggunakan sistem harga luncur yang memungkinkan pembeli mendapatkan barang dengan mutu yang sebaik-baiknya dan harga yang terjangkau. Budaya tawar menawar ini juga dapat dijadikan petunjuk bagi pedagang kaki lima untuk mengetahui daya beli konsumen terhadap barang dagangan yang ditawarkan. Kehidupan pedagang kaki lima memiliki corak keteraturan sosial yang dipengaruhi oleh bentuk-bentuk patron dalam lingkungan pedagang kaki lima yang mencari bentuknya sebagai koordinator, ketua kelompok, juragan/majikan atau sekaligus sebagai ketua kelompok dan juragan. Seseorang yang menduduki salah satu peran seperti tersebut diatas dapat disebut sebagai seorang patron, sedangkan anakbuahnya dapat dikatakan sebagai klien. Sebuah komunitas yang mampu mengatur keteraturan sosial dalam kehidupannya melalui pranata yang diyakini kebenarannya dan dipatuhi, tidak akan memerlukan pelayanan tugas polisi. Sebaliknya komunitas yang cukup kompleks dimana pranata yang berlaku tidak fungsional lagi, digunakan sebagai acuan dalam mengatur dan menjaga berlakunya keteraturan sosial, akan memerlukan petugas kepolisian dalam mengatasi berbagai masalah sosial. Untuk menyusun strategi pembinaan masyarakat yang profesinya sebagai pedagang kaki lima dan corak keteraturan sosialnya dipengaruhi oleh para patron. Matra Program Pembinaan Kamtibmas ditingkat Polsek (Kepolisian Sektor), dapat menyertakan peranan para patron, dalam penciptaan situasi keamanan yang kondusif. "

"ABSTRAKTesis ini bertujuan untuk menunjukkan corak keteraturan kehidupan sosial dalam masyarakat miskin yang tinggal di permukiman kumuh RT 05 RW 12 Kelurahan Tanah Tinggi Johar Baru Jakarta Pusat.Sebagai satu satuan sosial, masyarakat miskin yang tinggal di permukiman kumuh, terdapat pula keteraturan sosial dimana dalam hubungan antar sesama warga masyarakatnya, perilaku anggota masyarakat tadi sesuai dengan norma dan pedoman yang adaptif dengan lingkungan mereka tinggal. Demikian pula halnya masyarakat yang tinggal di RT 05 RW 12 Kelurahan Tanah Tinggi Johar Bans Jakarta Pusat, terdapat norma dan pedoman dalam hubungan sosial antar sesama warganya sesuai peran dan statusnya. Hubungan sosial tadi tercakup dalam jaringan sosial yang terwujud dalam keteraturan sosial. Dan dalam keteraturan sosial tersebut, tercermin aturan dan norma yang berupa pola hubungan sosial antar peran-peran anggota masyarakatnya yang menentukan corak keteraturan sosial di lingkungan masyarakat tersebut.Penulisan tesis tentang kehidupan masyarakat miskin yang tinggal di permukiman kumuh RT 05 RW 12 Kelurahan Tanah Tinggi Johar Baru Jakarta Pusat, metodologi yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode etnografi, yaitu mendiskripsikan suatu kebudayaan masyarakat dari sudut pandang masyarakat itu sendiri. Dengan cara mengkaji prinsip-prinsip umum yang berlaku dalam kehidupan sosial masyarakat tersebut.Sebagai masyarakat miskin di lingkungan RT 05 tadi, kebanyakan warga dalam memenuhi kebutuhan hidupnya bekerja di sektor informal, dengan sejumlah pekerjaan sampingan. Hal ini dikarenakan apabila hanya menyandarkan kepada I (satu) jenis mata pencaharian saja, kebutuhan rumah tangga tidak dapat tertanggulangi. Dalam usaha mendapatkan penghasilan keluarga tadi, penduduk setempat ada yang melibatkan anggota keluarganya dalam membantu kehidupan ekonomi rumah tangganya dan disamping ada yang meminjam uang ke rentenir.Kehidupan sosial masyarakat, dapat terlihat dalam berbagai kegiatan sosial masyarakat setempat, misalnya hubungan antara aparat pengurus RT dengan masyarakat atau hubungan antar tetangga. Bagi masyarakat RT 05 hubungan antara tetangga dapat dijadikan sebagai sandaran dalam memenuhi kebutuhan hidupnya seperti adanya pinjam-meminjam uang dan pinjam meminjam barang. Disamping itu dalam hubungan antar tetangga terlihat ada kegiatan arisan, ngobrol bersama dan melakukan kegiatan hiburan.Dalam kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat tadi, sering pula timbul konflik. Penyelesaian konflik ini dilakukan dengan berbagai cara seperti mendiamkan, mempermalukan, melibatkan pihak lain seperti tokoh masyarakat, dan juga melibatkan aparat keamanan. Peran yang menonjol dalam kehidupan masyarakat tersebut dalam menciptakan keteraturan sosial adalah peran Pak Rohim selaku tokoh masyarakat yang diperlakukan sebagai patron.Dari peran tokoh tadi, terlihat bahwa corak keteraturan sosial di RT 05 RW 12 Kelurahan Tanah Tinggi Johar Baru Jakarta Pusat, dipengaruhi oleh tokoh informal yang diperlakukan sebagai patron. Dan dalam kaitannya dengan implikasi kamtibmas di wilayah tadi, maka seyogyanya aparat kepolisian memanfaatkan peran tokoh informal tersebut."

"Tesis ini membahas tentang keteraturan sosial yang terdapat dalam kehidupan masyarakat RT 01 RW 06 kelurahan Kebon Pala Kecamatan Makasar Jakarta Timur. Masyarakat yang tinggal di permukiman ini merupakan warga dari Jakarta maupun pendatang dari luar Jakarta. Mereka yang datang ke Jakarta untuk mencari nafkah dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya dan umumnya bekerja pada sektor informal. Karena ketidak mampuan dan kekurangan harta mereka terpaksa memilih tempat tinggal di suatu permukiman kumuh dengan kurang penataan ruangn hunian, kotor serta kurang memadainya fasilitas-fasilitas seperti air bersih, sampah, listrik dan lain-lainnya.Sebagai suatu masyarakat yang masih relatif baru, hidup dalam kemiskinan di lingkungan yang kumuh akan menyesuaikan diri dengan keadaan lingkungan setempat. Mereka saling berinteraksi satu sama lainnya sehingga terdapat hubungan-hubungan sosial di dalam kehidupan masyarakat tersebut, baik dalam lingkup keluarga, tetangga, kegiatan mata pencaharian,dan lingkup rekan sedaerah. Di dalam hubunganhubungan tersebut terdapat pedoman-pedoman, aturan-aturan yang disepakati, digunakan serta dioperasionalkan sehingga mewujudkan keteraturan sosial dalam masyarakat di lingkungan itu, yang membedakan dengan masyarakat lainnya. Pedoman-pedoman itu ada yang diwujudkan dalam hubungan patron klien, di mana patron yang menentukan adanya aturan dan klien yang melaksanakan. Di lain hal ada pula pedoman itu dibuat atas kesepakatan bersama karena adanya rasa senasib ataupun karena merasa sama-sama dari satu daerah.Dalam tesis ini ditunjukkan bahwa corak keteraturan sosial yang terdapat dalam kehidupan masyarakat RT 01 RW 06 Kebon Pala banyak dipengaruhi oleh peranan ketua RT setempat. Tetapi peranannya baru terlihat jika suatu waktu terjadi peristiwa dalam hubungan-hubungan social yang menuntut peranannya untuk segera memecahkan atau menyelesaikannya. Bila tidak ada, maka yang berpengaruh adalah hubungan-hubungan perorangan di masyarakat tersebut. Sehingga dalam ketua RT dalam hal dapat dikatakan patron, di mana dibawahnya terdapat patron-patron lain sesuai dengan kelompoknya masing-masing.Implikasi corak keteraturan sosial tersebut dengan Program Pembinaan Kamtibmas adalah memanfaatkan patron dalam hal ini ketua RT dalam penyampaian pesan-pesan kamtibmas untuk disampaikan kepada warganya. Hal ini akan lebih efektif karena ia sangat berpengaruh terhadap warga di lingkungan tersebut. Di samping itu bahwa corak keteraturan setiap masyarakat tidak selalu sama, sehingga untuk menjalankan program kamtibmas ini harus betul-betul mengetahui corak keteraturan setiap masyarakat yang dibinannya agar pesan yang disampaikan dapat menyentuh dan dilaksanakan oleh warganya."