Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini berisikan tentang latar belakang terjadinya pemisahan agama dan politik dalam Islam di Indonesia. Tujuan dari penulisan skripsi ini ialah untuk mencari tahu sebab terjadinya pemisahan agama dan politik dalam Islam di Indonesia, serta proses terjadinya pemisahan tersebut. Dalam penelitian yang dilakukan, didapat bahwa pemisahan agama dan politik dalam Islam di Indonesia terjadi pada masa pemerintahan Hindia Belanda, yaitu pada abad ke-19. Belanda melakukan pemisahan antara agama dan politik dalam Islam karena kehadiran Belanda di Indonesia mendapat perlawanan dari masyarakat Indonesia, terutama masyarakat Islamnya. Belanda juga menganut paham Barat, yang menyatakan bahwa agama hanyalah urusan individu, sehingga urusan agama dan politik tidak dapat dicampur adukkan. Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan metode sejarah. Data-data yang didapat berasal dari studi kepustakaan. Dalam studi kepustakaan yang dilakukan, penulis berusaha menemukan sumber-sumber yang relevan dengan topik penelitian. Kemudian data-data tersebut dikaji dan dianalisa sehingga menjadi sebuah tulisan. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa tujuan pemisahan agama dan politik dalam Islam di Indonesia yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda tidak hanya bertujuan untuk meredam perlawanan rakyat Indonesia yang mayoritasnya beragama Islam, tetapi pemerintah Hindia Belanda juga ingin menguasai seluruh wilayah Indonesia dengan menanamkan sistem hukumnya di Indonesia."

"Sistim ekonomi antara tahun 1870-1900 yang dikenal dengan sistim liberal telah melandasi tata caa kehidupan di Hindia Belanda yang diawali dari perubahan di negeri Belanda sendiri, kemudian merambah ke negeri jajahannya. Lebreralisme adalah suatu aliran yang mengutamakan kemerdekaan individu, sebagai pangkal dan pokok dari kebaikan kehidupan. Perubahan ekonomi yang terjadi di negeri Belanda dan kemudian merambah ke Hindia Belanda, ternyata mengakibatkan semakin mundurnya perekonamian penduduk Jawa. Keadaaan ini membangkitkan semangat baru bagi kaum nasionalis untuk dapat mempertahankan kehidupan. Koperasi yang berarti kerjasama atau saling tolong menolong bukan merupakan kata baru bagi bangsa Indonesia. Namun gotong royong yang mereka lakukan sebelum mengenal koperasi sifatnya statis, sedangkan koperasi ini bersifat dinamis. sengaja diadakan dengan sadar dan nyata untuk memperbaiki nasib orang yang lemah ekonominya dengan jalan bekerja lama. muncul dari Westerrode yaitu orang Belanda yang melihat nasib perekonomian bangsa jajahannya sangat memprihatinkan. Ide ini kemudian didukung bukan hanya dari kalangan mereka tetapi terutama dari kalangan nasionalis. Untuk pertama kalinya seorang tokoh nasionalis mendirikan koperasi bagi golongan bumi putera yang menyebut organisasinya Boedi Oetomo tahun 1908, tujuan organisasi ini untuk mengalang kerjasama guna memajukan tanah dan bangsa Jawa- Madura. Kemudian golongan Islam juga mendirikan satu perkumpulan dagang sekitar tahun 1913. Perkumpulan ini lebih tampak nyata untuk mempersatukan para pedagang-pedagang Islam yang bersama-sama menghadapi persaingan dagang dengan orang_-orang Cina dan Arab. Untuk menghadapi pertumbuhan koperasi pada masa ini pemerintah jajahan mengatasinya dengan melahirkan Undang-undang koperasi tanggal 7 April 1915 yang tercantum dalam Staatblad No. 431, yaitu mengatur perkumpulan koperasi di Hindia Belanda. Kemudian untuk menguatkan undang-undang koperasi ini dibentuklah Cooperasi Commmissie tahun 1920 dan Commissie ini lebih memperinci lagi keberadaan koperasi dengan dibuatnya UU koperasi pada tahun 1927. Aturan koperasi untuk bumi putera ini diberi nama Regeling Inlandsche Cooperatieve Vereenigingen (Peraturan Perkumpulan Koperasi Bumi Putera). Sampai tahun 1929 koperasi telah berjumlah 1540 buah."

"Penjajahan di Indonesia meninggalkan jejak panjang dan penuh kekerasan. Masa antara kedatangan Marsekal Daendels dan akhir Perang Jawa, yaitu antara 1808 dan 1830, adalah masa yang penuh dengan darah. Peralihan kekuasaan yang singkat dari rezim Prancis-Belanda Daendels (1808-11) ke pemerintahan Inggris di bawah Raffles (1811-16) dan pasca-1816 ketika pemerintahan jajahan Belanda kembali menguasai Nusantara diwarnai dengan pertempuran militer yang kadang sengit dan digerakkan oleh prasangka rasialis. Masyarakat Jawa yang dipandang sebagai kaum yang “terpuruk” (dari masa keemasan-nya sebelum penjajahan) dan “terbelakang”, sudah selayaknya diberadab-kan, bukan hanya dengan cara-cara militeristik tetapi juga dengan perangkat pemerintahan jajahan yang baru. Pada masa ini, terbentuklah suatu panoptikon atau pemerintahan-Bung-Besar-Orwellian di bawah Raffles yang merancang peta tentang sumber-sumber alam dan infrastruktur Pulau Jawa. Di sisi lain, muncul juga suara-suara kritis yang mengecam praktik penjajahan, seperti disuarakan oleh seorang jurnalis dan politikus yang radikal, William Cobbett (1763-1835). Buku Ras, Kuasa, dan Kekerasan Kolonial di Hindia Belanda karya Peter Carey dan Farish A. Noor ini merupakan kumpulan tujuh esai yang memusatkan pembahasannya pada konstruksi kolonial atas ras dan identitas, dan bagaimana pemerintahan kolonial pada awal abad ke-19 di Jawa bersandar pada teori-teori rasial untuk mengobjektifkan perbedaan ras sebagai batu penjuru yang kokoh dalam mengelola masyarakat jajahan pada abad ke-19. "