Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Laju deforestasi yang meningkat pesat dari I.87 juta ha/th pada periode 1985-1997 menjadi 2,S jula ha/th pada periode 1998-2000 menyebabkan berbagai masalah a I . turunnya kualitas lingkungan, hasil kayu menurun draslis yang berdampak pada kurangnya pasokan kayu dll. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan penutupan hutan. Semula diduga. pengelolaan HPH dan pertumbuhan industri perkayuan yang mengakibatkcan peningkatan laju deforeslasi. Tetapi pendapat lain mengatakan. perubahan penutupan hutan terjadi sebagai akibat peningkatan jumlah petani dan peladang berpindah di kawasan hutan."

"Deforestation speed was increasing fastly from 1,87 million ha/year on the 1985-1997 period to 2,6 million ha/year on 1998-2000 period. This increase in speed cause many problems such as: a decrease in environment quality, the drastic decrease in forest timber production which affects timber supply,etc. There are many factors affecting a change in the forest coverage. At first, management of Forest Utilization Right (HPH) and the development of timber industry are perceived as the cause of the increase in deforestation speed. However, there are other argument that propose an increase in the number of farmers and nomad farmer in forest area as the cause the change in forest coverage. The purpose of this study is to get a picture of the direct cause of the change in forest coverage. This study use panel data method for 19 provinces from 1976 to 2000. The results show that there is a positive relationship between speed of deforestation and forest coverage. Logging activity and forest conversion contribute to the change in forest coverage where forest conversion has bigger impact on the speed of deforestation. This analysis indicates that forest conversion is the maior cause of deforestation in Indonesia. The conversion of forest into plantation is the major cause of deforestation in Indonesia. On the other hand the number of small farmers or people live in forest area has very little impact on deforestation. "

"Penelitian ini merupakan studi tentang penilaian harga pasar saham dengan menggunakan pendekatan price earning ratio (PER). Model yang digunakan adalah model persamaan PER yang memperhatikan faktor-faktor fundamental yang disebut PER model ekonometrika. Penelitian dilakukan pada saham yang listed di Bursa Efek Jakarta (BEJ) dengan mengambil sample 90 emiten atau sebesar 52 % dari jumlah emiten yang go public sampai dengan tahun 1993. Tujuan yang ingin dicapai dalam studi ini adalah untuk melihat dan mengetahui apakah harga pasar saham di bursa telah menunjukkan harga yang wajar berdasarkan analisis PER serta untuk mengetahui bagaimana arah dan besarnya pengaruh faktor fundamental terhadap tinggi rendahnya PER. Yang pertama--tama adalah dilakukan analisis terhadap laporan keuangan emiten, terutama laporan neraca dan laporan rugi-laba untuk mengetahui beberapa faktor fundamental seperti laba emiten beserta tingkat pertumbuhannya dari tahun ke tahun, besarnya earning per share dan porsi yang dibagikan sebagai dividen serta resiko yang menyertai perusahaan yang bersangkutan. Kemudian diadakan analisis regresi berganda dengan menggunakan PER rata-rata sebagai variabel terikat serta tiga variabel babas yaitu: tingkat pertumbuhan laba rata-rata, dividen payout ratio rata-rata serta standar penyimpangan pertumbuhan laba rata--rata. Variabel tingkat pertumbuhan laba dan dividen payout ratio dimaksudkan sebagai cermin dari prospek perusahaan, sedangkan standar penyimpangan pertumbuhan laba sebagai pengukur resiko perusahaan. Hasil analisis mengungkapkan bahwa persamaan regresi linear berganda PER yang diperoleh adalah PER = 12,9609 + 8,8503g + 6,7264DP0 - 2,5581Q. Hal ini menyiratkan bahwa rata-rata PER di BEJ sebesar 12,9609 apabila tidak ada pertumbuhan laba, tidak ada pembayaran dividen serta tidak ada standar penyimpangan pertumbuhan laba. Uji t statistik terhadap koefisien regresi masing-masing variabel bebas menunjukkan bahwa hanya variabel DPO yang tidak signifikan dengan probabilitas kesalahan yang cukup rendah yaitu 28 %, sedangkan koefisien variabel g dan a sangat signifikan dengan probabilitas kesalahan mendekati 0. Namun demikian dari uji P statistik terungkap bahwa secara bersama-sama pengaruh ketiga variabel babas terhadap variabel terikat adalah sangat signifikan. Hasil lain yang terungkap dari studi ini adalah persamaan regresi linear berganda PER tersebut telah memenuhi asumsi dasar klasik ordinary Least Square (OLS) sehingga model ini dapat dipergunakan dan estimator tidak akan bias, tetap konsisten serta efisien. Meskipun secara keseluruhan model hanyamampu menjelaskan 38,44 % (R2 adjusted). Setelah model diterapkan pada variabel bebas nyata pada tahun 1993 yaitu tingkat pertumbuhan laba riil , DPO rill dan a rill maka diperoleh PER calculated. Dengan membandingkan PER calculated dengan PER sesungguhnya pada tahun 1993 diperoleh hasil 5,5 % emiten mempunyai harga wajar, 24,4 % emiten telah overpriced dan sisanya 70,1 % emiten masih underpriced. Kajian lain yang bisa diberikan berdasarkan hasil studi ini adalah bahwa kebijaksanaan pemerintah dalam hal ini Bapepam yang mengajurkan PER perdana tidak lebih dari angka 15 bukanlah merupakan kebijaksanaan yang sangat ketat, sehingga tidak menjadi alasan bagi calon emiten sebagai halangan untuk go public."

"Pelaksanaan otonomi daerah yang berdasarkan pada UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah membawa implikasi pada pelimpahan kewenangan antara pusat dan daerah dalam pelbagai bidang. Adanya otonomi daerah maka terjadi desentralisasi yang menyangkut pengelolaan keuangan daerah, perencanaan ekonomi termasuk menyusun program-program pembangunan daerah dan perencanaan lainnya yang dilimpahkan dari pusat ke daerah. Dengan demikian, pemerintah daerah memiliki kewenangan yang luas dalam mengatur sumberdaya dengan potensi yang dimiliki untuk meningkatkan kemajuan dan kemakmuran masyarakatnya.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh anggaran Pemerintah Daerah dari sisi penerimaan dan pengeluaran terhadap pertumbuhan ekonomi daerah propinsi di Indonesia, mengetahui besarnya pengaruh anggaran Pemerintah Daerah dari sisi penerimaan dan pengeluaran terhadap pertumbuhan ekonomi daerah propinsi di Indonesia dan mengetahui besarnya pengaruh anggaran Pemerintah Daerah dari sisi penerimaan dan pengeluaran terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa dan luar Jawa, mengingat wilayah tersebut mempunyai karateristik geografis yang berbeda. Sementara itu, penelitian ini menggunakan data sekunder dari 26 propinsi di Indonesia selama periode 1995-2004 yang diestimasi dengan menggunakan model ekonometrik data panel.Hasil analisa menunjukkan bahwa sebelum pelaksanaan desentralisasi selama periode 1995-2000, peran anggaran Pemerintah Daerah dari sisi penerimaan dan pengeluaran terhadap pertumbuhan berpengaruh negatif, baik di tingkat nasional, di Jawa maupun luar Jawa. Memasuki era desentralisasi selama kurun waktu 2001-2004, peran anggaran Pemerintah Daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, balk melalui sisi penerimaan maupun pengeluaran mengalami peningkatan dibandingkan sebelum era desentralisasi. Namun pengaruh anggaran Pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah jauh lebih besar melalui sisi pengeluaran dibandingkan sisi penerimaan, baik di tingkat nasional, di Jawa maupun di luar Jawa.Sebelum pelaksanaan era desentralisasi 1995-2000, peran Pemerintah Daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lebih besar melalui dana perimbangan dibandingkan pendapatan asli daerah (PAD). Memasuki pelaksanaan desentralisasi 2001-2004, pengaruh anggaran Pemerintah Daerah dari pendapatan asli daerah (PAD) terhadap pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan, tetapi masih jauh lebih rendah dibandingkan dana perimbangan, terutama di tingkat nasional dan luar Jawa. Selama era desentralisasi 2001-2004, peran anggaran Pemerintah Daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pengeluaran pembangunan maupun pengeluaran rutin mengalami peningkatan dibandingkan sebelum era desentralisasi. Namun peran anggaran tersebut lebih besar melalui pengeluaran pembangunan dibandingkan pengeluaran rutin dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama di tingkat nasional dan di luar Jawa.Sejak era desentralisasi selama kurun waktu 2001-2004, peran investasi dan keterbukaan daerah berpengaruh besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, baik di tingkat nasional, di Jawa maupun di luar Jawa. Sementara itu, pertumbuhan penduduk mengalami peningkatan cukup signifikan dibandingkan sebelum era desentralisasi. Sedangkan peran pajak daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah mengalami peningkatan sejak memasuki pelaksanaan era desentralisasi, namun masih relatif kecil dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, baik di tingkat nasional, di Jawa maupun di Iuar Jawa."