Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perspektif ekonomi Islam belakangan memeroleh perhatian di tengah-tengah perdebatan ekonomi politik internasional. Semakin tingginya tingkat kemiskinan global dan kesenjangan menjadi salah satu alasan akademisi mulai menaruh perhatian terhadap pendekatan ekonomi ini. Pemikiran ekonomi politik ekonomi internasional pada dasarnya adalah sebuah pendekatan yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan permasalahan tertentu di konteks waktu dan tempat tertentu. Ekonomi Islam dinilai memiliki relevansi lebih dibanding ekonomi liberal dan sosialis dalam menyelesaikan permasalahan dengan konteks negara-negara dunia ketiga. Instrumen-instrumen charity dan aid Zakat yang berbasis ekonomi Islam yang ditawarkan ekonomi Islam serta sistem microfinance yang ditujukan untuk investasi bisnis-bisnis kecil dan menengah dianggap sesuai untuk menyelesaikan permasalahan kemiskinan global. Tulisan ini berusaha untuk menjelaskan bagaimana instrumen-instrumen berbasis pilar ekonomi Islam ini menyelesaikan masalah-masalah kemiskinan global yang diabaikan oleh sistem ekonomi liberal dan sosialis.

---

Islamic economics has recently gained attention in the middle of international political economics discourse. The fact that the level of global poverty and disparity that keeps rising becomes one of the reason scholars put their attention to this economics approach. International political economics approach is basically an approach used to solve economics problem in specific time and place context. Islamic economics is regarded as more relevant to fix problems that are faced in the third world countries. Islamic-based charity and aid instruments that are offered by Islamics economics and the microfinance systems that are targeted to small and medium enterprieses productive investments is regarded as suitable to help fix the problem of global poverty. Further, this literature study tries to help explain how these Islamic pillar based instruments help alleviate global poverty that are ignored by mainstream economies, liberalism and socialism."

"Penelitian ini membahas tentang praktik perlakuan akuntansi zakat perusahaan pada bank syariah di Indonesia. Bank syariah yang dijadikan objek penelitian dikhususkan pada bank syariah yang sudah berstatus Bank Umum Syariah. Penelitian dilakukan melalui wawancara langsung kepada pihak Bank Umum Syariah yang memiliki wewenang dalam pengelolaan zakat, observasi terhadap laporan tahunan 2010-2011 dari bank yang bersangkutan, serta wawancara terhadap pihak IAI dan DSN MUI. Hasil dari penelitian ini menunjukkan masih banyaknya perbedaan dan kekurangan dalam pelaporan akuntansi zakat, khususnya zakat perusahaan pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Proporsi dalam pengumpulan dan penggunaan dana zakat total dari seluruh Bank Umum Syariah juga menunjukkan beberapa segmen yang paling dominan. Hasil penelitian ini juga menunjukkan seberapa besar dana zakat yang telah dikumpulkan serta realisasi dana zakat yang telah digunakan. Sebagai tambahan penelitian ini juga menunjukkan besaran potensi zakat perusahaan yang cukup besar yang berasal dari Bank Umum Syariah di Indonesia.

---

This research discuss about the practice of accounting treatment for corporate zakat on Islamic bank in Indonesia. The Islamic banks which become the object of this research are the Islamic banks that have achieved the status of 'Bank Umum Syariah' (Islamic Public/Generic Bank). The research were conducted through an interview with the authorized personnel of Islamic Public Bank's related to zakat management, observation on the bank's annual report for the year of 2010 - 2011, and an interview with some of the regulators in Indonesia which have the authorities to determine the rules and principles of Sharia accounting (Indonesia Institute of Accountant) and the National Sharia Commitee in Indonesia.

The results of this research shows that there are still a few differences and deficiencies regarding the reporting of zakat which is managed by the bank especially the accounting treatment of corporate zakat by the Islamic Public Banks in Indonesia. The differences and deficiencies in reporting corporate zakat mainly caused by the lack of standard for corporate zakat in Indonesia. The results also revealed that the proportion of source and usage of zakat for those two years (2010-2011) were dominated by the same segment. It also shows that there is a decrease in the realization of zakat funds which managed by the Islamic Public Bank. The supplementary results of this research also shows the big potential of corporate zakat from the Islamic Public Banks in Indonesia."

"Penelitian ini membahas tentang kebijakan pemajakan atas produk perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia dalam memperhatikan asas asas pemungutan pajak yang baik dan kendala kendala dalam pengembangan perbankan syariah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur dan studi lapangan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kebijakan pemajakan atas produk perbankan syariah di Indonesia belum memperhatikan asas keadilan dan asas kepastian hukum. Di Malaysia pemajakan atas produk perbankan syariah belum memperhatikan asas keadilan. Kendala kendala dalam pengembangan perbankan syariah di Indonesia adalah terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki keahlian mengenai bank syariah pemahaman masyarakat yang belum tepat terhadap bank syariah dan peraturan yang ada belum sepenuhnya mengakomodir operasional bank syariah.

---

This study discusses about two issues the taxation policy on Islamic banking products in Indonesia and Malaysia in considering of good tax collection principles and constraints in the development of Islamic banking in Indonesia.This study used a qualitative approach to data collection techniques through the study of literature and field study. These results indicate that the taxation policy on Islamic banking products in Indonesia have regard to the principle of equality and the principle of certainty. In Malaysia the taxation policy on Islamic banking products do not considered the equality principle. The development of Islamic banking in Indonesia still facing obstacles which are limited human resources with expertise on Islamic banks people`s miss understanding of the Islamic banks and regulation that does not fully accommodate the operations of Islamic banks."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian penerapan pembiayaan konsumen dengan pola channeling menggunakan akad wakalah wal murabahah pada Bank ABC berdasarkan ketentuan yang berlaku di Indonesia, yaitu Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 dan No. 10/DSN-MUI/IV/2000 serta menganalisis kesesuaian akuntansi transaksinya dengan PSAK 102. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan pembiayaan dengan akad wakalah wal murabahah yang merupakan multiakad dari akad wakalah dan murabahah tersebut sebagian besar telah sesuai dengan dengan hal-hal yang diatur dengan ketentuan tersebut, walaupun belum dapat dikatakan sebagai pola ideal. Hal ini dikarenakan kurangnya pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah yang ada di dalam Bank ABC. Dari hasil penelitian ini juga menunjukkan akuntansi transaksi Bank ABC telah sesuai dengan PSAK 102 dikarenakan bagian akuntansi selalu update dengan ketentuan-ketentuan akuntansi yang berlaku di Indonesia. This study aims to analyze the compliance of applying the consumer finance with patterns channeling using wakalah wal murabahah contract at Bank ABC based on the prevailing regulation in Indonesia, which is DSN-MUI Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 and No. 10/DSN-MUI/IV/2000 and analyze the appropriateness of accounting transactions with PSAK 102. Results of this study shows that the implementation of wakalah wal murabahah contract which is hybrid contract from wakalah and murabahah contract is mostly in accordance with the matters governed by these conditions, although it could not be stated as the ideal pattern. This is due to the lack of supervision of the Sharia Supervisory Board in Bank ABC. This study also shows that accounting transactions in Bank ABC complies with PSAK 102 because the accounting department always update the accounting provisions that are applicable in Indonesia."

"Kehadiran Islamic Bank of Britain (IBB) di tahun 2004 merupakan tonggak penting dalam studi ekonomi dan keuangan Islam. Kehadiran IBB bisa diartikan sebagai ?ekspansi‟ pertama sistem ekonomi dan keuangan Islam di luar Timur Tengah dan negara-negara Islam. IBB adalah bank ritel pertama berbasis syariah yang mendapatkan otorisasi dari Financial Services Authority (FSA). Sejak didirikannya IBB, kondisi ekonomi dan keuangan Islam di Inggris semakin berkembang pesat. Bahkan, Inggris adalah negara Barat (non-muslim) pertama yang berhasil menembus peringkat sepuluh besar negara-negara dengan aset keuangan Islam terbesar di dunia. Posisi ini kemudian menjadi semakin menarik karena langkah Inggris dalam menerapkan sistem ekonomi dan keuangan Islam ini berimbas pada perputaran dana Sovereign Wealth Fund (SWF) dan Petrodolar dari kawasan Teluk (GCC) yang notabene negara-negara Islam eksportir minyak yang kaya raya. Perbankan syariah, sebagai unit keuangan Islam, juga diyakini lebih kokoh akan gangguan krisis finansial yang sering kali meneror kondisi finansial negara-negara Barat sepeti Inggris. Dewasa ini, banyak ekonom yang mempertimbangkan sistem ekonomi dan keuangan Islam sebagai sistem alternatif dari sistem ekonomi dan keuangan konvensional atau kapitalisme yang cenderung destruktif.

---

The establishment of Islamic Bank of Britain (IBB) in 2004 is a milestone to the Islamic economics and Islamic finance studies. This can be understood as the first ?expansion‟ of Islamic economics and Islamic finance outside the Gulf, Middle East, and, of course, Islam world. IBB is the first retail sharia-compliant bank which authorized by the British Financial Services Authority (FSA). Since then, the growth of Islamic economics and Islamic finance in the United Kingdom (UK) has been remarkable. Moreover, UK is the first western state which posited in the top 10 list country with a huge number of Islamic economics and Islamic finance asset and volume. This position give an interesting point in implementing Islamic economics and Islamic finance which affected by petrodollar recycling and sovereign wealth fund from the Gulf (Islamic and oil-exporting country). Islamic banks, as the unit of Islamic finance, are believed to be more resilient in times of financial crisis. Many economists considered Islamic economics and Islamic finance system as the alternative system to the world economy (conventional) or capitalism, which is destructive."

"Terdapat perbedaan konsep kepemilikan antara hukum Islam dengan hukum nasional terkait dengan kedudukan bank syariah sebagai pemilik atas rumah. Berdasarkan hukum tanah nasional Indonesia, kedudukan bank sebagai pemilik atas rumah harus dibuktikan dengan bukti kepemilikan yaitu sertifikat atas tanah. Sedangkan hukum Islam mengatur untuk dibuat secara tertulis terhadap penguasaan suatu benda tetap tetapi tidak diatur secara rinci mengenai bentuk tertulis seperti sertifikat. Yang menjadi pokok permasalahan pertama adalah bagaimana pelaksanaan pembiayaan pemilikan rumah syariah pada akad pembiayaan murabahah, Ijarah muntahiya bittamlik, musyarakah mutanaqisah di Bank Syariah, kemudian kepemilikan rumah atas nama Bank Syariah ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum positif di Indonesia serta kendala-kendala yang dihadapi oleh Bank Syariah dalam pemilikan rumah. Setelah dilakukan penelitian didapat data kemudian pengolahan data tersebut dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, sehingga menghasilkan data deskriptif analitis. Dalam menganalisis data yang didapat, penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris. Hasil penelitian ini menyatakan, berdasarkan hukum Islam kedudukan bank sebagai pemilik atas rumah sudah sah sedangkan berdasarkan hukum tanah nasional, tidak ada bukti tertulis seperti sertifikat atas tanah tercantum nama bank yang membuktikan bahwa bank membeli & memiliki rumah, karena sertifikat atas tanah tercantum nama nasabah.

---

AbstractThere is difference concept of ownership between Islamic Law and National Law relating the position of Islamic bank as the owner of the house. Because according land law in Indonesia, evidence that the Islamic banks as the owner of the house is certificate of land. While Islamic law not regulate in detail about evidence of ownership is certificate of land. The first main problem is how the implementation Islamic financing ownership house in contract murabahah, ijarah al muntahiyah bi al tamlik, musyarakah mutanaqishah and ownership house of Islamic Bank according Islamic law dan positive law in Indonesia and the constraints faced by Islamic Banks in ownership house. The data processing is done by using a qualitative approach, resulting in descriptive data analysis. In analyzing the data obtained, this research uses empirical legal research. The results of this research stated, position of the bank as the owner according Islamic law is valid, but based on the Land law in Indonesia, there is not evidence of ownership certificate of the land under the name of the Islamic Bank that prove banks buy & own house, because the certificate of land under the name of customer directly."

"ABSTRAKBMT Darut Tauhid merupakan lembaga keuangan mikro syariah berbasis pesantren yang perkembangannya cukup baik. Secara bersamaan, kegiatan ekonomi di lingkungan pesantren Darut Tauhid juga berkembang. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat keterkaitan antara kinerja LKMS dengan kegiatan ekonomi UMKM di Darut Tauhid dengan menggunakan produk LKMS sebagai variabel antara. Penelitian ini menggunakan data primer, yaitu wawancara terhadap santri dengan menggunakan kuesioner yang dilaksanakan dari tanggal 17-26 September 2014.Hasil analisis data dengan menggunakan Structural equation modelling ( SEM ) menunjukkan bahwa kinerja LKMS sudah cukup baik dalam hal produk-produk tabungan dan deposito, namun belum mendapatkan respon yang positif untuk produk-produk yang terkait dengan pembiayaan. Ini dibuktikan dengan hasil analisis data secara statistik yang signifikan antara variabel kinerja LKMS dengan produk-produk LKMS, namun hubungan antara produk LKMS dengan kegiatan ekonomi UMKM tidak signifikan.

---

ABSTRACTBMT Darut Tauhid is Islamic microfinance institutions based boarding the development is quite good. Simultaneously, the economic activity in boarding schools Darut Tauhid also growing. The purpose of this study is to look at the relationship between performance LKMS with MSME economic activities in Darut Tauhid using LKMS products as variable between. This study uses primary data, ie interviews with students using a questionnaire In the research conducted on September 17th-26th 2014.The results of the data analysis by using Structural equation modelling (SEM) showed that LKMS performance is good enough in terms of products and savings deposits, but have not received a positive response to products related to financing. This is evidenced by the results of the data analysis statistically significant relationship between the variables LKMS performance with products LKMS, but the relationship between product LKMS with MSME economic activities of are not significant"