Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Hubungan antara penanggung dan tertanggung diatur dalam perjanjian yang mengikat dan disepakati oleh kedua belah pihak, yang kemudian dituangkan dalam polis asuransi. Namun, dalam pelaksanaannya posisi antara tertanggung dan penanggung seringkali timpang, dimana isi perjanjian asuransi memuat kata-kata dan kalimat yang sulit dipahami oleh sebagian besar masyarakat tertanggung dan tulisannya juga kecil-kecil, sehingga tertanggung sering tidak tahu apa yang menjadi haknya, di mana hal tersebut rawan menimbulkan sengketa dikala terjadi suatu kerugian (klaim).Untuk itu dibentuk Badan Mediasi Asuransi Indonesia guna mengantisipasi keluhan tertanggung yang sulit mencairkan klaimnya dari perusahaan asuransi. Lembaga ini juga untuk memperbaiki citra dan kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan asuransi. Adapun pokok permasalahan yang diteliti adalah mengenai mekanisme proses penyelesaian sengketa klaim asuransi di BMAI, mengenai kekuatan hukum mengikat dari putusan BMAI terhadap pihak penanggung dan tertanggung, dan perbedaan antara penyelesaian sengketa klaim asuransi sebelum ada BMAI dan setelah dibentuknya BMAI. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif.Sebelum BMAI terbentuk, belum ada wadah khusus yang hanya menangani sengketa klaim asuransi. Dalam hal ini, bila terjadi sengketa klaim asuransi tertanggung harus membawa kasusnya ke arbitrase ataupun ke pengadilan/litigasi, di mana seperti kita ketahui untuk arbitrase biayanya tidaklah sedikit. Demikian halnya untuk di pengadilan/litigasi, tentu akan memakan waktu yang sangat lama dan biayanya pun juga tidak sedikit. Sedangkan, setelah BMAI terbentuk tertanggung mempunyai satu wadah khusus untuk menyampaikan keluhan dan mendapatkan upaya penyelesaian sengketa klaim asuransi untuk jumlah tertentu tanpa dibebani biaya. Penulis menyarankan agar BMAI, industri asuransi, dan pemerintah lebih aktif mensosialisasikan keberadaan BMAI agar semakin banyak masyarakat mengetahuinya."

"Berdirinya lembaga perekonomian syariah tersebuttentunya sekaligus membuka kemungkinan terjadinyaperselisihan di antara para pihak. Berkaitan dengansengketa ekonomi syariah tersebut, permasalahan yang munculadalah bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa ekonomisyariah di Indonesia, lembaga apa yang berwenangmenyelesaikan sengketa ekonomi syariah di Indonesia danadakah permasalahan hukum menyangkut penyelesaian sengketaekonomi syariah di Indonesia? Untuk menjawab permasalahanpermasalahantersebut, maka dilakukan penelitian denganmetode penelitian normatif, yaitu penelitian terhadap bahanpustaka atau data sekunder, yang didukung dengan data yangdiperoleh dengan cara mengikuti berbagai forum ilmiah danwawancara. Dari penelitian tersebut, hasil yang diperolehadalah bahwa penyelesaian sengketa ekonomi syariah diIndonesia dilaksanakan dengan cara musyawarah (untukmencapai perdamaian), arbitrase syariah dan litigasimelalui Pengadilan Agama. Dengan demikian, lembaga yangberwenang menyelesaikan sengketa ekonomi syariah diIndonesia adalah arbitrase (melalui Basyarnas) danPeradilan Agama. Mengenai penyelesaian sengketa ekonomisyariah ini, terdapat beberapa permasalahan hukum yaitu:masalah penyerahan, pendaftaran dan eksekusi putusanBasyarnas; ketidaksiapan hakim Pengadilan Agama dan sumberhukum materil yang menjadi rujukan hakim; perdebatanmengenai lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketaekonomi syariah di Indonesia; dan pihak yang dapatberperkara di Pengadilan Agama. Jawaban atas permasalahanpermasalahanhukum tersebut adalah sebagai berikut:penyerahan, pendaftaran dan eksekusi putusan Basyarnastetap dilaksanakan di Pengadilan Negeri; kesiapan hakim dansumber hukum materil harus terus ditingkatkan; lembaga yangberwenang menyelesaikan sengketa ekonomi syariah adalahBasyarnas dan Pengadilan Agama; dan yang berhak berperkarake Pengadilan Agama tidak hanya orang-orang Islam"