Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Air merupakan kebutuhan dasar manusia, yang tidak hanya digunakan untuk keperluan pangan, tetapi juga sebagai kebutuhan sanitasi. Dengan bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya perkembangan industri, kebutuhan akan air kian hari kian meningkat. Hal ini menyebabkan pergeseran fungsi ekonomi air yang lebih kuat dari fungsi sosialnya. Oleh karena itu diperlukan intervensi pemerintah dalam pengaturannya. Salah satunya melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air melalui peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 Tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum. Pemerintah berupaya mengatur kepentingan-kepentingan yang ada di masyarakat, salah satunya adalah kepentingan produsen selaku penyelenggara sistem penyediaan air minum dan pelanggan selaku konsumennya. Penerapan prinsipprinsip perlindungan konsumen pada Undang-Undang No.7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air dan Peraturan Pemerintah No.16 Tahun 2005 Tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum adalah menjadi kajian yang menarik dalam penelitian ini. Mengingat dalam faktanya bahwa kondisi konsumen yang lebih lemah dari produsen, sehingga diperlukan adanya pemberdayaan konsumen dalam rangka melindungi hak-hak konsumen serta bagaimana prinsip perlindungan konsumen mengatur mengenai tanggung jawab pelaku usaha dalam hal terjadi kerugian yang diderita oleh konsumen. Melalui penelitian ini akan dapat terlihat bagaimana Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 mampu mengintegrasikan hukum perlindungan konsumen.

---

Water is a primer human needs, which is not only used for food purposes, but also as a sanitation needs. The greater number of population and industrial development cause the growing needs of water. This situation led to a shift in the economic function of water which is stronger than its social function. Therefore, it is necessary for government to do intervention in its settings. One of them is through the Law No. 7 of 2004 Concerning water resources through its implementation regulations, Government Regulation No. 4 of 2005 Concerning the development of providing drinking water system. Government attempts to regulate the community interests, one of them is the interests of producers as providers of provision as a drinking water system and customers as consumers. The application of the principles of consumer protection in the Law No. 7 of 2004 Concerning water resources and Government Regulation No. 4 of 2005 Concerning the development of the drinking water Supply System become the study of interest in this research. Bearing in mind, the fact that consumers are in the weaker position from the manufacturer, so that the necessary existence of consumer empowerment in order to protect the rights of consumers as well as how consumer protection principles governing responsibility of businessmen in the event of a loss suffered by consumers. Through this research, it will be seen how Law No. 8 of 1999 Concerning Consumer Protection able to integrate consumer protection law."

"ABSTRAK Many soil foundation of dams failed due to the formi g of ipe-shaped discharge channels known as piping between the soil layer and foundation . These failures may be due to subsurface or internal erosion starting near downstream toe along the base of the structure or another bulding plane"

"ABSTRACTSkripsi ini memberikan analisis terhadap putusan KPPU No.01/KPPU-L/2016 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dengan memberikan penjelasan mengenai pengaturan persekongkolan tender di dalam Hukum Persaingan Usaha Indonesia dan membahas mengenai kesesuaian penggunaaan alat bukti oleh KPPU dalam pembuktian perkara persekongkolan tender ini dengan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan memberikan analisis mengenai pertimbangan Majelis Hakim dalam pemenuhan unsur Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dengan menggunakan pendekatan rule of reason dalam membuktikan terjadinya praktik persekongkolan tender. Penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif dimana data penelitian ini sebagian besar diperoleh dari studi kepustakaan. Hasil skripsi ini melihat bahwa penggunaan alat bukti oleh KPPU dalam pembuktian praktik persekongkolan tender tidak sesuai dengan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan putusan majelis yang membenarkan hal tersebut tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku baik itu Pasal 42 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 maupun PERKOM No. 1 tahun 2010 yang dimana kedua undang-undang tersebut tidak menyebutkan adanya penggunaan indirect evidence dalam pembuktian persekongkolan tender.

---

ABSTRACTThis thesis provides the analysis of the Allegation of violation Article 22 Law Number 5 of 1999 by giving an explanation of the regulation of tender collusion that uses the rule of reason approach in Indonesia rsquo s Antitrust Law. This thesis also provides the analysis of using indirect evidence prior to the vindication by KPPU according to the Article 42 Law Number 5 of 1999. This thesis uses normative juridicial approach, which some of the data are based on related literatures. The result of this thesis is the using of indirect evidence as the evidence for a verdict and the judges ruling that justificates the using of indirect evidence are not based on the regulation of the law. Article 42 Law Number 5 of 1999 and the Commision Law Number 1 of 2010 does not state that indirect evidence is included to the all the evidence list that the law provides. "

"Tesis ini ditulis dengan tujuan untuk mengetahui implikasi pembatalan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air terhadap hapusnya privatisasi air dan perizinan pengusahaan sumber daya air oleh swasta. Penelitian menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif, pendekatan menggunakan teori penguasaan negara atas sumber daya air, teori hak asasi manusia, dan teori perizinan. Implikasi dibatalkannya UU Sumber Daya Air adalah tidak berlakunya peraturan perundang-undangan sebagai peraturan pelaksana dari UU Sumber Daya Air, sehingga sebagai payung hukum diberlakukan kembali UU Pengairan. Sebagai aturan pelaksana dari UU Pengairan dikeluarkan Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Surat Edaran Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral serta dibentuk Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air dan Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa pembatalan UU SDA oleh Mahkamah Konstitusi adalah langkah tepat untuk mengembalikan hak rakyat atas air dan menghapuskan privatisasi air. Bahwa UU SDA telah memberikan ruang bagi swasta untuk melakukan penguasaan air atau sumber air yang menguasai hajat hidup orang banyak, sehingga air dipandang sebagai benda ekonomi dimana perolehannya membutuhkan pengorbanan materi. Pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 121 dan 122 Tahun 2015 telah mengembalikan prioritas hak menguasai dan mengusahakan sumber daya air kepada negara melalui BUMN dan BUMD. Namun, masih dirasakan bahwa kedua PP ini memberi kesempatan kepada pihak swasta yang telah menjalankan usahanya sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi dapat terus menjalankan usahanya sampai berakhirnya perizinan tersebut.

---

This thesis is written with the aim to determine the implications of the invalidation of Law No. 7 of 2004 on Water Resources to the abolishment of the privatization of water and permitting exploitation of water resources by the private sector. This research uses Normative Juridical research methods, with the approach on the theory of state control over water resources, human rights theory, and the theory of licensing. The invalidation of Water Resources Act is causing implementing regulations of the law has been replaced with the previous Water Resources Act. As the implementing rules of The Water Resources Act, The Government has issued a Circular Letter of The Minister of Public Works and Housing, a Circular Letter of The Minister of Energy and Mineral and also established Government Regulation Number 121 of 2015 on Exploitation of Water Resources and Government Regulation Number 122 of 2015 on Water Supply System. Based on the results obtained that the invalidation of the law by the constitutional court is the right step to restore people’s right to water and eliminating water privatization. The law had provided opportunities for the private sector to control water or water resources that vital to the life of many, so the water is seen as an economic goods where materialistic sacrifice is needed to have access for it. The adoption of Government Regulation Number 121 and 122 of 2015 have returned the priority right to control and exploit the water resources to the state-owned or localowned enterprises. Namun, masih dirasakan bahwa kedua PP ini memberi kesempatan kepada pihak swasta yang telah menjalankan usahanya sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi dapat terus menjalankan usahanya sampai berakhirnya perizinan tersebut."

"Salah satu alternatif dalam penyediaan air untuk pengairan sawah seluas 30 Ha yang merupakan laboratorium alam kompleks Ma’had Al-Zaytun adalah dengan membuat waduk lstisqa seluas 1 Ha. Waduk dibangun di bagian utara kompleks Ma’had Al-Zaytun dengan kedalaman total 9 m (galian 6 m dan timbunan 3 m). Waduk sengaja dibangun dengan mempunyai ketinggian dimaksudkan agar dapat mengalirkan air ke sawah sekitarnya secara gravitasi. Sementara waduk sendiri mendapatkan air dari penampungan dengan sistem pemompaan.Penampungan secara langsung mendapatkan air dari sungai Ci Benua dan air hasil pengolahan limbah non fecal dari water treatment. Sebelum diolah di water treatment, air limbah terlebih dulu ditampung di penampungan khusus untuk air limbah untuk mendapatkan debit yang konstan sekaligus sebagai pengendapan awal. Sumber air limbah sendiri berasal dari kompleks Ma’had Al- Zaytun bagian timur laut yang terdiri dari asrama, laundry, dapur, gedung pertemuan, masjid, dll. Potensi air sungai ditentukan dengan pengolahan data curah hujan.Waduk difungsikan untuk mengairi sawah yang merupakan laboratorium alam bidang pertanian. Pola kebutuhan air tanaman dan masa tanam hasil penelitian laboratorium alam tersebut, diterapkan pada kajian ini.Selanjutnya akan dihitung neraca air pada waduk berdasarkan kebutuhan dan ketersediaan air."

"Perkembangan suatu kota ditandai dengan meningkatnya pertambahan penduduk dan makin lengkapnya fasilitas kota untuk menuju kota metropolitan yang mandiri dengan harapan perkembangan ekonomi yang tinggi. Depok pada tahun 2010 berpenduduk 1.675.213 jiwa dibandingkan dengan jumlah penduduk pada tahun 2000 sebesar 1.145.091 jiwa, maka sudah terjadi perkembangan penduduk kota Depok sebesar 530.122 jiwa dengan pertambahan sebesar 31,655 % dalam kurun waktu 10 tahun atau rata-rata perkembangan 3,64% per tahun. Sejalan dengan pertumbuhan penduduk dan meningkatnya kegiatan masyarakat mengakibatkan beberapa konsekuensi perubahan fungsi lahan meliputi, kebutuhan lahan untuk pembangunan daerah pemukiman dan fasilitas ? fasilitas lainnya. Seterusnya juga memacu perubahan penggunaan lahan, khusus lahan yang tadinya sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) berubah menjadi ruang tertutup bangunan (non RTH). Dampak lain dari pertumbuhan penduduk adalah meningkatnya kebutuhan akan air untuk menjalankan kehidupan.Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui potensi daya dukung sumber air hujan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok tahun 2010. Dikota Depok terdapat sumber-sumber air yaitu Kali, Situ dan Air tanah. Saat ini pemakaian air tanah lebih dominan sebesar 82,5% dari total penduduk memakai air tanah dari pada air permukaan. Hal ini dikarenakan keterbatasan pasokan dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) kota Depok disamping air permukaan yang ada berkualitas kurang baik, sehingga perlu pengolahan lengkap lebih dahulu untuk mendapatkan air yang memenuhi persyaratan kualitas kesehatan.Menurut hasil penelitian potensi sumber air hujan sangat mencukupi karena curah hujan dikota Depok sangat tinggi (1106-4579 mm) per tahun, sehingga menghasilkan nilai surplus debit andalan di masing-masing luasan kecamatan, kecuali Kecamatan Beji terjadi defisit pada bulan September dan Oktober.

---

A city development is indicated by population growth and more complete facilities compare to rural area. Depok is one of city with massive development nowadays with high economic potential. In 2010, Depok population is 1.675.213 peoples, this number has increase by 31.65% compare to 2000 (1.145.091 peoples), the average population growth is 3.64% per year.

In line with high population growth and changing on people dynamic, most of Green Open Space Area (RTH) has shifting the function into Used Spaced with many buildings is develop nowadays for residential (house, apartment), office building, restaurant, etc.

For supporting population growth, one of the most important factor need to consider is the availability of reserved water for supporting people?s daily life. The main objective of this study was to determine the potential capacity of rain water sources to the spatial plan of Depok City in 2010. Some of water source for covering all Depok area are Kali, Situ & Ground Water. Currently, the usage of ground water is more dominant (used by 82.5% of total population).

Based on the research result, potential source of rain water in Depok is sufficient because the annual rainfall duration is very high (1106 ? 4579 mm), resulting on the surplus value of dependable flow in each districts, except in Beji District during dry season, in September and Oktober."

"At present, ecosystem function in Lake Ulak Lia can be found as i.e.: recreation area, fisheries, and retention basin of Musi River. Meanwhile, the basis data of these ecosystem function was limited and difficult to assess so far. Therefore, initiate study compose of plankton composition, tropic level, and water quality of Lake Ulak Lia was compulsory. Based on the index diversity of the plankton; it was indicated that Lake Ulak Lia was have had lightly to intermediate disturbance, in addition related to the tropic level, the lake can be classified as oligarchical (nutrients poor) to tropic level. Furthermore, the water quality of this lake was appropriate for recreation area and fisheries except parameters pH, lead, and copper."