Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Demam berdarah dengue (DBD) masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Banda Aceh. Banda Aceh merupakan daerah endemik DBD dengan meningkatnya angka kejadian dan case fatality rate setiap tahun. Insiden tertinggi DBD berada di Kecamatan Baiturrahman dengan angka kejadian 120 per 100.000 penduduk dan tertinggi kedua adalah Kecamatan Jaya Baru dengan angka kejadian 84 per 100.000 penduduk. Keberadaan larva Aedes sp di masyarakat merupakan salah satu indikator populasi nyamuk Aedes aegypti di daerah tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jumlah jentik nyamuk Aedes sp yang terperangkap pada masing-masing wadah ovitrap (tempurung kelapa, gelas plastik, dan potongan bambu) serta tingkat kepadatan jentik nyamuk Aedes sp sebelum dan setelah pemasangan wadah ovitrap. Jenis penelitian adalah explanatory study dengan desain eksperimental quasi. Teknik pengambilan sampel adalah proportional sampling. Populasi unit penelitian adalah 30 rumah. Ovitrap diletakkan merata pada 30 titik lokasi dari 10 kelurahan secara acak. Data jumlah jentik nyamuk Aedes yang terperangkap diambil empat kali secara berulang dengan selang waktu satu minggu. Analisis dengan rerata jumlah jentik di dalam ovitrap dan indeks ovitrap. Hasil jumlah jentik Aedes aegypti yang terperangkap sebanyak 1.265. Ovitrap yang paling efektif, yaitu potongan bambu rerata = 123, nilai p = 0,006, HI = 10,01% (16,66 ? 26,67%), CI = 36,8% (336,06 ? 39,74%), BI = 29,97% (73,33 - 103,3%). Otoritas kesehatan harus mempromosikan ovitrap bambu kepada masyarakat sebagai upaya pengendalian Aedes sp.

---

Dengue hemorrhagic fever (DHF) is a public health problem in Banda Aceh. Banda Aceh is a DHF endemic city by increasing incidence rate (IR) and case fatality rate every year. The highest DHF incidence was in Baiturrahman District (IR = 120 per 100,000 people) and Jaya Baru District (IR = 84 per 100,000 people). Aedes sp larvae existence among people is one of Aedes aegypti population indicators in such region. This study aimed to find out numbers of Aedes sp trapped in each ovitrap (coconut shell, plastic cup, and piece of bamboo) and Aedes sp density level before and after ovitrap installation. This study was explanatory study using quasi-experimental design. The sampling technique was proportional sampling. Population of study was 30 houses. Ovitraps were randomly located in 30 places of 10 subdistricts. Data of trapped Aedes sp larvae numbers was collected four times repeatedly within one week time-lapse. Analysis was conducted using the mean number of larvae in ovitraps and ovitrap index. The number of Aedes sp larvae trapped was 1,265. The most effective ovitrap is piece of bamboo, mean = 123, p value = 0.006, HI = 10.01% (16.66 - 26.67%), CI = 36.8% (336.06 - 39.74%), BI = 29.97% (73.33 - 103.3%). Health authorities should promote bamboo ovitrap, especially to public as an act to control Aedes sp."

"Yayasan merupakan badan hukum yang terdiri atas harta kekayaan yang dipisahkan dengan tujuan social, keagamaan dan kemanusiaan. Dengan diundangkannya Undang-undang nomor 16 Tahun 2001 juncto Undang-undang nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, sudah seharusnya yayasan dijalankan dengan prinsip non-profit oriented. Pokok Permasalahan yang dibahas dalam penulisan tesis ini adalah perlindungan hukum terhadap harta kekayaan yayasan yang tidak berstatus sebagai badan hukum, perlindungan terhadap harta kekayaan yayasan yang telah berstatus sebagai badan hukum dan perlindungan terhadap harta kekayaan yayasan berdasarkan Undang-undang nomor 16 Tahun 2001 juncto Undang-undang nomor 28 Tahun 2004,serta penerapan asas keterbukaan dan akuntabilitas dalam pengelolaan harta kekayaan yayasan. Penulisan ini menggunakan metode yuridis normative yaitu menitikberatkan pada peraturan yang berlaku, referensi dan literature-literatur serta pelaksanaan peraturan dalam prakteknya. Dari hasil penelitian ini ditemukan dalam praktek bahwa dengan diundangkannya Undang-undang nomor 16 tahun 2001 juncto Undang-undang nomor 28 Tahun 2004 sebenarnya harta kekayaan yayasan mendapatkan perlindungan hukum dari Undang-undang Yayasan tersebut. Untuk itu masih dibutuhkan peran aktif yang terkait kepada masyarakat dan juga kepada instansiinstansi yang terakut dengan permasalahan ini agar amanat Undang-undang dapat tercapai.

---

The Foundation is a legal entity consisting of separated assets with social purpose, religious and humanitarian. With the promulgation of Law No.16 Year 2001 Jo. Act No.28 of 2004 on Foundation, it has become a necessity that the foundation should be opearated using the principle of non-profit oriented. Subject to be discussed in this writing is about legal protection of Foundation?s assets as a non legal entity, as a legal entity and based on Law No.16 Year 2001 Jo. Act No. 28 of 2004 on Foundation.

This writing method is using the judicial normative which focuses on promulgation of Law No.16 Year 2001 Jo. Act No. 28 of 2004 on Foundation, Foundation?s assets actually get the legal protection of the Laws that apply Foundation. For it is still needed a very active role of government to socialize the law Foundation and other regulations related to society, to the agencies associated with the foundation so that the mandates of the Law can be achieved."