Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Political conditions in Indonesia post the Soeharto government"

"Penelitian ini membahas mengenai gerakan masyarakat adat BPRPI (Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia) pada masa reformasi. Masyarakat adat yang dikenal dengan sebutan rakyat penunggu mengklaim tanah yang dikelola PTPN II sebagai tanah adat rakyat penunggu. Atas dasar sejarah penguasaan tanah rakyat penunggu, rakyat penunggu melakukan gerakan perlawanan terhadap PTPN II. Redistribusi tanah yang dilakukan pada masa orde baru tidak tepat sasaran sehingga masyarakat adat tidak mendapatkan tanah yang diredistribusi. Perlawanan selalu dilakukan untuk memenuhi tuntutan masyarakat adat mengenai hak atas tanah adat mereka. Pada masa reformasi BPRPI juga melakukan gerakan perlawanan untuk memenuhi tuntutan masyarakat adat BPRPI. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Fokus dari penelitian ini adalah penguatan gerakan yang dilakukan masyarakat adat BPRPI dan dampak penguatan gerakan sosial pada masa reformasi. Hasil penelitian memperlihatkan penguatan identitas adalah salah satu cara BPRPI melakukan perlawanan.

---

This thesis discusses about indigenous people movement BPRPI (Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia) at the time of reformation. Indigenous people that are known as rakyat penunggu claim land managed by PTPN II as indigenous people?s land. Based on the history of rakyat penunggu land ownership, they commit contentious movement toward PTPN II. Land redistribution is done in the new order, is not right on target so indigenous people do not get that land. The contentious is always done to fulfill indigenous people claims about the right on their indigenous land. In reform era, BPRPI also commit contentious movement getting their claims. This thesis is using qualitative method and descriptive research?s type. This thesis focuses on movement of BPRPI reinforcement and impact of the social movement reinforcement. The result of research is showing that recognition of identity is one of way to make contentious."

"Keadaan pergerakan nasional pada tahun 1930-an berbeda dengan keadaan sebelumnya. Keadaan tersebut terutama disebabkan oleh sikap pemerintah kolonial yang sangat menakan gerakan nasional, khusunya gerakan yang menganut azas perjuangan non-koperasi. PNI yang didirikan pada tahun 1927, pada tahun 1931 pecah menjadi Partindo yang dipimpin oleh Sukarno dan PNI Baru yang dipimpin oleh Mohammad Hatta. Baik Partindo maupun PNI-Baru dinilai pemerintah, membahayakan. Ditekanlah kedua partai itu melalui berbagai cara, seperti pembatasan kebebasan berbicara dalam rapat-rapat, dilaksanakannya hak luar biasa Gubernur Jenderal yaitu exorbitantrechten, dan adanya larangan untuk mengadakan rapat dan berkumpul yang berlaku di seluruh Indonesia. Dengan dilaksanakannya berbagai senjata itu, maka keadaan gerakan non-koperatif (Partindo dan PNI-Baru), menjadi tidak berdaya. Akhirnya, Partindo pada bulan Nopember 1930 dibubarkan oleh pengurusnya. Dengan pembubaran Partindo, sedangkan PNI-Baru lumpuh, maka macetlah gerakan non-koperatif. Kandasnya gerakan nonkoperatif menimbulkan pemikiran baru yaitu agar azas perjuangan non-koperasi diganti dengan azas koperasi. Akhirnya, pada tanggal 23 Mei 1937 di Jakarta didirikan partai baru yang koperatif dengan nama Gerakan Rakyat Indonesia (Gerindo). Gerindo bertujuan kemerdekaan politik, ekonomi, dan sosial, yang hendak dicapai dengan berjuang baik di luar maupun di dalam dewan-dewan. Walaupun Gerindo koperasi, namun pemerintah masih mencurigainya. Beberapa rapat untuk mendirikan cabang Gerindo dibubarkan oleh pemerintah karena berbagai macam alasan. Sebagian besar bekas anggota Partindo masuk dalam partai ini. Cabang-cabangnya tersebar hampir merata di seluruh Indonesia. Aktivitas Gerindo dipusatkan pada bidang politik, karena menurutnya kemenangan di bidang ini merupakan jalan utama untuk mencapai kemerdekaan di bidang lainnya. Namun demikian, bidang ekonomi tidak dilupakan karena menurut Gerindo bahwa susunan ekonomi yang baik akan berpengaruh terhadap bidang politik dan sosial. Kegiatan di bidang politik di antaranya ialah sikapnya terhadap Petrisi Sutarjo yang mendukung sebagian isinya; masuk dan aktifnya Gerindo dalam Gapi yang dibentuk tahun 1939; keinginannya untuk membentuk suatu Front Demokrasi guna menghadapi kemungkinan menjalarnya perang ke Indonesia. Kegiatan di bidang ekonomi yaitu didirikannya perkumpulan yang bernama Penuntun Ekonomi Rakyat Indonrsia (PERI) yang bertujuan untuk memperbaiki perekonomian rakyat Indonesia. Di bidang sosial Gerindo membantu sekolah-sekolah nasional dan melakukan pemberantasan buta huruf. Di bidang kepemudaan Gerindo mendirikan perkumpulan pemuda bernama Barisan Pemuda Gerindo. Setelah Jepang menduduki Indonesia, perjuangannya terhenti karena Gerindo dan partai-partai politik lainnya dibubarkan oleh Jepang."

"There is one note,which important according to researcher that populace and agricultural sector are bet and pillar live most Indonesia people....."

"History of national movements in Indonesia, 1937-1942"