Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"The Indonesia's Presidential decree No. 81 on the revitalization of themaritime safety Agency (MSA) states that this agency's main tack and fuction is to coordinate the policy making concerning the integrated safety operations....."

"Penelitian kesesuaian pelaksanaan sistem tanggap darurat di PT X menjadiupaya untuk mempersiapkan proses tanggap darurat. Penelitian kualitatifdengan desain studi deskriptif analitik ini menggunakan dua jenis datameliputi data primer yang didapatkan melalui wawancara dan observasi,serta data sekunder melalui telaah dokumen. Tujuan penelitian ini adalahmengetahui kesesuaian implementasi sistem tanggap darurat di PT X Per-usahaan Pelayanan Gas dan Minyak, ditinjau dari National Fire ProtectionAssociation 1600 (NFPA 1600) tahun 2012. Pada penelitian ini didapatkankesesuaian implementasi sistem tanggap darurat PT X berdasarkan NFPA1600 adalah 36,23%, sedangkan ketidaksesuainya adalah 37,60%.Diharapkan dapat mempertimbangkan saran yang diberikan untukmeningkatkan pemenuhan semua elemen persyaratan NFPA 1600 dalammengimplementasikan sistem tanggap darurat di perusahaannya.The focus of this study was looking for an overview of compliance con-formity for implementation emergency response system at PT X to preparedemergency response in the event of an emergency/disaster. This researchis a qualitative descriptive study design that uses two types of data, primarydata obtained through interviews and observations, and secondary datathrough document review. The purpose of this study to determine conformi-ty of the implementation emergency response system in Oil and GasServices Company PT X as per National Fire Protection Association 1600(NFPA 1600) in 2012. This study resulted was the conformity of the emer-gency response system implementation based on NFPA 1600 in PT X was36,23%, while unconformity proportion was 37,6%. PT X are expected toconsider the advice had given based on results of this study to improve com-pliance to all elements requirements of NFPA 1600 in the company?s emer-gency response system."

"Arbitrase merupakan suatu bentuk penyelesaian sengketa di luar peradilan umum. Dengan segala kelebihannya dari segi waktu, biaya dan kerahasiaannya dibandingkan dengan penyelesaian sengketa melalul jalur pengadilan, arbitrase menjadi sangat dominan di era bisnis modem sekarang ini. Namun pada kenyataannya, arbitrase juga memiliki permasalahan dengan banyak terjadinya pembatalan putusan-putusan arbitrase oleh peradilan umum. Ini juga terjadi pada kasus antara Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (PERTAMINA) vs Karaha Bodas Company (KBC) dengan dibatalkannya putusan arbitrase internasional Swiss oleh Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat Tindakan PN Jakarta Pusat tersebut dinilai tidak tepat dan telah melampaui kewenangannya. Dengan dipilihnya atau disepakatiriya Swiss sebagai tempat arbitrase oleh PERTAMINA dan KBC, berdasarkan lex arbitri, yaitu hukum negara di mana tempat arbitrase dilangsungkan, maka pengadilan Swiss-lah yang memiliki kewenangan untuk itu sebagai competent authority, bukan PN Jakarta Pusat"