Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini menjelaskan mengenai upaya pemerintah Republik Indonesia untuk menjaga keamanan dan pemanfaatan wilayah lautnya selama kurun waktu 1982-1998, terutama wilayah Kepulauan Natuna pasca ditandatanganinya United Nation Convention on the Law Of the Sea (UNCLOS) 1982 pada 10 Desember 1982 di Montego Bay, Jamaica. Ditandatanganinya UNCLOS 1982 menghasilkan hak dan kewajiban bagi negara kepulauan, salah satunya Alur Laut Kepulauan (ALK) yang wajib dimiliki seluruh negara kepulauan. Kepulauan Natuna sebagai wilayah yang dilalui Alur Laut Kepulauan Indonesia menjadi jalur keluar dan masuknya kapal-kapal asing sehingga menjadi rawan terjadinya pelanggaran keamanan. Selain sebagai wilayah yang dilalui ALK Indonesia, Kepulauan Natuna juga mempunyai posisi geografis yang rawan akan klaim dari negara lain, karena wilayahnya berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan yang menjadi konflik beberapa negara.

---

This minithesis describes the efforts of the Indonesian government to maintain the security of maritime regions during the period 1982-1998, especially after the signing of the Natuna Islands region of the United Nation Convention on the Law Of the Sea (UNCLOS) 1982 in December 10, 1982 in Montego Bay, Jamaica. The signing of UNCLOS 1982 resulted in the rights and obligations of the island nation, one of archipelagic sea lanes (ALK) must be owned the entire island nation. Natuna Islands as a region through which the Indonesian archipelagic sea lanes into a lane exit and entry of foreign ships to be prone to breach of security. Aside from being a region that passed ALK Indonesia, Natuna Islands also has a geographical sensitive position to claims from other countries, because the area directly adjacent to the South China Sea into conflict countries."

"Arus beras di Indonesia terjadi melalui sarana transportasi darat, laut, dan udara. Penelitian ini fokus pada arus beras yang keluar dan masuk melalui pelabuhan laut. Metode analisa deskriptif untuk mengetahui pola arus beras yang terjadi berdasarkan volume dan frekuensi arus beras. Analisa dari arah arus beras menunjukkan tipe dari pelabuhan laut di Indonesia berupa Winnipeg Type dan Chicago Type. Hirarki pelabuhan laut di Indonesia berdasarkan arus beras terdiri dari pelabuhan kecil, pelabuhan sedang, dan pelabuhan besar. Pola arus masuk dan keluar beras melalui pelabuhan laut secara menyeluruh di Indonesia berpusat di Pelabuhan Tanjung Perak (Jawa).

---

Flow of Rice in Indonesia used land, marine, and air transportation. These study focus to in and out flow of rice within sea port in Indonesia. Descriptive analyze method to know flow pattern of rice depend volume and frequency. Analyzing volume and frequency flow of rice that has a direction, we can classification sea port in two types, Winnipeg and Chicago Type. Sea port hierarchies in Indonesia based of flow of rice are small, mediate, and big sea port. In and out flow of rice within sea port in Indonesia clustered at TanjungPerak Sea Port (Java)."

"Studi ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara pembangunan trayek tol laut terhadap perkembangan jumlah industri mikro dan kecil pada tingkat desa di Indonesia guna memperkaya literatur studi pembangunan khususnya infrastruktur transportasi maritim. Dengan menggunakan Differences-in-Differences yang mengeksploitasi penerapan trayek tol laut secara bertahap, ditemukan bahwa operasionalisasi tol laut meningkatkan jumlah industri mikro dan kecil secara umum. Namun, analisis pada tingkat provinsi menunjukkan bahwa pengaruh operasionalisasi sea toll terhadap jumlah industri mikro dan kecil paling besar dirasakan oleh DKI Jakarta. Penelitian ini juga menemukan bahwa dibutuhkan waktu empat tahun untuk merasakan dampak operasionalisasi tol laut.

---

This study aims to analyze the impact of the development of sea toll routes on the development of micro and small industries at the village level in Indonesia to enrich the literature on development studies, predominantly maritime transportation infrastructure. By using Differences-in-Differences, which exploits staggered implementation of sea toll routes, it is found that the operationalization of sea toll increases the number of micro and small industries. However, analysis at the provincial level shows that the impact of the sea toll operation on the number of micro and small industries is felt most by DKI Jakarta. This study also found that it took four years to feel the impact of operating the sea toll.

"

"Program pemerintah melalui konversi bahan bakar menjadi gas alam dengan penggunaan LNG sebagai bahan bakar untuk mendukung efisiensi layanan transportasi laut. Perluasan penggunaan gas alam di sektor maritim, akan mengurangi ketergantungan bahan bakar BBM yang telah digunakan oleh kapal di Indonesia. Di sisi lain gas alam bisa digunakan untuk seluruh sektor, industri, pembangkit tenaga listrik, bahkan sampai ke rumah tangga. Kasus ini diharapkan sejalan dengan tingkat emisi dari sektor ini sehingga bisa ditekan menjadi ramah lingkungan daripada menggunakan bahan bakar fosil. Berangkat dari latar belakang ini, studi tentang bunker LNG untuk mendukung program pemerintah perlu dilakukan dalam memastikan pasokan gas sebagai sumber energi nasional, yang diberikan dalam pemenuhan pasokan gas di beberapa daerah berdasarkan penemuan lapangan untuk Jumlah cadangan gas relatif kecil, belum dimanfaatkan karena lokasi terbatas, transportasi dan jumlah cadangan lainnya terkait ketersediaan infrastruktur, tidak tersedianya stasiun pengisian bahan bakar gas. Berdasarkan pendekatan ini diperlukan studi pendekatan LNG untuk menentukan kelayakan layanan transportasi laut khususnya Wilayah Timur Indonesia dari sisi ekonomi dengan membuat model NPV untuk analisis investasi infrastruktur bunkering LNG, analisis SWOT dalam rangka mengidentifikasi area yang membutuhkkan perhatian lebih lanjut dalam rangka meningkatkn viabilitas pembangunan infrastruktur bunkering LNG, analisis lingkungan untuk mendapatkan biaya total eksternal akibat jumlah kapal yang beroperasi di daerah pelabuhan disebabkan karena emisi kapal, dan analisis safety melalui pendekatan pada identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian resiko dengan meninjau potensi penyebab dan probabilitasnya pada aktivitas bunkering.

---

AbstractThe government program through the conversion of fuel into natural gas with the use of LNG as fuel to support the efficiency of sea transportation services. Expanding the use of natural gas in the maritime sector, will reduce the dependence of fuel oil that has been used by ships in Indonesia. On the other hand natural gas can be used for all sectors, industries, power plants, even to households. The case is expected to be consistent with the emission levels of this sector so it can be reduced to environmentally friendly rather than using fossil fuels. Departing from this background, the study of LNG bunker to support government programs needs to be done in ensuring the supply of gas as a national energy source, provided in the supply of gas in some areas based on field findings. The amount of gas reserves is relatively small, untapped due to limited location, Transportation and other reserves related to infrastructure availability, unavailability of gas refueling stations. Based on this approach, it is necessary to study the LNG approach to determine the feasibility of sea transport services especially the Eastern Region of Indonesia from the economic side by creating an NPV model for investment analysis of LNG bunkering infrastructure, SWOT analysis in order to identify areas requiring further attention in order to improve viability of bunker LNG infrastructure development , Environmental analysis to obtain the total external cost due to the number of vessels operating in the port area due to ship emissions, and safety analysis through an approach to hazard identification, risk assessment and control by reviewing the potential causes and probabilities of bunkering activity. "