Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan data pribadi ke aplikasi mobile wallet di Indonesia menggunakan privacy calculus theory. Jumlah pengguna aplikasi mobile wallet semakin meningkat dan untuk menggunakan fitur lanjutan dari aplikasi ini, memberikan informasi pribadi tidak dapat dihindari, terlepas dari fenomena kebocoran informasi yang terjadi beberapa tahun terakhir ini. Studi perilaku konsumen yang sebenarnya dalam mengungkapkan data pribadi hingga saat ini masih terbatas. Untuk melengkapi literatur, penelitian ini akan mengadopsi privacy calculus theory dalam konteks aplikasi mobile wallet. Hasil self-administered survey yang dikumpulkan dari 294 individu pengguna aplikasi mobile wallet diolah menggunakan PLS-SEM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat tetap mengungkapkan informasi pribadinya untuk mendapatkan keuntungan (benefit) meskipun ada risiko yang dirasakan. Immediate gratification menunjukkan pengaruh terbesar dalam pengungkapan data pribadi pelanggan. Temuan ini memberikan wawasan kepada perusahaan aplikasi mobile wallet untuk lebih memahami perilaku penggunanya dalam mengungkapkan informasi pribadi. Mengingat pentingnya data pelanggan, temuan ini dapat membantu para pelaku usaha untuk menyesuaikan penawaran mereka dan meminimalkan risiko privasi bagi pelanggan.

---

This study investigates factors affecting individual’s information privacy disclosure in the context of mobile wallet applications in Indonesia by adopting privacy calculus theory. Number of mobile wallet applications users are increasing and to use advanced features of these applications, providing personal information is inevitable regardless the phenomenon of information leakage occurred these past few years. There are limited studies on the actual behavior of consumer in disclosing their information. To supplement the literature, this study will adopt privacy calculus in the context of mobile wallet. The proposed model is using self-administered survey data collected from 294 individuals who use mobile wallet application using PLS-SEM. The result indicates that people still disclose their personal information to obtain benefit even though there are perceived risks occurs. Instant gratification shows the biggest influence in customers’ personal information disclosure. The findings provide insight to the mobile wallet application companies to better understand the behavior of their users in disclosing personal information. Given the importance of customer data, these finding may help these actors to tailor their offers and minimize privacy risk to customers."

"Teknologi, Informasi dan Komunikasi telah diamati sebagai solusi untuk pembangunan ekonomi dan sosial dalam tata kelola negara. Prinsip transparansi dan akuntabilitas menjadi komponen yang melandasi good governance dan mulai diterapkan pada Pemerintahan. Salah satunya penerapan sistem anggaran (e-budgeting) di wilayah DKI Jakarta. Bappeda DKI Jakarta sebagai salah satu Instansi Pemerintah yang bertanggungjawab atas jalannya e-budgeting dengan berpedoman Peraturan Gubernur nomor 86 tahun 2018, namun dalam penerapannya masih ada kekurangan dalam memenuhi tata kelola yang baik. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan post positivis dengan analisis penelitian berdasarkan teori pada Operasionalisasi Konsep (Teori dari UNDP dan Gianluca Sgueo) dan menggunakan wawancara mendalam dengan informan yang berhubungan atau berkaitan langsung dengan good governance dan e-budgeting di Bappeda DKI Jakarta. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa penerapan e-budgeting sudah berjalan tapi masih ada beberapa kekurangan, yaitu kekurangan pada tata kelola e-budgeting yang belum memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP), sistem yang belum stabil dari input musrenbang sampai hasil di portal e-budgeting, selain itu salah satu tujuan e-budgeting memang memberikan fasilitas dalam akuntabilitas, namun sangat terbatas.

---

Researchers observe IT as a solution for economic and social development in state of governance. Transparency and accountability are the key components which underlie good governance. These two principles are applied gradually to the goverment system. The most known example of IT implementation is the electronic budgeting system (e-budgeting) at DKI Jakarta which is operated by Bapedda DKI Jakarta based on Governor's Regulation Number 86, 2018. However, this system still faces some challenges. Therefore, the author want to highlight these problems. This research is a post positivist research which is carried out by theory-based research analysis on operational concept (Theory from UNDP and Gianluca Sgueo). Data is also collected by conducting an in-depth interviews with informants who are related to good governance and e-budgeting at Bappeda DKI Jakarta. This research proves that the implementation of e-budgeting is operative, but there are still some problems, such as e-budgeting governance does not have a Standard Operating Procedure (SOP), unstable system of musrenbang input and also the result of the e-budgeting portal. In addition, it is true that one of the purposes of e-budgeting is providing facilities in accountability, but it is very limited."

"Tugas akhir ini menyajikan pembahasan program separabel, suatu masalah pemprograman non linier berkendala. Masalah optimasasi yang dipilih dalam tulisan ini adalah minimisasi fungsi obyektif f(x), x e Rn. Suatu masalah program separabel dapat diselesaikan dengan cara pengapproximasian fungsi-fungsi non linier yang terlibat menjadi barisan fungsi piece wise linier. Untuk setiap fungsi non linier dalam variabel x. dapat diapproximasikan menjadi sejumlah segmen garis linier, melalui k buah grid point x untuk v = 1, 2, . . . . , k. Dengan demikian akan terbentuk program linier. Untuk memperoleh solusi yang optimal dapat dijalankan algoritma prosedur perbaikan grid point. Sedangkan metode yang digunakan dalam penyelesaian masalah ini adalah metode simplex."