Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perbedaan persepsi dan interprestasi Undang-undang perpajakan beserta peraturan pelaksanaannya yang dikaitkan dengan validitas bukti dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan mengakibatkan sengketa antara Direktorat Jendral pajak (fiskus) dengan Wajib pajak. Dalam memberikan keadilan di bidang perpajakan dilakukan melalui prosedur pengajuan keberatan dan banding. Penyelesaian sengketa banding di Pengadilan Pajak merupakan usaha pemulihan hak Wajib Pajak sebagai upaya penegakan hukum. Terhadap penyelesaiannya tersebut maka diperlukan beberapa alat bukti penunjang, salah satunya adalah alat bukti Pengetahuan Hakim. Akan tetapi, Pengetahuan Hakim tidak dapat dengan serta merta berdiri karena harus ada alat penunjang lainnya. Dengan adanya alat bukti lain yang telah diberikan akan menguatkan keyakinan Hakim dalam menyusun putusannya dikarenakan Hakim akan memberikan penafsiran dengan menginterpretasikan peraturan perundang-undangan perpajakan yang dapat jauh berbeda dengan apa yang ditetapkan fiskus.

---

The differences of perception and interpretation concerning on Tax Regulation along with the rules of its implementation which was related with the validity of the implementation in Tax Regulations cause the dispute between government (Direktorat Jendral Pajak) with the tax payer should be done through the procedure of filing objections and the appeal. The Dispute Resolution in the Court of tax appeals is the form a taxpayer's right to recovery efforts as law enforcement efforts. The solution is then required some evidence supporting in which one of them is a proof of the knowledge of judges. However the knowledge of judges cannot necessarily be standing with because there must be other supporting tools. The existence of other proofs that has been granted will strengthen the judge's belief in drawing up the verdict of judges because the judge will give the interpretation by translating Tax Regulation that could be far different than what is determined by Government."

"ABSTRAKPerlindungan terhadap hak-hak anak mutlak diperlukan. Negara sebagai pihak yang menjamin kepastian hak-hak anak Indonesia juga Wajib memastikan hak-hak anak tersebut terpenuhi. Anak dalam peradilan pidana memiliki kerentanan yang lebih dari biasanya, terutama dalam hal pelanggaran hak-haknya. Oleh karena itu diperlukan perlindungan yang khusus. Analisis Rancangan Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia merupakan upaya peneliti dalam berkontribusi mewujudkan mekanisme perlindungan hak-hak anak dalam peradilan pidana anak bagi anak-anak yang disangka atau divonis sebagai pelanggar hukum pidana. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif peneliti melakukan analisis wacana kritis terhadap teks Rancangan Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia pada bagian Acara Peradilan Anak. Melakukan interpretasi terhadap teks merupakan langkah awal yang digunakan, kemudian melakukan dekonstruksi terhadap teknis tersebut. Berdasarkan analisis yang sudah dilakukan oleh peneliti, rnaka hasil dari teknik analisis wacana kritis terhadap Rancangan Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia pada Acara Peradilan Anak belum cukup mewakili hak-hak anak dan berpihak pada anak dalam sistem peradilan pidana.

---

ABSTRACTThe protection of children's rights is absolutely necessary. State as a party, which ensures the rights of children in Indonesia are also required to ensure children's rights are met. Children in the criminal justice have more vulnerability than usual, especially in the case of violation of his rights. Therefore, it needs special protection. Analysis of the Draft Law on Children's Criminal Justice System in Indonesia is contributing to the efforts of researchers in realizing the mechanism of protection of the rights of children in child criminal justice for children suspected of or convicted for criminal offenders. By using a qualitative research approach to critical discourse analysis of the text of the Draft Law on Children's Criminal Justice System in Indonesia on the Occasion of Juvenile Justice. Interpretations of the text is the first step used, then perform the deconstruction of the text. Based on the analysis already done by the researchers, the results of the techniques of critical discourse analysis of the Draft Law on Children's Criminal Justice System in Indonesia on the Occasion of Juvenile Justice has not adequately represent the rights of children and in favor of the children in the criminal justice system."

"Sistem peradilan pidana merupakan suatu proses yang ditujukan untuk menanggulangi kejahatan melalui proses peradilan yang dilakukan terhadap pelaku tindak pidana. Sistem peradilan pidana diwujudkan melalui suatu ketentuan yang disebut dengan Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sejatinya KUHAP ditujukan untuk melindungi hak-hak seorang tersangka dan/atau terdakwa serta mengatur tugas masing-masing dari sub-sub sistem peradilan pidana guna menciptakan suatu keterpaduan sistem peradilan pidana. Namun demikian, implementasi KUHAP masih jauh dari tujuan sebenarnya sehingga berpotensi menimbulkan pelanggaran-pelanggaran terhadap hak-hak tersangka/terdakwa. Oleh sebab itu perlu adanya suatu pembaharuan terhadap KUHAP. Pembaharuan tersebut diwujudkan dalam Rancangan Kitab Hukum Acara Pidana (R-KUHAP). Dalam R-KUHAP, terdapat nilai-nilai yang diadopsi di negara common law, salah satu dari nilai tersebut adalah lembaga plea bargaining. Akan tetapi R-KUHAP tidak secara mutlak mengadopsi nilai lembaga plea bargaining yang ada di negara common law. R-KUHAP hanya mengambil nilai plea guilty (pengakuan bersalah) yang merupakan salah satu nilai dari lembaga plea bargaining. Kedudukan lembaga plea bargaining (plea guilty) yang diatur dalam R-KUHAP melalui suatu klausul Jalur Khusus terdapat dalam tahap adjudikasi. Diadopsinya lembaga plea bargaining (plea guilty) dalam RKUHAP disebabkan adanya manfaat dari lembaga ini. Salah satu manfaat tersebut terlihat dalam perwujudan suatu peradilan cepat, sederhana dan berbiaya murah dalam implementasi lembaga plea bargaining (plea guilty). Disamping manfaat yang diperoleh, terdapat juga suatu potensi kerugian apabila implementasi dari lembaga plea bargaining (plea guilty) tidak berjalan dengan baik sehingga dapat menyebabkan miscarriage of justice (peradilan sesat). Oleh sebab itu dalam implementasi lembaga plea bargaining (plea guilty) nantinya diperlukan keterpaduan dari 3 (nilai) dasar hukum sebagimana dikemukakan oleh Friedman yaitu substansi hukum (perwujudan peraturan perundang-undangan yang terkait plea bargaining), struktur hukum (keterpaduan antar sub sistem dalam sistem peradilan pidana), dan budaya hukum (kesadaran dari aparat penegak hukum terhadap kewenangan yang dimilikinya) guna mencegah timbulnya miscarriage of justice (peradilan sesat).

---

The criminal justice system is a process that is intended to solve crimes through judicial proceedings conducted against criminal offence. The criminal justice system is realized through a provision called the Criminal Procedure Code (KUHAP). Indeed the Criminal Codeaimed at protecting the rights of accused and/or defendant sand set tasks for each of the sub-systems of criminal justice in order to create an integration of the criminal justice system. However, the implementation of the Criminal Procedure Code is still far from the goal and thus potentially give rise to violations against the rights of accused/defendant. Therefore, the need for a reform of the Criminal Procedure Code. The reform embodied in the draft Criminal Procedure Code (R-KUHAP). In draft Criminal Procedure Code, there are values that are adopted in common law. One of these values is plea bargaining. However ,the draft Criminal Procedure Code does not ultimately adopted the values of plea bargaining that exist in common law. The draft Criminal Procedure Code is only take a guilty plea which is one of the values of the plea bargaining. The position of plea bargaining (plea guilty) is regulated int he draft Criminal Procedure Code through a “Special Track” clause contained in the adjudication stage. Adoption of plea bargaining (guilty plea) in the draft Criminal Procedure Code due tothe benefits of this institution. One of the benefits is seen in the embodiment of a fast, simple and low-cost judicial/trial in implementation of plea bargaining (plea guilty). In addition to the benefits, there is also a potential loss when implementation of the institution of plea bargaining (plea guilty) do not work properly till causing the miscarriage of justice. Therefore, implementation of plea bargaining (plea guilty) will be required integration of three values of law as advanced by Friedman namely substance law (embodiment legislation related plea bargaining), structure law (coherence between sub-system in criminal justice systems), and cultural law ( of consciousness of law enforcement officials the authority to file to prevent the spread of miscarriage of justice."

"ABSTRAKTesis ini membahas kedudukan justice collaborator dalam sistem peradilanpidana di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridisnormatif. Implementasi penerapan Justice Collaborator pada 2 (dua) kasus yakniAgus Condro Prayitno dan Kosasih Abbas dibahas sebagai bahan analisis dalamtesis ini. Dari hasil analisis diperoleh kesimpulan bahwa Agus Condro memilikiperan yang signifikan sebagai saksi pelaku yang bekerjasama dalam mengungkapkasus tersebut sehingga mendapatkan keringanan hukuman namun pada saat AgusCondro dijatuhi hukuman, belum ada peraturan mengenai Justice Collaborator.Berbeda dengan kasus Kosasih Abbas, ia ditetapkan oleh Komisi PemberantasanKorupsi Republik Indonesia (KPK RI) sebagai Justice Collaborator karenakooperatif pada saat penyidikan. Namun pada saat dijatuhi hukuman, majelishakim berpandangan berbeda, majelis tidak mempertimbangkan ia sebagai JusticeCollaborator. Kedepan dibutuhkan formulasi dan konsepsi dalam pengaturanJustice Collaborator dalam proses hukum pidana sebagai upaya pembaharuanhukum pidana di Indonesia.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the position of the justice collaborator in the criminal justicesystem in Indonesia. The research method in use is normative juridical.Implementation of the application justice collaborator in two (2) cases namelyAgus Condro Prayitno and Kosasih Abbas discussed for analysis of materials inthis thesis. From the analysis result concluded that Agus Condro have asignificantly role as a witness who cooperated to get relief. but at the time wassentenced Agus Condro, there are no regulations about justice collaborator. Incontrast to case of Kosasih Abbas, he is defined by The Corruption EradicationCommision of Indonesia Republic (KPK RI) as a justice collaborator because ofcooperative as the investigation, but at the time of sentenced he panel ofjudgesargued differently, the panel did not consider he as justice collaborator. Inteh future, it will be needed formulation and conception in the setting of justicecolaborator in the process criminal law as effort to reform the criminal law inIndonesian."