Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas mengenai upaya pemberdayaan yang dapat dilakukan oleh BNN terhadap LSM, dalam hal mensikronkan kegiatan di bidang pencegahan penyalahgunaan Narkoba, mengingat masalah P4GN bukanlah merupakan tanggung jawab pemerintah atau dalam hal ini BNN semata. Diperlukan peran serta masyarakat dan LSM untuk membantu upaya penanggulangannya. BNN memandang penting keberadaan atau peran dari LSM untuk turut memerangi bahaya penyalahgunaan Narkoba, sebagaimana telah ditetapkan sebagai salah satu strategi dalam upaya pencegahan pada revisi Stranas BNN 2010 ? 2014. Diharapkan bila ada sinkronisasi antara BNN dan LSM, maka akan diperoleh hasil yang lebih tepat guna atau efektif.Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian yang di dapat menyarankan bahwa dalam hal BNN memberdayakan LSM, ada baiknya BNN dapat membuat suatu rumusan kebijakan atau pedoman yang mengatur mengenai hubungan dengan para LSM. Dalam kebijakan atau pedoman tersebut dapat diatur mengenai hubungan kerjasama, koordinasi, monitoring, status dari LSM serta jenis bantuan yang dapat diberikan bagi LSM. Diharapkan bila telah ada suatu kebijakan atau pedoman, maka koordinasi dan kerjasama LSM dengan BNN dapat berjalan secara kontinyu.Selain itu kelembagaan BNN juga perlu untuk lebih ditingkatkan menjadi setingkat kementerian atau Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND). Hingga saat ini status kelembagaan BNN hanyalah sebuah institusi koordinator dalam upaya P4GN, sehingga BNN pun tidak memiliki kewenangan vertikal dengan BNP dan BNK/Kota yang ada di propinsi maupun kabupaten / kota. Masalah kelembagaan ini tentu saja dapat menjadi kendala dalam hal hubungan koordinasi, mengingat permasalahan terhadap Narkoba membutuhkan kerjasama dan komitmen yang kuat dari berbagai unsur pemerintah, LSM, dan masyarakat.

---

The thesis discusses the empowerment by BNN on NGO?s in the synchronization of prevention activities against drug abuse. The drug problem in Indonesia is not merely a responsibility of the government cq. BNN, but the community and NGO?s as well. The participation of the community and NGO?s is urgently needed to overcome the drug problem in Indonesia. This policy is laid out as one of the strategies in BNN?s revised National Strategy 2010 ? 2014. Through the synchronization of BNN and NGO?s activities it is expected to gain more effective and efficient results in the fight against drug abuse.This is a qualitative study designed descriptively. The outcome of the study suggests that BNN formulates a policy or guidelines in regulating its relation with NGO?s by establishing cooperation, coordination as well as monitoring. The results of the study also shows the important role of BNN as a government institution in its function to coordinate efforts in dealing with drug abuse in Indonesia.Besides enhancing / improving NGO?s participation in the prevention efforts against drug abuse, it is also necessary for BNN to make internal as well as external improvements. Internal factors include support and assistance from the central government and regional / provincial administration, advocacy and cooperation among the related agencies."

"Fenomena AYLA adalah sebuah fenomena tragedi kemanusiaan yang luar biasa yang terjadi hampir di setiap pelosok. Keluarga sebagai salah satu tempat yang seharusnya teraman dan ternyaman bagi anak, narnun pada kenyataannya justru sebaliknya kondisi keluargalah yang mendorong anak menjadi AYLA tidak saja secara ekonomi melainkan faktor keretakan keluarga. Sebagai akibat dari terjerumusnya anak ke dunia pelacuran dapat berdampak pada fisik, psikis dan sosial anak sehingga proses tumbuh kembangnya terganggu.Berangkat dari fenomena tersebut yang mendorong Remaja Ulet Bandung sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat yang masih baru berdiri untuk kansen dan memberikan pelayanan kepada anak yang dilacurkan khususnya dalam bidang kesehatan, mengingat resiko kesehatan sangat dekat dengan anak yang dilacurkan dan akan mengancam jiwa anak tersebut.Bardasarkan uraian di atas, penelitian ini berusaha mendeskripsikan perlindungan kesehatan yang dilakukan AYLA dan bagaimana LSM Remaja Ulet berperan serta membantu mereka untuk mencegah dan meminimalisir resiko kesehatan bagi anak yang dilacurkan di Kota Bandung. Remaja Ulet sebagai salah satu lembaga yang sangat peduli dengan permasalahan anak yang dilacurkan menangani langsung kasus-kasus kesehatan balk penyakit bersifat umum maupun Penyakit Menular Seksual (PMS). Dalam perkembangannya masalah kesehatan adalah salah satu masalah yang sangat serius dan perlu penanganan segera.Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif untuk menggali informasi-informasi tentang perlindungan kesehatan anak yang dilacurkan dampingan LSM Remaja Ulet, yang diperoleh melalui infer-man.Hasil temuan penelitian menunjukkan perlindungan kesehatan anak yang dilacurkan terdiri dari konseling kesehatan, melalui informasi berupa leaflet, ke dokter atau ke rumah sakit melalui rujukan Remaja Ulet, mengkonsumsi obat-obatan anti biotik dan obat-obat lainnya yang tersedia di warung-warung. Sedangkan secara garis besarnya perlindungan kesehatan anak yang dilacurkan dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu perlindungan kesehatan yang bersifat pencegahan (prevenfif) dan perlindungan kesehatan bersifat pengobatan (kuratif).Perlindungan kesehatan yang dilakukan anak yang dilacurkan lebih banyak berkaitan dengan masalah kesehatan reproduksi, mengingat anak yang dilacurkan termasuk anak yang memiliki aktivitas yang high risk, karena prilaku seksual dengan berganti-ganti pasangan diperparah lagi dengan tingkat kematangan mereka baik secara pemikiran maupun seksual. Gatal-gatal pada begian vagina, keputihan, aborsi adalah jenis penyakit kelamin yang pernah umumnya diderita oleh anak yang dilacurkan. Karena penyakit tersebut bukanlah penyakit yang ringan dan merupakan Penyakit Menular Seksual (PMS) sehingga penanganannya harus dilakukan dengan cara-cara medis, sehingga pada saat anak yang dilacurkan mengalami penyakit kelamin seperti yang telah disebutkan, maka mereka dengan dorongan diri sendiri meminta bantuan kepada pendamping atau Social Worker Remaja Ulet untuk mengantar atau merujuk ke dokter praktek, akupunktur atau rumah sakit jaringan Remaja Ulet. Mengingat penyakit menular seksual akan berdampak, jangka panjang dan tidak bisa disembuhkan tanpa bantuan tenaga medis yang profesional sehingga mendorong anak yang dilacurkan senantiasa berhati-hati dan lebih 'memiliki tindakan pencegahan (preventif) yakni dengan membersihkan vagina mereka dengan menggunakan sabun pembersih khusus wanita. air daun sirih dan ada juga yang menggunakan air garam. Cara-cara yang dilakukan oleh mereka dalam melindungi kesehatan mereka sangat bervariasi tergantung pada tingkat pengetahuan mereka mengenai penyakit-penyakit kelamin dan penanganannya.Penelitian ini menemukan beberapa yang sekiranya dapat menjadi renungan, analisis bersama serta dapat menjadi tugas bersama untuk membenahinya, agar perlindungan kesehatan anak yang dilacurkan dapat lebih maksimal, sehingga resiko-resiko yang berkaitan dengan kesehatan dapat diminimalisir yang pada akhirnya anakanak dapat terselamatkan dan dapat meraih kembali hak-haknya, sehingga disarankan agar perlu adanya langkah-langkah yang dilakukan agar sebisa mungkin anak-anak mendapatkan hak-haknya secara layak sesuai dengan Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, diharapkan keluarga sebagai tempat yang paling dekat bagi anak, sudah selayaknya keluarga menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi seorang anak, adanya langkah preventif yang dapat ditempuh oleh semua pihak pemerintah, LSM, akademisi dan masyarakat agar anak dapat tercegah dari bentukbentuk eksploitasi, dengan menyediakan aksess pelayanan yang ramah anak sehingga anak memiliki alternatif tempat yang aman dan nyaman untuk tumbuh dan berkembang secara layak, menyediakan akses yang dapat menjadi alternatif pencarian nafkah misalnya dengan membekali mereka keterampilan yang memadai dan modern sehingga mereka betul-betul siap untuk bekerja di tempat-tempat yang aman dan nyaman bagi anak sehingga perlahan-lahan anak yang dilacurkan dapat meninggalkan aktivitasnya di dunia malam karena adanya alternatif pekerjaan untuk menghasilkan uang yang memadai dan adanya perhatian serius dari berbagai pihak untuk melakukan langkah-langkah prevenlif. kuratif dan rehabilitafif bagi AYLA dan memberikan bekal pengetahuan yang maksimal kepada AYLA untuk meningkatkan perlindungan kesehatan mereka."

"Provinsi Aceh resmi memasuki era pascakonflik pada tahun 2005, dalam bagian pembangunan perdamaian pascakonflik, Konflik Lokal masih bereskalasi antarwarga, antardesa, antarsuku, dengan pemerintah daerah, dengan aparat keamanan setempat, antara pelajar, dan konflik kelompok lainnya. Studi ini mengkaji keterkaitan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)/Organisasi Masyarakat (Ormas) terhadap peluang terjadinya konflik lokal di desa-desa di Aceh. Kami menggunakan data Survei Desa (Podes) Indonesia tahun 2008, 2011, 2014, dan 2018 dari Badan Pusat Statistik, serta didukung dengan hasil wawancara dengan 20 kepala desa. Kami menggunakan Logit Biner untuk menghitung hubungan antara keberadaan LSM/CO dan peluang kemungkinan terjadinya konflik lokal. Hasil kami menunjukkan bahwa kehadiran LSM/CO di dalam desa meningkatkan kemungkinan terjadinya konflik lokal. Dan jika ada interaksi antara LSM/CO dan BPD di dalam desa, kehadiran LSM/CO mengurangi kemungkinan terjadinya konflik lokal di Aceh.

---

Aceh officially entered a post-conflict era in 2005, in its part of post-conflict peace development, the Local Conflict still escalated between citizens, between villages, between Ethnic, with local government, with the local security force, and between students and other group conflicts. This study examines the association of the Non-Governmental Organization (NGO)/Community Organization (CO)’s to chance of having local conflict in village in Aceh. we use the data of the Indonesian village survey (Potensi Desa/Podes) in 2008, 2011, 2014, and 2018 from statistics Indonesia, and supported with interview results with 20 village leaders. We use Binary Logit to quantify the association between NGO/CO existence and the chance of likelihood of the local conflict. Our results show that the presence of NGO/CO within the village increases the chance of the likelihood of local conflict. And if there is an interaction between NGO/CO and BPD within the village, the presence of NGO/CO is decreasing the chance of likelihood of local conflict in Aceh. "

"Masyarakat Indonesia yang paling merasakan dampak krisis ekonomi yang melanda sejak pertengahan tahun 1997 adalah masyarakat di perkotaan khususnya yang bermukim di pinggiran-pinggiran kota. Kenyataan ini juga terjadi di masyarakat pinggiran kota Jakarta, baik yang bekerja sebagai nelayan maupun buruh di pelabuhan dan lain-lain. Kehidupan mereka semenjak terjadinya krisis ekonomi sangat memprihatinkan, jumlah orang miskin meningkat akibat banyaknya buruh yang di PHK dan mereka tidak memiliki alternatif lain kecuali buka usaha mikro seperti warung nasi, jualan nasi uduk, dan lain-lain.Untuk mengatasi masalah kemiskinan di perkotaan, Yayasan Bina Swadaya kemudian menawarkan upaya pemberdayaan masyarakat miskin di perkotaan melalui program keuangan mikro. Sejak tahun 1999 sampai sekarang ini, program tersebut dilaksanakan dan telah dibentuk ratusan KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) di Jakarta. Untuk mengetahui hasil dari program tersebut, perlu dilakukan penelitian mengenai pelaksanaan penyaluran bantuan keuangan masyarakat miskin melalui program keuangan mikro dan faktor-faktor yang mempengaruhi kebnerlangsungan program tersebut. Karena itu, tujuan penelitian ini adalah menggambarkan pelaksanaan kegiatan lembaga keuangan mikro yang selanjutnya disingkat LKM.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data diperoleh dari informan sebagai pelaku yang terlibat langsung pada proses pelaksanaan keuangan mikro, selain itu data dikumpulkan dengan menggunakan metode wawancara, pengamatan dan dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian ini sejak bulan September hingga November 2004.Data dianalisis dengan cara reduksi data, penyajian data, pengambilan kesimpulan dan interpretasi data melalui tema utama. Kerangka pemikiran yang digunakan dalam tesis ini adalah konsep kemiskinan, strategi pembangunan sosial, pemberdayaan, lembaga keuangan mikro, kelompok swadaya masyarakat dan konsep pendampingan. Konsep-konsep ini digunakan sebagai rujukan literatur untuk membandingkan dengan proses dan hasil penelitian.Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa penyaluran bantuan keuangan terhadap masyarakat iniskin sebagai pelaksanaan program keuangan mikro di dua KSM binaan Bina Swadaya memperlihatkan hasil yang berbeda. Indikator yang digunakan adalah tingkat pengembalian kredit, tingkat perkembangan usaha, peranan pengurus KSM dan pendamping lapangan. Dari indikator-indikator ini, pelaksanaan program keuangan mikro di KSM Kamal Bahari tidak berhasil disebabkan karena rendahnya tingkat pengembalian kredit hanya sebesar 20 %, rendahnya perkembangan usaha, lemahnya pembinaan yang dilakukan oleh pengurus KSM terhadap anggotanya dan rendahnya intensitas komunikasi dan pembinaan yang dilakukan oleh pendamping lapangan baik terhadap pengurus maupun anggota KSM. Hal ini berbeda dengan kenyataan yang ada di KSM Dahlia, dengan indikator yang sama memperlihatkan keberhasilan yang cukup tinggi. Seperti halnya tingkat pengembalian kredit mencapai rata-rata 90 %, perkembangan usaha meningkat, peranan pengurus KSM dan pendamping lapangan sangat aktif didalam membina anggota KSM. Namun hasil penelitian menunjukkan, bahwa antara KSM Kamal Bahari dan KSM Dahlia sama-sama memiliki faktor pendukung yang cukup kuat untuk keberhasilan program keuangan mikro, seperti adanya kemauan yang keras dari anggotanya untuk berusaha dan keluar dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan, adanya program yang realistis dari Bina Swadaya, adanya keinginan untuk membentuk kelompok sebagai wadah pengembangan. Ketidakberhasilan yang dialami oleh KSM Kamal Bahari, disebabkan oleh beberapa faktor penghambat antara lain, faktor alam yang sangat mempengaruhi produktivitas mereka. Selain itu, lemahnya pengelolaan lembaga oleh pengurus dan pendamping lapangan didalam membina anggotanya.Berdasarkan hasil penelitian ini, maka direkomendasikan dalam bentuk saran-saran antara lain; (i) perlu dibuat kebijakan atau skema khusus kepada usaha mikro yang rentan terhadap faktor-faktor alam dalam bentuk suku bunga pinjaman maupun tata-cara pengembalian pinjaman; (ii) perlu diadakan pelatihan awal terhadap pengurus KSM didalam melaksanakan fungsinya; (iii) perlu ditingkatkan kemampuan pendamping lapangan khususnya dalam hal pendampingan manajemen usaha; (iv) perlu dibuat studi lanjutan yang memetakan potensi dan permasalahan KSM, dan; (v) perlu dibuat kebijakan khusus tentang penempatan pendamping lapangan di KSM-KSM seperti misalnya kebijakan yang mengharuskan pendamping lapangan bermukim di lokasi binaannya."

"Alasan penelitian adalah sangat penyusunan dan evaluasi anggaran yang diperlukannya efektif oleh organisasi nirlaba. Tujuan penelitian untuk melihat sejauh mana teori dapat diaplikasikan pada keadaan yang sebenarnya. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan dan studi lapangan. Pengumpulan bahan dilakukan dengan wawancara dan mengumpulkan dokumen-dokumen yang menunjang pembahasan. Hasil penelitian adalah sebagai berikut : penyusunan dan evaluasi anggaran pada organisasi nirlaba merupakan hal yang sangat penting karena dana dan aktifitas kegiatan yang dapat dilaksanakan sifatnya terbatas dan spesifik. Dalam menyusun anggaran dapat digunakan pendekatan bottom-up, top-down stau modifikasinya. Anggaran dapat disajikan menurut objek pengeluaran atau menurut aktivi tas kegiatan yang dilaksanakan. Cara penyusunan anggaran pada organisasi nirlaba pada prinsipnya tidaklah jauh berbeda dengan organisasi yang berorientasi pada laba, yang membedakannya adalah pada apa yang menjadi titik tolaknya. Kesimpulannya adalah bahwa penyusunan anggaran yang baik dimulai dari apa yang menjadi batasan (bottle - neck) bagi organisasi tersebut, untuk organisasi nirlaba adalah dana yang tersedia; Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) "X" sudah melaksanakannya. Disamping itu LSM atau organisasi nirlaba umumnya menganut dan menerapkan anggaran berimbang. Jika anggaran LSM dikaitkan dengan sumber dananya, rnaka anggaran dapat dibedakan atas restricted dan unrestricted. Sisa anggaran dalam rangka kerjasama dengan donor dengan sendirinya hangus atau menjadi uang muka jika kerjasama bersifat jangka panjang. Sarannya adalah agar "format yang digunakan dalam anggaran dan laporan realisasinya sarana, untuk memudahkan evaluasi. Untuk mempermudah penganggaran dan administrasinya, maka sebaiknya dibuat suatu bagan perkiraan (chart of accounts) yang lebih rinci dan baku."

"Penelitian "Kajian Dokumen Tentang Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Penegakan Hukum Lingkungan", bertujuan untuk mendapatkan deskripsi analitis mengenai ketentuan beracara dalam perkara perdata yang berkaitan dengan lingkungan hidup dimana LSM bertindak sebagai penggugat, selain itu juga mendapatkan data dan informasi mengenai peran LSM dalam penegakan hukum lingkungan beserta hambatannya. Dalam hukum acara perdata dikenal istilah point d'interet point d 'action, dimana hanya pihak-pihak yang berkepentingan sajalah yang berhak mengajukan gugatan perdata lingkungan berdasarkan perbuatan melawan hukum. Pihak-pihak tersebut adalah pihak-pihak yang secara langsung menderita kerugian dalam kaitannya dengan perkara lingkungan akibat perusakan dan pencemaran lingkungan yang terjadi. Dalam hukum acara perdata juga terdapat asas bahwa siapa yang mendalilkan sesuatu wajib membuktikan kebenaran dalil-dalilnya. Hal ini tentunya perlu diteliti lebih jauh mengenai peranan LSM dalam mengajukan gugatan perdata lingkungan dan asas bahwa penggugatlah yang harus membuktikan kebenaran dalil-dalil yang diajukan di persidangan. Metodologi penelitian ini adalah penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan kualitatif. Langkah awal ialah dengan melakukan persiapan penelitian termasuk didalamnya studi literatur. Langkah berikutnya menyusun format pedoman pertanyaan yang diperlukan untuk wawancara dengan narasumber. Berkanaan dengan terbatasnya dana dan waktu, penelitian ini berupa pengamatan terhadap berbagai dokumen yang ada sehubungan dengan kasus-kasus yang pernah diajukan di dalam sidang pengadilan pada umumnya. Selain itu penelitian ini juga menggali berbagai sumber tulisan atau dokumen yang pernah ada. Dengan demikian penelitian ini melakukan kajian ke berbagai instansi atau institusi yang terkait dengan permasalahan lingkungan seperti: Bapedal, LSM yang pernah menggugat, dan pengadilan. Setelah memperoleh data yang cukup, data tersebut diolah dan dianalisis guna pembuatan laporan. Perolehan hasil studi bahwa setelah tahun 1989 berdasarkan praktek pengadilan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak dibidang pelestarian lingkungan hidup dianggap cakap dan memiliki kewenangan hadir sebagai penggugat di muka pengadilan di istilahkan dengan Standing to Sue in Conversation atau Standing to Sue in Environmental Litigation. Hal ini dikuatkan dengan diundangkannya UU No 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 38. Sedangkan mengenai asas pembuktian dalam praktek perkara perdata lingkungan dikenal asas Strict Liability atau tanggung jawab mutlak dimana dalam kasus pencemaran lingkungan tidak lagi didasarkan atas kesalahan (liability based on fault) dimana penggugat bare akan memperoleh ganti rugi apabila berhasil membuktikan adanya kesalahan. Asas ini juga dianut dalam UU No 23 tahun 1997 pasal 35 meskipun tidak secara penuh hanya bagi usaha dan kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan panting terhadap lingkungan hidup, yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun, dan atau menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun."

"ABSTRAKSelain pemerintah, banyak lembaga nonpemerintah di Indonesia yang menjalankan program-program sosial. Organisasi masyarakat sipil, seperti non-government organization NGO yang umumnya berbadan hukum Yayasan Non Profit, memiliki keterbatasan dalam upaya penyelesaian masalah sosial. Hal ini karena ketergantungan NGO pada donor sebagai sumber pembiayaan. Artinya, ketika NGO tidak lagi memiliki donor, maka keberlangsungan penyelesaian masalah sosial akan terganggu. Untuk tetap berkelanjutan, salah satu pilihan dengan pendekatan kewirausahaan sosial agar NGO mempunyai kemampuan untuk menciptakan alternatif dana secara mandiri. Selain untuk pemasukan bagi NGO, kewirausahaan ini dapat memberi manfaat bagi masyarakat. Salah satu NGO berbadan hukum yayasan nonprofit yang sedang merintis kewirausahaan sosial yaitu Hoshizora Foundation. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dipilih untuk menggali informasi secara lebih mendalam mengenai proses kewirausahaan dengan partisipasi masyarakat pada Hoshizora Foundation yang terletak Desa Wisata Kalakijo, Pajangan, Bantul, Yogyakarta. Jenis penelitian ini adalah deskriptif. Teknik pemilihan informan menggunakan teknik non probability sampling dengan cara purposive sampling. Metode pengumpulan data meliputi studi literatur/dokumen, wawancara mendalam, observasi lapangan, dokumentasi/ pengambilan foto. Penelitian ini mencoba melihat dalam konteks masyarakat Indonesia, khususnya desa, bahwa kewirausahaan juga melibatkan peran masyarakat. Pembangunan Sosial menurut Midgley lebih melihat kewirausahaan merupakan bagian dari strategi pembangunan sosial oleh individu. Walaupun individu mempunyai peranan, peran dan partisipasi masyarakat juga penting bagi berjalannya sebuah kewirausahaan. Penelitian ini ingin mengkaji lebih dalam mengenai kewirausahaan selain sebagai sumber dana alternatif bagi yayasan dengan partisisi masyarakat.

---

ABSTRACTAside from the government, many non governmental organizations in Indonesia conduct social programs. Civil society organizations, such as non governmental organizations NGOs that are generally incorporated as non profit organization, have limitations in attempt to resolve social problems. This is due to NGO dependence on donors as a source of funding. In other words, when NGOs are no longer supported by donors, the sustainability of social problem solving programs will be disrupted. For its sustainability, one of the options is through a social entrepreneurial approach so that NGOs have the ability to create self fund alternatives. This entrepreneurship not only serves as the income for NGOs, but it can also provide benefits to promote the welfare of community. One of the NGO incorporated as non profit foundation which conducting social entrepreneurship is Hoshizora Foundation. The research uses qualitative approach. This approach was selected to attain more in depth information on the entrepreneurial process with community participation in the Hoshizora Foundation located in the Kalakijo Tourism Village, Pajangan, Bantul, Yogyakarta. The type of this research is descriptive. Informant selection was done by using non probability sampling technique by purposive sampling. Methods of data collection include literature document studies, in depth interviews, field observation, documentation photo capture. This research tries to see in the context of Indonesian people, especially in village area, that entrepreneurship also involves the role of community. Social Development by Midgley tends to view entrepreneurship as part of social development strategies by individuals. Although individuals have roles, roles and community participation are also important for entrepreneurship. This research would like to examine more deeply about entrepreneurship not only as an alternative source of funding for the foundation with community participation. "

"Penelitian ini telah dilakukan di dua tempat yaitu di Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) dan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) pada bulan Maret-April 2007. Tujuan penelitian yaitu menjelaskan dan memberikan pemahaman tentang hal-hal yang dianggap dapat menjadi faktor munculnya _multitasking_ bagi profesi pustakawan di LSM, memberikan pemahaman tentang kendala atau permasalahan yang dihadapi pustakawan tersebut di dalam dunia kerja, menjelaskan tentang solusi terbaik yang dapat dilakukan pustakawan untuk menyeimbangkan tugas rangkap tersebut, dan menjelaskan tentang pengaruh dan dampaknya terhadap lembaga yang menaunginya. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara kepada pustakawan yang memiliki "multitasking" serta pimpinan pustakawan agar hasil penelitian dapat lebih obyektif serta mengadakan pengamatan atau observasi dan melakukan studi literatur.Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab munculnya _multitasking_ di dalam profesi pustakawan LSM mencakup faktor internal maupun eksternal. Motivasi utamanya adalah pengembangan diri (self improvement), anggapan bahwa pekerjaan perpustakaan adalah pekerjaan yang membosankan dan tidak berkembang masih menjadi alasan utama. Pengakuan lembaga terhadap profesi pustakawan juga menjadi salah satu motivasi para informan. Faktor kurangnya sumber daya manusia dan dana yang terbatas menjadi dua alasan utama lembaga. Waktu menjadi permasalahan utama kedua pustakawan tersebut. Banyaknya pekerjaan yang harus segera diselesaikan membuat waktu yang dimiliki semakin terbatas untuk dapat mengerjakan hal-hal yang sifatnya rutin. Solusi yang dilakukan pustakawan untuk menyeimbangkan kedua jabatan adalah berusaha untuk memaksimalkan waktu yang ada dan memprioritaskan pekerjaan yang sifatnya mendesak. Pustakawan "multitasking' membawa pengaruh yang besar terhadap lembaga, sejauh ini prestasi kerja kedua pustakawan diakui sangat memuaskan bahkan hasil kerja mereka mendapatkan pengakuan dari internal lembaga maupun eksternal lembaga."