Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perkembangan pola perdagangan internasional yang mengarah kepada globalisasi perdagangan, menuntut setiap negara untuk rneningkatkan daya saing dari produk-produk yang dihasilkannya agar dapat bersaing di pasar international. Dalam upaya membangun industri elektronika nasional, agar mampu menghasilkan produk ?produk berdaya saing tinggi,diperlu kan faktor?faktor pendukung seperti strategi dan kebijakkan yang diambil pemerintah, pelatihan dan pendidikan sumber daya manusia, jaringan pemasaran luar negeri, distribusi dan suplai komponen, pencapaian skala ekonomi dengan tingkat harga dan kualitas yang sesuai standar international, akses terhadap teknologi modern, serta fleksibliitas terhadap perubahan kebutuhan dan teknologi. Untuk hal itu kerja sama dengan mitra asing melalui invet tasi langsung masih sangat diharapkan untuk mengatasi kendala - kendala tersebut, disamping penggunaan merek global untuk mendapatkan citra produk yang berkualitas internasional. Pada banyak negara, penggunaan proteksi pemberian insentif untuk R&D, pembelian pemerintah, partisipasi langsung dengan menggunakan perusahaan negara dan kontrol terhadap investasi asing banyak digunakan oleh pemerintah untuk mengembangkan industri elektronika. Walaupun upah buruh yang murah masih menjadi faktor andalan untuk menarik arus investasi asing ke Indonesia, namun kelangkaan akan tenaga kerja terampil, kebijakan tarif dan pajak yang belum harmonis, lemahnya dukungan dari industri komponen elektronika dalam negerl yang membuat produk elektro nika Indonesia sangat tergantung pada kompoen Impor menjadi penghalang arus investasi dalam Industri elektronika. Besarnya investasi, tingginya teknologi yang dlgunakan serta tidak adanya proteksi membuat keengganan melakukan inves tasi dalam industri komponen elektronika. Lemahnya posisi tawar-menawar dari produsen elektronika Indonesia terhadap mitra asiingnya, maslh merupakan faktor kendala dalam meningkatkan kandungan lokal dan produk elektro nika . Walaupun komponen sudah dapat dibuat di Indonesia namun jaminan kualitas komponen masih meragukan pihak pninsipel."

"Terdapat dua pemikiran global tentang sistem demokrasi, sekaligus sistem kabinet di Indonesia, yang muncul sejak tahun 1930-an sampai tahun 1950-an, yaitu: yang cenderung menginginkan sistem demokrasi parlementer dan yang tidak menginginkan sistem demokrasi parlementer dan yang tidak menginginkan sistem demikian. Dalam sidang-sidang BPUPKI dan dalam masa peralihan dari RIS ke Negara Kesatuan terjadi perdebatan antara dua kelompok tersebut. Soekarno, Supomo, dan Mansyuni memiliki pendapat yang sama _ atau hampir sama _ dalam hal bentuk kabinet: cenderung non-parlementer. Sementara Hatta dan Syahrir menginginkan sistem parlementer, yaitu system pertanggungjawaban kabinet kepada parlemen. Mereka _ yang memiliki titik temu pendapat itu _ seringkali berangkat dari kerangka dasar pemikiran yang berbeda. Dalam sidang-sidang BPUPKI, kelompok non- parlementer Nampak mendapat kemenangan. Kemenangan ini ditunjang oleh: Indonesia masih berada di bawah pemerintahan Jepang dan belum membuka hubungan dengan Barat; partai-partai politik yang cenderung ingin memperoleh kekuasaan belum terbentuk; posisi Sukarno dan Supomo sangat efektif untuk memperjuangkan cita-cita politiknya dalam penyusunan UUD 1945. Setelah Proklamasi Kemerdekaan, keadaan berubah. Pengaruh Barat boleh dikatakan besar, dan RI menunjukkan hasrat ingin berunding dengan Belanda. Keadaan demikian dimanfaatkan oelh Syahrir untuk memperjuangkan cita-cita politiknya dengan alas an untuk menyelamatkan negara dari kesulitan. Titik temu pemikiran antara Hatta dengan Syahrir menyebabkan usaha Syahrir berhasil dengan mudah. Maka, terjadilah sistem demokrasi parlementer walaupun UUD 1945 _ yang menginginkan non-parlementer _ masih tetap berlaku. Sukarno tidak bekeberatan terhadap perubahan ini karena ia menginginkan diplomasi dengan dunia Barat. Perubahan yang diusulkan oelh Syahrir itu menimbulkan akibat yang besar. Yaitu : elit politik Indonesia menjadi terbiasa dengan sistem parlementer; Indonesia mengenal sistem banyak partai. Mereka _ partai-partai politik _ tentunya memiliki kepentingan masing-masing. Dan sistem parlementer melicinkan jalan bagi mereka untuk memperjuangkan kepentingan mereka _ atau berkuasa. Dalam Konferensi Inter-Indonesia dan perundingan RIS-RI, ketika membentuk negara kesatuan, arus parlementer Nampak mengalir dengan derasnya. Tampilnya Hatta sebagai perdana menteri bahkan dianggap menghalangi untuk melaksanakan sistem parlementer secara penuh. Dalam perundingan RIS-RI, Masyumi mencoba menentang arus sistem parlementer tetapi tidak berhasil. Setelah tidak berhasil, Masyumi pun harus memperjuangk.an kepentingan mereka. Oleh karena itu, Natsir -- yang semula tidak setuju terhadap sistem Parlementer -- menerima mandat menjadi formatur kabinet. Dengan denikian, terwujudlah sistem demokrasi parlementer bedasarkan UUDS 1950, yang di awali oleh Kabinet Natsir."

"ABSTRAKDisertasi ini merupakan karya tulis hasil penelitian Sejarah Diplomasi mahasiswa S3 Program Studi Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Masalah yang menjadi materi penelitian adalah peristiwa perundingan Indonesia-Belanda pada tahun 1946-1947. Delegasi Belanda terdiri dari Prof.Ir.W.Sehermerhorn, F.de Boer dan M.TM.van Poll. Delegasi Indonesia terdiri dari Perdana Menteri Sutan Sjahrir, Mr Mohamad Roem, Mr Soesanto Tirto Prodjo dan dr A.K.Gani. Perundingan ini khususnya yang berlangsung di Linggajati Kuningan Jawa Barat., yang kemudian berhasil menemukan dokumen persetujuan yang diparaf pada 15 November 1946 dan ditanda tangani pada 25 Maret 1947 amatlah penting.Karena merupakan tonggak awal persetujuan dalam rangka proses dekolonisasi di Indonesia. Jalannya perundingan tidaklah mulus karena perbedaan sudut pandang Indonesia dan Belanda soal Negara Indonesia Serikat dan rencana kerja sama Indonesia-Belanda pasca dekolonisasi, khususnya yang menyangkut UNI Indonesia-Belanda serta perwakilan RI di luar negeri pada periode masa peralihan. Meskipun pihak Inggris yang bertindak sebagai penengah telah berusaha sejauh mungkin agar perundingan sukses, kedua delegasi yang berunding, mengalami hambatan pada beberapa pasal-pasal tertentu. Akhirnya atas campur tangan, kebijakan dan keputusan yang diambil Soekarno-Hatta lah perundingan bisa selesai. Oleh karena itu penelitian ini dimaksudkan untuk membuktikan hal tersebut dengan berbagai alasannya.

---

ABSTRACT

This dissertation is a documentation of research about diplomacy history by a doctoral degree student in history study program, in the Faculty of Cultural Sciences, University of Indonesia. The main issue of the research was th event of an agreement between Indonesia and Netherland in Indonesia which happened in the 1946-1947. Indonesian delegation consisted of Premier Sutan Sjahrir, Mr Mohamad Roem, Mr Soesanto Tirtoprodjo and dr A.K.Ga.ni. And Dutch delegation consisted of Prof.Ir W.Schermerhorn, F.de Boer and M.TM.van Poll. This negotiation especially the one at Linggajati Kuningan West Java, which was succeed, produced an agreement document which initialed at November 15?h 1946 and signed at March 2501 1947.

This event is very important because it was the beginning of an agreement in the process of the decolonization in Indonesia. That negotiation was not running so smooth because there was different points of view between Indonesia and Netherlands about the Issue of United Indonesian Republic and about the cooperation plan between Indonesia and Netherland after the decolonization, especially about the UNI Indonesia-Netherland and about the Indonesia Republic international representative, at the transition periode. Althouyn the British as a mediator already try to help to make it a success, both of delegacies found obstacles at some sections of the agreement document. Finally Soekarno-Hatta made an important role in helping them out by making good decisions and policy. This research was intended to prove the importance of that role and to find the evidence about that theory."

"Mohammad Natsir (lahir 1908) adalah seorang pembaharu Islam yang dikenal sangat keras alirannya dan tajam penanya. la adalah seorang muslim yang taat, saleh dan zuhud. Puncak karirnya diperoleh ketika ia menjabat se_bagai Perdana Menteri dalam Kabinet Republik Indonesia Kesatuan pertama dari tanggal 6 September 1950 - 27 April 1951. Sebelum menjadi Perdana Menteri ia sempat tiga kali menduduki jabatan Menteri Penerangan berturut-turut: a) dalam Kabinet Syahrir II dari tanggal 12 Maret 1946 - 2 Oktober 1746; b) dalam Kabinet Syahrir III dari tanggal 2 Oktober 1946 - 27 Juni 1947 dan c) dalam Kabinet Hatta I dari tanggal 29 Januari 1948 - 4 Agustus 1949. Sesudah menjabat Menteri Penerangan, jabatan selanjutnya adalah Ketua Umum Partai Masyumi dari tahun 1949 - 1958. Natsir adalah salah seorang murid A. Hassan. Menurut pengakuannya sendiri, ia banyak dipengaruhi oleh cara hidup A. Hassan yaitu dalam kesederhanaan, rasa keakraban bersahabat, keikhlasannya, penghargaannya kepada tamu dan setiap orang. Natsir memulai hidupnya dalam dunia karang-mengarang. Di Bandung ia mengarahkan bakatnya menjadi guru dan wartawan. Pada tahun 1932 ia memasuki dan menjadi pendorong J. I.B. (Joni Islamieten Bond), suatu perkumpulan Pemuda Islam yang anggotanya umumnya terdiri dari pelajar-pelajar berpendidikan Barat dan berjiwa Islam. Tujuan perkumpul_an ini adalah untuk lebih mendalami apa yang dikehendaki Islam tentang masyarakat. Karangan-karangan Natsir tentang Islam di dalam bahasa Belanda banyak memberi aliran baru bagi para pelajar dan kaum terpelajar yang ingin mengenal Islam yang sebenarnya. Ia menerangkan soal-soal Islam se_cara popular yang biaa diterima oleh mereka. Sebagai seorang pembaharu, ia sangat menonjolkan akal. Baginya akal memnunyai kedudukan yank; tinggi dalam Islam. Ia banyak mengupas masalah akal dipandang dari ajaran-aja_ran dan ruh agama Islam yang hakiki. Natsir dikenal sebagai orang yang ahli agama dan po_litik. Namun ia juga seorang pemikir dalam bidang pen_didikan. la mempunyai cita-cita yang agung mengenai pen-didikan, yaitu hendak membangun satu siatem pendidikan yang sesuai dengan hakikat ajaran Islam. Menurut pendapat_nya, siatem pendidikan Islam bertujuan menciptakan manusia yang seimbang antara kecerdasan otaknya dengan keimanannya kepada Allah dan Rasul. Seimbang ketajaman akalnya dan kemahiran tangannya untuk bekerja. Dalam tulisan ini akan dikemukakan pandangan Natsir mengenai peranan akal di dalam Islam dan gagasannya menge_nai pendidikan Islam serta usaha-usahanya di dalarn merealisasikan gagasan pendidikan Islam itu. Sepengetahuan pe_nulis, pandangan Natsir mengenai akal di dalam Islam belum ada yang membahas, kecuali hanya diainggung sedikit. Itu pun ditempatkan pada bagian kesimpulan dan dalam rangka membedakan antara golongan tradisi dan golongan pembaharuan? Tulisan ini akan mencoba membahasnya lebih mendalam lagi, yaitu dalam kaitannya dengan ide-ide pembaharuan. Demikian juga pandangan Natsir mengenai pendidikan Islam. Yang terakhir ini menurut pengamatan penulis belum ada yang membahas sama sekali. Apalagi pembahasan yang me_nyeluruh tentang ide-idenya dan usaha-usaha nyata di dalam merealiaasikan pendidikan Islam itu. Membahas pikiran-pikiran Natsir tentang akal dan pen_didikan Islam merupakan suatu kebutuhan. Sebab pikiran-pikiran Natsir masih relevan dan merupakan landasan untuk memahami perkembangan pembaharuan Islam di Indonesia, khu_susnya pemikiran tentang akal dan pendidikan Islam. Penulis memang tertarik terhadap masalah-masalah Islam, khususnya yang beraliran modern. Hal ini mungkin disebabkan oleh Latar belakang penulis sendiri yang walau_pun berasal dari kalangan Islam tradisi, namun ingin mengetahui lebih dalam mengenai hakikat ajaran-ajaran Islam. Sebagaimana A. Hassan, gurunya, Natsir dikenal sebagai orang yang sangat keras di dalam mengemukakan gagasan-ga_gasan keislaman. Gagasan Natsir patut dikemukakan karena telah melampaui sekedar menjalankan cara-cara modern dan praktis dalam memajukan masyarakat Islam dengan mencoba mengkombinasikannya dengan ide Barat dan Modern."