Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Bahwa kerajinan tangan dapat dojadikan sumber penghasilan pokok, terbukti dengna adanya raumah tangga yang hanya menggantungkan hidupnya dari pembuatan loak saja, yang bisa hidup senang, malahan cukup mewah menurut ukuran para tetangganya. Adalah tergantung kepada kegiatan dan kemampuan kerja orang-orang yang bersangkutan untuk menentukan jumlah penghasilan dari pembuatan kerajinan ini..."

"Karya ini merupakan sebuah kaiian sejarah dengan mengambil pokok bahasan tinjauan ketatanegaraan dalam kasus berdirinya pemerintahan daerah Kabupaten Tangerang.Penelitian ini menyoroti perkembangan pemerintahan di Tangerang dan dalam hubungannya dengan perubahan_-perubahan ketatanegaraan yang berlaku. Sejak masa pemerintahan Hindia Belanda, Jaman pendudukan 3epang dan Masa pemerintahan RI Kesatuan.Hasil penelitian ini memperlihatkan adanya perubahan-_perubahan yang berupa perkembangan pemerintahan Tangerang, dari sebuah Kewedanaan kemudian berubah menjadi sebuah daerah pemerintahan Kabupaten."

"Kecamatan Tangerang dan Kecamatan Batuceper merupakan dua kecamatan yang berada di Kota Tangerang dengan karakteristik yang berbeda. Kecamatan Tangerang dikenal sebagai wilayah pusat Kota Tangerang yang diperuntukkan bagi perdagangan dan jasa. Sedangkan Kecamatan Batuceper terletak di pinggiran Kota Tangerang dan diperuntukkan sebagai kawasan industri. Perbedaan karakteristik wilayah ini mempengaruhi partisipasi masyarakatnya dalam pemungutan suara pada pilkada. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif keruangan. Hasil dari penelitian ini, berdasarkan ketertarikan akan isu, baik pemilih di wilayah politik suasana pedesaan-perkotaan, maupun pemilih di wilayah politik dominasi pengusahakaryawan, cenderung lebih tertarik pada isu jangka pendek, yakni isu mengenai kesejahteraan masyarakat dan lapangan pekerjaan. Berkaitan dengan partisipasi pemilih dalam Pemilihan Walikota Tangerang 2013, terdapat persepsi pemilih bernada negatif terhadap salah satu kandidat di wilayah politik suasana perkotaan dan wilayah politik dominasi pengusaha, dimana wilayah tersebut tingkat partisipasinya hanya mencapai 60%. Sementara itu, di wilayah politik suasana pedesaan dan wilayah politik dominasi karyawan, tingkat partisipasi mencapai di atas 60%. Namun tidak ada persepsi negatif di wilayah politik tersebut.

---

Tangerang and Batuceper District are two district in Tangerang City which have difference characteristics. Tangerang District, which known as the centre of Tangerang City, has function for trading centre. On the other hand, Batuceper district, which location is in the periphery of Tangerang city, has function for industry area. The characteristics can influence the voter turn out rate in Major of Tangerang City Election. This research uses quantitative method with spatial descriptive approach. The results show that people, who live in urban-rural political region or owner-worker political region, are prefer short-term issue than long-term issue. The issue which people think interesting is about people prosperity and job for the people. And voter perception about the candidate can influence voter turnout rate. In urban political region and owner political region, there is a negative perception that makes the voter turnout rate only 60%. On the other hand, in rural political region and worker political region, there is no negative perception and the voter turn out can above 60%."

"Pembangunan daerah melalui otonomi bertujuan untuk memberdayakan masyarakat local sehingga memungkinkan masyarakat setempat untuk dapat menikmati kualitas kehidupan yang lebih baik, maju, tentram, dan sekaligus memperluas pilihan-pilihan (choice) yang dapat dilakukan masyarakat. Otonomi daerah merupakan pemberian kewenangan daerah otonom yang luas untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab dalam menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat, dan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Diberlakukannya otonomi daerah diharapkan daerah akan lebih mandiri dalam menentukan seluruh kegiatannya dan Pemerintah Pusat diharapkan tidak terlalu aktif mengatur daerah.Pajak daerah merupakan salah satu faktor pendukung yang mempunyai peranan dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Sebagai sarana pelaksanaan undang-undang perpajakan, perpajakan merupakan instrumen yang berupa tahapan-tahapan atau langkah-langkah yang diperlukan dalam upaya menggali potensi pajak menjadi penerimaan. Dengan demikian dapat dikatakan pula bahwa upaya meningkatkan pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak daerah juga tergantung pada bagaimana perlakuan perpajakan itu diselenggarakan. Baik buruknya perlakuan perpajakan daerah akan menentukan tingkat realisasi penerimaan pajak daerah, tentu saja tanpa bermaksud mengabaikan pengaruh faktor lainnya. Pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.Pelaksanaan penelitian ini bertujuan untuk menguraikan perlakuan perpajakan khususnya mengenai pajak daerah yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang setelah diberlakukannya otonomi daerah serta menguraikan dan menganalisis implikasi dari diberlakukan otonomi daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang terhadap pajak daerah Kabupaten Tangerang. Dalam hal ini terjadi kenaikan atau penurunan terhadap pajak daerah Kabupaten Tangerang setelah diberlakukannya otonomi daerah. Penulisan karya akhir menggunakan metode kualitatif untuk jenis penelitiannya di mana pelaksanaan penelitian menekankan pada deskripsi secara alami serta pengambilan data atau penjaringan informasi dilakukan dari keadaan yang sewajarnya.Sebelum otonomi daerah dilaksanakan terdapat enam jenis pajak daerah yang dipungut di Kabupaten Tangerang yaitu Pajak Hotel dan Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan Umum, Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C, Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan. Setelah Otonomi Daerah berjalan pajak daerah yang dipungut di Kabupaten Tangerang adalah Pajak Hotel dan Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan Umum, Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C, dan Pajak Parkir. Realisasi penerimaan Pajak Daearah Kabupaten Tangerang setelah otonomi daerah cenderung meningkat meskipun jenis pajak yang dikelola oleh daerah mengalami pengurangan."