Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini akan mengungkap pertanyaan penelitian tentang faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pemilih untuk rnemilih pasangan Zulkifli AS-dr. Sunaryo pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Dumai yang dilaksanakan secara langsung pada tahun 2005. Penelitian ini rnenggunakan teori perilaku memilih (voting behavior) dengan menggunakan dua pendekatan untuk mengimplementasikan teori. Pertama, pendekatan sosiologis didukung oleh teori Cunning Jr, Wise tentang pengaruh etnis dan teori Cunning, Jr, Wise, P.A. Peterson dan Lawrence E. Rose tentang pengaruh latar belakang geografis. Kedua, pendekatan psikologis yang didukung oleh teori Jhon Kessel tentang identifikasi kepartaian, teori Hugh A. Bone dan Austin Ranney tentang orientasi pemilih terhadap kandidat dan teori Teori Harold D. Clarke, Cumming Jr dan David Wise tentang orientasi pemilih terhadap isu.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara terstruktur dengan 109 responden pemilih pasangan Zulkifli AS-dr.Sunaryo yang terpilih melalui teknik pengambilan sampel acak sistematis di tiga kelurahan yang dianggap mampu menjadi representasi tingkahlaku memilih masyarakat kota Dumai pada pilkada Dumai tahun 2005 dan studi literatur.Temuan dalam penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pemilih memilih pasangan Zulkifli AS-dr. Sunaryo karena pengaruh orientasi kandidat, orientasi isu, ajakan tetangga dan teman-teman dekat, dan kekecewaan pada calon incumbent. Sedangkan faktor satu suku dan satu daerah tempat tinggal ditemukan tidak terlalu berpengaruh terhadap keputusan pemilih. Selain ilu, ajakan keluarga dan ajakan tim sukses juga ditemukan, tetapi hal itu hanya berpengaruhi pada pilkada politik sebagian kecil pemilih pasangan Zulkifli AS- dr. Sunayo.Dalam penelitian ini, teori yang dikemukakan oleh Hugh A. Bone dan Austin Ranney tentang kuatnya pengaruh kandidat terhadap pilihan politik pemilih ditemukan terbukti. Selain itu teori yang dikemukakan Harold D. Clarke, Cumming Jr dan David Wise bahwa isu berpengaruh langsung terhadap pemilih juga terbukti.

---

This study reveals factors that influenced voters to vote Zulkfli AS-Sunaryo on Dumai major and vice major election which was held on 2005. This research use voting behavior theory and use two approach in implementing this theory. First, Sociologic approach which are supported by Cumming and Wise with his Geographic theory and PA Peterson and Lawrence E. Rose with their Ethnic Theory. Second, Psychological approach is supported by Jhon Kessel with his Party Identification theory, Hugh A.Bone and Austin Ranney with their Candidate Orientation theory, and Harold D. Clark, Cumming and Wise with their Issue Orientation theory.

The data collected by using structured interview of 109 who vote for Zullcifli-Sunaryo which is chooses through a systematic random sampling in 3 districts. It is assumed that this district represent voting behavior of Dumai's people on major election held on 2005.

This research found that most of voters vote Zulkifli-Sunaryo because of the influence or candidate orientation, issue orientation, neighbofs and friends courage, and the disappointment to incumbent candidate. Meanwhile, it found that ethnic factor and domain has no influence to voter?s decision- Neighbours courage and success team courage only affect a small number of Zulkifli-Sunaryo voters.

In this research, theory implied by Hug A Bone and Austin Ranney are proved. It is proved that candidate orientations affect the choosing. Another theory which is implied by Harold D Clarke, Cumming Jr and David Wise also proved in this research."

"Tesis ini membahas mengenai Pemilihan umum menggunakan suatu metode baru yaitu dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi dengan media computer layar sentuh yaitu electronic voting. Di beberapa Negara metode ini sudah diterapkan dan berhasil. Dengan metode ini pemilih tidak perlu lagi mencoblos ataupun mencontreng tapi cukup menyentuh dengan jari pilihan mereka. Di Indonesia Teknologi ini sedang dipersiapkan oleh BPPT dan kemungkinan akan digunakan untuk Pemilu tahun 2014.Sebelum proyek e-voting itu selesai dengan sempurna, terlebih dahulu sudah dipersiapkan electronic KTP (e-ktp) oleh kemendagri. KTP elektronik adalah langkah awal untuk pemilihan dengan sistem e-voting . Pada saat tesis ini disusun direncanakan akan mulai diterapkan pada agustus 2011 di 197 kabupaten kota dan pada tahun 2012 di 300 kabupaten kota. E-KTP ini memuat data pribadi dan memiliki satu nomor identitas tunggal (Nomor Induk Kependudukan/NIK) yang berlaku seumur hidup sejak kelahiran.Diharapkan agar ada regulasi yang jelas disamping Putusan MK 147/PUU-VII/2009 mengenai pemilu dengan e-voting tersebut agar pemilu (pilkades, pilkada, pemilu eksekutif dan l egislatif) bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan konsep luber dan jurdil.Tesis ini menggunakan penelitian kualitatif dengan studi literatur/penelusuran literatur dari buku, studi dokumen dan artikel yang dikutip dari berbagai macam sumber dan melakukan penelitian langsung untuk mendapatkan informasi ke Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dan Kementerian dalam Negeri Direktorat Jenderal Administrasi dan catatan sipil di Jakarta.

---

This thesis discusses the general election using a new method that is utilizing technological sophistication with a touch screen computer media is electronic voting. In some countries this method has been applied and managed. With this method no longer need the voters to vote or tick but quite touched with the fingers of their choice. In Indonesia The technology is being prepared by The agency for the assessment and application of technology (BPPT) and will likely be used for election in 2014.

Before the e-voting project is finished to perfection, first prepared electronic ID card (ektp)

by kemendagri. Electronic ID card is the first step for the selection of the e-voting systems. At the time of this thesis is planned to be developed was implemented in August 2011 in 197 districts and cities in 2012 in 300 districts of the city. E-ID card contains personal data and have a single identity number (Identification Number of Population / NIK) is valid for life since birth.

It is expected that there are clear regulations in addition to the Constitutional Court verdict on the election 147/PUU-VII/2009 with e-voting is that elections (Pilkades, elections, executive and legislative elections) can run properly and in accordance with the concept of direct, general, free, confidential, honest, fair and square.

This thesis uses qualitative research to the study of literature / literature search of books, studies and articles that cited documents from various sources and do research directly to get information to the Agency for the Assessment and Application of Technology (BPPT) and the Ministry of Home Affairs Directorate General of Administration and civil records in Jakarta."

"Berbeda dengan studi sebelumnya yang berfokus pada pengaruh pemilihan umum terhadap belanja anggaran, studi ini berfokus pada perbedaan perilaku  belanja anggaran antara daerah yang memiliki petahana yang memutuskan untuk maju kembali pada pilkada 2015 dengan daerah di mana petahana sudah menjalani dua periode. Asumsi yang digunakan pada studi ini adalah para petahana yang maju kembali seringkali mencoba memaksimalkan pengaruh mereka agar terpilih kembali, sementara petahana yang sudah tidak dapat mencalonkan diri kembali akan bertindak lebih konservatif. Studi ini menggunakan metode OLS untuk menganalisa perilaku oportunistik daerah terkait penggunaan anggaran daerah yang kepala daerahnya dapat maju kembali dan yang tidak dapat maju kembali pada pemilihan kepala daerah secara serentak tahun 2015 di 237 kabupaten/kota. Untuk itu, studi ini menganalisa kebijakan fiskal kepala daerah melalui pos-pos pengeluaran tertentu yang diduga dapat menarik simpati pemilih seperti total belanja daerah, belanja investasi, serta anggaran diskresi baik secara total maupun detil yang terdiri dari belanja hibah, belanja bantuan sosial, dan belanja bantuan keuangan. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa secara umum tidak terdapat perbedaan perilaku belanja antara daerah yang memiliki petahana yang maju kembali dalam pemilukada dan yang sudah dua periode kecuali pada komponen belanja hibah. Di daerah di mana petahana dapat dipilih kembali dan memutuskan untuk ikut pemilukada kembali, belanja hibah cenderung lebih tinggi pada tahun dilaksanakannya pilkada. Selain itu, pada kabupaten/kota tersebut, semakin tinggi pengeluaran hibah pada tahun sebelum pilkada disertai oleh penurunan anggaran hibah pada tahun pilkada.

---

Unlike other studies that focus on election time effect on budget spending, this study focuses on the difference in spending policy behavior between regions that have eligible incumbent and decide to re-run in the 2015 election and regions that have the last period incumbent. Hypothetically, incumbents who seek to gain electoral support have opportunity and power to enhance their re-election prospect by increasing their targeted expenditures in the times leading to the election time, while the last term period incumbents will act oppositely.

OLS cross-sectional data used to analyze politicians’ behavior on fiscal spending policy. We try to find whether re-running eligibility leads them to behave differently compared to lame ducks in 237 municipalities. The level of targeted expenditures to attract voters we use in this study are budget total spending, investment spending, and discretionary funds, both as aggregate, and as disaggregated funds which consisting  grants aid, social assistance expenditures, and financial aid.

In general, the results obtained shows that there is no difference behavior between regions that have re-running incumbent and regions that have last period incumbent except in grant subcomponent. Compared to regions that had lame ducks, grant expenditure tends to be higher on election year in regions that have re-running incumbent. Also, the higher grant expenditure in a year before election, the lower grant expenditure during election year in those regions."

"Skripsi ini membahas mengenai peran Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG) sebagai organisasi sayap Partai Golkar dalam pencalonan perempuan sebagai anggota DPR RI pada Pemilu tahun 2019. Partai Golkar menggunakan tiga strategi untuk meningkatkan representasi perempuan yaitu diskriminasi positif, rhetorical strategy, dan affirmative action dengan mendirikan KPPG sebagai sumber utama rekrutmen kader perempuan. KPPG berperan dalam proses rekrutmen, kaderisasi hingga pencalonan perempuan sebagai anggota legislatif pada pemilu, yang disebut dengan kebijakan One Gate Policy. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara mendalam. Teori yang digunakan adalah Teori Gender dan Partai Politik, dan Model Interaksi Supply dan Demand dari Joni Lovenduski dan Pippa Norris. Temuan dari penelitian ini menunjukan bahwa KPPG yang hadir sebagai strategi affirmative action Partai Golkar bertanggung jawab sebagai supply side yang melakukan penawaran atas kandidat caleg perempuan yang ingin dicalonkan sebagai anggota legislatif dalam menjawab keinginan dari demand side yang merupakan permintaan dari gatekeeper yaitu Partai Golitik sebagai aktor yang menyeleksi kelayakan kandidat yang ingin mencalonkan dirinya melalui partai politik. Namun, pada implementasinya peran dari KPPG belum dapat memberikan hasil yang signifikan dalam rangka meningkatkan keterwakilan dan partisipasi perempuan. Hal tersebut disebabkan oleh hambatan terhadap peran yang berusaha dijalankan oleh KPPG.

---

This thesis discusses the role of KPPG as a women wing organization of The Golkar Party in the nomination of women as members of the Indonesian Parlament in the 2019 legislative elections. The Golkar Party uses three strategies to increase women's representation, namely positive discrimination, rhetorical strategy, and affirmative action by establishing KPPG as the main source of recruitment of female candidates. KPPG plays a role in the process of recruitment, regeneration, qualification and the nomination of women as legislative members in elections, which is called the One Gate Policy. This research uses a qualitative approach with data collection methods through in-depth interviews. The theories used are Gender and Political Parties Theory, and Supply and Demand Interaction Models from Joni Lovenduski and Pippa Norris.The findings of this study indicate that the KPPG which is present as an affirmative action strategy of the Golkar Party is responsible as the supply side for bidding on female candidates who want to be nominated as members of the legislatives in response to the demands of the demand side which are requests from the gatekeeper namely The Golkar Party as an actor selecting the eligibility of candidates who want to nominate themselves through political parties. However, in its implementation the role of the KPPG has not been able to produce significant results in the context of increasing women's representation and participation. This is caused by obstacles to the role the KPPG is trying to carry out."

"Penelitian berlangsung mulai Juli 2002 hingga Agustus 2002 yang bertujuan untuk mempelajari perubahan pilihan partai dalam Pemilihan Umum 1999, kasus di Jawa Barat. Pemilihan Umum 1999, meskipun tidaklah sangat berbeda secara teknis pada permilihan-pemilihan umum masa Orde Baru, berlangsung dalam semangat baru akan reformasi sosial dan politik. Studi ini berupaya untuk mengungkap pertanyaan utama mengenai perubahan pilihan partai & faktor apa yang mendorong seseorang mengambil keputusan dan akhirnya mengubah pilihannya dari pilihan partai politik mereka yang sebelumnya?Studi dibatasi atas dua variabel, variabel independent dan variabel dependent. Variabel Independent difokuskan pada: status sosial pemilih, tingkat ketaatan beragama, tingkatan kebebasan memilih, dan identifikasi kepartaian. Variabel dependent pada studi ini bersandar pada perubahan pilihan partai politik pada Pemilihan Umum 1999 (perilaku pemilih).Penelitian ini menggunakan metoda eksplanasi dengan pendekatan studi kasus, lokasi penelitian berada di lima daerah di Jawa Barat, yakni: Kota Serang, Kota Bandung, Kota Cirebon, Desa Kanekes, dan Desa Ereatanwetan. Sementara itu systematic random sampling digunakan untuk menentukan sampe yang berjumlah 500 responden, terdiri atas tiap lapisan di dalam masyarakat. Data dikumpulkan dari birokrat pemerintah (PNS), pensiunan militer/PNS, guru/ dosen, pelaku bisnis, mahasiswa, buruh, petani/nelayan, ibu rumah tangga, dan lainnya yang bekerja di sektor informal. Wawancara dengan pertanyaan guided interview (close-ended} digunakan sebagai teknik dalam pengumpulan data.Hipothesis yang diusulkan dalam penelitian adalah: ada pengaruh antara variabel independent -status sosial pemilih, tingkatan ketaatan beragama, tingkatan kebebasan memilih, dan identifikasi kepartaian-dengan variabel dependent -perubahan pilihan partai politik. Hipothesis diuji dengan menggunakan tabulasi silang, chi suave, dan multipel regresi guna menjawab dan menjelaskan pertanyaan dalam identifikasi masalah.Penelitian ini menemukan beberapa hal: pertama, variabel tingkat ketaatan beragama bukanlah faktor yang amat menentukan bagi perubahan perilaku pilihan partai pada Pemilihan Umum 1999. Kedua, status sosial dan tingkat kebebasan memilih adalah faktor-faktor yang moderat dalam perubahan perilaku pilihan partai politik masyarakat di Jawa Barat. Ketiga, identifikasi kepartaian adalah faktor yang siginifikan untuk menjelaskan perubahan pilihan partai politik masyarakat pada pemilihan umum 1999 di lima daerah penelitian. keempat, pola utama dari perilaku pemilih di Jawa Barat mencerminkan indikasi bahwa banyak orang menjatuhkan pilihannya pada partai politik tertentu karena: kelekatan kekeluargaan (yang dibangun oleh identifikasi kepartaian), pergantian rezim (Soeharto), dan juga akses informasi yang Iuas. Terakhir, studi ini juga memberi suatu gambarbn tentang potensi dari konstituen pemilih berikut juga perbedaan karakteristik responden yang memilih partai politik tertentu, seperti: PDI-P, PPP, Partai Golkar, dan PAN.

---

Change of Voting Behavior :

West Java Case Study at General Election 1999.

This research conducted from July 2002 till August 2002 aimed to study of political party change in general election in 1999, case in West Java. The election of 1999, though is not vastly different technically from elections in the New Order, take place within new spirit of political and social reformation. This study is attempt to explore main question of political party choice change: what are the driving factors that influences an individual's internal decision making and lead them (him/her) to change their choice from their latest political party choice?

The study limits on two types variables, independent and dependent variables. As independent variables, this study focuses on social status of voters, the level of religions-beliefs, the level of freedom to choose, and party identification. As dependent variable, this study will rely on political party change in the 1999 general election (voting behavior).

The research uses the explanation analytic method by case study approach, the research location is in five location in Jawa Barat, namely: Kota Serang, Kota Bandung, Kota Cirebon, Desa Kanekes, and Desa Eretanwetan. Meanwhile, systematic random sampling was used in determining samples, 500 respondents, comprising of every general sphere in society. Data was collected from government bureaucrats, retired military, teacher/lecturer, businessman, students, labour, farmerslfisherman, homemakers, and others informal sector workers. Both guided interviews with close-ended questions and open interviews were used as techniques in compiling data.

The hypothesis which proposed is: there is the significant influence between the independent variable -social status of voters, the level of religions-beliefs, the level of freedom to choose, and party identification- towards the dependent variable - political party change-. The hypothesis tested using the cross tabulation, chi square, and multiple regerssion to answer and explain the question from research question.

The study results in a number of findings: firstly, it indicated variable the level of religions-beliefs (religious ties) is not a significant factor of political party change in general election 1999. Secondly, social status and the level of freedom to choose are the moderat factors of political party change in Jawa Barat. Thirdly, party identification is a significant factor to explain political party change at five research location. Fourthly, the main pattern of voting behavior of the respondents in Jawa Barat was reflected by the indication that a large number of people have mostly determined their choices of political parties, because: family ties (which build-up by party identification), the replacement of Soeharto regime, and access to political information. And, finally, this study also giving a general picture about the potential of parties constituency. There's a diverse of characterites (respondents) supporters and sympathizers of a particular political parties, like: Pal-P, PPP, Partai Golkar, and PAN."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang orientasi politik pemilih di daerah pedesaan dan faktor social ekonomi yang mempengaruhi. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Pemilihan daerah penelitian dilakukan secara purposif. Daerah yang dipilih adalah kelurahan Labuang, Lalampanua dan Mosso, berada di Wilayah Pembangunan Bagian mandar Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan. Jumlah sampel yang diambil sebanyak 144 pemilih. Sampel dipi1ih berdasarkan pada metode stratified random sampling dan systematic random sampling. Data primer diperoleh dengan mengadakan wawancara langsung kepada pemilih dengan menggunaKan daftar pertanyaan. Dari hasil wawancara ini kemudian disederhanakan dalam bentuk tabulasi yang selanjutnya dilakukan analisis secara kualitatif dan kuantitatif. Analisis secara kualitatif digunakan untuk mengidentifikasi bagaimana tingkat orientasi politik pemilih terhadap obyek-obyek pemilu. Analisis secara kuantitatif dengan uji statistik Chi Square dan Coefficient of Contingency digunakan untuk menguji faktor sosial ekonomi pemilih yang diduga berpengaruh dan seberapa jauh berpengaruh terhadap arientasi politik pemilih. Dan untuk mengetahui hipotesis (Ho) ditarima atau ditolak digunakan koreksi pembanding x2 tabel degree of freedom = 2 pada taraf signifikansi 0, 05. Hasil penelitian terhadap orientasi politik pemilih menunjukkan bahwa orientasi politik pemilih bervariasi pada tingkat kriteria " rendah" , "sedang" dan "tinggi". Hasil penelitian terhadap faktor sosial ekonomi pemilih menunjukkan bahwa di antara 5 variabel yang diteliti dengan uji statistik Chi Square, variabel jenis kelamin, umur dan penghasilan tidak berpengaruh (non significant) terhadap orientasi politik pemilih, sementara variabel pendidikan dan pekerjaan berpengaruh (significant) terhadap orientasi politik pemilih. Namun, berdasarkan uji statistik Coefficient of Contingency terhadap variabel pendidikan dan pekerjaan menunjukkan nilai yang kecil, yang berarti kurang berpengaruh terhadap orientasi politik pemilih. Dengan demikian, secara keseluruhan variabel sosial, ekonomi yang diteliti tidak menunjukan hubungan yang berarti terhadap orieritasi politik pemilih."