Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan daerah (PKPD) yang diatur dalam UU Nomor 25 tahun 1999 merupakan instrumen sangat penting yang menyertai penerapan otonomi daerah yang diatur UU Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah."

"Informasi memegang peranan yang sangat penting dalam menghadapi globalisasi ekonomi. Bagi masyarakat bisnis, laporan keuangan menjadi faktor kunci dalam pengambilan keputusan investasi, pinjaman, penjualan, pembelian, dan lain-lain. Informasi keuangan yang diperoleh dari laporan keuangan historis, belum cukup memenuhi kebutuhan masyarakat bisnis dalam pengambilan keputusan. Mereka juga membutuhkan informasi keuangan yang bersifat prediktif futuristik. Menghadapi perkembangan kebutuhan itu, akuntan publik sebagai pihak yang independen, dituntut peranannya dalam hal penyediaan berbagai informasi keuangan, bukan hanya informasi keuangan historis, tetapi juga informasi yang bersifat prediktif. Ikatan Akuntan Indonesia, sebagai badan pengatur praktek akuntan publik di Indonesia, juga dituntut campurtangannya dalam hal mengakomodir akuntan atas penugasan-penugasan yang berhubungan dengan laporan keuangan prospektif tersebut."

"Perkembangan pasar modal mewajibkan adanya laporan interim bagi perusahaan go public dengan ketentuan audited, limited review, atau unaudited. Alternatif ini berlaku pula untuk perusahaan non publik kecil yang semakin menjamur dewasa ini. Keseragaman pemahaman terhadap jasa review dirasakan perlu sebagai jawaban atas munculnya kebutuhan tersebut. Review memberikan suatu tingkat keyakinan terbatas (negative assurance) terhadap suatu asersi mengenai kesesuaiannya dengan kriteria yang berlaku atau kesesuaian laporan keuangan dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum atau dasar akuntansi lain, dengan menggunakan prosedur analitis dan pengajuan pertanyaan. Penelitian dilakukan dengan metode depth interview dengan pihak-pihak yang terkait dengan pasar modal dan kantor akuntan publik, dilengkapi dengan data literatur. Beberapa pihak masih menyukai laporan keuangan audited dengan pertimbangan audit sebagai 'safeguard'. Ditambah dengan munculnya anggapan bahwa laporan review dapat membingungkan pembaca. Dengan pertimbangan informasi yang up to date, cepat waktu, manfaat dan biaya, serta tingkat keyakinan tertentu, maka review dirasakan menjadi alternatif terbaik bagi laporan keuangan interim menurut mayoritas pihak. Hal ini juga ditunjang dengan kurangnya kontrol dan sistem interim menurut mayoritas pihak. Hal ini juga ditunjang dengan kurangnya kontrol dan sistem pencatatan akuntansi yang kurang memadai serta kepemilikan pada perusahaan non publik kecil. Belum terdapatnya keseragaman persepsi serta kurangnya publikasi mengenai jasa review tercermin pada kurangnya permintaan atas jasa tersebut. Mengingat bahwa jasa review -dapat merupakan suatu alternatif terbaik, maka perlu lebih banyak dipublikasikan kepada masyarakat bisnis supaya kelak lebih banyak digunakan."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat pengetahuan akuntansi pengguna laporan keuangan dan tingkat kecukupan informasi laporan keuangan dalam pemanfaatan laporan keuangan pada Sekretariat Jenderal DPR RI. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Data dalam penelitian diperoleh dengan kuesioner dan wawancara, bagaimana kuesioner didistribusikan secara langsung kepada 54 responden. Hasil penelitian menunjukan bahwa secara keseluruhan tingkat pengetahuan akuntansi pengguna tergolong kurang baik; perdirjen 57/PB/2013 hanya mampu memenuhi 60% kebutuhan pengguna laporan keuangan dan laporan keuangan DPR RI cukup dimanfaatkan oleh pengguna dengan tingkat pemanfaatan sebesar 68,5%. Penelitian ini tidak dapat membuktikan adanya hubungan antara pengetahuan akuntansi dan tingkat kecukupan informasi dalam pemanfaatan laporan keuangan di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI. Hasil lain menunjukkan bahwa jenis pemanfaatan tertinggi adalah terkait sumber dan penggunaan anggaran dan pemanfaatan terendah terkait rincian hutang kepada pihak ketiga. Tidak termanfaatkannya laporan keuangan DPR RI disebabkan adanya beberapa unsur dalam laporan keuangan yang tidak disertai dengan penjelasan yang rinci sehingga dapat menyebabkan kekeliruan interpretasi, serta beban kerja yang cukup berat di kalangan pengguna laporan keuangan. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa memang dibutuhkan komponen tambahan dalam laporan keuangan, namun dapat dipenuhi oleh basis akuntansi yang ada saat ini.

---

The aim of this study is to identify degree of accounting knowledge level and adequacy of financial statement information in the use of financial statement. The results show that the level of accounting knowledge of the financial statement users are in the "unfavorable" category; The House of Representative Financial Statement is "less able" to meet the needs of the user; and the degree of utilization of financial statement by financial statement users are pretty good; There is no evidence that accounting knowledge and adequacy of financial statement are related to utilization of financial statement of Secretariat General of The House Of Representative.

Other results show that the most type of financial statements utilization are related to the source and use of funds. Meanwhile the biggest reason for lack of financial statement utilization is not every piece of information in the financial statements accompanied by a detailed description. Further analysis show that additional components are needed in the financial statements of the House of Representative for a better financial statement utilization. The additional component can be fulfill by current accounting bases."