Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKStudi ini dilatarbelakangi oleh masalah ketidakadilan sosial yang masihmenjadi masalah dasar di Indonesia sejak era kolonial. Para pemikir politikIndonesia terdahulu termasuk Sukarno, tertarik pada sosialisme sebagai sumberpemikiran yang dapat menjawab masalah tersebut. Hal ini menjadi dasarpemikiran bagi perjuangan kemerdekaan dan penyelenggaraan negara Indonesiaterkait pengelolaan kekuasaan dan peran negara yang ditujukan untukmewujudkan keadilan sosial tanpa adanya kapitalisme dan imperialisme. Olehkarena itu, tesis ini membahas dua hal penting. Pertama, konsepsi sosialismeIndonesia menurut Sukarno. Kedua, praktik sosialisme Indonesia pada masaDemokrasi Terpimpin. Tesis ini bertujuan untuk merekonstruksi pemikiran politikSukarno tentang sosialisme Indonesia dan praktiknya pada masa DemokrasiTerpimpin.Teori utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori sosialismedalam perspektif marxisme. Selain itu, penelitian ini juga diperkuat dengan teoripendukung seperti: teori sosialisasi politik, teori tradisionalisme Jawa, dan teorinegara. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitiandeskriptif analitis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui telaah pustakaterhadap teks pemikiran Sukarno berupa artikel, buku, dan pidato, serta berbagailiteratur lain yang berkaitan dengan obyek penelitian ini.Studi ini menyimpulkan bahwa konsep pemikiran politik Sukarno tentangsosialisme Indonesia dirumuskan dengan mengikuti konsep pemikiran marxisme.Praktik sosialisme Indonesia diterapkan dengan cara memperkuat negara melaluikekuasaan Demokrasi Terpimpin dan peran negara dalam ekonomi melaluiEkonomi Terpimpin. Temuan penelitian ini adalah pemikiran marxisme tidakditerapkan secara murni dalam konsepsi sosialisme Indonesia. Meskipunsosialisme Indonesia mendapatkan pengaruh yang dominan dari pemikirankomunisme, tetapi sosialisme Indonesia merupakan bentuk revisionisme terhadapmarxisme. Secara implisit Sukarno juga mendapatkan pengaruh tradisionalismeJawa dalam merumuskan konsepsi sosialisme Indonesia. Praktik sosialismeIndonesia pada masa Demokrasi Terpimpin lebih menampakkan kekuasaannegara yang cenderung bercirikan negara neo-patrimonial dan peran negarabersifat otonomi relatif.Implikasi teoritis menunjukkan bahwa sosialisasi politik dapat diterapkandalam studi ini. Teori sosialisme dalam perspektif marxisme tidak sepenuhnyadapat diterapkan. Teori tradisionalisme Jawa dapat diterapkan untuk menganalisisciri khas sosialisme Indonesia. Dan teori negara dapat diterapkan untukmenganalisis praktik sosialisme Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin.

---

ABSTRACTThe study was motivated by the problem of social inequality that was stillbeing a basic problem in Indonesia since the colonial era. Former Indonesianpolitical thinkers including Sukarno interested in socialism as a sources of ideasthat can address the problem. It is become the rationale for the struggle forindependence and the Indonesian state governance related to use of power androle of the stated aimed at social justice without capitalism and imperialism.Therefore, this thesis discusses two important things, first, the conception ofIndonesia socialism according Sukarno?s thought. Second, the thesis alsodiscusses the practice of Indonesia socialism in the Guided Democracy era. Thisthesis aims to reconstruct the Sukarno?s political thought of Indonesia socialismand its practice in the Guided Democracy era.The main theory that used in this research is the theory of socialism in theMarxism perspective. In addition, this study also reinforced by supporting theoriessuch: the theory of political socialization, the theory of Java traditionalism, andthe theory of state. This study used a qualitative approach to the type ofdescriptive analytical research. Data was collected through a literature review ofthe Sukarno?s thought from articles, books, and speeches and various otherliteratures related to the object of this study.The study concludes that the concept of Sukarno?s political thought ofIndonesia socialism formulated by following the concept of the thought ofMarxism. The practice of Indonesia socialism was implemented by strengtheningthe state through the power of Guided Democracy and the role of state in theeconomy through Guided Economy. The research findings of this study is thethought of Marxism was not implemented purely in the conception of Indonesiasocialism. Although Indonesia socialism was getting predominant influence of theideas of communism, but it is a form of revisionism of Marxism. ImplicitlySukarno also gets the influence of Java traditionalism in formulating theconception of Indonesia socialism. The practice of Indonesia socialism during theGuided Democracy is more revealing power of state tends characterized by neopatrimonialstate and the role of the state is the relative autonomy.The theoretical implication shows that political socialization can beapplied in this study. The theory of socialism in the Marxism perspective is notfully applicable. The theory of Java traditionalism can be applied to analyze thehallmark of Indonesia socialism. And the theory of state can be applied to analyzethe practice of Indonesia socialism during the Guided Democracy."

"Masalah mengenai kebebasan berbicara masih menjadi perdebatan yang tidak kunjung selesai. Bukan tanpa sebab, hal ini karena selalu bermunculannya kasus-kasus kebebasan berbicara dari waktu ke waktu, khususnya di Indonesia. Adanya ketidakjelasan batas-batas kebebasan berbicara menjadi faktornya. Di sini, ada indikasi bahwa batasan kebebasan berbicara diletakkan pada wilayah yang terlalu sempit. Hal tersebut didukung juga dengan berlakunya UU ITE yang masih kontroversial, yakni beberapa pasalnya dinilai masih bermasalah sehingga berpotensi untuk disalahgunakan. Selanjutnya, timbul pertanyaan, sejauh mana seharusnya batasan dari kebebasan berbicara tersebut, sehingga di satu sisi tidak dianggap terlalu sempit dan di lain sisi terlalu luas. Saya menggunakan dan mendukung pemikiran John Stuart Mill, khususnya harm principlesebagai batasan dari kebebasan berbicara, selanjutnya didukung oleh pemikiran Isaiah Berlin mengenai kebebasan negatif dan kebebasan positif, juga gagasannya tentang pluralisme. Dalam memperoleh data terkait, saya menerapkan metode ceteris paribus untuk memperoleh gagasan yang relevan tentang kebebasan berbicara. Selanjutnya, dari hasil pemilahan dengan metode ceteris paribus tersebut, saya kemudian menggunakan analisis filosofis sebagai metode analisisnya. Dari hasil analisis tersebut, saya menyimpulkan bahwa ada pendefinisian batas kebebasan berbicara yang terlalu sempit, sehingga hukum yang bermasalah, dalam hal ini UU ITE, menjadi faktor pendukungnya.

---

The issue of freedom of speech is still an unfinished debate. The reason is because there are always cases of freedom of speech appear from time to time, especially in Indonesia. The existence of unclear boundaries of freedom of speech is its factor. Here, there are indications that the freedom of speech is too limited. This is also supported by the enactment of the UU ITE (Electronic Information and Transactions Law) which is still controversial, in which several articles are considered problematic so that they have the potential to be misused. Moreover, there comes a question about the extent of the limitation of freedom of speech should be, so that on the one hand it is not considered too limited and on the other hand it is too broad. I used and support John Stuart Mill's way of thinking, especially the harm principle as a limitation of freedom of speech, which further supported by Isaiah Berlin's opinion on negative freedom and positive freedom, as well as the idea of pluralism. To obtain the related data, I used the ceteris paribus method to obtain relevant ideas about freedom of speech. Furthermore, from the results of the sorting with the ceteris paribus method, then I used philosophical analysis as the analysis method. From the results of the analysis, I concluded that the definition of freedom of speech limitation is too limited in which the UU ITE, as the problematic law, becomes its supporting factor."

"Konsepsi Derivative Action tidak dapat dipisahkan dari konsep perlindungan dan hak-hak Pemegang Saham Minoritas. Derivative Right atau Derivative Action merupakan salah satu hak yang diberikan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, kepada pemegang saham yang mempunyai minimal 10% saham, untuk menggugat direksi atau komisaris atas nama perseroan, dalam hal Direksi atau Komisaris melakukan kesalahan yang menyebabkan kerugian pada perusahaan. Jadi pada hakikatnya Derivative Action adalah bertujuan untuk melindungi kepentingan perseroan, dan tidak secara langsung melindungi kepentingan pemegang saham minoritas. Konsep Derivative Action merupakan terobosan dalam hukum perusahaan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh direksi atau komisaris, yang pada umumnya didominasi oleh pemegang saham mayoritas. Makna perlindungan kepentingan pemegang saham minoritas dalam konsep Derivative Action, bukanlah kepentingan materil secara langsung, dan karenanya ganti rugi yang dihasilkan dari Derivative Action, akan dibayarkan kepada perusahaan, bukan kepada pemegang saham minoritas Penggugat."

"Penelitian ini mengangkat permasalahan digitalisasi koleksi manuskrip dan buku langka dilihat dari segi kebijakan dan praktiknya di Perpustakaan Nasional RI. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan digitalisasi telah diatur dalam UU No. 43 Tahun 2007 pasal 7d dan Undang-Undang No. 4 Tahun 1990. Kedua aturan tesebut belum mengatur digitalisasi secara eksplisit. Sedang pelaksanaannya diatur dalam Surat Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional No. 3 Tahun 2001 yang menyebutkan bahwa Bidang Transformasi digital mempunyai tugas melaksanakan pelestarian informasi bahan pustaka melalui alih media digital. Pelaksanaan digitalisasi di Perpustakaan Nasional RI sudah sesuai dengan SOP namun tidak dilaksanakan secara ketat bahkan terdapat beberapa prosedur tidak dilakukan karena keterbatasan waktu, peralatan, sarana dan prasarana. Hal tersebut mengakibatkan munculnya risiko bagi pustakawan dan bahan pustaka. Dalam praktiknya, pustakawan menyadari tujuan digitalisasi koleksi sehingga mereka melakukan berbagai cara untuk mencapai tujuan tersebut. Perpustakaan Nasional juga berusaha untuk meningkatkan kemampuan pustakawan dengan mengikutkan mereka dalam seminar, workshop, diklat, dsb. Namun, pelatihan yang dimaksud belum dilaksanakan secara berkala. Terdapat beberapa permasalahan yang terjadi dalam digitalisasi yaitu terkait dengan anggaran, peralatan, dan koordinasi yang kurang baik. Namun semua hal tersebut tidak menjadikan pustakawan patah semangat dalam melaksanakan tugasnya.

---

This research raises issue of digitization of manuscripts and rare books collection in terms of policy and practice at National Library of Indonesia. This research is using qualitative approach with case study method. Data was collected by interview, observation and document study. The results show that digitization policy has been regulated in Act No. 43 of 2007 Article 7d and Act No. 4 of 1990. Both rules have not explicitly regulate digitization. Meanwhile, the implementation is regulated in the Decree of the Director of National Library No. 3 of 2001 which states that Digital Transformation Division has the task of carrying out preservation of library material information through digital media transformation. Implementation of digitization at National Library of Indonesia is in accordance with SOP but not strictly implemented, there are even some procedures which are not performed because of time, equipment, facilities and infrastructure constraints. This condition results in risks for librarians and library materials. In practice, librarians are aware of the purpose of digitizing collections, thus they perform various ways to achieve the goal. National Library seeks to improve the ability of librarians by involving them in seminars, workshops, trainings and so on. However, the training has not been implemented on a regular basis. There are several problems that occur in digitization related to budget, equipment, and poor coordination. However, all these things do not discourage librarians in performing their duties. "