Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sebagai negara yang memiliki keanekaragaman hayati dan sumberdaya genetik yang tinggi, Indonesia memiliki kepentingan mengatur perlindungan dan pemanfaatannya. Ratifikasi berbagai peraturan internasional mengharuskan Indonesia menyesuaikan demi implementasi yang baik. Skripsi ini membahas tentang keadaan hukum Indonesia dan titik beratnya dalam perlindungan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati dan sumberdaya genetik di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui arah Indonesia dalam menerapkan kebijakan perlindungan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati, sumberdaya genetik dan pengetahuan terkait pemanfaatan sumberdaya tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Dari penelitian ini diketahui bahwa Indonesia belum memilih titik berat dalam membuat peraturan mengenai keanekaragaman hayati dan sumberdaya genetik.

---

As a country with high biodiversity and genetic resources, Indonesia has an interest in regulating its protection and utilization. The ratification of various international regulations requires Indonesia to adapt for good implementation. This thesis discusses the state of Indonesian law and its emphasis on the protection and utilization of biodiversity and genetic resources in Indonesia. The purpose of this study is to know the direction of Indonesia in implementing the policy of protection and utilization of biodiversity, genetic resources and knowledge related to the utilization of these resources. This research uses normative juridical research method. From this study it is known that Indonesia has not chosen the center of gravity in making regulations on biodiversity and genetic resources."

"Linear Scheduling Method (LSM) adalah metode penjadualan yang khusus diperuntukan untuk proyek repetitive. Pada metode ini ada satu pilihan cara penjadualan yaitu dengan membiarkan suatu kegiatan tidak kontinu (terputus-putus) sehingga menimbulkan adanya idle time, tetapi dengan hasil durasi proyek yang menjadi lebih pendek.Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana penerapan cara penjadualan tadi di lapangan, apakah memungkinkan dan menguntungkan, atau malah sebaliknya. Dalam penelitian ini, cara tersebut diistilahkan dengan nama Linear Scheduling Method (LSM) with idle, akan dibandingkan dengan cara pemendekan durasi proyek yang urnum dilakukan, yaitu cara Crashing. Gunanya untuk mengetahui berapa besar perbandingan kemampuannya dalam memendekkan durasi proyek.Proyek-proyek repetitif yang akan ditinjau adalah proyek dengan jenis yang sama, yaitu proyek pemipaan. Dari masing-masing proyek-proyek tersebut, akan dihitung berapa hari durasi proyek yang bisa diperpendek dengan memakai dua metode tadi, dan berapa biaya yang dibutuhkan. Kemudian hasilnya akan dibandingkan, berkenaan dengan waktu pemendekan, dan biaya yang dibutuhkan. Setelah itu, hasilnya akan dibandingkan juga dengan keuntungan tambahan yang didapatkan oleh pemilik proyek.Hasil penelitian menunjukkan bahwa biaya maksimal pemendekan durasi dengan LSM with idle tidak lebih dari 50% keuntungan tambahan yang diperoleh pemilik proyek. Artinya metode pemendekan durasi dengan LSM with idle bisa menguntungkan untuk dilakukan, dan layak untuk diterapkan apabila metode crashing tidak bisa dilakukan.

---

Linear Scheduling Method (LSM) is a scheduling method which is specially made for repetitive project. In this method, there is one way of scheduling which is by letting activities to be discontinued, that will caused idles, but in a shorter project duration result.

The purpose of this research is to study about the LSM implementation in field, either it is feasible and profitable, or is it just the opposite. In this research, that method will be called LSM with idle, and will be compared with crashing method, which is the common way to shorten the project duration. The purpose is to know the ability of LSM with idle in shortening the project duration compared with crashing method.

The repetitive projects that had been studied in this research have a common type, which is piping installation projects. The days that can be shorten from each project, will be counted by those two methods, and how much cost will be needed. Then the results by those two methods will be compared according to the shortened time and the cost needed. After that, the results will be also compared to the additional profit which can be earned by the project owner.

The research results shows that the maximum cost of the shortening time with LSM with idle is less than 50% of additional profit which is earned by the project owner. It means, the shortening project duration method using LSM with idle, can be profitable and feasible to apply if the crashing method cannot be done."

"Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui keefektifan UU No.5 tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi PBB mengenai Keanekaragaman Hayati dan Kepres RI No.100 tahun 1993 tentang Izin Penelitian bagi Orang Asing untuk melindungi kelangsungan hidup sumber daya hayati dari kepunahan akibat kegiatan bioprospeksi yang tidak bertanggungjawab. Metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif empiris. Penelitian ini bersifat eksplanatoris dengan menggunakan alat pengumpulan data berupa studi dokumen dan teknik wawancara menghasilkan data primer dan sekunder. Dari kedua jenis data yang dikumpulkan tersebut, maka dilakukan pengolahan konstruksi dan analisis data melalui metode kualitatif. Pada pelaksanaannya perundangan yang ada belum mengakomodir terlaksananya bioprospeksi yang transparan dan bertanggungjawab. Peraturan perundangan dan lembaga-lembaga yang ada belum memadai dan masih tumpang tindih, bahkan peraturan khusus mengenai bioprospeksipun belum ada. Selain itu, kurangnya sosialisasi kegiatan ini menyebabkan tidak efektifnya perundangan yang ada. Untuk itu pemerintah Indonesia sudah saatnya menyiapkan peraturan perundangan yang memiliki kekuatan hukum berupa undang-undang dan peraturan pelaksanaan sebagai implementasi di lapangan dari undang-undang mengenai bioprospeksi. Meningkatkan sosialisasi bioprospeksi di berbagai kalangan masyarakat sehingga kesiapan Indonesia mengantisipasi aktivitas ini, akan menjamin keuntungan yang optimal dari komersialisasi keanekaragaman hayati."

"Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui keefektifan UU No.5 tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi PBB mengenai Keanekaragaman Hayati dan Kepres RI No.100 tahun 1993 tentang Izin Penelitian bagi Orang Asing untuk melindungi kelangsungan hidup sumber daya hayati dari kepunahan akibat kegiatan bioprospeksi yang tidak bertanggungjawab. Metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif empiris. Penelitian ini bersifat eksplanatoris dengan menggunakan alat pengumpulan data berupa studi dokumen dan teknik wawancara menghasilkan data primer dan sekunder. Dari kedua jenis data yang dikumpulkan tersebut, maka dilakukan pengolahan konstruksi dan analisis data melalui metode kualitatif. Pada pelaksanaannya perundangan yang ada belum mengakomodir terlaksananya bioprospeksi yang transparan dan bertanggungjawab. Peraturan perundangan dan lembaga-lembaga yang ada belum memadai dan masih tumpang tindih, bahkan peraturan khusus mengenai bioprospeksipun belum ada. Selain itu, kurangnya sosialisasi kegiatan ini menyebabkan tidak efektifnya perundangan yang ada. Untuk itu pemerintah Indonesia sudah saatnya menyiapkan peraturan perundangan yang memiliki kekuatan hukum berupa undang-undang dan peraturan pelaksanaan sebagai implementasi di lapangan dari undang-undang mengenai bioprospeksi. Meningkatkan sosialisasi bioprospeksi di berbagai kalangan masyarakat sehingga kesiapan Indonesia mengantisipasi aktivitas ini, akan menjamin keuntungan yang optimal dari komersialisasi keanekaragaman hayati."

"ABSTRAKUpaya pemberdayaan masyarakat pesisir yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul sejak 20 tahun yang lalu masih belum dirasakan secara merata oleh masyarakat di kawasan tersebut. Padahal di wilayah pesisir ini telah terjadi pergeseran dalam mata pencaharian, yaitu peralihan dari petani ke petani-nelayan ataupun nelayan-petani. Peralihan ini mungkin terjadi karena tuntutan keadaan dan dalam batas tertentu akan berdampak pada keberlanjutan sumberdaya daratan dan perairan Upaya pernberdayaan masyarakat pesisir dalam rangkaian pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam masyarakat pesisir inilah yang merupakan permasalahan yang mendasari penelitian.Tujuan dari pellitian ini adalah untuk rnengetahui sejauh mana pengaruh kegiatan pemberdayaan dalarn peningkatan kesejahteraan dan partisipasi masyarakat terhadap pelestarian lingkungan masyarakat pesisir, sehingga dapat ditentukan atau disusun strategi pemberdayaan agar diperoleh hasil yang berdaya guna.Pemberdayaan masyarakat pada dasarnya bertujuan untuk mengembangkan potensi masyarakat pesisir di lokasi, baik yang menyangkut ilmu pengetahuan, teknologi maupun kesadaran dalam memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup lebih baik. Diharapkan dengan adanya pembahan tersebut akan terjadi peningkatan kesejahteraan serta tingkat partisipasi atau kepedulian dalam pelestarian lingkungan.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif dengan menekankan pada pendekatan kualitatif disertai dengan data dan analisis statistik (kuantitatif) sebagai penunjang. Penelitian ini mengambil kasus pemberdayaan sekelompok masyarakat di pesisir Kecamatan Tepus dan Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam daratan, pesisir dan laut, yang mencakup wilayah Pantai Baron, Drini, Sundak dan Siung. Upaya pernbcrdayaan nelayan di pesisir Kabupaten Gunungkidul ini pertama kali dilakukan di Pantai Baron pada tahun 1980 yang kemudian diikuti oleh keetiga pantai lainnya.Hasil penelitian rnenunjukkan bahwa upaya pemberdayaan berupa peningkatan kesejahtraan masyarakat belum dapat menjangkau seluruh rnasyarakat nelayan disebabkan seluruh rangkaian kegiatan pemberdayaan yang terdiri lima upaya pemberdayaan tampak tidak terpola dan terkesan tidak ada perencanaan yang matang, baik untuk cara, waktu dan tempat pemberdayaan. Kemelimpahan sumberdaya laut pada umumnya belun dapat dimanfaatkan secara optimum oleh penduduk setempat, antara Iain disebabkan oleh keterbatasan teknologi dan kondisi sosiokultural yang menjadi kendala dalam adopsi dan keberlanjutan pemanfaatan teknologi mengingat pembinaan sosial budaya masih sangat kurang dibandingkan dengan upaya pemberdayaan lainnya.Partisipasi masyarakat dalam pelestarian lingkungan sebagai hasil dan program pemberdayaan juga menunjukkan hasil yang belum optimal. Kepedulian masih ditunjukkan dalam pemahaman saja bukan pada suatu tindakan atau perbuatan yang nyata dengan tujuan yang lebih mengarah kepada pemenuhan kebutuhan ekonomi. Tujuan utarna dari pemberdayaan, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat belum dapat tercapai secara menyeluruh dan berkelanjutan.Konsep keberlanjutan program pemberdayaan masyarakat pesisir harus memperhatikan 5 (lima) upaya pemberdayaan yang terdiri atas upaya memotivasi masyarakat (motivasi), pembinaan ketrampilan, pembinaan dalam bidang pengelolaan (manajemen), pembinaan dalam usaha pelestarian lingkungan dan pembinaan sosial budaya, dimana faktor sosial budaya merupakan bagian penting dmi kelima upaya tersebut seluruh rangkaian, proses dan hubungan antar upaya pemberdayaan tersebut adalah proses pemberdayaan lanjutan dalam rangka pembangunan yang berkelanjutan sehingga tujuan dari pemberdayaan masyarakat pesisir dapat tercapai baik dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan yang Iestari baik daratan, pesisir dan laut.Program pemberdayaan lanjutan hendaknya dimasukkan dalam kerangka perencanaan yang matang dan lebih menekankan pada bidang sosial budaya khususnya pendidikan mengingat masih diperlukan sumberdaya manusia (SDM) masyarakat pesisir yang tanggap terhadap inovasi dan perubahan baru.Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam kajian dan analisis mengenai upaya pemberdayaan masyarakat pesisir, terutama untuk daerah yang mempunyai karakteristik hampir sama dengan Iokakaji, dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam (daratan, pesisir dan laut) serta perubahan kondisi ekonomi, sosial dan budaya petani serta partisipasinya (petani-nelayan) dalam pengelolaan sumberdaya alam sebagai dampak adanya kegiatan pemberdayaan (diversitikasi mata pencaharian) tersebut. Dari penelitian ini dapat tergali dan terungkap pola kehidupan masyarakat setelah adanya upaya pemberdayaan yang menyangkut pola sosial, ekonomi dan budaya setempat dan dihubungkan dengan upaya mereka untuk melestarikan sumberdaya alam yang menjadi sumber kehidupannya untuk mendapatkan keseimbangan dan kesinambungan.

---

Abstract

Efforts to empower people living in coastal areas made by the regional govemment of Gunungkidul over the past 20 years have produced results although these are not enjoyed by all the people. The region has seen people in coastal areas change jobs. The shifts from farmers to farming-fishermen and fishing-farmers may be due to the current circumstances, and to a certain extent will affect the sustain- ability of land and marine resources. The coastal community empowerment program to enable them to use and manage marine resources is the issue on which this research was based on.

The research aimed at finding out how the empowerment activities affect the promotion of the people?s welfare and their participation in conservation the coastal environment so that efficient empowennent strategies can be set up or devised.

The community empowerment basically aimed at developing the potentials of the studied coastal communities with respect to scientific knowledge, technologies and awareness of using the available resources so that their quality of life could improve. These changes were expected to promote people?s welfare and their level of participation in or concern for environmental protection.

The research was conducted using the analytical-descriptive method with emphasis on the qualitative- approach; supporting data and statistical (quantitative) analysis were also furnished It studied the case of the empowerment program targeted at a group of people living in the coastal districts of Tepus and Tanjungsari in the regency of Gunungkidul, the program of which was supposed to enable them to use and manage the land, coastal and marine resources in the coasts of Baron, Drini, Sundak and Siung. The efforts to empower Eshennan in coastal of Gtmtmgkidul has been done for the Erst time in the coast of Baron in 1980 and then followed by the other coasts.

Research results showed that the empowemient program to promote people?s welfare had not been enjoyed by all the fishing communities because the empowerment program which consisted of tive activities was not properly outlined and carefully planned, in terms of method, time and place. Local communities had not been able to use the abundant marine resources because of tl1e lack of technological advances. Socio-cultural conditions also hampered the adoption and sustained use of technology be use training on socio-cultural was very limited compared with the other more iiequent empowennent activities.

Community participation in the environment conservation following the empowerment program was also not encouraging. People showed only awareness rather than actual steps or real actions toward fulfilment of economic requirements. The main objective of the program - promoting people?s welfare ~ had not been fully and sustainably achieved.

The concept of a continued coastal community empowerment program should take into account live empowering activities: motivating the communities (motivation), skills training, management training, environment conservation training and socio-culture. In all these five activities, the socio-cultural element plays an important part. The whole program, processes and interconnected activities are part of a follow-up empowerment process within the framework of sustainable development to achieve the goal of the coastal people empowerment program to promote people?s welfare and to protect land, coastal and marine environments.

Further programs should be carefully planned and emphasize on the socio-cultural aspect, particularly education, considering that coastal community members who are responsive to changes and innovations are vital to the programs.

This research were expected can be used as reference in find out and analysis about the coastal community empowerment program, specially for region that almost have similar characteristics, in use and manage natural resources (land, coastal and marine) and the changes of economic, social and culture condition of farmer also the participation (farmer-iisherman) in manage natural resources following the empowerment progam (diversification of employment) implementation From this research can be excavate and reveal the pattern of communities life after the empowerment activities with respect to local social, economic and cultural patterns and related with their effort to the natural resources conservation to get the balancing and contiously of their sources of life."

"Melalui studi tentang mobilitas penduduk akan dapat diketahui pola tingkah laku mobilitas serta konsekuensinya (Hornby, 1980; Hugo, 1981; Abustam, 1989:1). Perlu diketahui bahwa perpindahan penduduk yang dimulai sejak beberapa tahun lalu telah mengakibatkan heteroginitas penduduk di beberapa wilayah di Indonesia (Mantra, 1984). Konsekuensi dari perpindahan penduduk tersebut di samping tidak meratanya distribusi penduduk di berbagai daerah juga berakibat pada bidang ekonomi maupun social. Dengan demikian mobilitas penduduk penting bukan hanya karena masalah tersebut merupakan penyebab utama variasi pertumbuhan penduduk antar wilayah di Indonesia, tetapi juga karena peran pengaruhnya di dalam perubahan social dan ekonomi di wilayah tempat penduduk yang bersangkutan (Hugo, 1987, Bandiyono, 1991)). Oleh karena itu pula maka Pemerintah Indonesia telah mengatur mobilitas penduduk tersebut melalui berbagai program dan kebijaksanaan yang nyata dalam upaya memadukan antara distribusi populasi dengan sumber daya lingkungan misalnya dalam program transmigrasi. Sejak awal tahun 1970, pemerintah Indonesia juga telah memusatkan sebagian besar program pembangunannya di Irian Jaya. Dengan bantuan internasional, Pemerintah Indonesia telah memusatkan pada peningkatan infrastruktur dan komunikasi, perluasan pelayanan kesehatan dan pendidikan, peningkatan pertanian terutama melalui program transmigrasi. Meskipun demikian usaha pemerintah tersehut hanya merangsang pertumbuhan ekonomi yang sangat sedikit jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi propinsi yang lain bahkan juga dengan tetangganya yaitu Papua New Guinea (Manning, 1999). Harapan bagi penanam modal swasta di bidang industri tidak terpenuhi, dan kegiatan ekspor di bidang perikanan dan perkayuan juga pengaruhnya terbatas pada pendapatan dan kesejahteraan regional (Manning, 1909). Distribusi perubahan ekonomi dan manfaatnya juga tidak merata dalam pengertian geografis maupun sosial antara penduduk asli dan para pendatang. Kota-kota di bagian utara dan daerah pedalaman di sekitarnya, karena lancarnya hubungan dengan Jawa maupun Sulawesi - mengalami peningkatan perdagangan. Peningkatan pendapatan yang disebabkan oleh investasi yang cukup besar di bidang infrastruktur dan pembangunan pertanian khususnya di daerah transmigrasi juga cukup bisa dirasakan. Akan tetapi hambatan sistem ekonomi dan keadaan alam telah membatasi menyebarnya pengaruh perkembanggan ekonomi di utara terhadap wilayah di daerah selatan dan dataran tinggi. Sebagian penduduk asli Irian Jaya masih hidup dengan pertanian subsistensi, berburu, dan memelihara binatang ternak. Hasil kegiatan pertanian penduduk asli di wilayah itu hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari?"