Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Do employees hate their managers? Many do, says this research-based book, which describes 30 reasons for employee attitudes ranging from indifference to outright hatred of management. Among the reasons, these employees say: they are not treated like adults, with respect for their contributions; managers don't listen to them; senior managers are incompetent and run the company poorly; their pay isn't linked to their job performance and often it's unfair; they lack sufficient resources and training to do their jobs well; they don't trust information they receive from management; they get insufficient feedback on their work performance; they have such heavy workloads and inflexible schedules that they can't find a good balance of work and personal life.The author offers solutions, not just a litany of problems. He also describes some of the underlying psychological reasons for employee discontent (for example, equity theory, which explains why people react as they do to perceived unfairness). The material is based on Katcher's proprietary research in 65 organizations and surveys of more than 50,000 employees. It also includes many stories/examples."

"Mayoritas penduduk Indonesia saat ini adalah Generasi Milenial yang memiliki literatur digital yang lebih baik dari generasi lainnya. Generasi Milenial juga lebih adaptif terhadap hadirnya teknologi baru seperti teknologi Blockchain. Saat ini sudah banyak pengelolaan wakaf yang menggunakan Sistem Informasi Wakaf berbasis internet. Namun umumnya basis data yang digunakan oleh sistem tersebut tersentral sehingga rawan terjadinya manipulasi data. Badan Wakaf Indonesia (BWI) selaku regulator berencana untuk menerapkan Sistem Wakaf Blockchain. Penelitian ini bertujuan untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhi Minat Generasi Milenial terhadap Sistem Wakaf berbasis Blockchain yang akan dikembangkan oleh BWI. Konstruk penelitian berdasarkan teori Technology Acceptance Model (TAM) dengan variabel Persepsi Manfaat, Persepsi Kemudahan Penggunaan, Persepsi Risiko, Persepsi Keamanan, Religiusitas dan Pengetahuan terhadap Minat generasi Milenial berwakaf menggunakan Sistem Wakaf Blockchain. Data yang digunakan merupakan data primer yang didapat dari hasil kuisioner terhadap 100 responden dan dianalisis menggunakan metode Partial Least Square Structural Equation Modelling (PLS-SEM). Kesimpulan dari hasil penelitian didapatkan bahwa Persepsi Manfaat, Persepsi Keamanan dan Pengetahuan berpengaruh signifikan terhadap Minat menggunakan Sistem Wakaf Blockchain sedangkan Persepsi Kemudahan Penggunaan, Persepsi Risiko dan Religiusitas tidak berpengaruh terhadap Minat menggunakan Sistem Wakaf Blockchain.

---

The majority of Indonesia's population today are the Millennial Generation who have better digital literature than other generations. Millennials are also more adaptive to the presence of new technologies such as Blockchain technology. Currently, there are many waqf management that use internet-based Waqf Information Systems. However, generally the database used by the system is centralized so it is prone to data manipulation. The Indonesian Waqf Agency (BWI) as the regulator plans to implement the Blockchain Waqf System. This study aims to look at the factors that influence Millennial Generation's Interest in the Blockchain-based Waqf System that will be developed by BWI. The research construct is based on the theory of Technology Acceptance Model (TAM) with the variables Perceived Benefit, Perceived Ease of Use, Perceived Risk, Perceived Security, Religiosity and Knowledge of the Interests of the Millennial generation in waqf using the Blockchain Waqf System. The data used is primary data obtained from the results of a questionnaire on 100 respondents and analyzed using the Partial Least Square Structural Equation Modeling (PLS-SEM) method. The conclusion from the results showed that Perceived Benefit, Perceived Security and Knowledge had a significant effect on Interest in using the Blockchain Waqf System while Perceived Ease of Use, Perceived Risk and Religiosity had no effect on Interest in using the Blockchain Waqf System."

"Rata-rata proporsi kejahatan yang tidak dilaporkan di indonesia pada tahun 2009 hingga 2019 adalah 80.2%. Hal tersebut menunjukan bahwa the dark number of crime di indonesia masih relatif besar. Penyebab dari hal tersebut masih belum diketahui, apakah karena sulitnya akses atau karena alasan lain, serta apakah orang miskin yang merupakan kelompok masyarakat rentan memiliki akses yang sama seperti kelompok masyarakat lain dalam hal melaporkan kejahatan atau telah terjadi ketimpangan. Studi ini bertujuan untuk menemukan bukti empirik terkait apakah orang miskin yang menjadi korban kejahatan tidak melaporkan kejahatan yang terjadi. Serta, studi ini juga mencoba mencari potensi penyebab yang membuat orang miskin tersebut tidak melaporkan kejahatan. Dengan menggunakan data survei sosial ekonomi nasional tahun 2018 dan dengan metode ordinary least square, saya menemukan bahwa orang miskin tidak melaporkan kejahatan yang terjadi. Hal tersebut berlaku untuk seluruh tipe kejahatan (pencurian, penganiayaan, perampokan, kejahatan seksual, kejahatan lainnya) serta dengan menggunakan berbagai alat ukur kemiskinan (national poverty line, international poverty line, expenditure group). Penyebabnya adalah akses yang sulit untuk melaporkan kejahatan (kepemilikan handphone, akses internet, jarak menuju kantor polisi terdekat) serta kebutuhan terhadap lawyer dan perlakuan yang berbeda oleh polisi terhadap laporan kejahatan dari korban miskin dan non- miskin. Sehingga, di Indonesia, ketimpangan kesejahteraan (pengeluaran, kepemilikan ponsel, akses internet) dapat menyebabkan ketimpangan barang publik dalam hal keamanan (akses untuk melaporkan kejahatan) dan akses keadilan (kepemilikan pengacara dan perlakuan polisi).

---

The average proportion of unreported crimes in Indonesia from 2009 to 2019 was 80.2%. It shows that the dark number of crimes in Indonesia is still relatively large. The cause of this is still unknown, whether it is due to the difficulty of access to reporting or for other reasons, and whether the poor that are vulnerable group have the same access as other groups to reporting crimes or there is an inequality. This study aims to find evidence whether poor people who are victims of crime don't report crimes that have occurred. In addition, this study also tries to find the potential causes that make the poor don't report crimes. Using the 2018 national socio-economic survey data and using the ordinary least square method, I found that poor people don't report crimes that have occurred. It applies to all types of crime (theft, persecution, robbery, sexual, others) and different poverty measurement tools (national poverty line, international poverty line, expenditure group). The reasons are lack of access to reporting (possession of mobile phones, internet access, and distance to the police station), the need for lawyers, and the different treatment of reports by the police for the poor and the rich. So, In Indonesia, inequality in welfare (expenditure, cell phone ownership, internet access) can lead to inequality in public goods in terms of security (access to reporting) and access to justice (lawyer ownership and police treatment)."

"Rata-rata proporsi kejahatan yang tidak dilaporkan di indonesia pada tahun 2009 hingga 2019 adalah 80.2%. Hal tersebut menunjukan bahwa the dark number of crime di indonesia masih relatif besar. Penyebab dari hal tersebut masih belum diketahui, apakah karena sulitnya akses atau karena alasan lain, serta apakah orang miskin yang merupakan kelompok masyarakat rentan memiliki akses yang sama seperti kelompok masyarakat lain dalam hal melaporkan kejahatan atau telah terjadi ketimpangan. Studi ini bertujuan untuk menemukan bukti empirik terkait apakah orang miskin yang menjadi korban kejahatan tidak melaporkan kejahatan yang terjadi. Serta, studi ini juga mencoba mencari potensi penyebab yang membuat orang miskin tersebut tidak melaporkan kejahatan. Dengan menggunakan data survei sosial ekonomi nasional tahun 2018 dan dengan metode ordinary least square, saya menemukan bahwa orang miskin tidak melaporkan kejahatan yang terjadi. Hal tersebut berlaku untuk seluruh tipe kejahatan (pencurian, penganiayaan, perampokan, kejahatan seksual, kejahatan lainnya) serta dengan menggunakan berbagai alat ukur kemiskinan (national poverty line, international poverty line, expenditure group). Penyebabnya adalah akses yang sulit untuk melaporkan kejahatan (kepemilikan handphone, akses internet, jarak menuju kantor polisi terdekat) serta kebutuhan terhadap lawyer dan perlakuan yang berbeda oleh polisi terhadap laporan kejahatan dari korban miskin dan non- miskin. Sehingga, di Indonesia, ketimpangan kesejahteraan (pengeluaran, kepemilikan ponsel, akses internet) dapat menyebabkan ketimpangan barang publik dalam hal keamanan (akses untuk melaporkan kejahatan) dan akses keadilan (kepemilikan pengacara dan perlakuan polisi).

---

The average proportion of unreported crimes in Indonesia from 2009 to 2019 was 80.2%. It shows that the dark number of crimes in Indonesia is still relatively large. The cause of this is still unknown, whether it is due to the difficulty of access to reporting or for other reasons, and whether the poor that are vulnerable group have the same access as other groups to reporting crimes or there is an inequality. This study aims to find evidence whether poor people who are victims of crime don't report crimes that have occurred. In addition, this study also tries to find the potential causes that make the poor don't report crimes. Using the 2018 national socio-economic survey data and using the ordinary least square method, I found that poor people don't report crimes that have occurred. It applies to all types of crime (theft, persecution, robbery, sexual, others) and different poverty measurement tools (national poverty line, international poverty line, expenditure group). The reasons are lack of access to reporting (possession of mobile phones, internet access, and distance to the police station), the need for lawyers, and the different treatment of reports by the police for the poor and the rich. So, In Indonesia, inequality in welfare (expenditure, cell phone ownership, internet access) can lead to inequality in public goods in terms of security (access to reporting) and access to justice (lawyer ownership and police treatment)."

"ABSTRACTLiterature covering political economic models of representative democracy has extensively been revolving around policy platform determination office motivated models and entry decision based on policy preferences policy motivated models. This study aims to add another dimension to the discussion by incorporating an electability index. Our definition of such index comprises the financial prowess, political backing, and sociological electability of the candidates. We model a multi stage game theoretic setup of elections in a representative democracy. Our implications suggest how, why, and under what conditions candidates with even the best policy platforms may lose. Furthermore, we discuss the relevance of the model to the contemporary political dynamics, occurrences in the developing democracies, and where the model complements current literature.

---

ABSTRACTLiteratur terkait model ekonomi politik dari demorkasi perwakilan selama ini telah secara ekstensif dibahas seputar penentuan kebijakan model dari pemimpin yang termotivasi akan kemenangan dan penentuan keputusan untuk menjadi calon dalam pemilu atau tidak model dari pemimpin yang termotivasi akan kebijakan. Studi ini bertujuan untuk menambah sebuah dimensi lain dalam diskusi tersebut dengan memasukkan sebuah indeks elektabilitias. Definisi kami akan indeks tersebut terdiri dari kemampuan finansial, dukungan politik dari elit, dan elektabilitas sosiologis dari seorang kandidat. Kami membuat sebuah situasi model game-theory bertingkat dari pemilu dalam demokrasi terpimpin. Implikasi dari model kami menunjukkan bagaimana, mengapa, dan dalam kondisi apa saja kandidat-kandidat dengan bahkan kebijakan terbaik dapat kalah. Lebih lanjut, kami membahas relevansi model ini dengan dinamika dunia politik kontemporer, kejadian-kejadian dalam demokrasi yang masih berkembang, dan bagaimana model ini melengkapi literatur terkini."