Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kasus kekerasan terhadap jurnalis di Indonesia masih banyak terjadi meskipun sudah 25 tahun berlalu sejak reformasi. Kasus kekerasan terhadap jurnalis di Indonesia muncul sebagai akibat kegagalan negara dalam melindungi jurnalis dan pers. Tugas karya akhir ini mencoba mendeskripsikan permasalahan tersebut dengan melihat unsur dari kejahatan negara dan viktimologi kritis. Penulisan ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan sumber data yang diambil dari data sekunder lembaga terpercaya jurnalistik Indonesia yaitu Aliansi Jurnalis Independen (AJI). Melalui teori viktimologi kritis dan konsep kejahatan negara, tindak kekerasan terhadap jurnalis dapat dilihat terjadi atas negara yang tidak memenuhi peranannya dalam melindungi jurnalis dan pers, mengakibatkan munculnya pelanggaran kemerdekaan pers.

---

There are still many cases of violence against journalists in Indonesia, even though it has been 25 years since the reform era. Cases of violence against journalists in Indonesia arose as a result of the state's failure to protect journalists and the press. This final project tries to describe the problem by looking at the elements of state crime and critical victimology. This writing uses qualitative research methods, with data sources taken from secondary data from a trusted Indonesian journalistic institution, namely the Alliance of Independent Journalists (AJI). Through the theory of critical victimology and the concept of state crime, acts of violence against journalists can be seen as occurring against the state which does not fulfill its role in protecting journalists and the press, resulting in violations of press freedom."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola hubungan antara pers dengan Lembaga Legislatif. Bagaimana pers sebagai salah media komunikasi massa dalam era reformasi ini melakukan fungsi kontrol atas DPR-RI Bagaimana tanggapan DPR-RI terhadap pers, dan bagaimana pengelolaan manajemen Humas Sekretarait Jenderal DPR RI sebagai mediator antara pers dan DPR-RI.Kerangka pemikiran dari penilitian ini adalah bahwa pers sebagai salah satu media komunikasi massa memiliki fungsi informasi, hiburan, pendidikan dan kontrol sosial. Fungsi kontrol sosial pers ini sangat terkait dengan pelaksanaan kelembagaan pemerintahan termasuk DPR-RI. Pers dan DPR adalah merupakan sub sistem dari sistem politik, sehingga Dinamika hubungan kedua institusi tersebut sangat dipengaruhi oleh kondisi politik yang sedang berlangsung. Reformasi telah mengubah wajah demokrasi Indonesia termasuk Pers dan DPR. Pers lebih bebas dalam melakukan aktifitas jurnalistiknya sementara itu hubungan antar lembaga tinggi negara lebih ditengarai adanya parliament heavy. Adanya penguatan fungsi dua lembaga tersebut menyebabkan kedua hubungan menjadi menarik untuk diamati.Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan wawancara mendalam. Wawawancara dilakukan terhadap informan yang terdiri dari anggota DPR-RI, kelompok pers dan kelompok masyarakat.Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pers di era reformasi diwarnai dengan semangat kebebasan yang sangat luar biasa. Hal ini disebabkan oleh karena adanya tuntutan perkembangan demokrasi. Pers Indonesia saat ini sedang mencari jati diri. Hal ini menyebabkan pers tidak mudah untuk diatur oleh siapapun, termasuk dewan. Saat ini belum jelas bentuk pers Indonesia.Selain itu, Pers Indonesia yang baru saja bebas dari tekanan pemerintah dalam melakukan aktifitas jurnalistiknya merasa bahwa saat ini tidak ada suatu institusi yang dapat mengontrol pers. sehingga pers Indonesia saat ini merasa bebas untuk melakukan apa saja yang mereka kehendaki. Pers di era reformasi ini lebih suka menyerang siapa saja, hanya mengambil segi-segi negatif dari Dewan, dan tidak menempatkan isu tidak secara prosposional. Namun fungsi kontrol pers terhadap DPR-.RI dirasakan belum effektif. Hal ini disebabkan karena DPR di dalam era reformasi ini juga memiliki kekuasaan yang luar biasa.Ristriksi politik yang mempengaruhi kehidupan pers, di era reformasi ini relatif sudah tidak dirasakan oleh pers. Namun Penyelesaian sengketa masyarakat dengan pers melalui lembaga peradilan yang mengacu pada KUHP, dirasakan sangat merugikan pers. Sementara ristriksi ekonomi yang berupa pertimbangan bisnis perusahaan pers mempengaruhi kebijakan redaksi.Peran Bagian Pemberitaan dan Penerbitan (Humas) DPR RI dirasakan belum mampu membantu meningkatkan citra positif DPR-RI. Hal ini disebabkan karena kurang terbangunnya hubungan yang baik antara wartawan yang ada di DPR dengan Bagian Pemberitaan dan Penerbitan. Selain itu masih rendahnya kreatifitas Bagian Pemberitaan dan Penerbitan dalam membangun citra, lambannya kinerja staf karena mental pegawai masih diwarnai sebagai seorang birokrat, jumlah personil yang terbatas, kurang jelasnya otoritas kewenangan, serta anggaran yang belum memadai.x + 108 halaman + LampiranDaftar Pustaka : 30 buku (Tahun 1971 s.d. 2003) + 2 Artikel."

"Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi melahirkan media sosial di tengah-tengah masyarakat. Dalam bidang jurnalisme, media sosial - khususnya Twitter - sering digunakan dalam pekerjaan jurnalis dalam mengumpulkan dan menyebarkan informasi. Hal ini melahirkan potensi media sosial Twitter sebagai online public sphere (ruang publik daring). Permasalahan yang ingin diteliti dalam skripsi ini adalah apakah jurnalis Metro TV telah memanfaatkan potensi Twitter sebagai ruang publik daring dengan meng-tweet (mencuit) informasi terkait isu publik dan berinteraksi dengan khalayak. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pemanfaatan potensi Twitter sebagai ruang publik daring dilihat dari informasi yang dicuit jurnalis dan interaksi mereka dengan khalayak. Skripsi ini menggunakan asumsi teoritis ruang publik daring yang berangkat dari konsep ruang publik yang digagas oleh Jurgen Habermas serta kerangka konseptual partisipasi jurnalis dalam ruang publik daring di media sosial Twitter dilihat dari topik cuitan dan interaktivitas dengan akun lain. Penelitian dengan metode analisis isi kuantitatif dilakukan untuk melihat topik yang dibahas oleh jurnalis dalam cuitan yang dihasilkannya serta interaktivitas jurnalis dengan publiknya. Dari hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa jurnalis Metro TV sudah mulai memanfaatkan Twitter sebagai ruang publik daring yang ditunjukkan dengan jumlah cuitan dengan topik yang berkaitan dengan publik lebih banyak daripada cuitan dengan topik pribadi meskipun partisipasi aktif baru ditunjukkan kepada jurnalis yang menggunakan akun profesional mereka. Meskipun demikian, pemanfaatan tersebut belum maksimal karena belum banyak diskusi antara jurnalis Metro TV dengan publik di Twitter yang ditandai dengan minimnya interaksi antar ajurnalis dengan pengguna Twitter lainnya.

---

The development of information and communication technology inspire the emergence of social media in internet. For journalism, social media - especially Twitter - is often used on journalism works to gather and spread information. This thing makes Twitter have a potential to be a new online public sphere. Problems want to be solved in this research is whether Metro TV journalists have utilize Twitter's potential to be online public sphere by spreading information of public affair and interact with public in it.

The purpose of this research was to find the utilisation of Twitter's potential to become online public sphere by looking on the topics of journalists? tweets and their interaction with public. This research used conceptual framework of online public sphere, which derived from Jurgen Habermas public sphere concept. A quantitative content analysis research was conducted to see topics discussed on journalist's tweets and their interactivity with the public.

Based on the research, we can conclude that Metro TV journalists have tweeted informations about public affairs though they only do it with their professional account instead of personal account. They also have not interacted with public that much on Twitter."

"Tabloid Suara Islam memiliki budaya organisasi yang terbentuk dari nilai-nilai religius, dalam hal ini nilai-nilai dalam agama Islam. Salah satu penerapan nilai tersebut telihat pada penetapan aturan untuk jurnalis perempuan. Penetapan aturan khusus untuk jurnalis perempuan dilatarbelakangi oleh kesadaran akan peran perempuan sebagai ibu dan penanggung jawab rumah tangga. Kedua peran ini menjadi tantangan bagi perempuan yang bekerja sebagai jurnalis karena adanya waktu kerja yang fleksibel dan dinamis. Tabloid Suara Islam berusaha mengakomodasi kedua peran ini dengan meletakkan nilai-nilai kasih sayang, perlindungan, dan kepemimpinan. Metode penelitian yang digunakan adalah wawancara dan observasi. Hasilnya, dari nilai-nilai tersebut terbentuk peraturan-peraturan khusus bagi jurnalis perempuan. Peraturan tersebut antara lain tidak adanya penugasan liputan malam hari, tidak adanya penugasan ke luar kota bagi perempuan yang memiliki anak balita dan pendampingan terhadap jurnalis perempuan jika meliput ke luar kota. Aturan lain adalah pemberian cuti hamil selama empat bulan bagi jurnalis perempuan dan adanya konsensus mengenai kepemimpinan perempuan.

---

Tabloid Suara Islam has an organization culture based on religious values, in this case, Islam. One of the implementation of the values is shown in the work rules for woman journalist. The awareness of woman’s domestic function, as mother and the one who is responsible of household, determines the making of those rules. The domestic function becomes such a challenge for woman who works as journalist which has dinamic and flexibility of timework. Tabloid Suara Islam is trying to accommodate both of those roles by placing consideration in affection, protection, and leadership values.

The methods used in this research are literature study, observation, and interview. This research gives result that the values believed by Tabloid Suara Islam have impacts in media rules’s making, especially the work rules of woman journalist. The rules are 1) Woman journalist is not given night shift 2) Woman journalist doesn’t do reporting outside the city 3) Pregnancy break given for four months 4) Certain consensus is made in matter of woman leadership."

"Indonesia is dangerous country to journalist. Vertical and horizontal conflict which still happened in this state bring to comer journalist. Defeated Daily journalist of Bernas daily from Yogyakarta, Udin, before reform era in year 1996, civil war ini Timor East October 1999 or defeated RCTI Ersa Siregar journalist in Aceh, becoming black sheet in Indonesia journalistic world.Attendance of Undang-Undang Nomor.40/1999 Tentang Pers, which for example meant to arrange mechanism of solving of dispute between mass media with source of news, do not have spur. Source of more opting news go through band punish as according to Criminal Code (KUHP) or Civil Code (KUHPerdata) with accusation denigrated, affronting, or harming materially. Source of news may even exist which play judge alone, than using rights answer or have recourse Council Mass media to finish case Though, rights answer and mediasi by Council Mass media more suggested by Law Mass media. But the source of news which feel getting disadvantage by news usually assume usage of insufficient answer rights to indemnify or cure good name.Biggest threat is society which not yet ready to or not yet comprehended liberty of the press. Because, to come the envisioned democratic atmosphere is not easy. Various aspiration and importance each other impinging bearing hardness network in the middle of society, both for conducted by police, military, functioner, or mass premanisme actions, what it is true have been started since before reform spandrel opened. At reform era, threat of a kind come from individual, including state officer, and society group in is multifarious of pressure form or hardness to media and journalist.Alliance Journalist Indonesia (AJI) indicate that at period 1 January till 15 May 2000 happened 43 hardness case to journalist, both for conducted by society, police, military, or governmental functionaly. Koalisi Antikekerasan note even also do not far differ from AJI note. At least in range of time 365 day commencing from 3 May 2000 up to 3 May 2001 have happened 118 wounded case of liberty of the press.Asian Note South East of Press Alliance ( SEAPA) mention that in the year 2000 hardness case to tired journalist of number 147 case, year 2001 going down to become 97 case, and go down again become 72 case in the year 2002, and in the early July 2003 only 54 case along the happening of military conflict in Nanggroe Acheh Darussalam ( NAD). Whereas, AJI note happened 27 violences to journalist in the year 2004. For the year of 2005 there is no data which can be made guidance. But, hardness to mass media remain to happen in a number of place.On the contrary, Indonesia mass media even also like to fish guest speaker dander. Moment resource person answer " comment no", for example, this words interpreted as confession and approval. Method journalistic demand to be mass media report on by fair, cover both sides, well-balancedly, and fair and continue to side wide of importance, is frequently disregarded. Scorpion happened various riot action, violence, and badness, mass media is even also alleged as hardness agent. Thereby, mass media not merely as hardness victim, good hardness physical and also non physical, but also act as hardness perpetrator."