Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Indonesia dikenal sebagai salah satu negara yang memiliki keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. Walaupun Indonesia sudah meratifikasi Convention on International Trade in Endangered Species 1973 (CITES), tetapi Indonesia belum mengimplementasikan aturan-aturan CITES secara optimal. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya penyelundupan satwa di Indonesia, salah satunya adalah kasus dengan Putusan Nomor: 496 /Pid.Sus/2014/PN.Dps. yang akan dibahas dalam tesis ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan sering terjadinya kasus penyelundupan satwa di Indonesia, mengkaji langkah-langkah yang sebaiknya diambil Indonesia dalam mencegah terjadinya kembali kasus penyelundupan satwa yang dilindungi oleh CITES, dan menganalisis tindakan suatu negara ketika satwa hasil penyelundupan masuk ke negaranya. Faktor yang menyebabkan terjadinya penyelundupan satwa secara besar dikarenakan oleh faktor ekonomi dan ketidaktahuan masyarakat mengenai satwa yang dilindungi. Salah satu langkah yang tepat untuk mencegah terjadinya penyelundupan satwa adalah mengadakan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai pentingnya perlindungan satwa yang ada di Indonesia serta dampak yang ditimbulkan.

---

Indonesia is known as one of many countries which has the highest biodiversity in the world. Although Indonesia has ratified the Convention on International Trade in Endangered Species in 1973 (CITES), but Indonesia does not implement CITES rules optimally. This is evidenced by wildlife smuggling in Indonesia, one of many cases is the case with Decision No. 496 /Pid.Sus/2014/PN.Dps. which will be discussed in this thesis. The aims of this study are to analyze the factors that cause frequent occurrence of smuggling cases of wildlife in Indonesia, review the steps that should be taken by Indonesia to prevent the recurrence of smuggling cases of protected species by CITES, and analyze the actions of countries when those animals entry to country. Factors that cause wildlife smuggling is an economic factor and the ignorance of the public regarding the protected animals. One of the appropriate measures to prevent the wildlife smuggling is the socialization and education to the public about the importance of wildlife protection in Indonesia and its impact."

"CITES 1973 merupakan konvensi lingkungan internasional yang bertujuan untuk melindungi tumbuhan dan satwa dari perdagangan internasional yang berlebihan. Konvensi ini menggerakkan upaya global untuk melakukan konservasi terhadap keanekaragaman hayati. Salah satu satwa yang terancam bahaya kepunahan adalah harimau Sumatera. CITES 1973 memasukkannya ke dalam kategori Appendiks 1 yang berarti tidak boleh ada perdagangan komersial terhadap satwa tersebut. Indonesia, sebagai negara habitat harimau Sumatera, telah meratifikasi CITES 1973 dan mengesahkan peraturan-peraturan hukum untuk melindungi tumbuhan dan satwa, termasuk harimau Sumatera. Selain itu, Indonesia juga terlibat kerja sama regional dan global dengan negara-negara habitat harimau lainnya. Namun, populasi harimau Sumatera terus menurun, tidak hanya karena perdagangan, tetapi juga karena kerusakan habitat, perburuan liar, dan konflik dengan manusia. CITES 1973 belum diimplementasikan dengan baik di Indonesia terlihat dari lemahnya penegakan hukum yang menyebabkan populasi harimau Sumatera terus terancam. Penanganan kasus-kasus kriminal terkait harimau Sumatera tidak dilakukan secara tuntas dan sanksi-sanksi yang diberikan tidak memberi efek jera. Perdagangan liar bersifat terbuka dan terorganisir, baik di dalam maupun di luar negeri. Hutan di Pulau Sumatera mengalami degradasi karena banyaknya konversi fungsi hutan untuk kebutuhan komersial. Masyarakat belum dilibatkan dalam perlindungan harimau dan habitatnya; sementara peran NGOs sering terhambat oleh respon yang lambat dari pemerintah. Komitmen Indonesia terhadap CITES 1973 harus diperkuat agar harimau Sumatera tidak lagi terancam kepunahan dan ekosistem di sekitarnya juga turut dilestarikan.

---

CITES 1973 is an international environmental convention aiming to protect flora and fauna from excessive international trade. This convention drives a global effort to conserve biodiversity. One of the animals that are in danger of extinction is Sumatran tigers. CITES 1973 has categorized the species in the Appendix 1, which means there should be no commercial trade against the species. Indonesia, as the habitat for Sumatran tigers, has ratified CITES 1973 and passed the legal regulations to protect plants and animals, including Sumatran tigers. In addition, Indonesia is involved in regional and global cooperation with the other tiger range countries. Nevertheless, the population of Sumatran tiger continues to decline, not only because of trade, but also due to habitat destruction, illegal poaching, and conflict with humans. CITES 1973 has not been implemented properly in Indonesia as seen from the lack of law enforcement causing the population of Sumatran tigers continues to be threatened. Criminal cases towards Sumatran tigers have not been solved completely and sanctions given have less deterrent effect. Illegal trade has become increasingly open and organized, both domestically and globally. Forests in Sumatra have degraded because of the conversion of forest lands to fulfill commercial needs. Local communities have not been involved in the protection of tigers and their habitat; while the role of NGOs is often hampered by the slow response from the government. Indonesia's commitment to CITES in 1973 should be strengthened so that Sumatran tigers are no longer in danger of extinction and the ecosystem around them is also conserved."

"As a result of an SEM study of phytoplankton of the Naroch Lake (Belarus) a new for science species of the genus cyclotella Kutzing (Bacillariophyta) is described. The species is similar to cyclotella kuetzingiana Thwaites."