Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Hubungan Indonesia-Australia pada periode 1959-1968 memi_liki corak hubungan yang berbeda dengan masa sebelum dan sesudah_nya. Kekhasan periode ini terletak pada adanya pertentangan ideo_logis antara Pemerintah Demokrasi Terpimpin Indonesia (1959-1965) yang pro-komunis dengan Pemerintah Liberal Konservatif Australia (1949-1971) yang dipengaruhi oleh orientasi ideologis yang antiko_munis. Perbedaan ideologi itu menyebabkan dalam politik luar negeri, kedua negara pada era Perang Dingin menempuh jalan yang berlainan; Australia bergabung dengan Blok Barat dengan Contain_ment Policy-nya, sementara Indonesia menerapkan Politic, Non-Blok dengan kecenderungan beraliansi dengan MC. Hal ini menyebabkan mendinginnya hubungan Indonesia-Australia' sehingga dapat dikatakan bahwa periode ini menandai titik terburuk dalam hubungan bilateral kedua negara sepaniang sejarahnya. Pertentangan ideologi antara kedua negara yang bertetangga secara geografis ini dapat terlihat dari adanya dua kasus yang mewarnai corak hubungan kedua negara yaitu masalah Irian Barat (1959-1962) dan msalah Konfrontasi Malaysia (1963-1966). Pemerintah Australia memandang bahwa wilayah Irian Barat memiliki anti penting bagi pertahanan Australia karena wilayah tersebut berbatasan dengan Irian Timur (Papua dan New Guinea) yang diperintah oleh Australia. Di mata Australia, pengambil alihan Irian Barat ke tangan Indonesia merupakan suatu bahaya mengingat perkembangan kekuatan komunis di Indonesia dan meningkatnya kekua_tan militer Indonesia atas bantuan militer negara-negara Blok Timur. Dikhawatirkan Indonesia yang komunis, khususnya Irian Barat akan menjadi basis agresi gerakan komunis internasional terhadap wilayah Australia. Namun dalam permasalahan Irian Barat Pemerin_tah Australia cenderung untuk tidak bersikap konfrontatif dengan Indonesia meskipun dibalik layar ternyata mempersiapkan diri dari segi militer untuk menghadapi kemungkinan intervensi militer Indonesia. Realisasi kebijaksanaan antikomunis Australia dalam masalah Konfrontasi Malaysia lebih tegas karena peranan PKI yang makin menguat di Indonesia dan kecenderungan kesejajaran politik luar negeri Indonesia dengan RRC yang berpuncak dengan pembentukan Poros Jakarta-Peking meningkatkan kecemasan Australia terhadap prospek Indonesia menjadi suatu negara komunis. Akibatnya Austra_lia bersikap lebih tegas secara militer dan terlibat dalam unde_clared war dengan Indonesia. Peristiwa G-30 SIPKI beserta reaksi-reaksi terhadapnya memba_wa perubahan besar dalam konstelasi politik Indonesia. Lahirnya Pemerintah Orde Baru yang berorientasi ideologis antikomunis menimbulkan kesejajaran dengan ideologi pemerintah Liberal Konser_vatif Austalia, sehingga dengan demikian dimulailah lembaran baru dalam membina hubungan baik di antara kedua negara."

"ABSTRAKIsu separatisme di Papua merupakan salah satu masalah terbesar yang dihadapi Indonesia karena mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI . Gerakan separatis di Papua mendapat dukungan dari sejumlah negara diantaranya adalah Vanuatu. Tesis ini menjelaskan tentang strategi dan pencapaian diplomasi publik Indonesia di Vanuatu berkenaan dengan isu Papua. Penelitian ini menggunakan teori diplomasi publik dari Leonard, Stead dan Smewing 2002 dengan metode penelitian kualitatif dan menerapkan studi pustaka sebagai teknik pengumpulan data. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa diplomasi publik yang dijalankan Indonesia telah sampai pada tahap ke tiga yakni pelibatan masyarakat Vanuatu dalam aktivitas Indonesia. Namun, diplomasi publik Indonesia belum sampai pada tahapan ke empat sehingga belum mampu mempengaruhi sikap politik Vanuatu atas isu Papua. Vanuatu tetap mendukung gerakan separatis Papua. Penelitian ini mengungkap kendala utama yang menyebabkan diplomasi publik Indonesia di Vanuatu belum mencapai tahapan ke empat yaitu adanya faktor Melanesian Renaissance yang mempengaruhi konstitusi Vanuatu. Selain itu, pelaksanaan diplomasi publik Indonesia di Vanuatu masih didominasi oleh aktor negara atau kurang melibatkan aktor non-negara sehingga strategi diplomasi publik yang dijalankan belum memberikan hasil optimal. Penelitian ini diharapkan berkontribusi pada studi tentang kebijakan luar negeri Indonesia dan diplomasi publik sebagai bagian penting dari ilmu Hubungan Internasional. Kata kunci:Gerakan Separatis Papua; Indonesia; Vanuatu; Diplomasi Publik; Melanesian Renaissance.

---

ABSTRACT Separatism in Papua is one of the major issues faced by Indonesia government since it threatens the unity of the country. Papua separatist movement has been supported by several countries including Vanuatu. This thesis explains the strategy and achievement of Indonesian public diplomacy in Vanuatu which has not been able to resolve the support of the country towards Papua separatist movement. The research uses theory of public diplomacy by Leonard, Stead and Smewing 2002 and applies qualitative research method as well as literature study as the data collection technique. The findings of this research show that Indonesian public diplomacy in Vanuatu has achieved the third hierarchy of public diplomacy which is enganging the people of Vanuatu with Indonesians. However, the country has not yet achieved the fourth level of public diplomacy, thus has yet been able to shape Vanuatu political stance on the issue of Papua. Vanuatu yet staunchly supports Papua separatist movement. This research then reveals the main factor for Indonesia inability to achieve the fourth stage of public diplomacy which is the strong influence of Melanesian Renaissance in Vanuatu constitution. In addition, the conduct of Indonesian public diplomacy in Vanuatu has been dominated by state actor and less involve the role of non state actors, hence the strategies of public diplomacy conducted have produced nonoptimal result. It is hoped that this research will contribute to the study of Indonesian foreign policy as well as public diplomacy as one of the main subjects in International Relations studies. Key words Papua Separatist Movement Indonesia Vanuatu Public Diplomacy Melanesian Renaissance."

"Pembaharuan dalam Islam merupakan 'gerakan pembaharuan dalam agama, sebagai reaksi terhadap melemahnya kehidupan umas Islam. Artinya, gerakan pembaharuan dalam islam merupakan suatu respons dan manifestasi dari kesadaran akan keadaan umat Islam yang sudah tidak mampu lagi bergelut dengan perkembangan zaman, apresiasi terhadap taklid buta, sikap fatalis yang telah mengantarkan mereka kepada keadaan yang menyedihkan, dan keadan umat Islam sudah tidak mampu lagi menangkap ajaran-ajaran Islam secara positif."

"ABSTRAKTesis ini membahas pengaruhi dimensi kewirausahaan organisasi terhadap kinerjaGerakan Mahasiswa Kristen Indonesia. Adapun dimensi kewirausahaan organisasitersebut terdiri atas 3 yakni Inovasi, agresifitas dan keberanian mengambilresiko. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain eksplanatory.Hasil penelitian menyimpulkan bahwa ada hubungan linear antara variabeldimensi inovasi kewirausahaan, dimensi agresifitas kewirausahaan, dan dimensikeberanian mengambil resiko dengan kinerja organisasi. Penelitian inimenyarankan agar GMKI memusatkan perhatian pada dimensi keberanianmengambil resiko karena variabel ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadapkinerja organisasi

---

ABSTRACTThis thesis focused on the entrepreneurial dimension of organizational influenceon the performance of the Indonesian Student Christian Movement. Thedimensions of the entrepreneurial organization that is made up of Innovation,aggressiveness and courage to take risks. This research is a quantitative study withexplanatory design. The research concludes that there is a linear relationshipbetween the variable dimensions of entrepreneurial innovation, entrepreneurialaggressiveness dimensions, and dimension courage to take risks withorganizational performance. This study suggests to GMKI for focusing on thedimension GMKI risk taking because this variable has a significant impact onorganizational performance"

"ABSTRAKPenelitian mengenai Gerakan Muhammadiyah di Kecamatan Jasinga ini dilakukan antara bulan September hingga bulan Desember 1990. Tujuannya adalah untuk melihat sejauh mana peranan gerakan Muhammadiyah terhadap kemajuan dan perkem_hangan masyarakat Jasinga lewat usaha-usaha pembaharuannya. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan disertai penelitian lapangan berupa observasi, wawancara, dan pengalaman pribadi. Wawancara mendalam dilakukan ter_hadap tokoh-tokoh Muhammadiyah dan tokoh-tokoh masyarakat nonMuhammadiyah yang ada di Kecamatan Jasinga. Dari observasi, wawancara, dan studi kepustakaan mern_buktikan bahwa kehadiran Muhammadiyah telah memhawa peru_bahan ke arah yang positif terhadap kemajuan dan perkem_bangan masyarakat Jasinga, baik dalam bidang keagamaan, pendidikan, maupun sosial kemasyarakatan. Dalam hidang keagamaan, pembaharuan yang dilakukan Muhammadiyah adalah dengan cara berusaha membersihkan ajaran Islam dari unsur-unsur yang bukan berasal dari sumber ajaran Islam yang murni, seperti bid_ah, khurafat, takhayul, dan sebagainya. Dalam bidang pendidikan, Muhammadiyah melakukan usa_ha pembaharuannya dengan cara memadukan sistem pendidikan tradisional dengan sistem pendidikan moderen, yaitu dengan membangun lembaga-lembaga pendidikan di dalam kurikulumnya diajarkan pelajaran agama dan pelajaran umum. Dengan jalan ini, maka Muhammadiyah dapat melahirkan orang-orang yang memiliki pengetahuan agama sekaligus pengetahuan umum. Sedangkan di bidang sosial kemasyarakatan, amal usa_ha Muhammadiyah antara lain dengan mendirikan lembaga-lembaga sosial seperti panti asuhan, kursus-kursus keteram_pilan, pembinaan generasi muda dan lain-lain. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kehadiran Muhammadiyah menimbulkan pro dan kontra dari anggota masyarakat, sehingga timbullah ketegangan dan konflik dalam masyarakat yang pada gilirannya melahirkan dua kelompok sosial, yaitu kelompok yang bercorak reformis, yang menghendaki pembaharuan dalam masyarakat dan kelompok tradisionalis, yang berusaha mempertahankan tradisi lama. Pertentangan antara kedua kelompok sosial tersebut, pada mulanya cukup tajam. Namun dalam perkembangan selanjutnya, pertentangan tersebut semakin berkurang menuju proses integrasi.

---

"

"Misi Militer Belanda yang dikirimkan ke Indonesia pada tahun 1951, merupakan salah satu hasil dari kepu_tusan Konferensi Meja Bundar (KMB) pada tahun 1949 di Den Haag. Keberadaannya di Indonesia bertujuan untuk menjadi instruktur pada pusat-pusat pendidikan TNI yang akan mendidik ulang para perwiranya dan menambah serta menyegarkan pengetahuan mereka di bidang kemiliteran setelah selesai bergerilya. Diharapkan perwira-perwira TNI yang telah mendapatkan pengetahuan tersebut dalam waktu yang relatif singkat dapat menjadi instruktur pengganti personil Misi Militer Belanda (MMB) yang hanya mempunyai masa kerja selama 3 tahun. Personil dari MMB ini ditempatkan di pusat-pusat pendidikan ketiga Angkatan. Sesuai dengan keputusan yang telah disepakati bersama oleh kedua belah pihak (pemerintah Indonesia-Belanda), maka yang akan diajar_kan oleh personil MMB hanya dari segi materi saja. Personil MMB tidak diikutsertakan dalam menangani pendidikan TNI di lapangan..."