Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini mengkaji fenomena kejahatan dalam perdagangan Indonesia – Tiongkok dari perspektif Indonesia sebagai korban penipuan. Diawali dengan mengidentifikasi faktor-faktor kriminogenik asimetris yang menciptakan celah terjadinya viktimisasi, dilanjutkan analisis integratif teori transnational organized crime (Massari, 2001), organized fraud (Levi dan Lord, 2011), fraud victimization (Levi, 2009) dan criminogenic asymmetries (Passas, 1999). Melalui pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode triangulasi, studi pustaka, focus group discussion, dan concept development merujuk Marek (2015), peneliti menemukan bahwa fraud victimization terhadap eksportir Indonesia dilakukan oleh kelompok kriminal yang menggunakan kedok perusahaan. Mereka memanfaatkan empat faktor kriminogenik asimetris dan didorong adanya tiga jalur ekspor dari Indonesia ke Tiongkok. Kemudian peneliti melakukan kontekstualisasi konsep fraud victimization ke dalam criminogenic asymmetries dan konseptualisasi fraud victimization menjadi international fraud victimization.

---

This study examines the phenomenon of crime in Indonesia-China trade from the perspective of Indonesia as a victim of fraud. They begin with identifying asymmetric criminogenic factors that create gaps for victimization, followed by an integrative analysis of the theory of transnational organized crime (Massari, 2001), organized fraud (Levi and Lord, 2011), fraud victimization (Levi, 2009), and criminogenic asymmetries (Passas, 2009). 1999). Through a descriptive qualitative approach using the triangulation method, literature study, focus group discussion, and concept development, referring to Marek (2015), the researcher found that fraud victimization against Indonesian exporters by criminal groups using the guise of companies. They take advantage of four asymmetric criminogenic factors and are encouraged by the existence of three export routes from Indonesia to China. Then the researchers contextualized the concept of fraud victimization into criminogenic asymmetries and conceptualized fraud victimization into international fraud victimization."

"Kebijakan moratorium yang melarang pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke negara Arab Saudi diberlakukan akibat maraknya permasalahan yang dialami PMI di negara tersebut. Tujuan kebijakan ini sebagai upaya pemerintah dalam melindungi PMI serta memperbaiki sistem yang berlaku. Setelah diberlakukan pada tahun 2015, terdapat pengiriman PMI secara nonprosedural ke Arab Saudi dan terindikasi sebagai kejahatan perdagangan manusia. Dalam penulisan ini digunakan kerangka hukum internasional terkait perdagangan manusia dan konsep criminogenic asymmetries dalam mengidentifikasi kejahatan perdagangan manusia terhadap PMI nonprosedural pasca moratorium beserta penyebabnya. Metode yang digunakan adalah analisis data sekunder dan pengumpulan data diperoleh dari sumber laporan, penelitian terdahulu dan berita, serta wawancara singkat. Hasil penelitian menemukan bahwa pengiriman PMI nonprosedural merupakan perdagangan manusia dan disebabkan oleh asimetri antarnegara yang kriminogenik akibat difasilitasi dorongan untuk melakukan kejahatan, tersedianya keuntungan atas tindakan tersebut, dan kemampuan untuk melemahkan pengendalian sosial.

---

The moratorium policy that bans the sending of Indonesian Migrant Workers (PMI) to Saudi Arabia was enacted due to the widespread problems experienced by PMI in the country. The purpose of this policy is the government's effort to protect migrant workers and improve the existing system. After it was implemented in 2015, there were non-procedural sending of migrant workers to Saudi Arabia and indicated as a crime of human trafficking. This paper uses the international legal framework related to human trafficking and the concept of criminogenic asymmetries to identify human trafficking crimes against non-procedural migrant workers after the moratorium and their causes. The method used is secondary data analysis and data collection is obtained from reports, previous research and news sources, and also conducted brief interviews. The results found that the sending of non-procedural migrant workers constitutes human trafficking and is caused by criminogenic asymmetries between countries due to the facilitation of the urge to commit crimes, the availability of benefits for such actions, and the ability to weaken social control."

"Tugas karya akhir ini dibuat dengan tujuan untuk mengetahui penyebab perpindahan lintas batas limbah elektronik. Negara Belgia dan Nigeria menjadi kajian utama dalam tulisan ini. Negara Belgia merupakan salah satu pengirim terbanyak limbah elektronik ke Nigeria yang kini dianggap sebagai tempat pembuangan utama limbah elektronik di dunia. Analisis dalam tulisan ini menggunakan pemikiran criminogenic asymmetries dari Nikos Passas. Data didapatkan dari studi-studi yang telah dilakukan oleh lembaga internasional dan regional. Hasil dari tulisan ini menemukan bahwa perbedaan atau asimetri dalam bidang ekonomi, politik, hukum, dan budaya memfasilitasi perpindahan lintas batas limbah elektronik. Hal ini mendorong permintaan barang illegal, mendorong insentif bagi pelaku untuk terlibat dalam kejahatan, dan melemahkan kontrol atau pengawasan dari pihak berwenang. Dalam tulisan ini perpindahan limbah elektronik dianggap sebagai transnational environmental crime karena berbahaya dan merugikan lingkungan, manusia, dan makhluk hidup lain.

---

This paper aims to search for the cause of the transboundary movement of electronic waste. Belgia and Nigeria are the main countries in this research. Belgia is one of the main exporter of electronic waste to Nigeria that known as the major dumpsite of electronic waste in the world. The analysis is based on criminogenic asymmetries, a concept by Nikos Passas. The data for this study is derived from research done by international and regional institutes. This study found that asymmetry in economy, politic, law, dan culture facilitate transboundary movement of electronic waste. These asymmetries then stimulate demand for illegal goods, incentive for perpetrators to contribute in illegal activity, and weaken the ability of authority to control crime. In this study, the transboundary movement of electronic waste is considered as a transnational environmental crime because of the harms it causes for environment, human, and other living being."

"Pemanfaatan agama dalam promosi kegiatan bisnis bukan merupakan fenomena yang asing. Dalam praktiknya, hal ini semakin ditunjang apabila aktor yang melakukan adalah tokoh agama dan dihormati masyarakat. Namun, seringkali kepercayaan umat dan kekuasaan yang dimiliki oleh tokoh agama ini digunakan untuk melakukan penipuan yang disebut sebagai affinity fraud. Sosok tokoh agama dapat memanipulasi kegiatan bisnis yang merugikan seperti skema piramida menjadi bisnis yang diminati. Hal inilah yang membuat affinity fraud khususnya dalam promosi skema piramida memiliki urgensi tinggi untuk diberi perhatian. Metode penelitian yang dilakukan merupakan penelitian kualitatif kritis yang membahas isu tersebut dengan menggunakan perspektif kriminologi kritis. Dalam penyusunannya, peneliti melakukan studi kasus terhadap viktimisasi enam orang korban affinity fraud dalam kegiatan perekrutan mitra bisnis PayLay. Penelitian menunjukkan bahwa status tokoh agama dan narasi keagamaan kerap digunakan untuk melakukan penipuan melalui eksploitasi kepercayaan umat terhadap agama mereka.

---

The utilization of religion in promoting business activities is not an unfamiliar phenomenon. In practice, this is further supported when the actors involved are religious figures who are respected by the community. However, often the faith of the followers and the power held by these religious figures are used to engage in fraud, known as affinity fraud. Religious figures can manipulate detrimental business activities such as pyramid schemes into popular businesses. This is what makes affinity fraud, especially in promoting pyramid schemes, an issue that requires significant attention. The research method conducted is a critical qualitative study that discusses this issue from the perspective of critical criminology. In its development, the researcher conducted a case study on the affinity fraud victimization experienced by six individuals who were recruited as business partners by PayLay. The research indicates that the status of religious figures and religious narratives are often used to deceive people by exploiting their faith in their religion."

"Lelang online di media sosial merupakan bentuk penyalahgunaan fungsi media sosial. Salah satu media yang digunakan untuk kegiatan lelang online adalah Instagram. Instagram digunakan oleh pelaku kejahatan untuk melakukan viktimisasi penipuan lelang online. Dengan menggunakan routine activity theory tulisan ini akan menjelaskan faktor- faktor yang mempengaruhi viktimisiasi penipuan lelang online di media sosial Instagram. Data yang ada pada penulisan ini menggunakan data sekunder dari media sosial yang akan dianalsis dengan teknik analisis narasi. Berdasarkan hasil penelitian, adalah terdapat 3 (tiga) faktor viktimisasi penipuan lelang online di Instagram. Pertama, pemanfaatan computing environment pada Instagram yang merupakan motivated offender. Kedua, perilaku risk-taking korban yang mempengaruhi korban menjadi suitable target. Terakhir, kurangnya pengawasan yang handal oleh provider yaitu Instagram dan Pemerintah yang merupakan uncapable guardian.

---

Online auctions on social media are a form of abuse of the function in social media. One of the social media used for online auction activities is Instagram. Instagram is used by criminals to do victimization on online auction fraud. By using routine activity theory, this paper will explain the factors that influence the victimization of online auction fraud on social media Instagram. The data used in this paper is a secondary data from social media which will be analyzed using narrative analysis techniques. Based on the research results, there are 3 (three) factors of victimization of online auction fraud on Instagram First, the use of the computing environment on Instagram which is a motivated offender. Second, the victim's risk-taking behavior that influences the victim to become a suitable target. Finally, there is a lack of reliable supervision by providers, namely Instagram and the government, which are uncapable guardians."

"Maraknya digitalisasi penjualan tiket dan penggunaan media sosial yang luas menjadikan penipuan tiket konser secara daring sebagai isu yang tak kunjung selesai. Prevalensi kasus tersebut malah semakin meningkat dengan adanya tren pelaksanaan konser musik di Indonesia. Didasari oleh pendekatan kualitatif, studi ini mengeksplorasi pengalaman viktimisasi yang dilalui oleh para pengguna media sosial ketika mereka melalui penipuan tiket konser. Dengan melakukan wawancara dengan sepuluh pengguna media sosial yang merupakan korban dari penipuan tiket konser, temuan dari penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan pengalaman dan dampak viktimisasi antara korban. Di atas itu, hasil dari wawancara yang dilakukan dengan Kominfo dan Polda Metro Jaya menemukan bahwa sudah terdapat beberapa langkah pencegahan yang dilakukan oleh negara. Namun, pernyataan dari para subjek penelitian menunjukkan bahwa implementasi dari segala upaya tersebut masih menghadapi berbagai hambatan.

---

The digitalization of ticket sales and the widespread use of social media have made online concert ticket fraud a persistent issue. The prevalence of these cases has increased with the rising trend of music concerts in Indonesia. Based on a qualitative approach, this study explores the experiences of victimization experienced by social media users when they go through concert ticket fraud. By conducting interviews with ten social media users who were victims of concert ticket fraud, the findings of this research show that there are differences in the experiences and impacts of victimization between victims. On top of that, the results of interviews conducted with Kominfo and Polda Metro Jaya found that there had been several preventive steps taken by the state. However, statements from research subjects show that the implementation of all these efforts still faces various obstacles."

"Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menciptakan celah untuk mengeksekusi suatu kejahatan siber tertentu hingga mengeksekusi para pelakunya sekalipun, seperti aksi vigilantisme digital melalui doxing sebagai reaksi sosial terhadap kejahatan yang dilakukan dengan bentuk kejahatan siber lainnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan proses di mana korban penipuan online melakukan drift dan mendalihkan tindakannya sebagai pelaku doxing di Twitter, secara khusus melalui penerapan teknik netralisasi. Penelitian ini menggunakan data berupa utas kasus di Twitter yang diunggah oleh para korban penipuan online, berisikan pengalaman viktimisasi yang dilengkapi oleh penjabaran kronologi kasus dan penyebaran beberapa data pribadi sensitif orang lain. Dalam menganalisis konten tersebut, digunakan teori drift oleh Matza (1964) serta konsep teknik netralisasi oleh Sykes dan Matza (1957), Klockars (1974), dan Henry (1990). Hasil analisis menunjukkan bahwa kelima utas kasus terbukti sebagai tindakan vigilantisme digital dengan tipologi tertentu yaitu investigating dan hounding. Vigilantisme digital juga dilakukan melalui tindakan doxing yang menyerang beberapa konsep identity knowledge, terutama nama lengkap legal. Perbedaan tujuan doxing dalam kelima utas kasus mengarahkan mereka pada tipologi tertentu. Melalui uraian doxing sebagai bentuk kejahatan siber, disimpulkan bahwa korban penipuan online telah melakukan drift atas dirinya sendiri menjadi pelaku doxing, yang juga berkaitan erat dengan terjadinya suatu proses Van Dijk Chain dalam setiap kasus. Guna mengetahui dan menganalisis viktimisasi yang menghasilkan drift, penjabaran teori drift secara lebih spesifik dielaborasikan dan didukung oleh penerapan teknik netralisasi oleh pelaku doxing dari masing-masing utas kasus, sehingga memungkinkan terjadinya proses pendalihan atau pembenaran terhadap kejahatannya.

---

The development of information and communication technology has created loopholes to execute certain crimes or even to execute the offenders or perpetrators itself, for example digital vigilantism through doxing as a social reaction to crime which committed with another form of cyber crime. The purpose of this research is to explain the process in which the online fraud victims drift and justify their actions as Twitter- doxing offenders, specifically through the application of neutralization techniques.

This research uses data in the form of Twitter threads which are uploaded by the victims of online fraud itself, containing experiences of victimization and followed by a description of the chronology of the cases and dissemination of the fraudsters’ sensitive personal data. In analyzing the content, drift theory by Matza (1964) and the concepts of neutralization techniques by Sykes and Matza (1957), Klockars (1974) and Henry (1990) were used. The results of the analysis show that all five Twitter threads are proven to be a form of digital vigilantism with certain typologies, namely investigation and hounding. Digital vigilantism is also exercised through acts of doxing which attack some notions of knowledge identity, especially the legal name. Different goals of doxing in all five threads leads them to a certain typology.

Through the explanation of doxing as a form of cyber crime, then it means that the online fraud victims have drifted themselves into doxing offenders, which is also closely related to the occurence of the Van Dijk Chain process on each case. In order to identify and analyze the victimization which results in drift, the elaboration of drift theory is more specifically elaborated and supported by the application of neutralization techniques, done by doxing offenders from each thread, thus enabling a process of justification of their crimes."

"Dengan jumlah pengguna media sosial yang besar, fenomena ulasan palsu daring bukanlah hal yang jarang terjadi di Indonesia. Namun, hal ini belum banyak dibahas secara akademis, terlepas dari kompleksitas isu dan beragamnya kerugian bagi korban. Menggunakan pendekatan kualitatif, studi ini bertujuan untuk memahami pengalaman perempuan yang ter-viktimisasi oleh ulasan produk kecantikan palsu di Twitter (X) melalui metode wawancara mendalam. Penelitian ini mengadopsi perspektif feminisme Marxis untuk turut mengeksplorasi penggunaan ulasan daring oleh industri kecantikan sebagai perantara teknologi yang mempromosikan standar feminitas guna menumbuhkan konsumerisme perempuan. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa ulasan palsu tergolong sebagai penipuan karena merupakan iklan yang menyesatkan. Standar kecantikan/feminitas yang termuat dalam ulasan palsu menuntut perempuan untuk terus-menerus mengonsumsi produk kecantikan, sehingga semakin rentan menjadi korban eksploitasi kapitalisme dan patriarki. Tidak hanya menyebabkan kerugian fisik, kesehatan, sosial, emosional, atau finansial, ulasan palsu juga dapat memengaruhi kepercayaan diri perempuan dan menjebak mereka dalam tanggung jawab atas kerja domestik digital yang tidak dibayar.

---

With a large number of social media users, the online fake reviews phenomenon is not uncommon in Indonesia. However, it has not been widely discussed academically, despite the complexity of the issue and the various losses for victims. By using a qualitative approach, this study aims to understand the experiences of women victimized by fake beauty product reviews on Twitter (X) through in-depth interviews. This research adopts a Marxist feminist perspective to also explore the beauty industry’s use of online reviews as a tool that promotes femininity standards to encourage consumerism on women. The findings of this research show that fake reviews are considered as fraud because they are misleading advertisements. The beauty/femininity standards contained in fake reviews demand continuous consumption of beauty products, making women more vulnerable to exploitation by capitalism and patriarchy. Not only do fake reviews cause physical, health, social, emotional, or financial harm, they can also affect women’s self-confidence and trap them in the responsibility of unpaid digital domestic labor."

"Penelitian ini berupaya mengubah perspektif umum terhadap kelompok remaja di fase usiaremaja akhir yang terlibat dalam tindak pidana terorisme dari non victim menjadi designatedvictim. Merujuk pada Strobl, designated victim merupakan kondisi dimana seseorang yangtidak menganggap dirinya sebagai korban, tetapi dianggap sebagai korban olehindividu/kelompok lain (Strobl, 2010). Melalui in-depth interview, focus group discussion, danAnalytical Hierarchy Process yang melibatkan informan utama, pendukung, dan pakar,penelitian ini menemukan bahwa posisi remaja sebagai designated victim dapat dijelaskanmelalui relasi kerentanan, viktimisasi struktural, radikalisme dan terorisme, dan risk society.Relasi keempat faktor ini terepresentasi dalam 8 konteks sosial yang menjadi latar masaperkembangan remaja, yakni: konstruksi eksklusivitas beragama dalam sosialisasi primer dansekunder, kontribusi konflik keluarga, sifat altruisme sebagai perwujudan solidaritas in-group,paparan konten radikal secara intensif dalam media sosial, keterlibatan kelompok radikal,definisi situasi yang berbeda terhadap radikalisme dan terorisme, propaganda dalam peristiwapolitik lokal dan global, dan kebijakan yang bersifat intoleran. Relasi ini menempatkan pararemaja pada realitas berbeda dimana nilai dan norma yang diyakini oleh mereka berbedadengan nilai dan norma yang berlaku umum, sehingga mereka tidak menyadari bahwa merekaadalah korban atau designated victim. Untuk itu, dibutuhkan strategi di level mikro, meso,hingga makro dalam agenda pencegahan dan penanggulangan pelibatan remaja dalamradikalisme dan terorisme di Indonesia kedepannya sebagai bentuk perlindungan hak remajasebagai individu yang masih dalam proses perkembangan.

---

This study aims to transform the general perception of late adolescent terrorist participants

from non-victims to designated victims. Referring to Strobl (2010), designated victim is a

situation where a person does not regard himself/herself as a victim but is regarded as a victim

by relevant others. Through in-depth interviews, focus group discussions, and the Analytical

Hierarchy Process involving key informants, supporters, and experts, this study found that

adolescents as designated victims can be explained through relations of vulnerability, structural

victimization, radicalism and terrorism, and risk society. The relationship between these four

factors is represented in eight social contexts that serve as the background in adolescent

development as follows: 1) the construction of religious exclusivity in primary and secondary

socialization; 2) the role of family conflict; 3) the altruism as an embodiment of in-group

solidarity; 4) high exposure to radical content on social media; 5) the involvement of radical

groups; 6) different definitions of situations against radicalism and terrorism; 7) propaganda in

local and global political events; and 8) intolerant policies. This relationship placed adolescents

in a different reality where their belief about values and standards are differ from generally

accepted values and standards, and as a result, they are unaware that they are victims or designated victims. In order to safeguard the rights of adolescents as individuals who are still

developing, strategies at the micro, meso, and macro levels are required in the agenda of

preventing and overcoming adolescent involvement in radicalism and terrorism in Indonesia in

the future."

"Dalam era digital saat ini, penjahat internet telah menunjukkan kemampuan mereka yang terampil dan canggih dalam melakukan kejahatan berdasarkan peluang yang ada. Kejahatan siber telah menjadi tren yang meningkat di sektor teknologi informasi dan digital, khususnya pada platform binary option. Para pelaku penipuan ini cenderung memanfaatkan media sosial dan platform online untuk menarik calon korban mereka. Mereka menggunakan strategi pemasaran yang cerdik dengan "flexing" atau memamerkan gaya hidup mewah dan kekayaan yang seolah-olah merupakan hasil dari investasi mereka. Korban penipuan investasi online peluang investasi yang menguntungkan, orang awam yang tertarik pada dunia perdagangan, serta orang-orang yang tengah menghadapi kesulitan finansial dan mencari jalan keluar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk viktimisasi dengan menggunakan gaya hidup flexing sebagai daya tarik korban dalam penipuan berbasis online trading pada kasus binary option dan menentukan langkah-langkah pencegahan untuk melindungi masyarakat dari kejahatan penipuan ini. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dengan wawancara terhadap lima informan yang terdiri dari empat korban dan satu petugas kepolisian yang menangani kasus penipuan daring. Berdasarkan hasil penelitian, fenomena ini dapat dianalisis menggunakan teori aktivitas rutin, yang menjelaskan bahwa kejahatan terjadi ketika pelaku, korban potensial, dan ketiadaan pengawasan bertemu pada waktu dan tempat yang sama. Penipuan ini juga memanfaatkan halo effect, di mana bias kognitif membuat korban menilai positif investasi berdasarkan kesan pertama yang diciptakan oleh gaya hidup mewah para promotor. Untuk pencegahan terhadap manipulasi ini, teori primary crime prevention menekankan pentingnya edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang taktik manipulatif yang digunakan pelaku. Dampak penipuan ini tidak hanya dirasakan oleh korban primer yang mengalami kerugian finansial langsung, tetapi juga oleh viktimisasi sekunder yang menanggung beban emosional dan sosial, serta viktimisasi tertier yang merasakan dampak sosial jangka panjang, seperti penurunan kepercayaan masyarakat terhadap investasi daring. Pendekatan ini relevan dengan teori secondary crime prevention, yang berfokus pada pengurangan risiko viktimisasi lebih lanjut, serta teori tertiary crime prevention, yang bertujuan untuk mengurangi dampak jangka panjang dari kejahatan dan mencegah kejahatan berulang.

---

In today's digital era, internet criminals have shown their skilled and sophisticated abilities in committing crimes based on existing opportunities. Cybercrime has become an increasing trend in the information and digital technology sector, especially on the binary option platform. These fraudsters tend to utilize social media and online platforms to attract their potential victims. They use clever marketing strategies by "flexing" or showing off a luxurious lifestyle and wealth that seems to be the result of their investment. Victims of online investment fraud through binary options come from various backgrounds, including novice investors looking for profitable investment opportunities, laypeople interested in the world of trading, and people who are facing financial difficulties and looking for a way out. This study aims to analyze the form of victimization by using the flexing lifestyle as an attraction for victims in online trading- based fraud in the binary option case and to determine preventive measures to protect the public from this fraudulent crime. The research method used is qualitative, with interviews with five informants consisting of four victims and one police officer who handles online fraud cases. Based on the results of the study, this phenomenon can be analyzed using the Routine Activity Theory, which explains that crime occurs when perpetrators, potential victims, and the absence of supervision meet at the same time and place. This fraud also exploits the halo effect, where cognitive biases cause victims to positively evaluate investments based on the first impression created by the promoters' lavish lifestyles. To prevent this manipulation, the primary crime prevention theory emphasizes the importance of education to raise public awareness of the manipulative tactics used by the perpetrators. The impact of this fraud is not only felt by the primary victims who experience direct financial losses, but also by the secondary viktimisasi who bear the emotional and social burden, as well as the tertiary viktimisasi who experience long-term social impacts, such as decreased public trust in online investment. This approach is relevant to the econdary crime prevention theory, which focuses on reducing the risk of further victimization, as well as the tertiary crime prevention Theory, which aims to reduce the long-term impact of crime and prevent recurrence of crime."