Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Permintaan layanan psikiatri forensik di Indonesia terus meningkat. Namun, psikiater di Indonesia merasa kurang kompeten dan kurang percaya diri dalam melakukan analisis psikomedikolegal dan melaporkan hasil pemeriksaannya, karena ketiadaan pedoman dan metode pendidikan yang belum seragam. Penelitian ini terdiri atas tiga tahap yang bertujuan untuk mengidentifikasi komponen Kemampuan Berpikir Analisis Psikomedikolegal (KBAP) dan mengembangkan modul pengajaran yang sahih dan mampu laksana. Penelitian menggunakan desain exploratory sequential mixed method. Pada tahap 1, dilakukan penelusuran kepustakaan dan penilaian kebutuhan dari pemangku kepentingan untuk mengidentifikasi komponen KBAP, dilanjutkan dengan teknik delphi melibatkan pakar psikiatri, hukum, dan bidang lain yang relevan. Hasilnya diadaptasi menjadi instrumen penilaian KBAP beserta panduan penilaiannya. Pada tahap 2, dilakukan studi potong lintang terhadap psikiater Indonesia untuk mengetahui skor KBAP dan faktor-faktor yang memengaruhinya. Pada tahap 3, dilakukan pengembangan dan uji coba Modul KBAP. Penelitian tahap 1 menghasilkan 60 butir KBAP yang dibagi empat tahap: persiapan, pemeriksaan, penulisan laporan, serta persiapan dan pemberian keterangan di pengadilan. Instrumen penilaian, berupa rubrik yang dilengkapi panduan pengisian, memiliki validitas isi dan reliabilitas antarpenilai yang baik. Median skor KBAP dari 165 subjek sebesar 37 (rentang nilai 5 sampai 89). Tidak didapatkan faktor yang berhubungan dengan skor KBAP. Modul KBAP yang dikembangkan pada tahap 3, berdasarkan temuan dari tahap 1 dan 2, berlangsung secara daring selama 6 minggu, terdiri atas kegiatan pembelajaran dan evaluasi yang dilakukan secara asinkronus dan sinkronus. Modul KBAP secara keseluruhan dinilai mampu laksana dan sahih. Selain itu, peserta menunjukkan hasil yang baik dalam evaluasi hasil pembelajaran modul. Secara keseluruhan, penelitian ini dirancang untuk dapat menjawab kebutuhan dalam peningkatan keterampilan psikiatri forensik Indonesia dengan memberikan pedoman konkret dan modul pengajaran yang berpotensi untuk dikembangkan lebih lanjut baik dalam aspek pendidikan, penelitian, maupun pelayanan.

---

Requests for forensic psychiatry assessments have consistently increased. However, Indonesian psychiatrists still view themselves as incompetent, and thus, unconfident in conducting psychomedicolegal analysis and reporting the results, which may stem from a lack of concrete guidelines and uniform teaching methods throughout the country. Furthermore, psychomedicolegal analysis as a form of clinical reasoning can be influenced by cognitive and emotional factors. Thus, this study aims to identify components of psychomedicolegal analysis competency and to develop its educational module. This study used an exploratory sequential mixed method design. In Part 1 of the study, literature review and needs analysis from stakeholders were conducted to identify components of psychomedicolegal analysis, which were then refined through Delphi technique involving experts from psychiatry, law, and other relevant fields. The components are adapted into a scoring instrument and its user manual. In Part 2, a cross-sectional study was conducted among Indonesian psychiatrists to estimate the level of psychomedicolegal analysis of competence and related factors. In Part 3, a module for psychomedicolegal analysis was developed and tested. Part 1 of this study resulted in 60 items of psychomedicolegal analysis competency, divided into 4 domains: preparation, assessment, report writing, and giving expert testimony. The scoring instrument was designed as a rubric and complemented by a manual containing item explanations and operational definitions. The instrument has acceptable content validity and inter-rater reliability. In Part 2, a sample of 165 psychiatrists had a median psychomedicolegal analysis score of 37 (range 5 to 89). No factors are significantly associated with it. In Part 3, the psychomedicolegal analysis module, formulated from the findings of Part 1 and 2, was conducted as an online course for 6 weeks, consisting of asynchronous and synchronous activities. The module was considered feasible and valid. Also the participants showed good results in evaluation of the module. Overall, the psychomedicolegal analysis scoring instrument and the resulting module were able to answer the need for skill development in Indonesian forensic psychiatry by providing concrete guidelines and teaching methods that have the potential to be further developed as educational innovation, research, and services."

"Profesional kesehatan mental memainkan peran mendasar dalam membantu pengadilan pada kasus-kasus pengampuan. Dibutuhkan kemampuan assessing psychiatrist yang dapat melakukan pemeriksaan sesuai peran yang diminta yaitu menghadirkan bukti objektif untuk kepentingan hukum. Dengan belum adanya modul pengajaran yang seragam dalam mempersiapkan psikiater umum untuk menghadapi permintaan penilaian kapasitas mental pada kasus pengampuan, maka studi ini berupaya mendapatkan dasar keilmuan untuk mengembangkan prosedur yang terstandar bagi psikiater. Dilakukan pencarian jurnal atau artikel menggunakan database elektronik Oxford Journal, Springer Link, EBSCO Host, ProQuest, PubMed, dan Cochrane Library. Studi literatur ini menggunakan format PICO framework dengan kriteria inklusi dan kriteria ekslusi untuk mendapatkan artikel yang sesuai dengan topik penelitian. Selain itu dilakukan pula pencarian referensi dan jurnal yang relevan secara manual (hand searching). The Joanna Briggs Institute (JBI) Critical Appraisal dan the Scale for the Assessment of Narrative Review Articles (SANRA) digunakan dalam penilaian kualitas artikel. Jumlah artikel yang didapat berdasarkan uji kelayakan terhadap kriteria inklusi dan eksklusi sebanyak 14 artikel. Didapatkan penilaian yang dilakukan meliputi  perspektif individu yang akan diajukan untuk menjalani pengampuan maupun penilaian terhadap keluarga yang akan menjadi wali pengampu. Beberapa hal-hal yang harus menjadi perhatian bagi assessing psychiatrist terkait tahapan dan faktor-faktor penting juga harus diperhatikan untuk penilaian kapasitas mental dalam kasus pengampuan serta instrumen-instrumen yang menunjang penilaian secara obyektif pada kasus pengampuan. Penerapan prinsip-prinsip penilaian kapasitas mental pada kasus pengampuan diharapkan dapat membantu dalam penyusunan prosedur pelayanan medis yang obyektif dan akurat di fasilitas pelayanan kesehatan jiwa.

---

Mental health professionals play a fundamental role in assisting courts in guardianship cases. An assessing psychiatrist's ability is needed who can carry out examinations according to the requested role, namely presenting objective evidence for legal purposes. Becausse of there is no uniform teaching modules in preparing general psychiatrists to meet the demand for mental capacity assessments in guardianship cases, leads this study seeks to gain a scientific basis for developing standardized procedures for psychiatrists. Journal or article searches were conducted using the Oxford Journal, Springer Link, EBSCO Host, ProQuest, PubMed, and Cochrane Library electronic databases. This literature study uses the PICO framework format with inclusion criteria and exclusion criteria to obtain articles that are in accordance with the research topic. In addition, a manual search for references and relevant journals was also carried out (hand searching). The Joanna Briggs Institute (JBI) Critical Appraisal and the Scale for the Assessment of Narrative Review Articles (SANRA) were used in the article quality assessment. The number of articles obtained based on the feasibility test against the inclusion and exclusion criteria was 14 articles. It was found that the assessment carried out includes the perspective of the individual who will be proposed to undergo a guardianship as well as an assessment of the family who will become the guardian. This systematic review contains matters that should be a concern for assessing psychiatrists regarding the stages and important factors that must be considered for the assessment of mental capacity in the case of guardianship as well as the instruments that support objective assessment in the case of guardianship. The application of the principles of mental capacity assessment in guardianship cases is expected to assist in the preparation of objective and accurate medical service procedures in mental health care facilities."

"Lembaga Kejaksaan Republik Indonesia memiliki kewenangan-kewenangan yang dapat berkaitan dengan psikiatri forensik. Skripsi ini akan membahas mengenai apa saja kewenangan-kewenangan tersebut berikut kedudukan psikiatri forensik dalam kewenangan-kewenangan tersebut serta pelaksanaan kewenangan-kewenangan tersebut secara kelembagaan oleh lembaga Kejaksaan Republik Indonesia. Sudut pandang yang diambil dalam skripsi ini adalah dengan membandingkan lembaga Kejaksaan Republik Indonesia dengan lembaga Kepolisian Republik Indonesia dalam hal perangkat penunjang dalam susunan organisasi yang bertugas untuk mengkelola kewenangan terkait medis khususnya psikiatri forensik yang ada. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, psikiatri forensik berkedudukan sebagai ilmu yang membantu peradilan ketika di dalamnya terlibat orang dengan gangguan jiwa. Kemudian, dalam pelaksanaannya lembaga Kejaksaan belum mempunyai organ khusus dalam struktur organisasi yang mengkelola aspek medis khususnya psikiatri forensik.

---

The Attorney of the Republic of Indonesia has authorities which linked to forensic psychiatry. This study will discuss about those authorities along with the standing of forensic psychiatry in those authorities and the implementation of those authorities institutionally. The point of view taken in this thesis is to compare the institutions of the Attorney of the Republic of Indonesia with the Police of the Republic of Indonesia in terms of supporting tools in the organizational structure that are responsible for the management of medical related authorities, especially forensic psychiatry. Based on the results of research that has been done, forensic psychiatry serves as a science that helps the judiciary when involved people with mental disorders. Then, in its implementation, the Attorney of the Republic of Indonesia has no specific organs in the organizational structure that manage the medical aspects especially forensic psychiatry."

"[Juvenile justice centers have a long tradition as an unfortunate stop for young offenders who need mental health care. Reports estimate that as many as 70% of the youth in detention centers meet criteria for mental health disorders. As juvenile justice systems once again turn their focus from confinement to rehabilitation, mental health providers have major opportunities to inform and improve both practice and policy. The Handbook of Juvenile Forensic Psychology and Psychiatry explores these opportunities by emphasizing a developmental perspective, multifaceted assessment, and evidence-based practice in working with juvenile offenders. This comprehensive volume provides insights at virtually every intersection of mental health practice and juvenile justice, covering areas as wide-ranging as special populations, sentencing issues, educational and pharmacological interventions, family involvement, ethical issues, staff training concerns, and emerging challenges. Together, its chapters contain guidelines not only for changing the culture of detention but also preventing detention facilities from being the venue of choice in placing troubled youth.Key issues addressed in the Handbook include: Developmental risks for delinquency. Race and sex disparities in juvenile justice processing. Establishing standards of practice in juvenile forensic mental health assessment. Serving dually diagnosed youth in the juvenile justice system. PTSD among court-involved youth. Female juvenile offenders. Juvenile sex offenders.;Juvenile justice centers have a long tradition as an unfortunate stop for young offenders who need mental health care. Reports estimate that as many as 70% of the youth in detention centers meet criteria for mental health disorders. As juvenile justice systems once again turn their focus from confinement to rehabilitation, mental health providers have major opportunities to inform and improve both practice and policy. The Handbook of Juvenile Forensic Psychology and Psychiatry explores these opportunities by emphasizing a developmental perspective, multifaceted assessment, and evidence-based practice in working with juvenile offenders. This comprehensive volume provides insights at virtually every intersection of mental health practice and juvenile justice, covering areas as wide-ranging as special populations, sentencing issues, educational and pharmacological interventions, family involvement, ethical issues, staff training concerns, and emerging challenges. Together, its chapters contain guidelines not only for changing the culture of detention but also preventing detention facilities from being the venue of choice in placing troubled youth.Key issues addressed in the Handbook include: Developmental risks for delinquency. Race and sex disparities in juvenile justice processing. Establishing standards of practice in juvenile forensic mental health assessment. Serving dually diagnosed youth in the juvenile justice system. PTSD among court-involved youth. Female juvenile offenders. Juvenile sex offenders., Juvenile justice centers have a long tradition as an unfortunate stop for young offenders who need mental health care. Reports estimate that as many as 70% of the youth in detention centers meet criteria for mental health disorders. As juvenile justice systems once again turn their focus from confinement to rehabilitation, mental health providers have major opportunities to inform and improve both practice and policy. The Handbook of Juvenile Forensic Psychology and Psychiatry explores these opportunities by emphasizing a developmental perspective, multifaceted assessment, and evidence-based practice in working with juvenile offenders. This comprehensive volume provides insights at virtually every intersection of mental health practice and juvenile justice, covering areas as wide-ranging as special populations, sentencing issues, educational and pharmacological interventions, family involvement, ethical issues, staff training concerns, and emerging challenges. Together, its chapters contain guidelines not only for changing the culture of detention but also preventing detention facilities from being the venue of choice in placing troubled youth.Key issues addressed in the Handbook include: Developmental risks for delinquency. Race and sex disparities in juvenile justice processing. Establishing standards of practice in juvenile forensic mental health assessment. Serving dually diagnosed youth in the juvenile justice system. PTSD among court-involved youth. Female juvenile offenders. Juvenile sex offenders.]"