Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sebagai penganut Teori Fiksi Hukum, pemerintah Indonesia memiliki konsekuensi untuk memastikan dokumen peraturan perundang-undangan mudah diakses publik. Salah satu cara yang ditempuh adalah menyediakan akses dokumen peraturan perundang-undangan secara gratis melalui situs online. Namun, sistem pencarian yang dimiliki oleh situs tersebut, tidak memberikan hasil yang relevan untuk pencarian dokumen yang berelasi dengan dokumen lain seperti peraturan amandemen. Hal ini disebabkan oleh sistem pencarian yang hanya berbasis teks dan tidak dapat menangkap relasi yang ada baik di dalam dokumen maupun relasi yang dimilikinya ke dokumen lain. Penelitian ini mengusulkan konstruksi sebuah knowledge graph (KG), yang dinamai LexID, yang merepresentasikan peraturan perundang-undangan Indonesia yang dapat digunakan untuk meningkatkan sistem pencarian hukum yang telah dimiliki. Penelitian ini juga memperkenalkan LexID-S, sebuah ontologi hukum yang berperan sebagai skema LexiD KG tersebut dan mencakup representasi metadata dan struktur dokumen peraturan, serta representasi semantik klausa hukum. Konstruksi KG yang dilakukan dalam penelitian menggunakan metode rule-based. Kemampuan KG hasil konstruksi untuk menjawab kebutuhan informasi pengguna dievaluasi melalui ketepatan jawaban dari kueri SPARQL yang merepresentasikan kebutuhan informasi kepada semua informasi yang telah diekspresikan dalam ontologi LexID-S dan KG LexID. Dari hasil uji diperoleh bahwa KG LexID berhasil menjawab kebutuhan informasi dengan nilai rerata makro F1 adalah 0.91.

---

The Indonesian government needs to ensure the accessibility of its legal documents. Because of that, the government provides free access to legal documents through an online site. Unfortunately, there is a challenge while looking for a legal document that relates to another. The site does not give the relevant results because its text-based search system can not capture the relationship within or between the legal documents. In this research, we propose the construction of a knowledge graph (KG), named LexID, to represent the Indonesian legal documents which aim to be used to improve the existing legal search system. We construct the KG using the rule-based method. In this research, we also introduce the legal ontology we use, named LexID-S, as the basis of the construction. The ontology includes a legal document's metadata and structure representation and the semantic representation of legal clauses. In addition, we give some examples to show how to retrieve the information of our KG using SPARQL. We evaluate the ability of our KG to answer the user's information needs using SPARQL and get the macro average of F1 of our KG is about 0.91."

"Framework Lex2KG dibuat untuk mengekstraksi dokumen PDF peraturan perundang-undangan menjadi dokumen KG berbentuk RDF triple. Setelah pemeriksaan, framework masih memiliki permasalahan pada tahapan ekstraksinya mengakibatkan kurangnya kualitas KG pada aspek kualitas accuracy dan completeness. Sehingga dilakukan perbaikan framework Lex2KG untuk menghindari permasalahan yang muncul dan dibutuhkan sistem lain untuk menjaga dan meningkatkan kualitas. Pada penelitian dilakukan analisis serta perbaikan framework Lex2KG yaitu peningkatan jumlah dokumen yang dapat terekstraksi menjadi KG sehingga dapat mengekstraksi 1353 dokumen Undang-Undang (UU) dan 963 dokumen mempunyai Jumlah Pasal yang lengkap. Sementara itu, framework Lex2KG sebelum perbaikan hanya dapat mengekstraksi 784 dokumen dan 563 dokumen. Selain mengekstraksi dokumen UU, pada penelitian ini framework Lex2KG dapat mengekstraksi 3864 dari 4758 dokumen Peraturan Pemerintah (PP) menjadi data KG. Penelitian ini juga membuat SHACL shape untuk memvalidasi data KG sehingga ditemukan 60 dokumen UU yang tidak memiliki judul dikarenakan perbedaan format penulisan pada dokumen PDF nya. Untuk memahami dan menganalisis data Legal KG, dibuat kode visualisasi data KG. Visualisasi ini berbentuk statistik dan graph. Penulis juga membuat dataset yang berisikan pertanyaan beserta jawabannya untuk menjaga kualitas aplikasi Legal VA menggunakan sumber data hasil ekstraksi Lex2KG guna memastikan kualitas jawaban yang dikembalikan oleh aplikasi Legal VA akurat dan sesuai.

---

The Lex2KG framework was created to extract PDF documents of laws and regulations into KG documents in the form of triple RDF. After inspection, the framework still has problems at the extraction stage resulting in a lack of KG quality in terms of accuracy and completeness. So that the Lex2KG framework is improved to avoid problems that arise and other systems are needed to maintain and improve quality. In the research, an analysis and improvement of the Lex2KG framework was carried out, namely increasing the number of documents that could be extracted into KG so that 1353 Law documents were extracted and 963 documents had a complete number of articles. Meanwhile, the Lex2KG framework before the repair could only extract 784 documents and 563 documents. In addition to extracting law documents, in this study the Lex2KG framework was able to extract 3,864 out of 4,758 Government Regulation (PP) documents into KG data. This study also created a SHACL shape to validate KG data so that 60 UU documents were found that did not have titles due to differences in the writing format of the PDF documents. To understand and analyze Legal KG data, a KG data visualization code is generated. This visualization is in the form of statistics and graphs. The author also creates a dataset containing questions and answers to maintain the quality of the Legal VA application using data sources extracted from Lex2KG to ensure the quality of the answers returned by the Legal VA application are accurate and appropriate."

"Dokumen peraturan perundang-undangan pada umumnya tersedia dalam bentuk PDFyang bersifat tidak machine-readable, sehingga data tidak dapat diproses secara otoma-tis dan dalam skala besar oleh komputer untuk dimanfaatkan dalam berbagai teknologi digital. Oleh karena itu diperlukan struktur data yang dapat memuat informasi peraturan perundang-undangan, beserta sistem yang melakukan konversi dari PDF menjadi struk-tur data tersebut. Dengan alasan tersebut, pada penelitian ini penulis mengembangkan Lex2KG, framework untuk mengonversi dokumen PDF peraturan perundang-undangan di Indonesia (Lex berasal dari Bahasa Latin yang berarti hukum) menjadi knowledge gra-ph. Knowledge graph (KG) adalah graph yang menggambarkan entitas dunia nyata be-serta keterkaitannya dan memberikan informasi terstruktur yang machine-readable. Pada penelitian ini KG dipilih dari berbagai struktur data yang tersedia karena KG terkate-gori sebagai 5-star data menurut 5-star deployment scheme for Open Data, yaitu data dengan jenis informasi paling bermanfaat, memberikan data dalam bentuk open license,terstruktur, tersedia dalam open format, menggunakan URI sebagai notasi data, dan dapat dihubungkan (linked) dengan data lain. KG peraturan perundang-undangan mengandung berbagai data terstruktur konten tekstual, struktur dokumen, seperti metadata, serta relasi antara peraturan seperti amendemen dan rujukan. Lex2KG memungkinkan pemanfaatan data peraturan perundang-undangan secara advanced, otomatis, dan dalam skala besar pada berbagai lingkup digital terutama pada industrsi hukum dan pengacara. Contoh pemanfaatan data dapat berupa search engine, sistem question answering, dan analisis statistik peraturan perundang-undangan. Menggunakan Lex2KG, penulis berhasil meng-onversi 784 undang-undang menjadi KG dengan ukuran total lebih dari 1,1 juta triple.Salah satu peraturan yang berhasil dikonversi adalah UU 11/2020 tentang Cipta Kerjayang kontennya bersifat relatif kompleks dan berukuran besar. Penulis juga menunjuk-an use case dari KG peraturan perundang-undangan yaitu chat bot sederhana, SPARQLquery, dan visualisasi peraturan perundang-undangan

---

Most of the legal documents are available as PDF which is not machine-readable, which

means the data could not be processed automatically and in large scale by a computer

to be utilized in various digital technology. Therefore, we need a data structure that can

contain a legal information, and also a system which converts PDF into that structure. For

that reason, in this research, author developed Lex2KG, a framework wh converting legal

PDF documents in Indonesia (Lex comes from Latin which means law) into a Knowledge

Graph. A knowledge graph (KG) is a graph that describes real-world entities and their

relationships as machine-readable and structured information, and linkable to another KG

on different domain. In this research KG is choosen from various data structure available

because KG it categorized as 5-star data according to 5-star deployment scheme for Open

Data, which data comes with most beneficial information, available under an open licen-

se, structured, open format, uses URI to denote things, and linkable to other data. The

legal KG contains various kinds of structured data such as textual content, document stru-

ctures, metadata, and relations between law such as amendments and citations. Lex2KG

enables the advanced and automatic utilization of legal data on a large scale on a various

digital scope especially on legal industry and lawyer. The utilization could be in form

of search engine, question answering system, and statistics analytics for legals. Through

Lex2KG, author have successfully converted 784 Indonesian laws into a KG with a total

size of over 1.1 million triples. One of the regulation that was successfully converted was

Law 11/2020 on Job Creation, which the content is relatively complex and large. Author

also shows use cases of the legal KG for simple chatbots, SPARQL querying, and legal

visualizations."

"Paylater merupakan sebuah metode pembayaran baru yang berbentuk pinjam meminjam berbasis teknologi yang lebih sering dikenal dengan Peer to Peer Lending. Pada sistem paylater ini kesepakatan antara para pihak timbul sesaat konsumen melakukan pembayaran menggunakan fitur paylater serta kontrak baru dapat diunduh oleh konsumen pada saat barang diterima. Dengan kemudahan pembayaran ini, bukan berarti tidak adanya permasalahan yang timbul dan sistem dari fitur paylater tidak selalu berjalan dengan baik. Permasalahan yang kerap timbul pada fitur paylater adalah terkait tata cara penagihan serta hilangnya saldo paylater milik konsumen.Untuk itu diperlukannya perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna fitur paylater dan mengetahui bagaimana hubungan hukum serta penyelesaian sengketa pada penggunaan fitur paylater. Penelitian ini merupakan penelitian menggunakan metode yuridis-normatif yaitu dengan melakukan penelitian terhadap bahan-bahan pustaka yang ada dan mendukung untuk melakukan dan menyelesaikan penulisan hukum ini. Dengan menggunakan kerangka teori yaitu teori perlindungan hukum dan teori perlindungan konsumen sebagai landasan penulisan hukum ini.

---

Paylater is a new payment method in the form of technology-based lending and borrowing, which is more commonly known as peer to peer lending. In this paylater system an agreement between the parties arises when the consumer makes a payment using the paylater feature and a new contract can be downloaded by the consumer when the goods are received. With this ease of payment, it does not mean that there are no problems that arise and the system from the PayLater feature does not always work well. Problems that often arise from the paylater feature are related to billing procedures and loss of consumer paylater balances. For this reason, legal protection is needed for consumers who use paylater features and know how the legal relationship is and how to resolve disputes for paylater feature users. This research is using the normative juridical method, namely by conducting research on existing library materials and support for carrying out and completing this legal writing. With the theoretical framework, namely the theory of legal protection and consumer protection theory as the basis for writing this law."

"ABSTRAKBatas Usia Dewasa Sebagai Bentuk Kemampuan Bertindak Dalam Hukum Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. Di samping itu, juga untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai batas usia dewasa untuk melakukan perbuatan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Karena di dunia ini, mengenai hukum perdata terdiri dari berbagai macam sistem hukum negara nasional sehingga tidak ada keseragaman dalam pengaturan batas usia dewasa. Begitu juga di Indonesia, di mana Hukum Perdatanya bersifat pluralistik, tidak ada keseragaman dalam pengaturan batas usia dewasa bagi seseorang seperti halnya menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Perkawinan. Pada hakikatnya, dalam semua sistem hukum seseorang dianggap mampu untuk bertindak dalam hukum apabila ia sudah dewasa. Metode penelitian yang dipergunakan adalah metode penelitian kepustakaan yang bersifat hukum normatif. Karena Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 dan Yurisprudensi telah menentukan batas usia dan kemampuan bertindak dalam hukum adalah 18 tahun, maka hal itu haruslah diterima sebagai ketentuan/patokan umum (ius generalis) tentang batas usia dewasa dalam hukum perdata.Sedangkan dengan perundang-undangan khusus (ius specialis) dapat ditentukan batas usia dewasa lain sebagai pengecualian, misalnya batas usia ikut pemilihanumum, memperoleh kewarganegaraan, untuk melakukan perkawinan atau tindakan hukum tertentu menurut Undang-Undang. Tetapi untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat di Indonesia apabila menghadapi perjanjian dengan orang asing, maka ia dianggap mempunyai kemampuan hukum atau kemampuan hukum terbatas sepanjang menurut hukum Indonesia ia dianggaplah demikian.

---

"

"Anak-anak yang dilahirkan dari orang tuanya yang tidak terikat dalam suatu perkawinan disebut anak-anak luar nikah atau dalam hukum Islam biasa disebut dengan anak hasil zina. Secara biologis anak tersebut memang mempunyai hubungan darah dengan kedua orang tuanya, namun yang menjadi masalah adalah apakah anak tersebut juga mempunyai hubungan hukum dengan orang tuanya dan bagaimana kedudukan anak luar nikah tersebut bila diangkat anak oleh orang lain, mengingat pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah mengatur mengenai masalah pengangkatan anak yang hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak. Penelitian ini dianalisis secara deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Dari hasil penelitian ternyata kedudukan anak luar nikah sebagai anak angkat menurut peraturan perundang-undangan dan hukum Islam adalah samasama tidak mempunyai hubungan perdata/nasab dengan orang tua angkatnya. Anak luar nikah hanya mempunyai hubungan perdata/nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

---

Children who are born from parents that are not related in any marriage are called children outside marriage or in Islamic law usually known as children resulted from zina. Biologically these children has blood relation with both parents, but what becomes the issue is do these children have relation by law with their parents and how are the placement of these outside of marriage kids if they were adopted by someone, considering government through Law number 23 Year 2002 pertaining Child Protection has governed regarding child adoption which can only be done for the childs best interest.

This research was analysed descriptively by using normative juridical approach. From the result of the research it turns out the position of outside marriage children as adopted child by Law dan islamic Law is that it equally does not have civil/nasab relation with the step parents. Outside of marriage children only have relation civil/nasab with their mother and family from the mother's side."

"Pendidikan adalah salah satu upaya “memanusiakan manusia”, mendorong terwujudnya tujuan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Instrumen – instrumen yang mendukung terwujudnya pendidikan nasional yang berkualitas adalah variabel yang memiliki konektifitas antar satu dengan lainnya.Guru adalah salah satu variabel yang menentukan keberhasilan pendidikan, dalam menjalankan profesinya guru dilindungi oleh hak asasi manusia yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan, akan tetapi bagaimana dengan nasib guru honorer non sertifikasi satuan pendidikan masyarakat. Penelitian tesis ini membahas perlindungan hukum guru honorer non sertifikasi satuan pendidikan masyarakat (swasta) di Kecamatan Cibadak dikaitkan dengan peraturan perundang - undangan serta faktor-faktor apa sajakah yang menjadi penghambat perlindungan hukum dan ham terhadap guru honorer tersebut.

---

One of national goals of Republik Indonesia is to develop the nation’s intellectual life. So, education become the tool to ‘humanize human’. Instruments that support the realization of quality national education are variables that have connectivity between one another. Teachers are one of the variables that determine the success of education, in carrying out their profession, teachers are protected by human rights as stated in the laws and regulations. This thesis research discusses the legal protection of non-certified honorary teachers in private school in Cibadak. It is linked to laws and regulations as well as the factors that become obstacles to the protection of law and human rights for the honorary teacher."

"[Penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik oleh emiten merupakan pendukung pertumbuhan ekonomi suatu negara. Setiap emiten memiliki kewajiban kepada pemegang saham publik untuk melakukan prinsip-prinsip tata kelola yang baik kepada para pemegang sahamnya. Prinsip-prinsip tata kelola yang baik dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya yaitu laporan dokumen yang diumumkan kepada publik, akan tetapi, masih banyak emiten yang lalai atau sengaja memberikan laporan yang terlambat dan atau tidak sesuainya isi laporan dengan kondisi emiten tersebut. Tidak menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik merupakan pelanggaran di dunia pasar modal bahkan bila suatu emiten terus-menerus melakukan pelanggaran dapat dikategorikan suatu kejahatan di bidang pasar modal. Hal tersebut sering terjadi disebabkan oleh karena rendahnya sanksi yang dapat dikenakan kepada emiten yang lalai melakukannya, rendahnya kuantitas penyidik di bidang pasar modal, dan rendahnya pengetahuan pemegang saham publik atas prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

---

The application of the principles of good corporate governance by listed companies are supporting a country's economic growth. Each issuer has an obligation to shareholders to do the principles of good governance to its shareholders. The principles of good governance can be done in various ways, one of which is a report that documents be made public, however, still a lot of issuers who are negligent or deliberately delayed reporting and content of the report or incompatibility with the condition of the issuer. Not to apply the principles of good corporate governance is an infringement on the world capital markets even if an issuer's continuous violations can be categorized a crime in the capital market. It is often caused by the lack of sanctions that can be imposed on issuers who fails to do so, the low quantity of investigators in the field of capital markets, and lack of knowledge of public shareholders on the principles of good corporate governance., The application of the principles of good corporate governance by listed

companies are supporting a country's economic growth. Each issuer has an

obligation to shareholders to do the principles of good governance to its

shareholders. The principles of good governance can be done in various ways, one

of which is a report that documents be made public, however, still a lot of issuers

who are negligent or deliberately delayed reporting and content of the report or

incompatibility with the condition of the issuer. Not to apply the principles of

good corporate governance is an infringement on the world capital markets even if

an issuer's continuous violations can be categorized a crime in the capital market.

It is often caused by the lack of sanctions that can be imposed on issuers who fails

to do so, the low quantity of investigators in the field of capital markets, and lack

of knowledge of public shareholders on the principles of good corporate

governance.]"