Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 17624 dokumen yang sesuai dengan query
cover
"As Bolivia reels from the collapse of the government in November 2019, a wave of social protests, and now the impact of Covid-19, this book asks: where next for Bolivia?
After almost 14 years in power, the government of Bolivia’s first indigenous president collapsed in 2019 amidst widescale protest and allegations of electoral fraud. The contested transitional government that emerged was quickly struck by the impacts of the Covid-19 public health crisis. This book reflects on this critical moment in Bolivia’s development from the perspectives of politics, the economy, the judiciary and the environment. It asks what key issues emerged during Evo Morales’s administration and what are the main challenges awaiting the next government in order to steer the country through a new and uncertain road ahead.
As the world considers what the ultimate legacy of Morales’s left-wing social experiment will be, this book will be of great interest to researchers across the fields of Latin American studies, development, politics, and economics, as well as to professionals active in the promotion of development in the country and the region."
New York: Routledge, 2021
e20529010
eBooks  Universitas Indonesia Library
cover
Emil Radhiansyah
"Bolivia merupakan sebuah negara di Amerika Tengah. Secara geography negara ini berada di dataran tinggi Amerika Latin. Walaupun tidak memiliki akses ke daerah pantai, Bolivia merupakan salah satu penghasil minyak bumi dan gas alam terbesar setelah Venezuela di Amerika Latin. Penduduk Mayoritas Bolivia adalah suku indian Aymara dan Quecha dan juga keturunan campuran antara indian dan kulit putih (Spanyol). Sebagai sebuah negara berkembang, Bolivia memiliki ketergantungan terhadap bantuan finansial dari lembaga-lembaga keuangan intemasional dan masuknya investor asing. Namun kebijakan kontroversial dikeluarkan oleh Presiden terpilih pada Desember 2005, Evo Morales. Kebijakan yang dianggap tidak memihak atas jaminan kepemilikan dan keamanan berinvestasi terhadap investor asing, mendapat kecaman dan tanggapan negatif dari banyak pihak.
Kebijakan nasionalisasi yang dikeluarkan oleh Evo Morales pada 1 Mei 2006, yang bertepatan dengan hari Buruh lntemasional tersebut, dianggap sebagai sebuah ancaman terhadap kebebasan berinvestasi di Bolivia, dan merugikan sekitar 20 perusahaan yang bergerak dalam penglolaan dan eksplorasi migas. Kebijakan ini dikeluarkan bukan karena keinginan Evo Morales, tetapi merujuk kepada terjadinya Gerakan Sosial yang telah terjadi di Bolivia pada periode waktu tahun 2000 sampai dengan 2005. Pemerintahan Bolivia terdahulu yang menerapkan kebijakan ekonomi dan politik neoliberal, telah menyebabkan terjadinya kecemburuan sosial dan kemiskinan dalam masyarakat Bolivia. Sebagaimana yang disebutkan oleh Amy Chua dalam bukunya World On Fire, bahwa dominasi minoritas atas mayoritas penduduk pribumi menyebabkan munculnya konflik. Dikaitkan dengan globalisasi dengan paradigma neoliberal, dimana peranan negara dalam pasar harus dikurangi. IMF dan Bank Dunia merupakan Jembaga keuangan intemasional yang menerapkan kebijakan mengenai Liberalisasi Perdagangan, Deregulasi, serta Privatisasi yang merupakan pilar-pilar dalam perekonomian neoliberal.
Kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Bolivia mengikuti saran-saran dari IMF serta Amerika Serikat, memang memiliki dampak terhadap pertumbuhan perekonomian Bangkitnya gerakan Boilivia, namun pertumbuhan tersebut hanya dirasakan oleh sekelompok kecil saja. Akibat dari privatisasi yaitu terjadinya efisiensi biaya perusahaan yang menyebabkan terjadinya pemutusan hubungan kerja, terutama pada Badan Usaha Milik Negara yang telah diswastanisasikan kepada investor asing. Sehingga dalam pembagian keuntungan Bolivia hanya menerima tidak lebih dari 20 persen saja. Kebijakan penghapusan pertanian koka, sebagai bagian dari kepentingan Amerika Serikat mengurangi peredaran kokain yang masuk ke wilayahnya, memaksa pemerintah Bolivia melakukan kebijakan penghapusan lahan pertanian koka, yang disertai dengan tindakan kekerasan oleh aparat keamanan Bolivia.
Rakyat yang merasa ditindas terutama penduduk pribumi, melakukan perlawanan dengan melakukan aksi-aksi demonstrasi menuntut perubahan dalam pemerintahan. Aksi massa yang dikenal dengan Gerakan Soslal tersebut ternyata mampu menekan pemerintahan Bolivia, yang terbukti dengan terjadinya beberapa kali perubahan dalam kepersidenan. Gerakan Sosial yang terjadi di Bolivia merupakan Gerakan Sosial Baru. Dinamakan Baru dikarenakan unsur-unsur gerakan tersebut tidak hanya datang dari kelas pekerja, tapi dari berbagai kalangan. Tuntutan yang diajukan bukan berdasarkan atas hubungan antara pemilik modal dan pekerja, walaupun tuntutan masih bersifat adanya perubahan dalam kebijakan ekonomi namun Gerakan Sosial yang terjadi di Amerika Latin umumnya dan khususnya Bolivia adalah kembalinya peranan negara didalam pengaturan pasar. Oleh karenanya tuntutan untuk melakukan nasionalisasi di Bolivia bukan sebuah gerakan yang menolak paradigma neoliberal tetapi lebih kepada pembagian yang adil hasil-hasil antara investor dan Bolivia. Kemunculan Evo Morales sebagai Presiden mambawa wama baru dalam regional Amerika Latin. Bersama dengan Hugo Chavez, Fidel Castro, dan beberapa negara Amerika Latin lainnya menumbuhkan sebuah kekuatan regional baru. Kekuatan yang dimaksudkan untuk mengurangi pengaruh Amerika Serikat di kawasan ini, melalui pembentukan Bank Selatan yang dimaksudkan menggantikan peranan IMF dan Bank Dunia, tentunya dengan perumusan strategi yang lebih dapat diterima oleh kondisi negara-negara Amerika Latin. Pembentukan kerjasama ekonomi negara-negara Amerika Selatan yang mengedepankan kepada semangat pembangunan daripada eksploitasi.
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2007
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Zikril Hakim Badri
"Penelitian ini membahas mengenai fenomena terbentuknya aliansi gerakan penduduk asli (Indigenous Movement) dengan gerakan Kiri (Left Movement) yang merupakan dua kelompok utama dalam catatan historis perlawanan gerakan sosial melawan elit-elit oligarki politik dan lembaga-lembaga keuangan internasional yang kerap campur tangan dalam urusan dalam negeri Bolivia. Seiring perjalanan waktu, perlawanan gerakan sosial dan elemen masyarakat mencapai puncaknya dengan terjadinya kasus privatisasi air pada tahun 2000 dan privatisasi gas di Bolivia pada tahun 2003. Dalam kedua peristiwa penting ini aktor-aktor gerakan sosial seperti Evo Morales dan partainya yang berbasis gerakan sosial penduduk asli, Movimiento al Socialismo berperan besar melakukan mobilisasi kolektif, konstruksi politik identitas serta pembingkaian wacana anti Neoliberalisme dan Imperialisme yang berhasil menyatukan perlawanan kolektif dari dua arus besar tradisi gerakan sosial yakni kelompok indigenous maupun kelompok Kiri yang pada masa lalu kerap terpecah-pecah akibat ideologi dan garis perjuangan yang berbeda.
Implikasi teoritis berdasarkan hasil temuan data yang penulis dapatkan menunjukan adanya sumbangan penting penelitian penelitian ini dalam hal keterkaitan teori politik identitas, struktur kesempatan politik gerakan sosial, serta mobilisasi kolektif dan pembingkaian wacana gerakan sosial dengan fenomena nyata terbentuknya aliansi perlawanan bersama gerakan penduduk asli bersama dengan gerakan Kiri. Terbentuknya aliansi kolektif gerakan penduduk asli dengan gerakan Kiri sebagaimana temuan penulis ini terbukti memiliki andil besar dalam membawa perubahan politik baru di Bolivia dengan tumbangnya kekuasaan politik rezim oligarki politik Neoliberal yang telah bertahan cukup lama. Selain itu, aliansi kolektif gerakan penduduk asli dengan gerakan Kiri tersebut juga berkontribusi mengantarkan Evo Morales tidak saja sebagai presiden dari kalangan ras penduduk asli tetapi juga pemimpin yang lahir dari latar belakang kuat perjuangan gerakan sosial untuk pertama kalinya melalui pemilihan umum tahun 2005 di Bolivia.

This research discusses about the phenomenon of the establishment of the alliance between the Native Social Movement (Indigenous Social Movement) and the Left Movement which are two major groups in the historical record of social movement resistance against the rule of oligarchic political elites and international financial institution that often intervenes in Bolivia?s domestic affairs. After a long period of resistance, the social movement resistance in Bolivia reached it?s peak momentum with the occurence of water and gas privatization in the year of 2000 and 2003 respectively. In both of these important events in history of Bolivia, social movement actors such as Evo Morales and his political party based on native social movement, namely Movement Toward Socialism (Moviemiento al Socialismo or MAS) play their major role to mobilize collective struggle of social movements, constructing common political identity and making a framing social movement discourse of anti Neoliberalism and Imperialism which succeeded in uniting collective resistance of the two largest mainstreams of social movements in Bolivia, namely the Native Social Movement and the Left Movement. In the past, both of these movements are often fragmented to each other due to differences of their ideological and platform of struggle.
The Theoritical Implication according to the data find by the author in this research shows the importance of this research and academic contribution in terms of the interrelation between political identity theory, social movement political opportunity structure theory, collective mobilization theory and social movement framing discourse theory with empirical (real) phenomenon of the establishment of collective resistance alliance between Indigenous Movement and the Left Movement against Neoliberal Oligarchic government in Bolivia. This Alliance of social movements proved posessing large contribution in the collapse of Neoliberal oligarchic regime and succeeded to bring Evo Morales not only as the first president from the native people of Bolivia but also a president which have a strong background from social movement through the Bolivian election in 2005."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2014
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
cover
Fuad Bawazier, 1949
"Economic and political conditions in indonesia during Soesilo Bambang Yudhoyono administration."
Jakarta: RM Books, 2007
320.959 8 FUA r
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Pak, Kwan-yong
Seoul: Hanulbooks, Akademi, 2007
KOR 320.651 9 PAK c
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Ali Amril
"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persaingan kelompok milisi dalam penguasaan sumber daya ekonomi dan pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi Libya. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Teori konflik, teori greed dan grievance, serta teori pertumbuhan ekonomi dipakai untuk menganalisis ekonomi politik Libya pasca revolusi. Penelitian ini menunjukkan bahwa persaingan antar kelompok milisi atas sumber daya ekonomi telah terjadi sejak masa transisi pemerintahan Libya pada 2011 dan berlanjut sampai tulisan ini dibuat. Sumber daya ekonomi yang diperebutkan antara lain adalah minyak, pusat-pusat perdagangan, bank, jalur-jalur perdagangan di daerah perbatasan, bandara, serta posisi-posisi penting di pemerintahan. Kelompok milisi yang berkonflik seringkali menggunakan kekerasan demi memperoleh keuntungan ekonomi dan politik. Hal inilah yang menciptakan kompleksitas konflik politik Libya. Penelitian ini berkesimpulan bahwa konflik politik yang disibukkan dengan persaingan berbagai aktor internal dan eksternal untuk memperebutkan sumber daya ekonomi dan kekuasaan, memiliki pengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi dan kehidupan sosial masyarakat Libya.

This study aims to analyze the competition of militia groups in the control of economic resources and it influences on Libyas economic growth. The approach used is a qualitative approach. Conflict theory, greed and grievance theory, and economic growth theories are used to analyze Libyas post-revolution political economy. This research shows that the competition between militia groups over economic resources has occurred since the transition period of the Libyan government in 2011 and continues until this writing. Economic resources contested include oil, trade centers, banks, trade routes in country borders, airports, and important positions in government. Conflicting militia groups often use violence to obtain economic and political benefits. This is what creates the complexity of the Libyan political conflict. This research concludes that  the political conflicts that are preoccupied with the competition of various internal and external actors to fight over economic resources and power, have a negative influence on economic growth and social life of the Libyan people."
Depok: Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia, 2019
T54836
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
"Synopsis
This is a fascinating collection of articles on North Korea by top-notch native South Korean specialists. Balanced, penetrating, and empirically rich analyses. The book is a must read for those who are interested in contemporary North Korea. -- Chung-in Moon, Yonsei University This book should be read by Korea-concerned scholars, policy makers, media commentators, and the public throughout the world-especially in the United States, Japan, China, Russia, and in both parts of divided Korea. -- Glenn D. Paige, chair, Center for Global Nonkilling For Americans who want to go beyond the headlines to deepen their understanding of North Korea, this accessible and informative book by knowledgeable South Korean specialists is an excellent starting point. -- Leon V. Sigal, director, Northeast Asia Cooperative Security Project, SSRC"
Lanham: Lexington Books, 2014
337.519 UND
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Wahyu Juliangga
"ABSTRAK
Mekanisme ekonomi pasar merupakan salah satu karakteristik dari globalisasi yang cenderung melakukan penekanan untuk tunduk pada rezim pasar bebas yang menciptakan gerakan komunal atas masyarakat sipil. Skripsi ini akan membahas tentang bagaimana eksploitasi mekanisme ekonomi pasar dapat berdampak pada kemunculan gerakan masyarakat sipil yang diusung oleh ForBALI bernama Gerakan Bali Tolak Reklamasi. Aliansi masyarakat sipil ini secara umum mengawali penolakan masyarakat Bali terhadap reklamasi Teluk Benoa yang dilakukan oleh swasta dan negara. Penelitian ini menggunakan tiga kerangka teori, yaitu Gerakan Sosial Baru, Mekanisme Pasar Bebas dan segitiga hubungan negara, pasar dan masyarakat sipil. Skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode eksplanasi. Terdapat tiga temuan dalam skripsi ini, diantaranya ForBALI sebagai pemrakasa utama terbentuknya Gerakan Bali Tolak Reklamasi, ForBali mampu menyatukan semua kepentingan masyarakat Bali atas reklamasi, dan pemerintah dan sektor swasta yang termasuk kedalam sistem ekonomi pasar melakukan deregulasi dan mengatur kembali kebijakan yang melibatkan swasta, khususnya reklamasi Teluk Benoa.

ABSTRACT
Market economic mechanism is one of the characteristics of globalization which provide a pressure to obey the free market regime and emerging the empowerment and communal civil society movement. This research will discuss about how exploitative market economic mechanism affect the emerge of civil society movement which is gerakan Bali tolak reklamasi by ForBALI. This alliance as a civil society representative to aggregate the Balineses denial of Benoa Bays reclamation by private sector and government. This paper is using three theoretical framework which are new social movement theory, market economic mechanism also the triangle of relation between negara, market and civil society. The methodology using a qualitative approach with explanative methods. There are three findings in this research. ForBALI significant as main initiator in Gerakan Bali Tolak Reklamasi (Balis Refuse Reclamation Movement), ForBALI able to aggregate all of Balinese interest about reclamation, and market economic system which include government and private to deregulate and policy adjustment with the involvement of private, especially in Benoa Bays reclamation."
2019
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Dorey, Peter
Los Angeles: SAGE, 2014
320.609 DOR p
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>