Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSewa guna usaha mulai berkembang di Indonesia sejak Pemerintah melakukanderegulasi perbankan pada Oktober 1988. Pertumbuban usaha ini tahun 1995 mencapal 10kati lipat dibandingkan pada tahun 1981-1982. Persaingan yang ketat akibat tingginyapertumbuhan ini menyebabkan perusahaan menjadi sangat agresif dalam mencari calonlessee dan kurang memperhatikan prinsip kehati-hatian. Hal ¡ni mengakibatkan kinerjabeberapa perusahaan merugi pada tahun 1998 bahkan sebagian bangkrut. Terpuruknyasektor nil sejak krisis ekonomi 1997 hingga kini merupakan faktor utama dalamkebangkrutan perusahaan sewa guna usaha, namun faktor analisa kredit yang kurangkomprehensif juga memegang andil. Karya akhir ini akan membahas teknik analisa kredityang bagaimanakah yang menaati prinsip kehati-hatian namun prosesnya tidak bertele-telesehingga proses pengambilan keputusan menjadi efisien. Untuk ¡tu penulis memilihmengaplikasikan model analisa atribut dari Coleshaw pada penusahaan sewa guna usaha. Model analisa atribut menyatukan 18 atribut yang berhubungan dengan resikokredit kedalam angka (score). Ada 4 (empat) resiko usaha yang dihadapi oleh lessor..Analisa kredit berkaitan dengan resiko kredit yaltu resiko ketidakpastian apakah lesseemampu untuk mengembalikan pinjaman benikut bunganya sesuai dengan periode yangdisepakati bersama dala, penjanjian. Sebelum proses analisa dilakukan, Iangkah pertamayang perlu dilakukan adaiah pengecekan apakah calon lessee memenuhi kniteria dasar.Apabila calon lessee memenuhi kritenia dasar, maka proses analisa atribut dilakukandengan mengadakan pemeniksaan dokumen melakukan kunjungan (visit) dan analisakeuangan. Kesemuanya diperlukan untuk memberikan penilaian model analisa atnibut. Model analisa atribut membagi 18 atribut kedalam 3(tiga) kelompok atribut yaltu:atribut pelanggan (customer attributes) - mengevaluasi kondisi manajemen dan usahacalon lessee; atribut Prioritas (Priority attributes) - mengevaluasi keuntungan bagi lessorapabila melakukan transaksi sewa guna dengan calon lessee; dan atribut keuangan (creditand financial attributes) - mengevaluasi pengalaman calon lessee dalam memperolehkredít dengan pihak ketiga lainnya, dan menilai kondisi keuangan calon lessee selamakurun waktu tertentu untuk mendapatkan gambaran mengenal kemampuan mereka dalammenghasilkan laba di masa datang sehingga mampu melunasi pembiayaan yang akandilakukan. Penilaian atribut ¡ni menggunakan angka (score) 1-10 untuk setiap atribut.Score dibedakan antara bobot lessor (weighting score) yang mencerminkan standarperusahaan, dan nilai eaton lessee (actual score) mencerminkan penilaian lessor mengenaicalon lessee. Actual score dibandingkan dengan weighting score dalam scoresheet akanmenghasilkan peringkat A sampai D yang mencerminkan tingkat resiko calon lessee yangmenjadi salah satu dasar pengambilan keputusan kredit. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penerapan model analisa atribut untukmeraih keputusan yang ?benar? diperlukan keputusan yang konsisten denganmeminimalkan unsur subyektif dalam melakukan penilaian ciengan membentuk KomiteKredit yang terdiri dan staff/manajer dan departemen-departemen yang terlibat, Komiteinilah yang mengevaluasi hash penilaian masing-masing departemen dan memberikan hashpenilaian akhir dalam suatu rapat komite. Profesional individu pelaksana dalammemberikan penilalan sangat menentukan keberhasilan model ini."

"Pada awal Oktober 1995, Pemerintah memperkenalkan skim kredit baru yang diperuntukkan bagi pengusaha kecil yang diberi nama Kredit Kelayakan Usaha atau disingkat KKU. Sesuai dengan namanya, dasar penilaian pemberian kredit ini dititikberatkan pada kelayakan usaha penerima kredit, dan bukan dititikberatkan pada ada atau tidak adanya agunan tambahan. Kebijakan mengenai pemberian kredit yang menitikberatkan penilaian pada kelayakan usaba penerima kredit sebenamya bukanlah merupakan hal yang baru dalam dunia perbankan. Sebut Saja KIK/KMKP yang dikeluarkan Pemerintah pada akhir tahun 1973. Dalam prakteknya kredit jenis ini ternyata tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, karena kalangan perbankan pada saat itu merasa kesulitan untuk memberikan kredit kepada pengusaha kecil dengan hanya menilai faktor kelayakan usahanya saja tanpa mempunyai sesuatu yang layak untuk dapat dijadikan sebagai jaminan pengembalian kreditnya. Terlebih lagi dalam Undang undang No. 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan pasal 24 dinyatakan secara tegas bahwa bank tidak memberi kredit tanpa jaminan kepada siapapun juga Pandangan perbankan mengenai pentingnya aspek jaminan dalam setiap pemberian kredit mengalami perubahan setelah dikeluarkannya Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Pokok-pokok Perbankan yang menggantikan UU No. 14 Tahun 1967, dimana dalam pasal 8 dinyatakan bahwa dalam memberikan kredit, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Isi dari ketentuan pasal 8 ini sangat memungkinkan untuk dapat dijadikan sebagai landasan hUkum yang kuat bagi berlakunya ketentuan skim KKU, dimana aspek watak, kemampuan serta prospek usaha debitur menjadi dasar penilaian yang lebih diutamakan daripada penilaian terhadap aspek jaminan. Komitmen Pemerintah untuk mengembangkan sektor usaha kecil secara optimal dengan cara memberikan kemudahan kepada mereka untuk mendapatkan akses ke dunia perbankan, patut kita harus dan sudah selayaknyalah mendapat dukungan dan pematian dari semua pihak terutama pihak perbankan. Dengan demikian sektor usaha kecil diharapkan dapat lebih memberikan kontribusinya bagi kemajuan perekonomian nasional."