Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini menganalisis mengenai kepastian hukum sertipikat hak atas tanah setelah diputuskan oleh pengadilan bahwa sertipikat dinyatakan tidak sah dan mengikat untuk sebagian luas tanah yang menjadi objek sengketa. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai kepastian hukum dari sertipikat tersebut setelah adanya putusan dari pengadilan yang bersangkutan dan mengenai bagaimana tindakan pemegang sertipikat untuk mempertahankan hak atas tanahnya yang tersisa setelah dikurangi objek sengketa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian preskriptif. Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah sertipikat tetap menjamin kepastian hukum terhadap kepemilikan luas tanah yang tersisa dalam sertipikat dan tindakan yang dapat diambil oleh pemegang sertipikat adalah melakukan pengukuran dan pengembalian batas tanah untuk perubahan data sertipikat tersebut. Saran yang dapat diberikan adalah asas contradictoire delimitate harus lebih dipraktikkan dalam menentukan batas kepemilikan tanah. Setiap adanya perubahan mengenai data fisik dan/atau data yuridis pemegang sertipikat wajib untuk memperbarui dan melaporkannya ke kantor pertanahan.

---

This study analyzes the legal certainty of land rights certificates after it was decided by the court that the certificates were declared invalid and binding for most of the land area that was the object of the dispute. The problems raised in this study are regarding the legal certainty of the certificate after the decision from the relevant court and about how the certificate holder acts to defend his remaining land rights after deducting the object of dispute. The method used in this research is normative juridical research with prescriptive type of research. The results obtained from this study are that the certificate still guarantees legal certainty over the ownership of the remaining land area in the certificate and the actions that can be taken by the certificate holder are to measure and return the land boundary for changes to the certificate data. The suggestion that can be given is that the contradictoire delimitate principle should be more practiced in determining land ownership boundaries. Any changes to the physical data and/or juridical data of the certificate holder are required to update and report it to the land office."

"Pengecekan sertipikat hak atas tanah merupakan kewajiban sekaligus syarat dalam rangka pembuatan akta bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah, dengan tujuan untuk memastikan kesesuaian sertipikat. Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, serta untuk merealisasikan sebuah layanan yang mudah, cepat, dan biaya ringan, maka dilakukan digitalisasi layanan pengecekan sertipikat. Namun dalam pelaksanaannya ditemukan kendala-kendala, yang juga terjadi di Kantor Pertanahan Kota Pontianak yang berupa ketidaksesuaian hasil pengecekan sertipikat. Hal itu menyebabkan ketidakpastian hukum dan kekhawatiran bagi pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji proses validasi data elektronik dalam pengecekan sertipikat secara elektronik dan mekanisme penanganan yang dilakukan apabila terdapat ketidaksesuaian data dalam pengecekannya. Kajian dilakukan menggunakan metode penulisan yuridis normatif dan didukung oleh hasil wawancara kepada narasumber. Hasil penelitian ini menemukan bahwa, pertama, Permasalahan yang muncul berasal dari data-data pertanahan yang tidak valid. Proses validasi oleh Kantor Pertanahan Kota Pontianak dilakukan dengan memeriksa dan memastikan kesesuaian data-data yang tersimpan di pangkalan data Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional melalui aplikasi Komputerisasi Kantor Pertanahan yang telah disediakan oleh Pusat Data dan Informasi Pertanahan, Tata Ruang, dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Namun kekosongan prosedur yang jelas menyebabkan inkonsistensi data. Kedua, Kantor Pertanahan Kota Pontianak juga bertanggung jawab atas hasil pengecekan yang tidak sesuai. Klarifikasi dan perbaikan data telah dilakukan tetapi masih bersifat pasif. Pencantuman keterangan terkait tata ruang dalam hasil pengecekan dapat pula menimbulkan ketidaksesuaian apabila data tersebut belum disesuaikan dengan Rencana Detail Tata Ruang yang terbaru. Miskonsepsi birokrasi juga berpengaruh dalam masalah tersebut. Dengan demikian, integrasi data harus segera diajukan kepada Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

---

Certificate of land rights checking is an obligation and a condition in terms of making deeds for the Land Deed Making Officer, to ensure the suitability of the certificates. Through the development of times and technology, and to realize an easy, fast, and low-cost service, the digitization of certificate checking services is carried out. However, in its implementation, obstacles were found, which also occurred at the Pontianak City Land Office in the form of discrepancies in its results. This causes legal uncertainty and concern for interested parties. Therefore, this study examines the process of validating electronic data in electronic certificate check and the handling mechanism carried out if there is a data discrepancy in checking. Study was conducted using normative juridical writing methods and supported by the results of interviews with speakers. The results found that, first, the problems rose from invalid land data. Validation process by the Pontianak City Land Office is carried out by checking and ensuring the data suitability stored in the database of the Ministry of Agrarian and Spatial Planning/National Land Agency through the Computerized Application of the Land Office which has been provided by the Center for Data and Information on Land, Spatial Planning, and Sustainable Food Agricultural Land. But the blankness of obvious procedure leads to data inconsistencies. Second, the Pontianak City Land Office is also responsible for the inappropriate checks results. Clarification and improvement have been carried out, but it is still passive. The inclusion of spatial planning information in the results of the check can also cause discrepancies if the data has not been adjusted to the latest Detailed Spatial Plan. Bureaucratic misconceptions also influence the issue. Thus, data integration must be immediately submitted to the Directorate General of Spatial Planning of the Ministry of Agrarian and Spatial Planning/National Land Agency."

"Tesis ini membahas tentang keberlakuan sertifikat saham scripless yang dijadikan jaminan fidusia saham oleh debitor. Kepemilikan saham dari pemegang saham dibuktikan dengan adanya bukti kepemilikan sertifikat saham. Pada umumnya sertifikat saham pada Perseroan Terbatas berbentuk warkat, namun berbeda dengan Perseroan Terbuka yang bukti kepemilikan sahamnya berbentuk scripless share. Menjadi suatu masalah apabila jika debitor yang memiliki saham di Perseroan Terbatas yang bersifat terbuka ingin melakukan penjaminan secara fidusia terhadap sahamnya yang mana kita ketahui bahwa pendaftaran fidusia diwajibkan dengan melampirkan bukti kepemilikan yang sah, padahal bukti kepemilikan saham perseroan terbatas yang bersifat terbuka tadi tidak menerbitkan sertifikat saham berbentuk warkat. Penelitian ini menggunakan bentuk yuridis normatif. Tipologi penelitian ini adalah deskriptif-analitis. Jenis data yang dipakai adalah data sekunder dengan sumber hukum primer dan sekunder. Metode analisis data penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa saham Perseroan Terbuka yang berbentuk scripless share dapat juga dijaminkan dengan fidusia seperti saham pada umumnya yang berbentuk warkat dengan proses yang sedikit berbeda dari Perseroan Terbatas yang mana harus dilakukan pengurusan cetak sertifikat saham scripless dan tata cara eksekusi fidusia saham Perseroan Terbuka juga berbeda dengan Perseroan Terbatas yang berentuk tertutup. Sehingga perlu adanya suatu aturan secara jelas dan bersifat khusus keberadaan peraturan mengenai keberlakuan kepemilikan saham berbentuk scripless share sebagai bukti kepemilikan saham yang juga dapat dijaminkan oleh pemiliknya

---

The thesis here about the stock certificate scripless that pledge as collateral by debitor. fiduciary over shares Ownership of stocks from the shareholders evidenced by the presence of the stock certificate. proof of ownershipIn general a stock certificate on limited liability company shaped, however in contrast with the company open that proof of ownership of their shares scripless share. shapedBecome a problem when if debitor owning stock in limited liability company is open want posted bail in a fiduciary of their shares which we know that fiduciary registration is required by attaching proof of ownership, legitimate instead of stock ownership of limited liability company is open last would not issue a stock certificate shaped.This study using the form of juridical. normativeThis research is deskriptif-analitis. typologiesTypes of data they used a secondary data with. primary and secondary sources The method of analysis of lab data it uses the qualitative data analysis method .The result of this research concluded that the issuer shaped scripless share can also pledged to fiduciary as shares in general shaped by a process that differs slightly from limited liability company which should be done to obtain printed stock certificates scripless and procedures execution of the fiduciary over shares also differs from the issuer limited liability company closed .So it needs taken a rules clearly and specific regulations regarding the existence of the shape The Application of Scripless Share share as proof of shares ownership can also be used as collateral by their owners"

"Notaris dalam membuat Akta Autentik berkewajiban untuk membacakan dan menjelaskan isi akta, hal tersebut merupakan cara untuk memastikan para penghadap telah memahami/mengetahui apa yang tertuang di dalam akta. Pada kenyataannya yang terjadi saat ini banyak notaris yang tidak membacakan akta yang dibuatnya namun pada akhir akta disebutkan bahwa akta tersebut telah dibacakan oleh Notaris, hal ini kemudian sering menyebabkan terjadinya suatu sengketa. Adapun permasalahan yang diangkat adalah mengenai akibat hukum serta tanggungjawab Notaris terhadap akta yang telah dikeluarkannya berdasarkan Putusan No. 19/PDT.G/2020/PN GPR dan mengenai keabsahan Akta Pengikatan Jual Beli yang digunakan sebagai perjanjian hutang piutang berdasarkan Putusan No. 19/PDT.G/2020/PN GPR. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis normatif dengan tipologi penelitian eksplanatoris. Kesimpulan dari permasalahan ini adalah akibat hukum dari tidak dibacakannya suatu akta autentik oleh Notaris TSS, sehingga hal tersebut mengakibatkan kekutatan pembuktian akta tersebut menjadi sama seperti akta di bawah tangan. Notaris TSS dapat dimintakan pertanggungjawaban secara perdata maupun dapat dikenakan sanksi administratif. Keabsahan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang digunakan sebagai perjanjian hutang piutang yang dibuat oleh Notaris TSS adalah pembuktiannya seperti akta dibawah tangan. Adapun saran yang dapat diberikan terhadap Notaris yang dalam membuat suatu akta autentik haruslah dilakukan secara cermat dan hati-hati serta dalam pembuatannya serta terhadap para pihak yang dirugikan dapat melaporkan Notaris kepada Majelis Pengawas. Terhadap para pihak yang akan melakukan perjanjian hutang piutang yang menggunakan jaminan sertipikat hak atas tanah maka haruslah dilakukan dengan hak tanggungan jangan menggunakan akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli.

---

The notary in certificate autentik obliged to read and explain the contents of certificates, it is a way to be sure the plots understood/knows what is stipulated in the deed. In fact what happens now many notary not recite his certificate however at the end of a statement that deed has been read by a notary, it is then often caused a dispute. As for the problems that appointed is about taking away of justice and responsibility a notary against a deed which have the issuance of no. 1 based on the decision of 19/ pdt.g/2020/PN GPr and about the validity of binding sales purchase certificate used as a treaty number one debt receivable based on the decision of 19/pdt.g/2020/PN.GPr .To answer these problems used method of juridical research normative with typologies eksplanatoris research. The conclusion of this issue is due to law of not who surrender of a deed by a notary TSS authentic, so that the thing is resulting in power of certificate of evidence the certificate be the same as in their hands. A notary tss can happen in civil and taken to standardize the competency. The validity of the binding sales purchase agreement certificate used as a treaty debt receivable made by a notary TSS is substantiation as under the hand certificate. As for advice that can be given to notary in making a deed shall be careful and autentik to be careful and in manufacturing and of the parties in a notary can report to the tribunal. To the party shall have an agreement of credit using security certificates land rights and performed with a right dependents do not use a binding agreement of sale."

"Dasar dan Alasan yang Membenarkan Keberadaan (la raison detre) Perlindungan Hukum Indikasi Geografis di Indonesia (Membangun Sistem Perlindungan Indikasi Geografis di Indonesia) Disertasi ini merupakan perenungan kritis, komprehensif dan mendalam tentang latar belakang ketentuan perlindungan IG di Indonesia dalam konteks temporal dan spasial. Tujuan penelitian ini adalah mengungkapkan kesesuaian dasar filosofis perlindungan IG dengan nilai-nilai dan kebiasaan yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Untuk mencapai pemahaman secara holistik tentang permasalahan perlindungan IG dan solusinya, penelitian ini menggabungkan metode doktrinal dan non-doktrinal, dengan menerapkan pendekatan transdisiplin yang melihat fenomena hukum IG dan masyarakat Indonesia yang majemuk sebagai suatu realitas yang utuh, tidak terlepas dari aspek-aspek relevan selain hukum seperti aspek sosial, ekonomi, sejarah, politik dan budaya. Pendekatan perbandingan hukum dalam penelitian ini memfokuskan pencermatan pada dua aspek spesifik, yaitu: pertama, tingkat keefektifan pendaftaran IG berdasarkan data kuantitatif berupa data statistik; dan kedua, penelusuran terhadap regulasi IG di Indonesia dan berbagai negara untuk memperoleh pemahaman serta masukan dalam rangka membangun sistem perlindungan IG Indonesia yang otentik. Sisi metode empiris penelitian ini melibatkan data primer yang diperoleh dari wawancara mendalam dengan berbagai pemangku kepentingan, terutama MPIG dari seluruh Indonesia. Rekomendasi dalam Penelitian didasarkan atas pola-pola umum yang ditemukan berdasarkan analisis kualitatif terhadap hasil penelitian empiris tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan IG tidak bertentangan dengan nilai dan praktik yang hidup dalam masyarakat Indonesia (the living law). Peneliti menyarankan pendekatan gabungan bottom up dan top down dalam proses pembentukan undang-undang sui generis dan sistem perlindungan IG, sehingga dapat menyerap nilai dan praktik, hukum yang hidup (the living law) dalam masyarakat Indonesia. Hal tersebut untuk menciptakan dasar yang lebih kuat untuk pelaksanaan efektif dan perlindungan produk IG lokal Indonesia, terutama dalam menghadapi persaingan perdagangan regional dan global.

---

The focus of this study is a critical, comprehensive and in-depth reflection on the background of GI protection in Indonesia considered in the temporal and spatial context. The purpose of this study is to reveal the philosophical compatibility of GI protection vis-à-vis living values and practices in Indonesian society. In order to reach a holistic view of issues and solutions related to GI protection, this research combines doctrinal and non-doctrinal methods applying trans-disciplinary approach by taking a holistic view of GI protection as a legal phenomenon and the pluralistic Indonesian society as a whole, without separating the same from other relevant, non-legal aspects such as social, economic, historical, political and cultural aspects. The legal comparative approach of this research focuses on two specific aspects, namely: first, effectiveness of GI registrations in the form of quantitative, statistical data; and second, comparative analysis of GI law in Indonesia and several other countries to obtain input for building an authentic GI protection system in Indonesia. The empirical method of this research is based on primary data collected during in-depth interviews with various stakeholders, notably Communities for GI Protection (MPIG) from all over Indonesia. The recommendation of this research draws on the general patterns discovered based on qualitative analysis of the results of such empirical research, suggesting that the philosophical basis of GI protection is not contradictory to values and practices (the living law) in the Indonesian society. The researcher suggests a combination of bottom up and top down approach in formulating sui generis GI law and GI protection system capable of absorbing and accommodating the living law of Indonesian society, thus creating a more solid basis for effective protection of Indonesian local GI products, particularly in the context of facing competition in the context of regional and global trade."

"ABSTRAKIndikasi geografis merupakan salah satu bagian dari rezim Hak Kekayaan Intelektual yang memiliki peranan penting bagi pelestarian produk khas yang berasal dari daerah tertentu di suatu negara. Namun, karena peraturan hukum mengenai indikasi geografis yang masih beragam di dunia, tidak semua jenis produk dapat dengan sah terdaftar sebagai indikasi geografis di beberapa negara di dunia. Salah satu jenis produk yang mengalami permasalahan akibat heterogenitas sistem hukum mengenai indikasi geografis ini adalah kerajinan tangan, misalnya Indikasi Geografis terkait produk kerajinan tangan tidak dapat didaftarkan di Uni Eropa. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dibuat agar mendapatkan kesimpulan tentang bagaimana penerapan sistem pendaftaran Indikasi Geografis untuk jenis produk kerajinan tangan, ditinjau dari unsur-unsur persyaratan pendaftarannya, baik dalam hukum positif Indonesia maupun dalam lingkup internasional. Skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif yang mengkaji rumusan masalah dari sudut pandang perundang-undangan yang telah dan sedang berlaku saat penelitian dilaksanakan.

---

ABSTRACTGeographical Indication is a part of Intellectual Property Rights that holds an important role in preserving indigenous products from a certain country in the world, or products originating in a certain area in a country. However, as the effect of different applied laws in many countries in the world, not all kinds of products can be registered lawfully as a geographical indication. One of the product type that has a problem from heterogenous geographical indication applied laws in the world is handicraft, for example Geographical Indications related to handicraft products cannot be registered in European Union. The issues that will be discussed in this study was made to obtain a conclusion about how implementation of geographical indication registration system for handicrafts products, both in Indonesian positive law and international scope. This thesis is a normative study that examines the formulation of the problem from applicable regulations rsquo point of view at the time of writing."

"Permasalahan dalam Penulisan tesis ini adalah kekuatan sertipikat yang diterbitkan tidak sesuai dengan prosedur yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perlindungan hukum yang diberikan oleh negara kepada pemegang hak atas tanah bekas hak milik adat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penulisan Tesis ini menggunakan metode penelitian berbentuk yuridis normatif dengan sumber data sekunder dan metode analisis data kualitatif. Sertipikat tetaplah sebagai alat pembuktian yang kuat bagi pemegangnya selama tidak dibuktikan sebaliknya. Meskipun dalam penerbitanya tidak dilaksanakan kegiatan pendaftaran tanah secara lengkap. Perlindungan hukum yang diberikan negara kepada pemegang hak atas tanah bekas hak milik adat dapat dilihat dari alat bukti kepemilikan tanah bekas hak milik adat yang diakui oleh negara sebagai dasar untuk melaksanakan pendaftaran tanah, selain itu negara melindungi pemegang tanah bekas hak milik adat untuk dapat melakukan upaya hukum apabila terjadi sengketa terhadap tanah bekas hak milik adat tersebut.

---

The issues highlighted in this study is the strenght of the certificate which is issued contra to the procedures specified in the prevailing laws and regulations and the legal protevtion provided by the state to the ex costomary land ownership based on the prevailing laws and regulations. The study uses normative juridical reserch method with the secondary data source and qualitative data analysis method. Certificate is a strongest evidentiary tool for the holders as long as they are not proven otherwise. Althought there is nocomplete land registration during the issue, the legal protection granted by the state to holders of costomary land rights can be seen from the proof of ownership of ex costomary land rights recognised by the state as the basis for carrying out land registration. In addition, to protect ex costomary land owners to make legal remedy in case of dispute over the ownership of the ex costomary land."

"Banyak masalah yang tak boleh terpinggirkan di antaranya adalah perhatian terhadap anak jalanan yang mendapatkan dampak ikutan dari kondisi ekonomi ini. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa ada kecenderungan meningkatnya permasalahan anak yang ditelantarkan, diperlakukan salah, dan dieksploitasi baik secara ekonomi maupun seksual. Begitu pula dalam hal administrasi kependudukan, khususnya tentang sosialisasi Akta Kelahiran. Mengenai pencatatan kelahiran, pasal 7 dari Konvensi Hak-Hak Anak. Ada 3 alasan mengapa pencatatan yang universal itu penting: 1) pencatatan kelahiran adalah pengakuan formal mengenai keberadaan seorang anak; akta kelahiran mewakili kepentingan anak secara individual terhadap negara dan status anak dalam hukum, 2) pencatatan kelahiran adalah elemen penting dari perencanaan nasional untuk anak-anak, memberikan dasar demografis agar strategi yang efektif dapat dibentuk, 3) pencatatan kelahiran adalah cara untuk mengamankan hak anak yang lain, misalnya: indentitikasi anak sesudah perang, anak diterlantarkan atau diculik, agar anak dapat mengetahui orang tuanya (khususnya jika lahir di luar nikah), sehingga mereka mendapatkan akses pada sarana/prasarana dan perlindungan negara dalam batas usia dalam hukum (misalnya: dalam pekerjaan, rekrutmen ABRI atau dalam sistem peradilan anak), serta mengurangi kemungkinan penjualan bayi atau pembunuhan bayi (infantisida). Karena Indonesia telah meratifikasi KHA, diperlukan penilaian terhadap kondisi dan fungsi dan sistem pencatatan sipil sekarang ini untuk meyakinkan bahwa hak-hak anak diketahui oleh semua keluarga dan anak-anak dalam masyarakat. Berkenaan dengan hal ini maka; pertanyaan penelitian adalah sebagai berikut: Bagaimanakah manfaat pencatatan kelahiran yang diketahui oleh anak-anak jalanan. Tujuan utama dan studi ini adalah untuk melanjutkan kegiatan yang memungkinkan semua anak Indonesia terdaftar dalam catatan sipil segera sesudah lahir, khususnya untuk anak-anak jalanan, dengan demikian tujuan khusus penelitian ini adalah: Untuk mendapatkan informasi lebih mendalam tentang pengetahuan akan akta kelahiran, apakah mereka betul-betul sadar dan tahu manfaat dari pencatatan kelahiran dan Untuk mendorong kesinambungan keberpihakan pemerintah di semua tingkatan, dan keberpihakan masyarakat mengenai hak setiap anak untuk dicatat atau didokumentasikan. Anak jalanan yang menjadi sasaran adalah anak jalanan yang berada di sekitar setasiun kereta api, paling tidak empat stasiun besar yaitu: Lenteng Agung, Pasar Minggu, Tebet, dan Manggarai. Jumlah responden 42 orang. Yang berusia mulai dari 9 s.d. 25 tahun. Anak jalanan hampir tidak penduli dengan akta kelahiran_ Hampir semua anak jalanan tidak memiliki akta kelahiran dan mereka sering sekali keliru antara akta kelahiran dengan kartu keluarga. Banyak di antaranya yang tidak mengerti akan manfaat dari akta kelahiran, mereka tidak begitu peduli kelihatannya sedangkan untuk masuk sekolah kebanyakan dari mereka tetap diterima disekolah tanpa melampirkan akta kelahiran. Orang tua dari anak jalanan memiliki pendidikan sampai SD dan anak jalanan tersebut juga kebanyakan hanya menamatkan SDnya saja. menarik kebanyakan mereka jika ditanya dengan siapa mereka tinggal mereka menjawab dengan ibunya, jika peneliti menanyakan lebih lanjut apakah hanya dengan ibu saja tidak dengan ayah? mereka menjawab "ya dengan ayah juga?. Keberadaan anak jalanan merupakan fenomena dan memerlukan perhatian baik dari masyarakat maupun pemerintah dalam penanganan yang lebih baik. Penelitian merekomendasikan untuk penyuluhan, ada keinginan yang kuat dari berbagai pihak menghilangkan sikap dan kegiatan yang diskriminatif. Memperbaharui produk hukum yang masih menggunakan warisan Belanda."

"ABSTRACTSampai saat ini masih terdapat akta kelahiran yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, seperti pencantuman nama orang tua yang bukan nama orang tua kandungnya. Hal ini tentu saja berdampak pada kedudukan hukum anak dan hak warisnya. Akta kelahiran seperti ini dapat merugikan karena akta kelahiran merupakan akta otentik yang merupakan bukti yang sempurna bagi para pihak, para ahli warisnya dan orang yang mendapatkan hak darinya, sehingga pembatalan akta kelahiran marak terjadi. Akta kelahiran merupakan akta Pencatatan Sipil yang pembatalannya harus dengan putusan pengadilan yang berkuatan hukum tetap. Berdasarkan hal tersebut, penulis sangat tertarik untuk meneliti bagaimana akibat hukum pembatalan akta kelahiran terhadap kedudukan anak dan hak waris. Penulis meneliti berdasarkan penetapan pengadilan untuk memecahkan permasalahan ini dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu dengan mengkaji perturan perundang-undangan. Namun, untuk memperkuat penelitian, dilakukan wawancara kepada para pakar terkait. Berdasarkan hasil penelitian, akibat hukum adanya Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2014/PN.Gpr, anak tersebut menjadi bukan anak sah dari orang tuanya, sehingga anak tersebut tidak dapat mewaris dari orang tuanya. Sedangkan akibat hukum dari Penetapan Nomor 237/Pdt.P/2014/PN.Skt, status dan kedudukan anak dikembalikan kepada keadaan semula yaitu bukan anak Pemohon dan merupakan anak luar kawin antara ibunya dengan pacar ibunya, sehingga anak tersebut hanya mewaris dari ibunya. Hakim seharusnya lebih cermat dalam melihat kasus posisi pada kasus pembatalan akta kelahiran yang diajukan dan pemerintah harus mengeluarkan peraturan yang lebih jelas terkait pembatalan akta kelahiran karena tidak semua kasus pembatalan akta kelahiran mengandung sengketa.

---

ABSTRACTThere are still a lot of birth certificate that does not accord to the actual facts and written names in the parents element of birth certificate which those names are not their biological parents to the child is one of the example. This, of course, has legal consequences to the legal standing of the child and their inheritance rights. Birth certificate that is flawed like that would cause disadvantages because birth certificate is an authentic deed, that is a legal instrument for the written parties, the heirs and people who gets rights from and it is also a Civil Registry so the annulment of it must with the court decision. Based on that, author is eager to examine the legal consequences of the annulment of the birth certificate for childrens legal standing and their inheritance rights with Court Determination Number 67/Pdt.P/2014/PN.Gpr and Court Determination Number 237/Pdt.P/2014/PN.Skt as the reference by using a normative juridical research method, namely by reviewing the law and regulations. However, to strengthen research, interviews were also conducted with related experts. In Court Determination Number 67/Pdt.P/2014/PN.Gpr, the legal consquence for the children is their status become a not natural child of their parents and make them not having their inheritance rights from their parents while in Court Determination Number 237/Pdt.P/2014/PN.Skt, the legal standing of the child will be returned to their original status, that is not the child of the applicant and makes them to be a illegitimate child, so they will only inherit from their mothers only. The Judge should be more careful in looking at the case position of the annulment of the birth certificate and the government must issue rules more clearly related to the annulment of the birth certificate because not all cases of the annulment of the birth certificate contains the dispute. "