Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Media sosial kini telah menjadi salah satu aplikasi yang paling banyak digunakan oleh orang-orang dengan banyak fungsi, menjadi sumber informasi utama yang melampaui media massa, terlepas dari isu misinformasi dan disinformasi yang berkepanjangan. Meskipun banyak misinformasi yang dapat ditemukan di media sosial, berbagai bentuk informasi juga menjadi alasan orang mencari sumber di media sosial. Media sosial terkadang bisa menjadi kritis, terutama untuk acara-acara khusus, seperti pemilihan presiden. Artikel ini menjelaskan tentang dampak media sosial terhadap perilaku politik masyarakat dalam pemilihan presiden. Tinjauan pustaka dilakukan untuk membandingkan berbagai argumen bacaan. Kesimpulannya, media sosial sangat mempengaruhi perilaku politik masyarakat, sehingga diharapkan pembaca lebih bijak dalam menyikapi peristiwa semacam ini.

---

Social media has now become one of the most used applications for people with many functions, being the primary source of information that surpasses mass media, regardless of a prolonged issue of misinformation and disinformation. Despite much misinformation that can be found in social media, its various forms of information are also why people look for sources in social media. Social media can sometimes be critical, especially for special occasions such as presidential elections. This article explains the impact of social media on people's political behavior in presidential elections. A literature review was conducted to compare various readings' arguments. In conclusion, social media hugely affects people's political behavior, and as a result, hopefully, readers will be more thoughtful in responding to these kinds of events."

"Tesis ini menguji pengaruh dari keterpaparan tagar #2019GantiPresiden di tiga platform media sosial seperti Facebook, Instagram dan Twitter terhadap partisipasi politik milenial DKI Jakarta baik secara online maupun offline. Pengujian tersebut berdasarkan empat tahapan mekanisme psikologis dari teori Model Partisipasi Politik Media Sosial dari Jonathan Knoll, Jorg Matthes, dan Raffael Heiss (2018). Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan teknik pengumpulan data berupa kuisioner terhadap 400 sampel yang dipilih secara multistage random sampling. Pengujian hipotesis berdasarkan statistik deskriptif, analisis korelasi dan analisis regresi linier sederhana. Hasilnya menunjukkan bahwa (1) penggunaan media sosial berhubungan dengan dan berpengaruh rendah terhadap partispasi politik online maupun offline (low & high effort) milenial DKI Jakarta, dan (2) rendahnya partisipasi politik milenial DKI Jakarta terkait tagar #2019GantiPresiden pada pemilu presiden tahun 2019 karena milenial tidak menganggap tagar tersebut sebagai tujuan dominan (dominant goal appraisal) dan menilai tidak adanya konsistensi atau pesan partisipatif (consistency appraisal) pada tagar #2019GantiPresiden.

---

This thesis examines the influence of exposure of the hashtag # 2019GantiPresiden on three social media platforms such as Facebook, Instagram and Twitter to online and offline political participation of Millenial of DKI Jakarta in the 2019 Presidential Election. This research based on four of psychological mechanism of Social Media Political Participation Model theory from Jonathan Knoll, Jorg Matthes, and Raffael Heiss (2018). The research uses a quantitative method with questionnaire method of data collection from 400 samples selected by multistage random sampling. Hypothesis testing is based on descriptive statistics, simple linear regression analysis. The results show that (1) the use of social media is associated with and influenced to the online and offline political participation (low & high effort) of millennial DKI Jakarta, and (2) the low political participation of DKI Jakarta millennials related to the hashtag #2019GantiPresiden in the 2019 presidential election because millennials do not consider this hashtag to be a dominant goal appraisal and assess the lack of consistency or participatory messages (consistency appraisal) in the hashtag # 2019GantiPresiden."

"Skripsi ini menjelaskan pengaruh kampanye politik media sosial terhadap partisipasi politik pemilih pemula, dalam studi kasus Pilkada DKI 2017 Putaran Kedua Penelitian menggunakan paradigm positivis dan pendekatan kuantitatif serta termasuk jenis penelitian eksplanatif. Metode pengumpulan data yang dipakai survei dengan instrumen penelitian kuesioner yang dibagikan acak kepada 37 warga Jakarta sebagai sampel penelitian. Metode analisis penelitian adalah regresi linear sederhana. Hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh yang signifikan terpaan kampanye politik media sosial terhadap partisipasi politik pemilih pemula. Semakin tinggi terpaan kampanye politik media sosial, semakin tinggi pula partisipasi politik kehadiran pemilih dalam pemilihan umum, dibandingkan partisipasi politik secara offline dan online.

---

This research tries to prove the influence of political campaign of social media to political participation, in the case study of Regional Head Election of DKI 2017 Second Round of Research. This research use positivist paradigm and quantitative approach and including explanative type research. Data collection method used survey with randomly distributed questionnaire instrument to 37 Jakarta citizens as research sample. The method of research analysis is simple linear regression. The result of the research shows that there is a significant influence of social media campaign exposure to voter participation. The higher the exposure to social media political campaigns, the higher the political participation."

"Penelitian ini ingin melihat bentuk keberpihakan yang dilakukan oleh Kompas.com, Detik.com, Republika.co.id dan Tempo.co terhadap pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pemilihan Presiden 2014. Keberpihakan dilihat melalui dua dimensi yang terdapat dalam konsep imparsialitas yakni keberimbangan dan netralitas. Penelitian ini menemukan fakta bahwa pemberitaan yang dilakukan oleh media online yang diteliti cenderung tidak berimbang, dilihatndari tidak dimuatnya keterangan dua sisi dalam satu teks pemberitaan serta adanya pemfavoritan terhadap calon tertentu. Pemberitaan Kompas.com, Detik.com dan Tempo.co memfavoritkan pasangan Joko Widodo – Jusuf Kalla sementara pemberitaan Republika.co.id memfavoritkan pasangan Prabowo Subianto - Hatta Rajasa. Mengenai netralitas, mayoritas pemberitaan di Kompas.com, Detik.com, Republika.co.id dan Tempo.co tidak mencampurkan fakta dan opini. Namun, pemberitaan yang dilakukan oleh Kompas.com, Detik.com, Republika.co.id dan Tempo.co melakukan penyimpulan satu pihak.

---

The study will examine how online media like Kompas.com, Detik.com, Republika.co.id and Tempo.co partially support the candidates of Indonesian president and vice president on Presidential Election 2014. Online media in this study are those who does not have a direct affiliation to political interests. The concept of impartiality is used to identify the form of partiality. With following dimensions: balance and neutrality, this study found some facts. First, about balance, this study found a fact that online media which has been studied is not nbalance when reporting news. It proved by only a few news that give both sides opinion. This study also found that several media favoring certain candidates. Kompas.com, Detik.com and Tempo.co favoring Joko Widodo – Jusuf Kalla while Republika.co.id favoring Prabowo Subianto – Hatta Rajasa. Second, about nneutrality, this study found the majority of news in Kompas.com, Detik.com, Republika.co.id and Tempo.co did not mix the fact and opinion. However, these media made one side conclusion by giving limited fact while reporting news."

"Pemilihan umum presiden merupakan momen krusial dalam demokrasi, di mana opini publik memainkan peran penting dalam menentukan hasil. Dalam era digital, media sosial menjadi platform utama bagi masyarakat untuk menyampaikan pandangan dan opini mereka. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sentimen masyarakat terhadap pemilihan bakal calon presiden Indonesia 2024, yaitu Ganjar, Prabowo, dan Anies melalui media sosial X menggunakan model IndoBERT. Data dikumpulkan dari media sosial X melalui teknik crawling untuk memastikan relevansi data. Model IndoBERT diterapkan untuk melakukan analisis sentimen terhadap data teks yang diklasifikasikan ke dalam kategori positif, negatif, dan netral. Hasil menunjukkan bahwa model dengan hyperparameter terbaik (learning rate 5e-6 dan data splitting 0.2) mencapai akurasi 94.66% dalam mengklasifikasikan sentimen, dengan nilai precision, recall, dan f1-score yang konsisten. Meskipun demikian, terdapat kecenderungan bahwa model memprediksi kurang atau memprediksi berlebih jumlah data pada semua kandidat. Analisis dari precision-recall curve menunjukkan bahwa ketidakseimbangan data memiliki pengaruh terhadap performa model, namun model dengan hyperparameter terbaik tetap mencapai nilai AUC 0.92 terhadap ketidakseimbangan data tersebut. Analisis sentimen ini memberikan wawasan penting bagi partai politik dalam menentukan strategi kampanye dan mengidentifikasi kandidat yang paling disukai oleh masyarakat dalam pemilihan umum presiden 2024.

---

The presidential election is a crucial moment in democracy, where public opinion plays a vital role in determining the outcome. In the digital era, social media has become a primary platform for people to express their views and opinions. This research aims to analyze public sentiment towards the 2024 Indonesian presidential candidates—Ganjar, Prabowo, and Anies—through social media platform X using the IndoBERT model. Data was collected from social media X through crawling techniques to ensure data relevance. The IndoBERT model was applied to perform sentiment analysis on the text data, classifying it into positive, negative, and neutral categories. The results show that the model with the best hyperparameters (learning rate of 5e-6 and data splitting of 0.2) achieved 94.66% accuracy in sentiment classification, with consistent precision, recall, and f1-score values. However, there is a tendency for the model to underpredict or overpredict the amount of data for all candidates. Analysis of the precision-recall curve indicates that data imbalance affects the model's performance, but the model with the best hyperparameters remains achieved AUC 0.92, indicating robustness against this imbalance. This sentiment analysis provides important insights for political parties in determining campaign strategies and identifying the most favored candidates by the public in the 2024 presidential election."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menyelidiki bentuk-bentuk argumentasi pengguna Twitter Indonesia selama periode pra-pemilihan, khususnya sentimen mereka terhadap pemilihan ulang Joko Widodo untuk kembali menjadi presiden RI, dan menganalisis polanya. Konten ini menganalisis penelitian yang mengadopsi kerangka kerja analisis media sosial Stieglitz dan Dang-Xuan, dan menggunakan perangkat lunak untuk penelitian berbasis media sosial yang disebut Reaper untuk mendapatkan data. Berdasarkan analisis, mayoritas pengguna tidak mengekspresikan argumentasi eksplisit dalam tweet mereka, tetapi lebih menunjukkan pola yang berbeda tentang bagaimana mereka menggunakan tagar yang sering digunakan dalam isu tersebut. Selanjutnya, tweet yang berisiargumentasi menampilkan pola sebagai berikut orang-orang yang menyetujui pemilihan ulang Joko Widodo menganggap presiden sebagai bagian dari mekanisme besar yang terstruktur, sementara orang-orang yang tidak setuju menempatkan presiden sebagai tokoh terkemuka yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu negara.

---

ABSTRACTThis research aims to investigate the argumentation of Indonesia s Twitter users during the pre-election period, specifically their sentiment towards Joko Widodo s re-election, and analyse the pattern. This content analyses research adopted Stieglitz and Dang-Xuan social media analysis framework, and utilize software for social mediabased research called Reaper to obtain the data. Based on the analyses, the majority of the users does not express explicit argumentation in their tweets, but rather showcase a distinctive pattern on how they utilize hashtag that surrounds the issue. Furthermore, tweets that does contain argumentation showcase a visible pattern; while people who approve with Joko Widodo re-election perceived the president as a part of a large, structured mechanism, people who disapprove positioned a president as a prominent figure that highly influenced the success of a nation."

"Berisiknya dengungan para buzzer politik dapat menurunkan kualitas ruang publik dan demokrasi apabila berlangsung berkepanjangan. Fabrikasi percakapan, perang tagar serta disinformasi yang diproduksi oleh para pendengung politik dapat menimbulkan distorsi di ruang publik, mengaburkan batas antara aspirasi publik yang otentik dengan aspirasi rekaan. Kehadiran UU ITE dan Peraturan KPU belum mengatur tentang buzzer politik. Pengaturan dalam UU ITE Pasal 45A ayat (1), dianggap belum mampu menjerat tindakan buzzer politik yang bekerja dalam media sosial. Pendekatan yang dilakukan yaitu dengan menggunakan metode analisis normatif baik dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analitis. Pelibatan buzzer politik di media sosial guna mendongkrak suara pada pemilihan umum sungguh tidak tepat. Yang terjadi adalah realitas semu, karena dukungan yang diciptakan adalah dukungan yang dimobilisir dan memanipulasi kesadaran publik. Perlu didorong pencerdasan publik, sehingga akan terbentuk koneksi publik yang saling mengontrol. Peran dari elemen-elemen seperti organisasi masyarakat, kelompok intelektual, dan masyarakat luas yang harus saling terhubung agar membangun jaringan pesan yang kuat untuk melawan buzzer politik. Diharapkan juga ada pengaturan secara legal buzzer politik tersebut bekerja untuk siapa, di bawah agency apa, apakah dia terdaftar di agency itu, didanai oleh siapa dia. Hal ini juga tentunya dengan syarat mereka bergerak dengan akuntabel dan transparan.

---

The noise of political buzzers can degrade the quality of public space and democracy if it lasts a long time. The fabrication of conversations, hashtag wars and disinformation produced by political buzzers can create distortions in public spaces, blurring the line between authentic public aspirations and engineering aspirations. The presence of ITE Law and KPU Regulations has not regulated the political buzzer. The regulation in ITE Law Article 45A paragraph (1), is considered not able to ensnare the actions of political buzzers who work in social media. The approach is done by using normative analysis methods both with statutory approaches and analytical approaches. The involvement of political buzzers on social media to boost the vote in the general election is not appropriate. What happens is pseudo reality, because the support created is the support that mobilized and manipulated the public consciousness. It needs to be encouraged by the public, so that there will be a public connection that controls each other. The role of elements such as community organizations, intellectual groups, and the wider community must be interconnected in order to build a strong message network to counter political buzzers. It is also expected that there is a legal arrangement of the political buzzer working for whom, under what agency, whether he is registered with that agency, funded by who he is. It is also of course on the condition that they move accountable and transparent."

"Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaruh terpaan kampanye capres dan cawapres di media sosial terhadap partisipasi pemilih pemula pada pemilihan presiden 2014. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif (quantitative methods) dengan kuesioner sebagai instrumen penelitian. Sampel dari penelitian ini sebanyak 150 mahasiswa FISIP UI dari 8 departemen angkatan 2011-2014. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa bentuk kampanye di media sosial memiliki hubungan yang signifikan terhadap partisipasi pemilih pemula pada pemilihan presiden 2014.

---

This research is purposely made for describing the influence between campaign president and vice president in social media on beginner voter participation of presidential election in 2014. This research used quantitative methods, which is questionnaire being used as research instrument. Thus, 150 students of FISIP UI, from 8 departments (2011-2014) were being sample in this research. The result of this research explained if campaign president and vice president in social media shows strong relationship with beginner voter participation of presidential election in 2014."

"Bersamaan dengan perkembangan kebebasan pers, pers Indonesia semakin mandiri dalam menentukan kontennya sesuai kepentingan masing-masing redaksi. Hal ini sangat terlihat dalam pemilihan presiden tahun 2014. Beberapa media massa melakukan pemberitaan sesuai dengan kepentingan politik pihak yang mereka dukung. Sementara itu, Koran TEMPO menjadi salah satu media cetak yang oleh beberapa pihak dituduh condong terhadap salah satu calon presiden. Untuk memverifikasi informasi tersebut, penulis melakukan analisis terhadap isi editorial koran TEMPO selama periode menjelang pemilihan presiden dari tanggal 8 Mei sampai dengan 8 Juli 2014. Dari analisis tersebut penulis menyimpulkan bahwa koran TEMPO tidak menunjukkan keberpihakan terhadap salah satu calon presiden dilihat dari tidak adanya kalimat yang menunjukkan motif TEMPO mengunggulkan ataupun mendiskreditkan salah satu calon presiden.

---

Along with the development of the freedom of the press, the Indonesian press becomes more independent in determining its content according to the interests of their editorial staffs. It is clearly visible in the presidential elections in 2014. Some mass media did their news reporting according to the political interests of those they supported. Meanwhile, TEMPO newspaper became one of the print media which by several parties are accused of leaning against one of the presidential candidates. To verify this information, the authors conducted an analysis of the editorial content of TEMPO newspapers during the period leading up to the presidential elections of May 8th to July 8th,2014. From this analysis, the authors concluded that TEMPO newspaper does not show partiality against one of the presidential candidates as seen from the absence of sentence that shows TEMPO‘s intention to favor or discredit one of the presidential candidates."

"Melalui pendekatan ekonomi politik media, penelitian ini mengungkap bagaimana komodifikasi berita politik yang terjadi di proses produksi jurnalisme online. Tujuan penelitian adalah untuk mengungkap alasan komodifikasi di jurnalisme online bisa menyebabkan persebaran berita palsu dan dampaknya bagi publik. Produksi berita di jurnalisme online merupakan kolaborasi gatekeeping dan gatewatching di ruang pemberitaan. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis kasus produksi berita di Tribunnews.com yang menggunakan informasi dari media sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa informasi politik menjadi komoditas yang ditawarkan media massa kepada publik. Komodifikasi terhadap informasi politik dari media sosial berpotensi pada penyebaran berita palsu atau hoaks. Penyebabnya ada dua. Pertama penjaga gawang ruang pemberitaan hanya melakukan verifikasi terhadap akun media sosial yang menyebarkan informasi bukan verifikasi terhadap informasi itu sendiri. Kedua, penjaga gawang ruang berita bisa disetir oleh aktor politik dibalik akun media sosial. Praktik komodifikasi ini menyebabkan berbagai masalah bagi publik seperti ruang publik yang semu, kehilangan informasi subtantif, sulit mengenal kecakapan kandidat yang akan dipilih, hingga merisak proses berdemokarasi di pemilihan umum.

---

Through the media political economy approach, this study reveals how the commodification taken place on processes online journalism. The aim of the study was to reveal the reasons for commodification in online journalism could cause the spread of false news and its impact on the public. News production in online journalism are collaboration between gatekeeping and gatewatching in news room. The research method that is used is case analysist news production by Tribunnews.com that is using information from social media.

The result of the research showed that political information become commodity that is offered mass media to public. Commodification toward political information from social media have potential to be the distribution of fake news or hoax. There are two causes. First, First, the newsroom gatekeeper only verifies social media accounts that disseminate information rather than verifying the information itself. Second, newsroom gatekeeper can be driven by political actor behind social media account. This commodification practice causing some problems for public such as pseudo public sphere, lost of substantive information, hard to recognize the capability of the candidate that will be choosen, until disrupt the process of democratization in political elections."