Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Goods and Services Tax (GST) was implemented in India in July 2017, after four decades of protracted deliberations amid critical socio-economic and political challenges. GST is a comprehensive multistage value added tax (VAT) on goods and services where both central and state governments share the same tax base. Finding a suitable design for GST that encompasses taxes from both the centre and the state tax brackets makes the Indian GST unique among GST implemented in other federal countries. This book is a study of the evolution of GST in India since the Report of the Indirect Taxation Enquiry Committee of 1977. It studies the following issues on GST: a) inclusion and exclusion of taxes, b) finding a suitable mechanism to handle inter-state transactions, c) finding revenue neutrality of the tax reform, d) providing compensation to states for any possible loss of revenue due to its adoption, and e) possible scope for coordination in GST administration."

"Studi pada penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kelayakan penerapan Goods and Services Tax GST sebagai pengganti Pajak Pertambahan Nilai PPN di Indonesia pada periode 2005 hingga 2015. Selain itu, estimasi besaran potensi penerimaan negara dilakukan baik pada pemerintah pusat maupun daerah yang dihubungkan dengan teori Stiglitz. Penelitian ini menggunakan metode data panel dengan melakukan analisis deskriptif dan ekonometrika. Unit analisis pada penilitian ini adalah antarprovinsi di Indonesia. Temuan pertama pada penelitian menunjukkan bahwa GST layak diimplementasikan di Indonesia. Kemudian, potensi penerimaan yang dihasilkan oleh GST memberikan nilai yang lebih besar dibandingkan dengan potensi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai PPN . Oleh karena itu, jika GST dilaksanakan di tingkat daerah, maka distribusi pendapatan interprovinsi yang lebih merata dapat dicapai dengan memberdayakan kapasitas fiskal melalui sistem opsen.

---

This research aims to analyze the feasibility of implementing Goods and Services Tax GST as a substitute of Value Added Tax VAT in Indonesia during period 2005 until 2015. In addition, the estimation of potential revenues is made at both central and local government levels. This study uses panel data method through descriptive and econometrics analysis. The unit of analysis is interprovincial in Indonesia, then the findings are correlated to Stiglitz theory. The first finding results from the analysis shows that Goods and Services Tax has potentially feasible to be applied in Indonesia instead of VAT. Moreover, It provides a greater potential tax revenue rather than VAT. As a consequence, if GST is implemented at a regional level, thus interprovincial equity can be achieved with more equitable by empowering fiscal capacity by strengthening Gross Regional Domestic Product through an opsen system. "

"Penelitian ini membahas mengenai dampak implementasi kebijakan Goods and Services Tax tahun 2015 terhadap kekalahan koalisi Barisan Nasional pada Pemilu Malaysia 2018.. GST merupakan kebijakan mengenai pajak barang dan jasa pengganti kebijakan SST yang diterapkan pada 1 April 2015. Dimana seluruh barang dan jasa baik dalam proses produksi, konsumsi dan distribusi dikenakan pajak sebesar 6%. Pertanyaan utama yang diangkat dalam penelitian ini adalah "bagaimana dampak implementasi kebijakan GST (Goods and Services Tax) yang diterapkan pada tahun 2015 terhadap kekalahan koalisi Barisan Nasional dalam Pemilihan Umum Malaysia 2018? Dalam menjawab pertanyaaan penelitian tersebut, penulis akan mengacu pada teori economic voting dari Michael Lewis dan Richard Nadeu pada tahun 2011 dengan metode penelitian kualitatif. Adapun teori ini menjelaskan mengenai pemilih akan melihat kondisi ekonomi negara dan kebijakan yang diterapkan selama periode pemerintahan petahana sebagai salah satu faktor yang memengaruhinya dalam memilih. Adapun indikator yang digunakan dalam teori ini adalah pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, dan kebijakan pajak. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah implementasi GST memiliki dampak negatif terhadap inflasi, pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, daya beli, tingkat konsumsi, dan biaya hidup masyarakat. Dampak dari implementasi inilah menyebabkan rendahnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintah, yang menyebabkan kalahnya Barisan Nasional dalam Pemilihan Umum 2018.

---

This study discusses the impact of the implementation of Goods and Services Tax policy on the defeat of the Barisan Nasional coalition in Malaysia General Election 2018. GST is a policy on goods and services tax substitutes for the SST policy applied on April 1, 2015. Where all goods and services are well in the production process consumption and distribution are subject to a tax of 6%. Research question in this study is "what is the impact of implementation Goods and Services Tax policy implemented in 2015 on the defeat of Barisan Nasional coalition in the Malaysia General Election 2018?". In answering the research question, this paper will refer to the theory of economic voting from Michael Lewis and Richard Nadeu. The theory explains that voters will look at the country's economic conditions and policies implemented during the incumbent government period as one of the factors that influence it. in choosing. The indicators used in this theory are economic growth, inflation, unemployment, and tax policy. The conclusion in this study is that GST Implementation has a negative impact on inflation, economic growth, unemployment, purchasing power, consumption level, and people's living costs. The impact of this implementation caused a low level of community satisfaction with the government, which led to the defeat of Barisan Nasional in the 2018 General Election."

"UU HKPD yang disahkan tanggal 5 Januari 2022 telah memberikan perubahan terhadap beberapa tarif pajak daerah, salah satunya tarif PBJT atas jasa hiburan tertentu, seperti diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa. Perubahan tersebut adalah adanya kebijakan batas tarif minimum sebesar 40% dari sebelumnya pada undang-undang yang lama, yakni Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 hanya diatur batas tarif maksimum sebesar 75%. Kebijakan tersebut kemudian menimbulkan pro dan kontra dari berbagai pihak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses formulasi kebijakan batas tarif minimum PBJT atas jasa hiburan tertentu pada UU HKPD dan menganalisis strategi yang diberikan oleh pemerintah untuk merespon gejolak yang ditimbulkan dari perubahan kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa studi lapangan melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses formulasi kebijakan batas tarif minimum PBJT atas jasa hiburan tertentu pada UU HKPD telah melalui seluruh tahapan formulasi kebijakan, yaitu identifikasi masalah, agenda kebijakan, pemilihan alternatif kebijakan, dan penetapan kebijakan. Namun, walau sudah melalui seluruh tahapan, terdapat proses yang tidak maksimal pada tahap agenda kebijakan karena kurang mendalamnya kajian akademik yang membahas terkait PBJT atas jasa hiburan tertentu dan tidak dilibatkannya para pelaku usaha di dalam proses public hearing. Selain itu, di dalam penentuan tarifnya terdapat perbedaan usulan antara Pemerintah dan DPR RI, sehingga menghasilkan keputusan akhir bahwa tarifnya ditetapkan menjadi 40%-75%. Adapun, kebijakan batas tarif minimum ini bertujuan untuk meningkatkan local taxing power, dalam rangka mewujudkan asas keadilan, dan mengendalikan dampak eksternal negatif yang timbul dari pemanfaatan jasa hiburan tertentu tersebut. Dalam rangka merespon gejolak yang timbul atas adanya perubahan kebijakan tarif ini, pemerintah kemudian memberikan dua solusi yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah, yaitu dengan memberikan insentif fiskal sesuai Pasal 101 UU HKPD dan pemilahan jenis pajak dalam satu tempat hiburan yang sama.

---

The HKPD Law which came into effect on January 5, 2022 has changed several regional tax rates, one of which is the Certain Goods and Services Tax (PBJT) rate for certain entertainment services, such as discos, karaoke, nightclubs, bars, and steam baths/spas. The change is the policy of a minimum rate limit of 40% compared to the previous law, namely Law of The Republic Indonesia Number 28 Year 2009 which only regulated a maximum rate limit of 75%. This policy then raises pros and cons from various parties. This research aims to analyze the process of formulating the PBJT minimum rate limit for certain entertainment services in the HKPD Law and analyze the solutions provided by the government to respond to the turmoil caused by this policy. This research uses a qualitative approach with data collection techniques in the form of field studies through in-depth interviews and literature studies. The results of this research show that the policy formulation process for PBJT minimum rate limit for certain entertainment services in the HKPD Law has gone through all stages of policy formulation, namely problem identification, agenda setting, selection of policy alternatives, and policy determination. However, even though all the stages have gone through, there is a process that is not optimal at the agenda setting stage due to the lack of in-depth academic studies discussing PBJT for certain entertainment services and the non-involvement of business actors in the public hearing process. Apart from that, in determining the rate there are differences in proposals between the Government and the DPR RI, resulting in the final decision that the rate is set at 40%-75%. Meanwhile, this minimum rate limit policy aims to increase local taxing power, in order to realize the principle of justice, and control negative external impacts arising from the use of certain entertainment services. In order to respond to the turmoil arising from this change in rate policy, the government then provided two solutions that could be utilized by regional governments, namely by providing fiscal incentives under Article 101 of the HKPD Law and sorting the types of taxes within the same entertainment venue. "

"ABSTRAKPajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) memiliki kontribusi cukup besar bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada kabupaten/kota di Indonesia. Namun pada pelaksanaannya, pemungutan PBB-P2 belum optimal sesuai dengan potensinya. Salah satu hal yang berperan dalam pembayaran pajak adalah kepatuhan dari wajib pajak itu sendiri. Kepatuhan pembayaran pajak salah satunya dapat dilihat dari konsep hubungan timbal balik (reciprocity) antara pemerintah selaku pemungut pajak dalam menyediakan barang dan layanan publik kepada masyarakat selaku pembayar pajak. Dalam penelitian ini, digunakan jenis penyediaan barang dan layanan publik yang bersifat pemenuhan kebutuhan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan jalan sebagai akses. Kualitas sekolah, puskesmas, rumah sakit, dan jalan oleh pemerintah dijadikan sebagai ukuran untuk menggambarkan penyediaan barang dan layanan publik dalam menjelaskan tingkat kepatuhan pembayaran PBB-P2. Hasil estimasi Tobit menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara penyediaan jalan terhadap kepatuhan pembayaran PBB-P2. Selain itu ditemukan pula bahwa tingkat pendidikan masyarakat memiliki hubungan yang negatif dan kinerja pemungut pajak memiliki hubungan yang positif terhadap kepatuhan pembayaran PBB-P2. Dalam hal ini, peningkatan kualitas penyediaan jalan serta kinerja pemungut pajak dapat menjadi perhatian pemerintah sebagai upaya meningkatkan kepatuhan pembayaran PBB-P2.

---

ABSTRACTProperty tax or the Rural and Urban Land and Building Tax (PBB-P2) has a significant contribution to the local revenue in municipalities in Indonesia. But in its implementation, PBB-P2 collection has not been optimal in accordance with its potential. One thing that plays a role in paying taxes is the compliance of the taxpayer itself. The compliance of tax payments can be seen from the concept of reciprocity between the government as the tax collector in providing public goods and services to the public as taxpayers. The type of public goods and services that is used in this study is the one which fulfill basic needs, such as education, health, and road. The quality of schools, public health center (puskesmas), hospitals and roads by the government is used as a measure to describe the provision of public goods and services in explaining the level of PBB-P2 compliance. Tobit estimation results show that there is a positive relationship between providing roads to PBB-P2 compliance. In addition, it also found that citizen education has a negative relationship toward PBB-P2 compliance and the performance of tax collectors has a positive relationship with PBB-P2 compliance. In this case, improving the quality of road provision also the performance of tax collectors can be a concern of the government as an effort to improve PBB-P2 compliance."